4. Alternatif Solusi

Adapun alternatif solusi agar Indonesia mencapai kondisi transportasi yang berkelanjutan (sustainable transportation) seperti halnya yang terjadi di Adelaide, Australia, salah satunya dengan cara mengoptimalkan penggunaan transportasi publik daripada transportasi pribadi. Tentunya juga solusi agar penggunaan transportasi publik di Indonesia menjadi optimal, antara lain:

• Meningkatkan keamanan dan kenyamanan angkutan umum dengan melengkapi kamera guna mencegah kejahatan. Di beberapa halte dan stasiun perlu dipasang kamera pengawas yang dapat mengawasi kegiatan di stasiun maupun halte selama 24 jam agar penumpang tidak khawatir jika akan bepergian larut malam.
• Menurunkan tarif angkutan umum. Khusus untuk pelajar, mahasiswa, pensiunan, dan veteran biaya tarif angkutan cukup membayar separo harga saja.
• Menaikkan biaya parkir. Target pengendalian parkir adalah untuk mengurangi arus lalu lintas kendaraan menuju suatu kawasan tertentu yang saat itu sudah mengalami gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan mengalihkan pemakai kendaraan pribadi untuk menggunakan angkutan umum dan meninggalkan kendaraannya dirumah atau pada tempat penitipan kendaraan di ujung-ujung jaringan pelayanan angkutan umum (parkir dan menumpang). Kawasan yang biasanya dikendalikan adalah kawasan pusat kota.
• Menaikkan harga mengendarai mobil pribadi (private driving) sebagai bagian dari  pajak berbasis sumber daya yang akan menginternalisasikan biaya mengendarai kendaraan pribadi kepada masyarakat. Biaya-biaya ini mencakup biaya yang umum dikenal oleh masyarakat seperti waktu, energi, material, kesehatan. Karena ketika para pengguna kendaraan bermotor tidak menanggung full cost, maka efek dari subsidi secara signifikan mengurangi biaya untuk menggunakan kendaraan pribadi jauh di bawah harga sebenarnya. Hal ini mendorong orang untuk lebih senang menggunakan kendaraan pribadi. Fenomena ini umum ditemui pada hampir semua produk atau jasa yang secara artifisial dihargai di bawah harga pasar (market price) yang sebenarnya.
• Biaya-biaya sosial seperti turunnya kualitas udara yang timbul sebagai dampak dari kemacetan lalu lintas tidak akan hilang begitu saja hanya karena para pengendara kendaraan pribadi tidak membayarnya. Biaya sosial tersebut ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan termasuk mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Secara teoritis, jika biaya yang sebenarnya dari penggunaan kendaraan pribadi dapat ditentukan dengan mengkuantifisasi subsidi, harga akan dapat dinaikkan untuk merefleksikan biaya yang sebenarnya dari penggunaan kendaraan pribadi tersebut. Pada gilirannya hitungan ini akan memengaruhi pilihan-pilihan terhadap penggunaan moda transportasi publik melalui kekuatan-kekuatan pasar (market forces).
• Ketersediaan angkutan umum tepat waktu, artinya cukup dengan mengetahui jadwal angkutan umum yang hendak melewati halte tempat kita menunggu. Adapun keterlambatannya maksimal hanya 15 menit.
• Interaksi tata guna lahan dan sistem transportasi merupakan indicator yang mesti diperhatikan dalam melakukan perencanaan system jaringan transportasi guna terciptanya pembangunan yang berkelanjutan tanpa merusak ekologi yang ada.
• Solusi-solusi dan kebijakan pemerintah tersebut harus disertai kedisiplinan yakni mengajarkan warga harus untuk berlalu lintas secara benar. Penegak hukum juga harus dibenahi untuk tidak sekadar menjadikan jalan raya sebagai lahan mencari penghasilan. Tak ketinggalan dunia usaha harus membenahi diri dengan tidak menayangkan iklan yang menyesatkan masyarakat tentang konsep berlalu lintas.