Home
Selamat Datang
Album
Mengenang Mardiyem
Program
Museum Online
Pustaka
Artikel
Kontak
 
 
T A N Y A J A W A B / A R T I K E L

Tanya jawab Seputar Jugun Ianfu

Apakah Jugun Ianfu?
Jugun Ianfu adalah istilah Jepang terhadap perempuan penghibur tentara
kekaisaran Jepang dimasa perang Asia Pasifik, istilah asing lainnya adalah Comfort Women. Pada kenyataannya Jugun Ianfu bukan merupakan perempuan penghibur tetapi perbudakan seksual yang brutal, terencana, serta dianggap masyarakat internasional sebagai kejahatan perang. Diperkirakan 200 sampai 400 ribu perempuan Asia berusia 13 hingga 25 tahun dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang.

Mengapa Jugun Ianfu diciptakan?
Melakukan invansi ke negara lain yang mengakibatkan peperangan membuat kelelahan mental tentara Jepang. Kondisi ini mengakibatkan tentara Jepang melakukan pelampiasan seksual secara brutal dengan cara melakukan perkosaan masal yang mengakibatkan mewabahnya penyakit kelamin yang menjangkiti tentara Jepang. Hal ini tentunya melemahkan kekuatan angkatan perang kekaisaran Jepang. Situasi ini memunculkan gagasan untuk merekrut perempuan-perempuan lokal , menyeleksi kesehatan dan memasukan mereka ke dalam Ianjo-Ianjo sebagai rumah bordil militer Jepang.

Bagaimana mereka direkrut?
Mereka direkrut dengan cara halus seperti dijanjikan sekolah gratis, pekerjaan sebagai pemain sandiwara, pekerja rumah tangga, pelayan rumah makan dan juga dengan cara kasar dengan menteror disertai tindak kekerasan, menculik bahkan memperkosa di depan keluarga

Siapa yang merekrut mereka?
Militer Jepang, sipil Jepang, pejabat lokal sepeti bupati, camat, lurah dan RT

Dari mana asal Jugun Ianfu?
Mereka berasal dari Korea
Selatan, Korea Utara, Cina, Filipina, Taiwan, Timor Leste, Malaysia, dan Indonesia. Sebagian kecil di antaranya dari Belanda dan Jepang sendiri. Mereka dibawa ke wilayah medan pertempuran untuk melayani kebutuhan seksual sipil dan militer Jepang baik di garis depan pertempuran maupun di wilayah garis belakang pertempuran.

Siapakah Jugun Ianfu Indonesia?
Sebagian besar perempuan-perempuan yang berasal dari pulau Jawa yang dijadikan Jugun Ianfu seperti Mardiyem, Sumirah, Emah Kastimah, Sri Sukanti, hanyalah sebagian kecil Jugun Ianfu Indonesia yang bisa diidentifikasi. Masih banyak Jugun Ianfu Indonesia yang hidup maupun sudah meninggal dunia yang belum terlacak keberadaannya.

Bagaimana mereka diperlakukan?
Mereka diperkosa dan disiksa secara kejam. Dipaksa melayani kebutuhan seksual tentara Jepang sebanyak 10 hingga 20 orang siang dan malam serta dibiarkan kelaparan.
Kemudian di aborsi secara paksa apabila hamil. Banyak perempuan mati dalam Ianjo karena sakit, bunuh diri atau disiksa sampai mati.

Kapan dan dimana ?
Ianjo pertama di dunia dibangun di Shanghai, Cina tahun 1932. Pembangunan Ianjo di Cina dijadikan model untuk pembangunan Ianjo-Ianjo di seluruh kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia sejak pendudukan Jepang tahun 1942-1945 telah dibangun Ianjo diberbagai wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Jawa, Nusa Tenggara, Sumatra, Papua .... (tunjukkan gambar peta)

Apa yang terjadi setelah perang?
Setelah perang
Asia Pasifik usai Jugun Ianfu yang masih hidup didera perasaan malu untuk pulang ke kampung halaman. Mereka memilih hidup ditempat lain dan mengunci masa lalu yang kelam dengan berdiam dan mengucilkan diri. Hidup dalam kemiskinan ekonomi dan disingkirkan masyarakat. Mengalami penderitaan fisik, menanggung rasa malu dan perasaan tak berharga hingga akhir hidupnya.

Siapa yang bertanggungjawab atas sistem perbudakan terencana ini?
Kaisar Hirohito
merupakan pemberi restu sistem Jugun Ianfu ini diterapkan di seluruh Asia Pasifik. Para pelaksana di lapangan adalah para petinggi militer yang memberi komando perang. Maka saat ini pihak yang harus bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan ini adalah pemerintah Jepang.

Bagaimana sikap pemerintah Jepang masa kini?
Pemerintah Jepang masa kini tidak mengakui keterlibatan
nya dalam praktek perbudakan seksual di masa perang Asia Pasifik. Pemerintah Jepang berdalih Jugun Ianfu dikelola dan dioperasikan oleh pihak swasta. Pemerintah Jepang menolak meminta maaf secara resmi kepada para Jugun Ianfu. Kendatipun demikian Juli 1995 Perdana Menteri Tomiichi Murayama pernah menyiratkan permintaan maaf secara pribadi, tetapi tidak mewakili negara Jepang. Tahun 1993 Yohei Kono mewakili sekretaris kabinet Jepang memberikan pernyataan empatinya kepada korban Jugun Ianfu. Namun pada Maret 2007 Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dengan menyanggah keterlibatan militer Jepang dalam praktek sistem perbudakan seksual.

Bagaimana sikap politik pemerinah Indonesia?
Pemerintah Indonesia menganggap masalah Jugun Ianfu sudah selesai
, bahkan mempererat hubungan bilateral dan ekonomi dengan Jepang paska perang Asia Pasifik. Namun hingga kini banyak organisasi non pemerintah terus memperjuangkan nasib Jugun Ianfu dan terus melakukan melobi ke tingkat internasional untuk menekan pemerintah Jepang agar menyelesaikan kasus perbudakan seksual ini. Kemudian upaya penelitian masih terus dilakukan untuk memperjelas sejarah buram Jugun Ianfu Indonesia,berpacu dengan waktu karena para korban yang sudah lanjut usia.

Bagaimana sikap masyarakat Indonesia?
Banyak masyarakat yang merendahkan, serta menyisihkan para korban dari pergaulan sosial. Kasus Jugun Ianfu dianggap sekedar “kecelakaan” perang dengan memakai istilah “ransum Jepang”. Mencap para korban sebagai pelacur komersial. Banyak juga pihak-pihak oportunis yang berkedok membela kepentingan Jugun Ianfu dan mengatasnamakan proyek kemanusiaan, namum mereka adalah calo yang mengkorupsi dana santunan yang seharusnya diterima langsung para korban.

Apakah AWF?
Juli 1995 Asian Women’s Fund (AWF) didirikan oleh organisasi swasta Jepang. Organisasi ini dituduh sebagai “agen penyuap” untuk meredam protes masyarakat internasional dan tidak mewakili pemerintah
Jepang secara resmi. Di masa pemerintahan Soeharto Tahun 1997 Menteri Sosial Inten Suweno menerima dana santunan bagi para korban sebesar 380 juta yen yang diangsur selama 10 tahun. Namun banyak para korban menyatakan tidak pernah menerima santunan tersebut.

Apa yang dituntut para korban?
1. Pemerintah Jepang masa kini harus mengakui secara resmi dan meminta maaf bahwa perbudakan seksual dilakukan secara sengaja oleh
negara Jepang selama perang Asia Pasifik 1931-1945.
2. Para korban diberi santunan
 sebagai korban perang untuk kehidupan yang sudah dihancurkan oleh militer Jepang.
3. Menuntut dimasukkannya sejarah gelap Jugun Ianfu ke dalam kurikulum sekolah di Jepang agar generasi
muda Jepang mengetahui kebenaran sejarah Jepang.

Bagaimana sikap masyarakat internasional?
Tahun 1992,
untuk pertama kalinya Kim Hak Soon korban asal Korea Selatan membuka suara atas kekejaman militer Jepang terhadap dirinya ke publik. Setelah itu masalah Jugun Ianfu terbongkar dan satu persatu korban dari berbagai negara angkat suara. Kemudian tahun 2000 telah digelar Tribunal Tokyo yang menuntut pertanggung jawaban Kaisar Hirohito dan pihak militer Jepang atas praktek perbudakan seksual selama perang Asia Pasifik. Tahun 2001 final keputusan dikeluarkan di Tribunal The Haque. Setelah itu tekanan internasional terhadap pemerintah Jepang terus Dilakukan. Oktober 2007 kongres Amerika Serikat mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang menekan pemerintah Jepang memenuhi tanggung jawab politik atas masalah ini . Meski demikian pemerintah Jepang sampai hari ini belum mengakui apa yang telah diperbuat terhadap ratusan ribu perempuan di Asia dan Belanda pada masa perang Asia Pasifik.

Punya pertanyaan?
kirim ke:[email protected]

________________________

Napak Tilas Jugun Ianfu
di P.Buru 2009
napak tilas jugun ianfu P.Buru

Bertemu dengan penduduk setempat

Melewati alam ganas menemukan bunker Jepang.
Bunker Jepang ditemukan di P.Buru
anak-anak suku Alifuru P.Buru
Anak-anak suku Alifuru di P.Buru.
 
 
 
 

 

IANFU, HEIHO DAN ROMUSA TUNTUT UANG GANTI RUGI

Eka Hindrati
Peneliti Independen Ianfu Indonesia

Awal bulan Juni lalu belasan ex Heiho dan ahli waris Ianfu mendatangi Kejaksaan Agung untuk menuntut uang Ianfu ganti rugi sebesar 24 milyar sebagai klaim kompensasi perang kepada Ianfu, Heiho dan Romusa. Uang tersebut merupakan sisa uang 380 juta yen yang diberikan lembaga swasta bentukan pemerintah Jepang Asian Women’s Fund (AWF) periode 1997-2007. Kedatangan mereka didampingi pengacara dari Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (GRASHI). Mereka menuntut uang tersebut karena belum mendapatkan bantuan kesejahteraan dari AWF sebagai korban perang Jepang 1942-1945. Kelompok ini meminta Kejaksaan Agung membuat kerjasama lintas sektoral antar departemen yang terkait guna menyelesaikan persoalan ini.

Sebelumnya kelompok yang tergabung dalam Forum Komunikasi ex-Heiho telah melakukan mediasi dengan Departemen Sosial tahun 2007, namun tidak mendapatkan hasil. Departemen Sosial menyatakan bahwa pemberian uang dari pemerintah Jepang tidak diberikan secara individual. Sehingga dana tersebut dipakai Departemen Sosial untuk membangun 42 panti jompo di 20 propinsi dengan uang sebesar 11 milyar (2005). Penandatangan kesepakan dilakukan pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia pada tanggal 25 maret 1997. Dalam kesepakatan tersebut disebutkan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan uang sebesar 380 juta yen yang diangsung selama 10 tahun.

Persoalan pengucuran uang ini selalu menjadi konflik yang tidak kunjung selesai diantara para korban Ianfu di Indonesia. Sesungguhnya uang ini khusus diperuntukan untuk Ianfu sebagai uang hibah bukan sebagai kompesasi perang seperti anggapan banyak orang selama ini. Hal ini terjadi oleh karena pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah yang terbuka dengan melibatkan para korban Ianfu yang terkait masalah ini dalam mengelola uang hibah tersebut.

Di negara lain seperti di Korea, Taiwan, Belanda, Filipina dan Cina perolehan uang dari AWF ini diumumkan secara terbuka oleh pemerintah dan juga tanpa intervensi pemerintah yang bersangkutan. Sehingga korban Ianfu leluasa memiliki hak pilih untuk menerima atapun menolak uang tersebut.

Sejak kasus sistem perbudakan seksual militer Jepang tahun 1942-1945 terungkap tahun 1946 dalam pengadilan Batavia. Pemerintah Jepang dengan segala daya upaya menolak mengakui bertanggung jawab secara politik atas perkosaan brutal 400.000 perempuan di Asia Pasifik dan Belanda. Indonesia dibungkam pemerintah Jepang dengan perjanjian pemberian pampasan perang yang dituangkan dalam UU 13/1958. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia menerima pampasan perang senilai 80,308 milyar yen atau setara dengan 223 juta USD yang dicicil selama 12 tahun.

COMFORT WOMEN WANTED

A Public Art Project

Advertisement-like posters exhibited throughout Manhattan
December 1, 2008 - December 22, 2008

Artist Reception:
Friday, December 12, 6-8pm
The Dressing Room
75A Orchard St. (Btwn Broome St. & Grand St.)

COMFORT WOMEN WANTED - honoring the memory of 200,000 young women, refered to as "comfort women," who were systematically exploited as sex slaves in Asia during World War II, and increasing awareness of sexual violence against women during wartime.

The gathering of women to serve the Imperial Japanese Army was organized on an industrial scale not seen before in modern history. This project promotes awareness of these women, some of whom are still alive today, and brings to light a history which has been largely forgotten and denied.

The title, COMFORT WOMEN WANTED, is a reference to the actual text of advertisements which appeared in newspapers during the war. When advertising failed, young women from Korea, China, Taiwan, Indonesia, the Philippines, Thailand, Vietnam, Malaysia, and the Netherlands were forced into sexual slavery. Most were teenagers, some as young as 12 years old, and were raped by as many as fifty soldiers a day at military rape camps, known as "comfort stations." Women suffered serial and gang rape, forced abortions, humiliation, and torture, sometimes resulting in mutilation, and even death. The event is considered the largest case of human trafficking in the 20th century.

This public art project involves a series of advertisement-like posters. The text COMFORT WOMEN WANTED is in black atop a red background. Some of the posters present the portrait of a former "comfort woman" during her enslavement at a comfort station, with her image surrounded by gold leaf, suggesting the halo of a saint from Renaissance painting. In other posters, a silhouette of an aged former "comfort woman" appears against an actual photo of her current home. There were very few survivors, and many of these women could never return home because of their "shameful past." For these women, the sense of home was forever destroyed.

Despite growing awareness of the issue of trafficking of women and of sexual slavery as a crime against humanity, this particular recent historical event has gone largely unacknowledged. COMFORT WOMEN WANTED attempts to bring to light this instance of organized violence against women and to restore the honor of those who lived through it.

Comfort women
( Wikipedia)
is a euphemism for women working in military brothels, especially those women who were forced into prostitution as a form of sexual slavery by the Japanese military during World War II.

Around 200,000 are typically estimated to have been involved, with estimates as low as 20,000 from some Japanese scholars[3] and estimates of up to 410,000 from some Chinese scholars,[citation needed] but the disagreement about exact numbers is still being researched and debated. Historians and researchers have stated that the majority were from Korea, China and Japan, but women from the Philippines, Thailand, Vietnam, Malaysia, Taiwan, the Dutch East Indies, Indonesia, and other Japanese-occupied territories were also used in "comfort stations". Stations were located in Japan, China, the Philippines, Indonesia, then Malaya, Thailand, then Burma, then New Guinea, Hong Kong, Macau, and what was then French Indochina

Young women from countries under Japanese Imperial control were reportedly abducted from their homes. In some cases, women were also recruited with offers to work in military.[5] It has been documented that the Japanese military itself recruited women by force.[6] However Japanese historian Ikuhiko Hata stated that there was no organized forced recruitment of comfort women by Japanese government or military.

The size and nature of sexual slavery by the Japanese military during World War II is still being actively debated, as the matter is still highly political in both Japan and Far East Asia.

Many military brothels were run by private agents and supervised by the Japanese Army. Some Japanese historians, using the testimony of ex-comfort women, have argued that the Imperial Japanese Army and Navy were either directly or indirectly involved in coercing, deceiving, luring, and sometimes kidnapping young women throughout Japan's Asian colonies and occupied territories.

Japanese military prostitution

Military correspondence of Japanese Imperial Army shows that the aim of facilitating comfort stations was the prevention of rape crimes committed by Japanese army personnel and thus preventing rise of hostility among people in occupied areas.

Given the well-organized and open nature of prostitution in Japan, it was seen as logical that there should be organized prostitution to serve the Japanese Armed Forces. The Japanese Army established the comfort stations to prevent venereal diseases and rape by Japanese soldiers, to provide comfort to soldiers and head off espionage. The comfort stations were not actual solutions to the first two problems, however. According to Japanese historian Yoshiaki Yoshimi, they aggravated the problems. Yoshimi has asserted, "The Japanese Imperial Army feared most that the simmering discontentment of the soldiers could explode into a riot and revolt. That is why it provided women."

Recruitment

Fig.1. Recruitment advertisements for comfort women

The first "comfort station" was established in the Japanese concession in Shanghai in 1932. Earlier comfort women were Japanese prostitutes who volunteered for such service. However, as Japan continued military expansion, the military found itself short of Japanese volunteers, and turned to the local population to coerce women into serving into these stations. Many women responded to calls for work as factory workers or nurses, and did not know that they were being pressed into sexual slavery.

In the early stages of the war, Japanese authorities recruited prostitutes through conventional means. Middlemen advertised in newspapers circulating in Japan and the Japanese colonies of Korea, Taiwan, Manchukuo, and mainland China. However, these sources soon dried up, especially from Japan.

On April 17, 2007 Yoshiaki Yoshimi and Hirofumi Hayashi announced the discovery, in the archives of the Tokyo Trials, of seven official documents suggesting that Imperial military forces, such as the Tokeitai (Naval military police), forced women whose fathers attacked the Kempeitai (Army military police), to work in front line brothels in China, Indochina and Indonesia. These documents were initially made public at the war crimes trial. In one of these, a lieutenant is quoted as confessing to having organized a brothel and having used it himself. Another source refers to Tokeitai members having arrested women on the streets, and after enforced medical examinations, putting them in brothels

On 12 May 2007 journalist Taichiro Kajimura announced the discovery of 30 Dutch government documents submitted to the Tokyo tribunal as evidence of a forced massed prostitution incident in 1944 in Magelang.

The Ministry of Foreign Affairs resisted further issuance of travel visas for Japanese prostitutes, feeling it tarnished the image of the Japanese Empire.[20] The military turned to acquiring comfort women outside mainland Japan, especially from Korea and occupied China. Many women were tricked or defrauded into joining the military brothels.

The US Army Force Office report of interview with 20 comfort women in Burma found that the girls were induced by the offer of plenty of money, an opportunity to pay off the family debts, and on the basis of these false representations many girls enlisted for overseas duty and were rewarded with advance of a few hundred yen.

In urban areas, conventional advertising through middlemen was used alongside kidnapping. However, along the front lines, especially in the countryside where middlemen were rare, the military often directly demanded that local leaders procure women for the brothels. This situation became worse as the war progressed. Under the strain of the war effort, the military became unable to provide enough supplies to Japanese units; in response, the units made up the difference by demanding or looting supplies from the locals. Moreover, when the locals, especially Chinese, were considered hostile, Japanese soldiers carried out the "Three Alls Policy", which included indiscriminately kidnapping and raping local civilians.

South Korean government designated Bae Jeong-ja as pro-Japan collaborator (chinilpa) in September 2007 for recruiting comfort women.

Number of comfort women

Lack of official documentation has made estimates of the total number of comfort women difficult, as vast amounts of material pertaining to matters related to war crimes and the war responsibility of the nation's highest leaders were destroyed on the orders of the Japanese government at the end of the war. Historians have arrived at various estimates by looking at surviving documentation which indicate the ratio of the number of soldiers in a particular area to the number of women, as well as looking at replacement rates of the women. Historian Yoshiaki Yoshimi, who conducted the first academic study on the topic which brought the issue out into the open, estimated the number to be between 50,000 and 200,000.

Based on these estimates, most international media sources quote about 200,000 young women were recruited or kidnapped by soldiers to serve in Japanese military brothels. The BBC quotes "200,000 to 300,000" and the International Commission of Jurists quotes "estimates of historians of 100,000 to 200,000 women."

____________________________________________

“Taiwan’s  Virtual Museum on Sexual Slavery by
Japanese Military and women’s Rights”

“Taiwan’s  Virtual Museum on Sexual Slavery by Japanese Military and women’s Rights” is the world’s first digital museum to faithfully chronicle the history of Taiwan’s sex slaves, their campaign for Japanese reparation, and their struggle for human rights. This virtual museum archives the life stories of surviving sex slaves.  These Ah Mas (“grandmother[s]” in Taiwanese) leave behind their voices, images, and creative works on this Web site.
During World War II, the Japanese military instituted the apparatus of sexual slavery.  It was one of the massive and systematic collective crimes of the twentieth century. In Asia, nearly four hundred thousand women were victimized, forced into sexual slavery by the Japanese military.  From Taiwan, a Japanese colony at the time, over two thousand young women were deceived, abducted, or forced to serve as sex slaves; they were ravaged by the war and the Japanese soldiery.

Until now, the Japanese government does not acknowledge this heinous crime of human trafficking, sexual slavery, and enforced labor.  Furthermore in 2005, the Japanese ignored international condemnation in the whitewashing of Japanese schools’ history textbooks.  Such historical revisionism prevents Japan’s younger generations from learning the truth.

One of Taiwan’s surviving sex slaves Wu Hsiu-mei Ah Ma says: “This scar, this pain, I will remember no matter how long.  They [the Japanese government] can pretend they don’t know, but I will never forget.”

Since 1992, various nations bearing this historical scar, such as Taiwan, South and North Korea, China, the Philippines, East Timor, Indonesia, the Netherlands, have campaigned for Japanese reparation for comfort women.  Numerous European and American societies have also joined the chorus in support of the female victims. In 2007, countries such as the United States, the Netherlands, the European Union, and Canada have passed resolutions on sex slaves.  Likewise in 2008, Taiwan and South Korea have passed resolutions demanding Japan to come to terms with the sexual slavery question.  The United Nations have urged Japan to do so in the committee members’ report on human rights.  The campaign for Japanese reparation for sex slaves has become part of the global movement for women’s rights.

On January 13, 2009, Taipei Women’s  Rescue Foundation launches “Taiwan’s  Virtual Museum on Sexual Slavery by Japanese Military and women’s Rights.”  It speaks to the world, exposes Japanese war crimes, transmits historical facts, and seeks justice and dignity, albeit belatedly, for this group of victimized women. This worldwide platform crystallizes the pursuit of justice and uncovers wartime sexual violence perpetrated against women.

 

 

Goa Jepang di kaki gunung Sadu - 2008 UNITED STATES OFFICE OF WAR INFORMATION Psychological Warfare Team Attached to U.S.Army Forces India-Burma Theator APO 689
Gua Jepang Yang Tidak Selesai - 2008 The 803th Wednesday Demonstration for the Resolution of the Japanese military sexual slavery issue And the 100 th Anniversary of the International Women’s Day Statement. 2008
Mardiyem Meninggal-2007 Proclamation for the 800th Wednesday Demonstration for the Resolution of the Japanese Military’s “Comfort Women” Issue.2008
Luka Saudara Tua-2007 Japanese Court-2005
"Semangat Asianis Jepang-2006 Letter of Junichiro Koizumi-2001
Jugun Ianfu Masuk Sejarah-2000 Comfort Women-1999
Kisah Mardiyem Comfort Women System-1997
MEMORABILIA AWF-1996
Sembilan Jugun Ianfu Datangi DPR-2004 Letter of Tomiichi Murayama-1995
RUU Jugun Ianfu-2002 Yohei Kono-1993

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1