: [BULETIN LENGKONG BESAR] EDISI 4

� �

BULETIN LENGKONG BESAR�

Dari Mahasiswa Untuk Pembebasan

DAFTAR ISI

EDISI 1
EDISI 2
EDISI 3
EDISI 4

Suara Grassroot
Serba-Serbi
Wawancara

RUBRIK WAWANCARA EDISI 1 Th.1 1998 -
RUBRIK WAWANCARA EDISI 2 Th.2 2000 -
RUBRIK WAWANCARA EDISI 3 Th.2 2000 -
RUBRIK WAWANCARA EDISI 4 Th.3 2000 -

RUBRIK WAWANCARA EDISI 1 Th.1 1998 - "MENGGUGAT MACAN KAMPUS"
........
[ kembali keatas ]

RUBRIK WAWANCARA EDISI 2 Th.2 2000 - "FULL FEE NO FACILITY"
........
[ kembali keatas ]

RUBRIK WAWANCARA EDISI 3 Th.2 2000 - "KAMPUSKU { JUAL } MAHAL"
.......
[ kembali keatas ]

RUBRIK WAWANCARA EDISI 4 Th.3 2000 - "PENDIDIKAN FORMAL :
{ PENCERDASAN ATAU LAHAN BISNIS ? }�

MT.Zein (Kolumnis Dan Guru Besar Geofisika ITB):
"...Mereka berada dalam kultur politik dekaden..."

Bagaimana transformasi pendidikan dalam sistem pendidikan kita?
Yang dimaksud dengan transformasi adalah perombakan secara menyeluruh dari dasarnya. Yang ditransformasikan adalah tata nilai, kebudayaan kita, pendidikan termasuk di dalamnya. Maka saya tidak percaya lagi akan reformasi pendidikan, karena di negara ini sistem pendidikan yang diterapkan semuanya menyimpang dari filsafat epndidikan yang sesungguhnya.

Idealnya sistem pendidikan yang harus diterapkan seperti apa?
Para pendidik harus mengerti sedikit-sedikit dasar filsafat tentang kenegaraan atau kemasyarakatan. Mereka harus tahu filsuf-filsuf seperti Immanuel Kant, Schopenhauer, Nietszche, Fichte, Schelling, Voltaire, Montesqieu. Untuk melakukan transformasi bagi tenaga pendidik ini sangat sulit karena mereka tidak paham akan hal itu. Mereka berada dalam suatu kultur politik yang dekaden, kuno dan berbau orde baru.

Apa yang harus dilakukan agar proses transformasi itu lebih mengakar dan menemukan proses pencerahan?
Untuk melakukan transformasi pendidikan itu bukan harus merubah kurikulum, tapi merombak birokrasi pendidikan. Filsafat pendidikannya pun harus dirombak. Kita tidak bisa merombak kurikulum begitu saja, karena kurikulum itu tidak sebatas daftar pelajaran yang bisa dimutakhirkan begitu saja, tetapi ada filsafat pendidikan di balik itu.

Pendidikan sekarang banyak dipengaruhi oleh kebutuhan pasar, apakah dengan hal itu hakekat pendidikan akan menjadi terdistorsi?
Ya, itu sangat salah. Seperti contoh dengan ada konsep link and match, seolah-oleh pendidikan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Padahal arah pembangunan dan pembangunan itu sendiri harus berawal dari konsep pendidikan yang jelas.

Kendala apa yang dihadapi oleh tenaga pengajar di negara kita dan bagaimana mengatasinya?
Dari zaman Soekarno sampai Soeharto, kemiskinanlah yang menjadi musuh bangsa kita. Tenaga pengajar tidak pernah mendapatkan kualitas hidup yang layak seperti di negara-negara lain. Di Belanda, guru gajinya besar, otomatis orientasinya adalah mengembangkan ilmu yang dimilikinya sampai ke akar-akarnya, bukan sekedar mencari nafkah.

Apakah hakekat pendidikan akan menjadi terdistorsi ketika pendidikan hanya memenuhi kebutuhan pasar?
Ya. Contohnya, konsep link and match yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Padahal arah pembangunan harus berawal dari konsep pendidikan.

Solusinya seperti apa?
Kita membutuhkan liberal education (bukan kapitalisme pendidikan. Red). Untuk mengemansipasikan manusia Indonesia, butuh kebebasan berpikir. Kurikulum pendidikan tinggi saat ini, gagal. Seharusnya mahasiswa tidak berorientasi menjadi tenaga kerja, tetapi menciptakan kesempatan kerja dan mengembangkan ilmu. Secara historis iklim feodalistik yang dicangkok dari pemerintahan Hindia-Belanda, memaksa kita untuk berjiwa buruh atau pekerja. Lain halnya di Inggris yang kualitas hidup seorang tenaga pengajar pun sudah sangat layak, dan mahasiswa dilatih untuk mengembangkan ilmunya. (Evi)

Dr. Tresna Dermawan. K (Koordinator Kopertis Wil. IV)
"...tidak ada link and match, akibatnya lulusan tidak memenuhi kebutuhan kerja..."

Kurikulum dirumuskan atas wewenang siapa?
Kurikulum merupakan salah satu wewenang Direktorat Jendral Perguruan Tinggi. Kopertis dan PTS hanya memberi masukan mengenai kondisi riil yang dihadapi. Contoh, dengan semakin tingginya tingkat pengangguran saat ini.

Apa yang dilakukan Kopertis sebagai tindak lanjut mengatasi hal tersebut?
Kopertis sendiri menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kadin Jabar dan asosiasi profesi. Mereka mengeluh bahwa lulusan PTS saat ini belum mampu menjawab kebutuhan riil yang ada di lapangan. Artinya tidak ada link and match. Akibatnya lulusan tidak memenuhi kebutuhan kerja. Kopertis mengumpulkan beberapa asosiasi yang akan menggunakan tenaga kerja lulusan dari Perguruan Tinggi. Beberapa dari mereka memberikan usulan, misalnya menggunakan sertifikasi dan syarat-syarat lainnya.

Dengan perumusan kurikulum baru, apakah berpengaruh terhadap prospek lulusan yang dihasilkan?
Tentu saja! Karena bagaimanapun kita masih terikat Kurikulum Nasional yang seharusnya lebih melihat ke depan dan bersikap proaktif terhadap tantangan riil yang ada di depan kita. Idealnya S1 itu hanya 120 SKS, karena lulusan akan sangat dibutuhkan sekali oleh pasar, maka harus ada link and match.

Apakah tidak lebih baik apabila Kurikulum Lokal lebih besar persentasenya daripada Kurikulum Nasional?
Itu bisa saja, karena persentase Kurikulum Nasional ini bukan harga mati, bisa kurang dari 75%. Namun Kurikulum Nasional dibuat agar lulusan Perguruan Tinggi di suatu daerah sama dengan lulusan dari daerah lainnya.

Apakah mata kuliah yang tidak relevan harus dirombak?
Betul, seharusnya memang seperti itu. Fisip mengadakan Semiloka untuk menjawab hal itu. Untuk menghadapi AFTA 2002, kita perlu lebih mengedepankan sarana yang memadai untuk hal itu, seperti kemampuan berbahasa Inggris dengan baik, sesuai standarisasi TOEFL serta internet.

Dari pernyataan Bapak dalam Semiloka,disinggung tentang kurikulum yang membumi. Kurikulum yang membumi itu seperti apa?
Kurikulum yang membumi adalah kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan minimal kebutuhan lokal dengan cara berpikir global (think global act local). Kalau kita berpikir lokal terus, kita tidak akan mampu sejalan dengan kemajuan teknologi.

Formula apa yang ditawarkan Kopertis untuk menyetarakan sistem pendidikan kita dengan kemajuan teknologi?
Kopertis Wilayah IV adalah yang pertama mengusulkan adanya jurnal elektronik, tidak lagi harus berhubungan dengan kertas. Ini agenda yang mendesak, namun aturannya belum ada, ISSN (International Standard Series Number. Red) belum ada, serta aturan-aturan dari aspek hukum pun belum ada kejelasan.

Tentang dana pendidikan, apakah persentasenya sudah proporsional?
Tentu saja tidak! Idealnya seperti negara-negara ASEAN lainnya, yaitu 25,5% dari APBN, tapi sampai saat ini baru sekitar 6,8%. Tuntutan dari pasar begitu cepat berubah, namun institusi pendidikan tidak mengikuti mekanisme pasar, akhirnya ketinggalan. (Foggy)

H.M. Didi Turmudzi, Drs., Msi (PR I Universitas Pasundan)
"Unpas memiliki kualitas global dalam memadukan Iptek, Seni, dan Agama Islam"

Bagaimana dengan rencana pengembangan kurikulum?
Kurikulum itu dinamis, tidak statis. Kebijakan akademik yang menyangkut kurikulum itu ditetapkan dalam jangka waktu tiga tahun. Karena perubahan terlalu cepat kurang baik, dan perubahan terlalu lambat pun nantinya membuat kita tertinggal jauh dalam menghadapi kepesatan laju teknologi industri ataupun pengembangan kajian ilmu.

Mengenai persentase kurikulum nasional dan kurikulum lokal, apakah sudah cukup proporsional?
Kurikulum Nasional itu ditetapkan bagi seluruh Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, dan itu ditangani oleh konsorsium Ilmu Pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Konsorsium itu memiliki kewenangan untuk merubah kurikulum. Unpas juga mengikuti, dan sekarang sedang menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk tahun ajaran 2000-2001. Kalau Kurikulum Lokal itu tidak sepenuhnya harus mandiri disiplin ilmu tertentu, tetapi juga mem-back up Kurikulum Nasional. Sampai saat ini kita baru mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kurikulum Lokal ini dijadikan identitas, khususnya bagi Perguruan Tinggi Pasundan. Saat ini kita ingin membangun jati diri dan integritas Pasundan.

Siapa yang menentukan kurikulum lokal, apakah universitas, fakultas atau jurusan?
Itu menjadi kesepakatan kita semua. Yang berkaitan dengan universitas ada Mata Kuliah Wajib Universitas atau MKWU, yaitu Ilmu Budaya Sunda dan Islam Disiplin Ilmu. Itu termasuk dalam visi dan misi Unpas, yaitu Unpas memiliki kualitas global dalam memadukan iptek, seni, dengan agama Islam. Di situ ada tuntutan bahwa setiap mata kuliah, harus dijiwai oleh nilai-nilai Islam dan budaya Sunda. Jangan samapai Unpas seperti Perguruan Tinggi lain yang terlalu menghamba pada dunia Barat.

Dengan kualitas global,Unpas harus membuka diri?
Itu adalah upaya kita, yang menilai itu masyarakat. Seperti untuk kurikulum, itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi untuk lebih menjawab tantangan itu, dibutuhkan kesinambungan antara kurikulum yang telah ditentukan dengan kapabilitas mahasiswanya. Kalau semua diwadahi SKS, itu sangat berat.
Idealnya dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh Unpas seperti apa.
Contohnya ketika Ujian Akhir Negara, mahasiswa itu harus sudah lulus TOEFL dengan score minimal 500. Dengan syarat seperti itu, barangkali ada bekal mahasiswa untuk berkompetisi, tidak harus dipersiapkan oleh kampus. Dan dosennya minimal harus S2. (Evi)...

[ kembali keatas ]

�

Hosted by www.Geocities.ws