3. Penerapan di Indonesia
Berdasarkan kondisi transportasi publik yang ada di Indonesia sekarang ini, negara kita sulit untuk menerapkan seperti sistem transportasi publik yang ada di Adelaide, Australia. Sebenarnya hal tersebut masih dapat diperbaiki dengan cara mengkaji ulang serta mengetahui potensi dan permasalahan terkait transportasi publik di Indonesia berdasarkan indikator-indikator transportasi berkelanjutan yang komprehensif (Litman, 2010), antara lain:
- Dari segi sosial/kemasyarakatan, meliputi
- Tingkat keamanan dan kenyamanan
Jumlah angkutan umum yang tersedia tidak sebanding dengan perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat tiap tahunnya. Akibatnya, ketersediaan angkutan umum antara perkotaan dan pedesaan tidak merata. Sehingga, masih banyak masyarakat tidak terlayani angkutan umum. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi publik di Indonesia tergolong masih rendah. Terbukti dengan adanya tindak kriminalitas dalam angkutan umum, misalnya penumpang sering kali kehilangan barang berharga dalam angkutan umum karena menjadi korban pencopetan, gendam, dan sejenisnya. Sopir angkutan umum kerap kali manambah penumpang padahal penumpang yang terdapat dalam angkutan sudah penuh dan tempat duduk sudah tidak ada lagi. Akibatnya mau tidak mau penumpang harus berdesak-desakan. Selain itu juga sering kali terlihat angkutan umum yang kebut-kebutan dengan teman seprofesinya ketika di jalan raya. Mereka melakukan itu dengan alasan karena ingin mengejar setoran dan berebut penumpang. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk menggunakan angkutan umum ketika hendak bepergian.
- Kesehatan: berjalan teratur dan bersepeda
Dari segi kesehatan sendiri, sistem transportasi di Indonesia juga kurang mendukung. Terbukti dengan tidak tersedianya jalur khusus bagi pedestrian (pejalan kaki). Apabila tujuan terlalu dekat, alangkah baiknya ditempuh dengan berjaan kaki atau bersepeda saja. Kebiasaan tersebut selain menyehatkan juga secara tidak langsung dapat mengurangi emisi dan polusi udara.
Perjalanan dengan menggunakan angkutan umum memang membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama. Misalnya saja, angkutan umum baru berangkat jika penumpangnya sudah penuh. Belum lagi jika di tengah perjalanan terkenan macet serta tiap kali harus menurunkan atau menaikkan penumpang sewaktu-waktu juga cukup membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
- Aksesibiltas ke tempat komersial
Angkutan umum memiliki jalur yang berbeda-beda. Tidak semua angkutan umu pasti melayani ke tempat-tempat komersil. Bayangkan saja jika seseorang butuh waktu cepat untuk menuju ke tempat komersil, maka orang tersebut harus menunggu angkutan umum yang dimaksud dan hal tersebut tidak efisien waktu serta membutuhkan waktu yang lama.
- Bagian pengeluaran rumah tangga untuk transportasi pribadi sebesar 20% harus lebih rendah
Untuk menuju transportasi yang berkelanjutan, salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan pemakainan kendaraan umum dan meminimalisir pemakaian kendaraan pribadi. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi transportasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia cenderung lebih memilih menggunaan transportasi pribadi daripada transportasi umum. Jumlah kendaraan pribadi yang lebih banyak dibanding kendaraan umum memperparah keruwetan transportasi di Jakarta. Perbandingan jumlah kendaraan pribadi dan kendaraan umum adalah 98 persen kendaraan pribadi dan 2 persen kendaraan umum. Padahal jumlah orang yang diangkut 2 persen kendaraan umum lebih banyak dari pada jumlah orang yang diangkut oleh 98 persen kendaraan pribadi. Dari total 17 juta orang yang melakukan perjalanan setiap hari, kendaraan pribadi hanya mengangkut sekitar 49,7 persen penumpang. Sedangkan 2 persen kendaraan umum harus mengangkut sekitar 50,3 persen penumpang (Lesmana, 2007).
- Dari segi lingkungan
- Konsumsi bahan bakar fosil perkapita, emisi dari gas CO dan CO2, serta emisi dari perubahan iklim lainnya.
Peningkatan konsumsi energi dan emisi CO2 yang paling signifikan terjadi di perkotaan karena didalamnya terjadi perpindahan populasi yang sangat cepat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan kemakmuran (Fong, W., et.al, 2008). Emisi gas CO dan CO2 turut berkontribusi terhadap pencemaran udara dengan penggunaan kendaraan bermotor sebagai moda transportasi. Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan akan meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor yang akan menurunkan kecepatan rata-rata kendaraan di jalan raya dalam arti terjadi kemacetan lalu lintas. Penurunan kecepatan rata-rata kendaraan akan menurunkan kualitas emisi gas buang kendaraan. Pola berkendara merupakan salah satu faktor transportasi penting yang akan secara langsung mempengaruhi jumlah dan intensitas pencemar udara yang dilepaskan oleh kendaraan bermotor ke atmosfer. Pola berkendara sangat mempengaruhi jumlah pelepasan senyawa-senyawa pencemar dan memiliki hubungan yang signifikan dengan konsumsi bahan bakar pada kendaraan (Hooker, J.N., 1988). Pola berkendara dengan besarnya frekuensi jalan-berhenti yang umumnya terjadi di persimpangan, membutuhkan bahan bakar semakin besar bila dibandingkan dengan pola berkendara yang berjalan dengan kecepatan konstan untuk semua jenis motor, baik berbahan bakar bensin maupun diesel (Soedomo, 2001), sehingga jumlah pencemar terutama gas-gas rumah kaca (CO dan CO2) yang dihasilkan pun semakin besar. Pada umumnya, jumlah emisi gas buang akan mengalami penurunan jika kecepatan bertambah dan pada titik tertentu akan mengalami peningkatan kembali. Perilaku emisi gas buang terhadap kecepatan kendaraan mirip dengan perilaku konsumsi bahan bakar yang pada kecepatan tertentu akan menemui titik optimum.
Perkembangan signifikan dari volume kendaraan yang tidak diiringi dengan peningkatan prasarana transportasi akan berdampak langsung pada peningkatan emisi gas rumah kaca, menyebabkan ketidakseimbangan antara radiasi yang datang dan radiasi yang dipantulkan kembali di atmosfer bumi. Hal ini disebabkan, gas-gas rumah kaca tersebut menyerap radiasi infra merah yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Sehingga peningkatan emisi gas-gas rumah kaca akan mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu dari permukaan bumi dan atmosfer bagian bawah atau disebut juga pemanasan global (global warming).
Adanya saling ketergantungan antara tata guna lahan dan sistem transportasi, sehingga pola guna lahan dan sistem transportasi tidak dapat dipisahkan. Kegiatan transportasi yang terwujud pada hakikatnya adalah kegiatan yang menghubungkan dua lokasi guna lahan. Salah satu tujuan utama perencanaan tata guna lahan atau sistem transportasi adalah untuk menjamin adanya keseimbangan yang efisien antara aktivitas guna lahan dengan kemampuan transportasi (Blunden dan Black, 1984; ASCE, 1986 dalam Khisty dan Lall, 2003: 74).
