National News
JAKARTA � Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Ali Rahman memberikan keterangan dalam sidang dugaan korupsi perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hilton.
hukumnya, Ali Mazi, itu digelar di Pengadilan Negeri,Jakarta Pusat,kemarin. Dalam persidangan itu, Ali Sidang dengan terdakwa Direktur Utama PT Indobuildco, Pontjo Sutowo dan mantan kuasa Rahman membantah keterangan saksi sebelumnya, yakni mantan Mensesneg Muladi. Menurut dia, hingga saat ini dirinya tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi asli terkait perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hilton�kini The Sultan.
�Saya hanya memberikan kopi atau salinan tembusan kepada PT Indobuild Co,� katanya. Menurut dakwaan jaksa, terdakwa Ali Mazi pernah menemui Ali Rahman. Saat itu Ali Mazi mengemukakan bahwa dia belum menerima surat rekomendasi yang ditandatangani Muladi, Mensesneg sebelum Ali Rahman. Bahkan, Ali Mazi juga pernah mengemukakan hal itu secara tertulis kepada Ali Rahman. Dalam pernyataan tertulisnya, Ali Mazi menyatakan bahwa apabila ditinjau dari segi hukum, surat yang sudah ditandatangani dianggap sudah selesai dan apabila surat tersebut tidak disampaikan kepada pemohon, maka bagi yang menyimpan surat tersebut dapat digugat telah menggelapkan dokumen negara.
Karena merasa khawatir dituduh menggelapkan dokumen negara,Ali Rahman kemudian menyerahkan salinan surat rekomendasi yang telah ditandatangani Muladi itu kepada Ali Mazi. Adalah staf Ali Rahman, Eddy Djauhari, yang diberi tugas menyerahkan surat tersebut. Untuk diketahui, isi surat Muladi itu pada prinsipnya menyetujui perpanjangan sertifikat HGB No 26 dan No 27 atas nama PT Indobuild Co dan mengharapkan agar pengurusan perpanjangan sertifikat HGB itu dapat diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Hanya, saat itu Muladi langsung memblokir draf surat tersebut dengan cara mendisposisi kepada wakil sekretaris kabinet agar surat itu dikaji aspek hukumnya dan dikoordinasikan dengan pihak Badan Pengelola Gelora Senayan (BPGS).
JAKARTA (SINDO) � Bank umum masih menunjukkan dominasi dalam penyaluran kredit perbankan selama periode Maret 2007.Bank umum menyalurkan kredit sebesar Rp800,373 triliun atau meningkat sebesar 2,15% dibandingkan bulan sebelumnya.
Posisi kedua diduduki bank umum swasta nasional devisa yang menyalurkan kredit sebesar Rp315,095 triliun atau meningkat 1,64%. Secara keseluruhan, penyaluran kredit perbankan selama Maret menunjukkan peningkatan.Hal itu mengundang optimisme target pertumbuhan kredit selama tahun 2007 yang sebesar 18%. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), dari bulan ke bulan, kredit perbankan umum mengalami kenaikan.
Pada Desember 2006 penyaluran kredit sebesar Rp792,297 triliun dan Januari 2007 penyaluran kredit sebesar Rp774,834 triliun. Pada Februari, penyaluran kredit sebesar Rp783,542 triliun dan Maret kembali meningkat 2,15% menjadi Rp800,373 triliun. Bank umum swasta nasional devisa menduduki peringkat kedua dengan penyaluran pada Maret 2007 sebesar 315,095 triliun atau meningkat 1,64 dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp310,007 triliun.
Adapun pada Januari dan Desember 2006, masing-masing sebesar Rp306,614 triliun dan Rp315,256 triliun. Peringkat ketiga terbesar penyaluran kredit adalah bank persero sebesar Rp288,095 triliun atau naik 2,59% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp280,831 triliun.Pada Januari, bank persero menyalurkan kredit sebesar Rp278,924 triliun dan Rp287,910 triliun pada Desember 2006.
Kepala Ekonom BNI Tony Prasentiono mengatakan, penyaluran kredit perbankan memang terus meningkat, namun jumlah simpanan, terutama deposito,meningkat lebih cepat sehingga loan to deposit ratio (LDR) stagnan di level 61%. �Target pertumbuhan kredit sebesar 18% dapat saja tercapai. Tapi yang realistis pertumbuhan kredit hanya sekitar 16%,� jelas dia di Jakarta,kemarin.
Tony menambahkan, pertumbuhan kredit bisa mencapai 18% asalkan terjadi penurunan suku bunga acuan BI Rate secara berkesinambungan dan kepercayaan pasar yang meningkat sehingga ekspansi kredit pada semester II 2007 melesat lebih tajam dan pertumbuhan kredit sebesar 18% terpenuhi.
Hal senada diungkapkan ekonom Bank Lippo Winang Budoyo.Winang mengatakan, pertumbuhan kredit sebesar 18% pada 2007 dapat tercapai dengan ekspansi kredit perbankan terus-menerus. Hal ini terkait dengan alternatif pembiayaan kelebihan likuiditas sudah terbatas.
�Mau tidak mau,perbankan mencari pendapatan lain melalui penyaluran kredit. Sebab, alternatif penyimpanan kelebihan likuiditas semakin terbatas. Lambat laun, simpanan dalam bentuk SBI sudah tidak menarik lagi,� papar dia. Peningkatan penyaluran kredit terjadi pada sektor bank daerah (BPD).Pada Maret 2007, BPD menyalurkan kredit sebesar Rp58,816 triliun atau meningkat 3,31% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp56,930 triliun.
Pada Januari dan Desember 2006 masing-masing sebesar Rp55,588 triliun dan Rp55,955 triliun. Bank umum swasta nasional nondevisa menyalurkan kredit Rp20,236 triliun atau meningkat 3,12% dibandingkan bulan sebelumnya Rp19,624 triliun.Pada Januari dan Desember 2006 masing-masing menyalurkan kredit Rp19,281 triliun dan Rp19,114 triliun.
JAKARTA � Pemerintah berencana membuka penawaran 21 wilayah kerja (WK) migas baru pada 16 Juli 2007. Berkenaan dengan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan terus melanjutkan upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi para investor dalam dan luar negeri.
�Saya mendorong Anda semua yang bergerak di industri energi dengan pengetahuan, teknologi, dan sumber, untuk menjadi mitra kita dalam mencari dan mengembangkan sumber-sumber terbarukan,�kata Presiden SBY pada pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan Ke-31 Asosiasi Perminyakan Indonesia di Jakarta, kemarin. Presiden menyatakan, khusus pada sektor energi, pemerintah Indonesia telah memformulasikan satu kebijakan yang komprehensif. Indonesia telah merevisi dan mereformasi kebijakan energi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya mendatangkan devisa.
Kebijakan komprehensif yang dimaksud antara lain meningkatkan produksi minyak domestik dan kapasitas ladang minyak. Dengan kondisi kapasitas 1 juta per barel, dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi saat ini. Menurut Presiden, untuk meningkatkan produksi sektor migas, harus ada langkah eksplorasi baru. Jika tidak, produksi minyak akan terus menurun, yang bisa berakibat menimbulkan masalah baru bagi perekonomian nasional.
Selain peningkatan produksi, tutur Presiden,upaya lain yang diaktifkan adalah diversifikasi sumbersumber energi dalam rangka mendorong penggunaan energi selain minyak dan gas.Dia mencontohkan sumber-sumber terbarukan,seperti matahari,angin,panas bumi,biofuel dan sebagainya. Hal itu bertujuan tidak mengantisipasi kelangkaan energi dari fosil saja, tetapi juga upaya melindungi lingkungan. �Kita akan mengintensifkan untuk melindungi energi kita dalam perilaku yang efisien.Saya sudah meluncurkan kampanye nasional untuk membangun budaya dan kebiasaan menggunakan energi secara efisien,� ujarnya.
Kepala Negara akan melanjutkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk mendorong penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak penyelundupan minyak.Di samping bekerja keras untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat dalam subsidi dan harga minyak. Presiden berharap, harga minyak yang tinggi belakangan ini akan mendorong keinginan eksplorasi lebih banyak, terutama di ladang minyak yang belum tersentuh. Dari sekitar 60 sumber minyak di Indonesia,lebih dari separuhnya telah dieksplorasi secara intensif. Presiden menyampaikan ini adalah sambutannya yang pertama sejak pengumuman perombakan Kabinet Indonesia Bersatu beberapa waktu lalu.
Presiden menambahkan, Indonesia juga berusaha mentransformasikan industri minyak dari sistem monopoli ke arah persaingan untuk menciptakan keadilan usaha. Presiden kembali menyatakan komitmen dan meyakinkan bahwa kebijakan di Indonesia akan berjalan sesuai dengan arah yang ditentukan, dengan pasar yang adil bagi semua pihak, investor maupun proyek. �Kami akan mendengarkan masukan dari kalian untuk melakukan langkah yang lebih baik,� tambah dia.
Wilayah Kerja Migas
Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyebut penawaran 21 WK migas menjanjikan bagi hasil (split) yang lebih baik dan signifikan bagi para calon investor. �Harga minyak sedang tinggi, kami juga punya target produksi migas naik 30% pada 2009.Karena itu, kami buka kesempatan kepada investor nasional maupun asing untuk bisa berpartisipasi dalam pengembangan 21 WK migas tersebut,� ujar Purnomo,kemarin.
Ke-21 WK migas yang ditawarkan tersebut adalah Blok North Ray di lepas Pantai Utara Jawa Barat; NE Lombok I (Pantai Utara Nusa Tenggara); NE Lombok II; Semai I, II, III, IV, dan V di lepas Pantai Semai Barat, Papua Barat; Blok South East Tual di lepas Pantai Barat Arafura; Blok Cakalang, Kerapu,Baronang,Cucut,dan Dolphin di lepas Pantai Natuna; Blok Bawean I dan II di lepas Pantai Utara Jawa Timur; Blok Gunting dan Situbondo di daratan dan lepas Pantai Jawa Timur; Buton II (Pantai Selatan Buton); Blok Rangkas, Banten; dan West Timor di lepas Pantai Timor.
Purnomo mengatakan, pada 2006 pihaknya telah mengumumkan pemenang tender 22 WK migas dengan total komitmen eksplorasi mencapai USD439 juta. Selanjutnya, pada Maret tahun ini, sembilan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) juga telah diteken dengan komitmen investasi pada tiga tahun pertama mencapai USD411 juta. Purnomo menambahkan,tahun ini diharapkan produksi minyak bisa ditingkatkan hingga 80.000 barel per hari yang berasal dari 12 lapangan yang sudah ada dan lapangan baru lainnya. Secara total, kata dia, diharapkan target produksi minyak sebesar 1,05 juta barel per hari tahun ini bisa tercapai.
Direktur Jenderal Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso menambahkan, penawaran WK migas terbaru yang dibuka pemerintah akan dibagi menjadi dua cara, yakni penawaran langsung (direct offer) dan tender terbuka. �Proporsinya fifty-fifty,� imbuhnya. Dia menambahkan, pada tahun ini akan dilakukan dua kali penawaran WK migas, dengan total sebanyak 41 WK migas. Di samping penawaran WK migas, lanjut dia, pemerintah juga sedang mengevaluasi 20 proposal studi bersama (joint study) pengembangan gas metana batu bara (coal bed methane/CBM) di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
JAKARTA � Pemerintah tetap optimistis perekonomian akan membaik.Sebab, investasi sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan peningkatan.
�Saya melihat investasi mulai bangkit kalau dilihat angka-angka awalnya. Pada awal 2007 ini,kelihatannya ada peningkatan yang saya kira cukup menggembirakan,� kata Menko Perekonomian Boediono seusai menerima laporan Tim Eksternal Pemantau Paket Kebijakan Iklim Investasi di Jakarta,kemarin. Dia bahkan optimistis dengan tren yang berkembang sekarang, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai angka 7% pada satu atau dua tahun mendatang.
�Saya kira, kalau melihat situasi trennya, saya cukup optimistis. Asalkan tidak ada hal-hal yang tidak kita perkirakan, apakah itu bencana, moga-moga tidak ada lagi. Tapi, kalau itu tidak ada semacam hal-hal yang anjlok mendadak, itu barangkali bisa,� ujar dia. Sementara itu, hasil survei persepsi pasar Bank Indonesia triwulan I 2007 menunjukkan beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi 2007. Beberapa faktor domestik yang diperkirakan skala hambatannya masih kuat antara lain kondisi stimulus fiskal yang masih terbatas dan penurunan kapasitas produksi terpakai. Selain itu, tingkat pengangguran, kemiskinan serta sumber daya manusia yang bersih dan profesional juga menjadi faktor penghambat.
Selanjutnya, faktor yang skala penghambatnya kuat adalah prosedur perizinan melakukan investasi, korupsi serta lemahnya penegakan hukum. Anggota Tim Eksternal Pemantau Paket Kebijakan Iklim Investasi Faisal H Basri mengatakan, kinerja investasi pada triwulan I masih semu. (aria yudhistira)
JAKARTA � Kapolri Jenderal Pol Sutanto akan memperketat penjagaan dan pengawasan daerah perbatasan Pulau Jawa dan Bali.Alasannya, dua pulau tersebut disinyalir menjadi jalur transnational crime seperti illegal logging, narkoba, penjualan manusia, teroris, dan money laundry.
Selain pencegahan transnational crime, pengamanan juga dilakukan karena jumlah penduduk di pulau itu sangat padat hingga diperlukan pengamanan ekstraketat. �Kejahatan transnational yang paling banyak adalah illegal logging, teror, dan narkoba,� jelas Kapolri seusai membuka Rapat Kerja (Rakor) Kapolda se-Jawa Bali, di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin. Kapolri mengakui, tugas serta tantangan polisi saat ini dan akan datang semakin berat. Oleh karena itu, diperlukan pengamanan dan sinergi antarwilayah untuk menangani kasus kejahatan.
Menurut Sutanto, untuk memuluskan rencana itu, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan instansi lain supaya lebih efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum atau membina keamanan. �Dalam rangka penegakan hukum atau membina keamanan,kami akan bekerja sama dengan semua instansi supaya lebih efektif,� tandasnya. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Slamet Soebijanto mengatakan, sejauh ini TNI AL telah melaksanakan tugas penegakan hukum di laut sesuai UU yang berlaku.
Namun, terkadang dalam implementasinya masih menghadapi kendala institusional atau legalitas hukum akibat penafsiran hukum yang berbeda. �Selain persoalan jumlah kapal perang sebagai sarana operasional, kita juga terkendala keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut menjadi titik krusial yang rawan terhadap ancaman keamanan nasional,� ujar Slamet. Terlebih, lanjut dia, jika dikaitkan dengan kerugian biaya yang harus ditebus karena lemahnya kemampuan pengamanan laut yang telah merugikan negara mencapai USD7�8 miliar per tahun.
Mabes TNI AL menilai,beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi menyangkut ancaman nontradisional dan terorisme maritim di laut, seperti masalah politik yakini kurangnya kesadaran politik dari seluruh komponen bangsa, membuat terjadinya tarik ulur kepentingan dalam mengatasi ancaman nontradisional dan terorisme maritim. Selain itu, masih sering terjadinya polemik dalam menanggapi peraturan perundang- undangan dan adanya penerapan otonomi daerah yang kebablasan. Membuat euforia kedaerahan yang berakibat timbulnya permasalahan dalam pengelolaan wilayah laut. �Kemampuan TNI AL dari aspek alutsista dan personel belum sesuai tuntutan sehingga masih terjadi banyak pelanggaran di laut, seperti illegal logging, Illegal fising, penyelundupan pasir,minyak,penangkalan ikan, dan perompakan,� terang K S A L .
News updated - May 20, 2007 -