Sepertinya ini "musibah" tahunan. Fisip unpas kembali dihadapkan pada masalah kenaikan SPP. Dan yang mengejutkan, kenaikan untuk calon kawan baru mahasiswa itu diperkirakan sebesar Rp.2.500.000. Jumlah ini tentu saja spektakuler jika dibandingkan tahun-tahun seblumnya. Tentu saja ini bukan hal yang wajar, ketika kita melihat realitas kondisi fisik maupun non-fisikyang in-tangible,susah untuk dijamah. Kenaikan SPP di tahun-tahun sebelumnya juga belum bisa menyentuh keinginan mahasiswa, yang menuntut haknya mencicipi fasilitas kampus, seperti dosen yang rajin, suasana perkuliahan yang kondusif, pelayanan administrasi yang memuaskan, penyediaan sarana belajar yang lengkap (OHP, buku-buku up-date di perpustakaan, budaya diskusi di kelas,dsb) atau hingga ke tuntutan sarana fisik lainnya,seperti WC yang layak pakai, air, kebersihan ruang kelas dan gedung kampus. Semua ini tak bisa dikatakan wajar dan untuk itu urgen untuk dipertanyakan.

Ini tentu saja masalah bagi mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Jika mahasiswa mampu bersikap kritis, memiliki sense of belonging, mempunyai semangat perubahan,cinta dan peduli akan kampus ini, tentu mereka akan mempermasalahkan hal ini. Kenapa kenaikan begitu besar ?. Lalu kalupun ini hasil kebijakan, siapa yang diuntungkan dengan kebijakan ini ? yang jelas bukan mahasiswa.

Pihak rektorat memang punya alasan atas kebijakan tersebut. Melihat kondisi kampus yang kurang kondusif saat ini, perlu penambahan dana yang besar untuk meningkatkan mutu secara fisik di Fisip. Bukankah mahasiswa swndiri yang menuntut fasilitas yang bagus, dosen yang berkualitas dalam mengajar, serta pemenuhan kebutuhan lainnya. Namun halitu selama ini belum pernah terealisasi walaupun setiap tahun bea sekolah setiap tahun naik. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, tidak ada jaminan itu akan terwujud.

Kenaikan gaji PNS juga mempunyai andil dalam "menetaskan" kebijakan ini. Pegawai dan dosen menuntu kenaikan gaji untuk mengimbangi kenaikan PNS dan harga barang kebutuhan sehari-hari. Memang hak mereka untuk menuntut hal itu, tapi walau bagaimanapun keputusan ini lagi-lagi hanya memihak kepada dosen dan birokrat kampus sebagai minoritas. Sedangkan mahasiswa sebagai mayoritas untuk mendapatkan pendidikan yang layak terus dikalahkan.

Menaikan bea sekolah itu bukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah. Justru itu dapat menimbulkan masalah baru. Kenapa tidak memilih alternatif lain, dengan memperbesar persentase pembagian SPP untuk fakultas misalnya. Dengan begitu fakultas akan sangat terbantu san kemungkinan besar kesejahteraan mahasiswa di kampus juga akan terangkat, karena fihak fakultaslah yang paling tahu kondisi kampus sebenarnya, dan merekalah yang sering menerima keluhan dari mahasiswa.

Itu hanya salah satu contoh dari berbagi macam persoalan di Fisip yang belum terselesaikan, dan kalu dibiarkan, akan terus berlanjut. Kenapa ini bisa terjadi ?. Kenapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan banyak yang tidak memihak kepada mahasiswa ? Para pengambil kebijakan (Rektorat,Yayasan dan Dekanat) selama ini langgeng dengan kebijakan yang dikeluarkan, karena mahasiswa sebagai objek atas kebijakan itu selalu menerima dengan pasrah.

Mahasiswa tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pihak dekanat, dalam hal tertentu mereka juga hanya menjalankan kebijakan Rektorat atau Yayasan yang (katanya) tak bisa dirubah. Tapi tentu saja terlepas dari kepentingan mereka untuk memanfaatkan celah keuntungan dari setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan, dalam hal ini meeka juga perlu diawasi. Lembaga kemahasiswaan telah berupaya mengawasi pembuat kebijakan dan menanggapi setiap kebijakan yang merugikan mahasiswa. Namun selamaini mereka tidak didkung oleh mahsiswa,ini permasalahannya ! Setiap mereka menyuarakan isu-isu yang beredar di kampus, selalu tidak mendapat tanggapan dari mahasiswa.

Sikap mahasiswa yang apatis - hedonis seperti ini merupakan lahan subur bagi elit untuk mengeluarkan kebijakan yang cenderungan sepihak. Mahasiswa sebagai potensi terbesar dalam melakukan perubahan selama ini hanya bisa diam, karena ditindas oleh cara berfikir yang individualistik-pragmatis dan orientasi hidup yang kapitalistik, korban dari sistenm pendidikan yang elitis, komersil, feodal dan paternalistic, yang sebenarnya menindas kebebasan berfikir manusia secara universal.