Info Perbankan

LPS memutuskan menurunkan suku bunga penjaminan per 15 Oktober 2011. Apa alasan dibalik keputusan tersebut? Paulus Yoga

Jakarta–Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menurunkan suku bunga penjaminan bank umum sebesar 25 basis poin (bps) untuk mata uang rupiah, seiring dengan penurunan suku bunga acuan (BI rate) dengan besaran yang sama dari 6,75% menjadi 6,5%.

“Bukan hanya BI rate tapi yang lain juga. Keadaan makro ekonomi bagaimana. Kita melihat ke depan kira-kira di pasar bunganya seperti apa,” tukas Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani, kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2011.

Ia menjelaskan, dalam menurunkan tingkat suku bunga penjaminan, LPS melihat beberapa kondisi sebagai pertimbangan termasuk keadaan makro ekonomi Indonesia.

“Alasan utama penurunan ini karena inflasi relatif rendah dan likuiditas perbankan saat ini cukup baik, sehingga diperkirakan suku bunga simpanan akan turun,” katanya.

Keputusan LPS tersebut meliputi penurunan suku bunga penjaminan bank umum sebesar 25 bps untuk mata uang rupiah dari 7,25% menjadi 7%. Simpanan valuta asing tingkat suku bunga yang dijamin turun 75 bps dari 2,75% menjadi 2%. Sedangkan simpanan masyarakat di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) turun 25 bps dari 10,25% menjadi 10%.

23/08/2011

Pemerintah kembali berjanji akan menghapus tunggakan kredit usaha tani (KUT) senilai Rp 5,7 triliun. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban petani, namun hingga kini belum pernah terealisasi.

"Itu kebijakan politiknya kan sudah, kebijakannya sudah. Iya harus kita selesaikan karena kasihan petaninya, tidak bisa membayar mungkin karena dulu sosialisasinya kurang baik, mungkin dianggap itu sebagai bantuan atau apa, sehingga mereka tidak berdaya untuk melakukan itu," ujar Menko Perekonomian Rajasa di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Senin (22/8/2011).

Selain itu, Hatta menyatakan petani tidak bisa menggunakan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPPE) sebagai pengganti KUT dengan adanya tunggakan tersebut. Hatta menilai adanya tunggakan KUT salah satunya disebabkan kurangnya sosialisasi kepada petani.
"Padahal itu (KPPE) interest-nya kecil. Nah ini mengakibatkan aksesnya kepada perbankan itu ter-block karena itu. Kan tidak baik, nah itu harus diselesaikan," ujarnya.

Menurut Hatta, penyediaan talangan (bailout) bisa digunakan untuk menghapus tunggakan KUT dari neraca perbankan. "Ini yang harus proper karena harus mengikuti aturan juga," jelasnya.

Adapun besar tunggakan yang akan diputihkan saat ini mencapai Rp 5,7 triliun. Sayangnya, Hatta tidak ingat untuk mengungkapkan berapa banyak debitur yang berutang. "Kalau tidak salah Rp 5,7 triliun," ujarnya.

Masalah rencana penghapusan KUT ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005 lalu. Waktu itu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) meminta tunggakan kredit usaha tani (KUT) tahun penyaluran 1998-1999 sebesar Rp 5,76 triliun dihapus tagih.

Langkah ini sebagai upaya penyelesaian kredit macet yang berlarut-larut. Payung hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 31/PMK.07/2005 mengenai penghapusan piutang pemerintah.

:: Sumber : http://finance.detik.com ::

14/09/2011

Usai melampaui target realisasi KUR, pemerintah siap menambah dana lagi. Namun, rencana tersebut masih menunggu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan, anggaran kredit usaha rakyat (KUR) hingga kuartal tiga telah tembus 103% dari target yang telah ditetapkan pemerintah.

Deputi Bidang Jasa Kementerian BUMN Parikesit Suprapto mengatakan, pihaknya saat ini menunggu keputusan dari Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko) untuk menambah dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan akhir 2011.

Parikesit menjelaskan, untuk realisasi KUR tahun ini per 9 September mencapai Rp20.596,6 miliar dengan sebanyak 1.400.605 debitur atau 103,0% dari target Rp20 triliun, dengan rincian BNI Rp2.270 miliar (90,81%) dengan jumlah 34.862 debitur.

Untuk realisasi tiap bulanannya Parikesit menambahkan, pada Januari Rp1.868,3 miliar (151.758 debitur), Februari Rp1.896,3 miliar (148,010 debitur), Maret Rp2.704,5 miliar (164.650 debitur), April Rp2.389,0 miliar (156,479 debitur), Mei Rp2.444,7 miliar (164.638 debitur), Juni Rp3.272,1 miliar (203.871 debitur), Juli Rp2.714,0 miliar (194.188 debitur) Agustus Rp2.950,4 miliar (200.521 debitur), September Rp177,9 miliar (13.546 debitur).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atta Rajasa, mengatakan, pemerintah akan terus menambah target Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp30 triliun pada tahun ini.

“Per hari ini sudah Rp19,5 triliun, dana tersebut akan terus ditambah (dana KUR), ya target kita sampai Rp30 triliun. Nanti akan saya rapatin lagi,” ujar Hatta.

Hatta menambahkan, penambahan dana KUR tersebut akan dilakukan berdasarkan kondisi perbankan yang ada. “Pokoknya kalau perbankan kita kuat dan mampu, terus saja (penambahan KUR). Karena debt-nya itu rendah sekitar 3%,” tambahnya.

Hatta berharap, penambahan modal yang diajukan pemerintah sebesar Rp2 triliun untuk  Jamkrindo dan Askrindo segera disetujui oleh dewan. Pasalnya, dana tersebut sudah tersedia atau disiapkan di APBN, dimana hingga saat ini masih menunggu penyelesaian dari dewan.

“Saya harapkan segera disetujui dewan, agar penjaminan ini segera berjalan. Saya harapkan dewan cepat merilis itu (KUR untuk Jaskrindo dan Askrindo), kalaupun memang manajemen harus diperbaiki ya kita perbaiki,” ungkapnya.

Hatta menegaskan, pihak manajemen kedua perusahaan BUMN tersebut harus fokus pada bisnisnya, kemudian melaksanakan kegiatan yang prudence dan memperbaiki governance untuk menghindari kesalahan-kesalahan. (*)

:: Sumber : http://www.infobanknews.com ::