JAKARTA � Kapolri Jenderal Pol Sutanto akan memperketat penjagaan dan pengawasan daerah perbatasan Pulau Jawa dan Bali.Alasannya, dua pulau tersebut disinyalir menjadi jalur transnational crime seperti illegal logging, narkoba, penjualan manusia, teroris, dan money laundry.

Selain pencegahan transnational crime, pengamanan juga dilakukan karena jumlah penduduk di pulau itu sangat padat hingga diperlukan pengamanan ekstraketat. �Kejahatan transnational yang paling banyak adalah illegal logging, teror, dan narkoba,� jelas Kapolri seusai membuka Rapat Kerja (Rakor) Kapolda se-Jawa Bali, di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin. Kapolri mengakui, tugas serta tantangan polisi saat ini dan akan datang semakin berat. Oleh karena itu, diperlukan pengamanan dan sinergi antarwilayah untuk menangani kasus kejahatan.

Menurut Sutanto, untuk memuluskan rencana itu, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan instansi lain supaya lebih efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum atau membina keamanan. �Dalam rangka penegakan hukum atau membina keamanan,kami akan bekerja sama dengan semua instansi supaya lebih efektif,� tandasnya. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Slamet Soebijanto mengatakan, sejauh ini TNI AL telah melaksanakan tugas penegakan hukum di laut sesuai UU yang berlaku.

Namun, terkadang dalam implementasinya masih menghadapi kendala institusional atau legalitas hukum akibat penafsiran hukum yang berbeda. �Selain persoalan jumlah kapal perang sebagai sarana operasional, kita juga terkendala keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut menjadi titik krusial yang rawan terhadap ancaman keamanan nasional,� ujar Slamet. Terlebih, lanjut dia, jika dikaitkan dengan kerugian biaya yang harus ditebus karena lemahnya kemampuan pengamanan laut yang telah merugikan negara mencapai USD7�8 miliar per tahun.

Mabes TNI AL menilai,beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi menyangkut ancaman nontradisional dan terorisme maritim di laut, seperti masalah politik yakini kurangnya kesadaran politik dari seluruh komponen bangsa, membuat terjadinya tarik ulur kepentingan dalam mengatasi ancaman nontradisional dan terorisme maritim. Selain itu, masih sering terjadinya polemik dalam menanggapi peraturan perundang- undangan dan adanya penerapan otonomi daerah yang kebablasan. Membuat euforia kedaerahan yang berakibat timbulnya permasalahan dalam pengelolaan wilayah laut. �Kemampuan TNI AL dari aspek alutsista dan personel belum sesuai tuntutan sehingga masih terjadi banyak pelanggaran di laut, seperti illegal logging, Illegal fising, penyelundupan pasir,minyak,penangkalan ikan, dan perompakan,� terang K S A L .