JAKARTA � Pemerintah akan mendorong perusahaan swasta maupun BUMN melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di pasar modal. Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi pembalikan arah aliran dana panas (hot money) yang membanjiri Indonesia melalu pasar keuangan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu mengatakan, pemerintah telah menentukan target emiten yang akan melakukan IPO. �Kan perbaikan kondisi ekonomi saja. Perbaikan prudential perbankan, IPO diperbanyak, diversifikasi instrumen obligasi, serta perbankan melakukan intermediasi,�kata dia di Jakarta,kemarin. Dia menjelaskan, dengan memperbanyak IPO, aliran uang panas tersebut dapat masuk ke sektor riil.

Alasannya, dana-dana tersebut dapat dipakai perusahaan untuk mengembangkan usaha. �Apakah perbankan, apakah pasar modal, atau pasar uang, yang penting bisa dimanfaatkan supaya mereka menjadi bersifat jangka panjang agar mereka mau dedikasikan uangnya untuk kegiatan sektor riil,� kata Anggito.

Kendati demikian, dia menjelaskan bahwa keadaan saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena masih di bawah kontrol pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, pemerintah tidak berpikir untuk melakukan kontrol devisa.

�Keadaannya undercontrol, dikuasai oleh kita. Jadi itu fenomena saja.Tetapi fundamental atau kondisi ekonomi yang ada sekarang itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan,� kata Anggito. Hal senada disampaikan Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Menurut dia, kondisi ekonomi saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) jauh-jauh hari sudah membuat jaring pengaman sektor keuangan. �Artinya, dengan adanya payung ini, kita tidak seperti 1998 kalau terjadi krisis. Kalau 1998 kan cenderung saling menyalahkan,sekarang tidak,� kata dia. Di tempat terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar menterimenteri ekonomi terus mengamati arus dana asing yang masuk ke Indonesia dan mengelolanya agar bermanfaat bagi perekonomian nasional.

�Presiden meminta semua mengikutinya (masuknya dana asing) dan mengelola dengan baik agar capital inflow ini membuat ekonomi lebih berkembang lagi, terutama di sektor riil,� kata Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng. Dia menuturkan, Presiden juga meminta Gubernur BI untuk mengamati terus dana asing yang masuk tersebut sambil terus berupaya memperkuat fundamental ekonomi, kendati kondisi saat ini sudah jauh lebih kuat dibanding masa krisis 1997 lalu.

Menurut Andi, dari pernyataan Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, disebutkan bahwa meski derasnya aliran modal saat ini serupa dengan kondisi saat terjadi krisis ekonomi 1997, namun fundamental ekonomi nasional saat ini jauh berbeda. �Fundamental ekonomi kita lebih kuat dilihat dari indikator seperti cadangan devisa, nilai ekspor, nilai tukar rupiah, rasio utang luar negeri, dan pertumbuhan ekonomi juga bagus. Kita juga sudah belajar banyak dari pengalaman krisis,�kata Andi.

Presiden menyatakan bahwa kondisi sekarang ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan akan menjadi krisis ekonomi karena kondisi ekonomi nasional lebih kuat.Selain itu,manajemen perekonomian juga lebih baik. Sebelumnya, Ekonom Kepala Bank Negara Indonesia (BNI) Tony Prasetiantono mengatakan, pemerintah tetap harus mewaspadai ancaman krisis ekonomi, meskipun secara fundamental perekonomian Indonesia sekarang lebih kuat dibanding sebelum terjadinya krisis 1997-1998.

Kewaspadaan itu mesti dilakukan dengan menggiatkan promosi UU Penanaman Modal yang baru ke luar negeri guna menjaring investor asing. Dia mengatakan, dengan makin banyak investasi asing yang menanamkan modal di Indonesia, dana yang masuk akan bersifat jangka panjang. �Saya pikir fundamental sekarang lebih baik daripada 10 tahun lalu. Tapi kewaspadaan harus ditingkatkan, caranya dengan mendorong investasi,� jelasnya. (aria yudhistira/ant)