Dua minggu yang lalu seorang aktivis mahasiswa menyampaikan keluhan dan kegelisahan kepada saya, perihal kurangnya minat mahasiswa terhadap aktivitas kemahasiswaan. Secara implisit ia juga mengeluhkan proses pemilihan ketua lembaga yang hanya memunculkan calon tunggal ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan ketua Himpunan Mahasiswa. Padahal sebelumnya banyak yang mendaftarkan diri, namun mengundurkan diri, entah kenapa ?
Singkat kata, ketika, saya bertemu dengan rekan aktivis tadi, ternyata banyak keluhan yang saya terima. Dan saya pun baru tahu bahwa ia adalah salah Atu aktor provokasi untuk menggulingkan dekan dan membuat manuver dalam mengabstainkan dalam pemilu Raya. Pasalnya ia sangat kecewa terhadap kondisi lingkungan dimana ia berada, baik terhadap mahasiswa pada umumnya dan khususnya terhadap Dekan, para pembantu Dekan, pihak Dosen dan tata usaha yang dianggapnya tidak becus dalam memberikan pelayanan yang baik bagi kondusifitas mahasiswa, apalagi menjadi motivator bagi kemajuan lembaga kemahasiswaan, sangat absurd tegas teman tadi.
Sebagai mahasiswa yang sedikitnya pernah dan sedang berkecimpung di dunia kemahasiswaan, saya merasa tertarik untuk mencoba menelusuri akar persoalan ini. Bahkan dalam benak ini saya menduga ada yang sakit dalam sistem management dan sistem romantisme yang dibangun dalam interaksi kampus. Jika, agaknya tidak berlebihan jika semua pihak melakukan sebuah intropeksi dan sekaligus mereformasi sebagai arena evalausi terhadap perjalanan tersebut diatas yang semakin membuka tabir semu dari sistem yang dibangun. Tabir ini muncul kepermukaan akibat ketidakpuasan mahasiswa terhadap ketidak profesionalan sikap, pelayanan dan akibat kebijakan yang diberikan. Terlebih lagi kerangka "otonomi fakultas" dipasung oleh sebuah institusi "yayasan" yang secara otoriter dan close management dengan gampangnya membolak-balikan kebijakan. Bahkan hal yang paling sensitif seperti segala sesuatu yang menyangkut persoalan keuangan tidak pernah terinformasikan secara jujur kepada mahasiswa. Pun selama ini mahasiswa tidak pernah tahu bahwa uang SPP yang mereka bayarkan melewati tekanan-tekanan birokrasi administrasi (saat akan ujian semester )meski krisis belum berlalu, hanya setengahnya saja di gunakan untuk sebuah proses pendidikan. Yang lebih mengenaskan tatkala dipasungnya kreatifitas mahasiswa dengan dalih macam-macam oleh pihak fakultas, sehingga tak berlebihan jika dalam sebua forum Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), salah seorang teman perguruan tinggi swasta dari Yogya berseloroh, "sudahlah, bubarkan saja itu lembaga kemahasiswaan kalau kondisinya seperti itu, masa untuk aktivitas seorang mahasiswa saja hanya dianggarkan Rp. 10.000 per tahun".
Menyoal pemasalahan diatas, barangkali perlu sebuah aufklarung untuk menggenjot terciptanya reformasi total. Ini perlu untuk mengembalikan cita dan citra fakultas yang mulai terpinggirkan dipentas nasional. Sebagai langkah awal bagaimana seluruh civitas akademika mengiring mahasiswa pada "kran" akademik yang concern pada persoalan-persoalan kebangsaan, ataupun untuk para dosen agar tidak terjebak konflik personal karena gila jabatan, kedudukan yang semu, tanpa meninggalkan kesan terbaik dalam masa-masa tugasnya. Maka alangkah baik dan pentingnya untuk dikritisi tentang perubahan paradigma, dimana selama ini yang kerap terlihat pihak penguasa kampus dianggap lebih menonjolkan jargon kekuasaannya daripada melihat tugas atau kepemimpinannya di kampus sebagai sebuah simbol amanah mesti diaktualisasikan kearah proses "penyadaran" dan pemberdayaan. Maka tidaklah heran, jika wacana yang muncul tiap kali mengerucut pada "gugatan" seberapa jauh kontribusi civitas akademika fisip Unpas baik dalam bentuk pemikiran ataupun aksi kongkrit terhadap proses penyadaran dan pemberdayaan masyarakat kampus.
Secara logis, bagaimana mungkin kampus akan kondusif dalam mengaktualisasikan proses penyadaran dan pemberdayaan, kalau secara personal civitas akademika kampus tidak mempunyai niat dan itikad baik untuk itu, apalagi belum terbangunnya sebuak kesadaran dan keberdayaan tadi, karena bagaimanapun sebuah tanggung jawab moral terhadap mahasiswa mesti berangkat dari moralitas yang sehat pada kita semua.
Pada persoalan lain yang sangat klasik adalah budaya nepotisme yang mengkultur dan menjadikan tenaga-tenaga pengajar pasif dan takut terhadap "budaya restu". Akibatnya, legal saja jika terjadi pengangkatan sanak- saudara, teman atau rekan pada jabatan publik tanpa memandang jasa, kapasitas intelektual, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik, padahal keberhasilan sebuah institusi apapun sangat ditentukan pada profesionalisme yang sesuai dengan bidang ilmu yang dipunyai, namun entah apa alasannya falsafah kekeluargaan begitu melekat sebagai budaya manut yang bergandengan dengan kondisi riil, kebutuhan ekonomi secara "malu-malu". Sebagai konsekuensi logisnya adalah mahasiswa yang hanya dijadikan sebagai konsumen saja dan akhirnya menjadi korban sejarah ketika gelar kesarjanaannya tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya. (Penulis ; Aktivis Forum Studi CDS 14 Bandung).

.