OTONOMI DAN DEMOKRASI LOKAL

Istilah otonomi daerah bermula dari dampak dari pertumbuhan ekonomi daripada tuntutan demokratisasi lokal. Pada masa industrialisasi di Inggris merupakan awal adanya pemerintah daerah otonom dimana pertumbuhan ekonomi di perkotaan telah menumbuhkan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Masalah ini megharuskan pemerintahan kota mengurus dan menyelesaikan masalah yang dihadapi wilayahnya.Penanganan masalah bidang kesejahteraan sosial dan peningkatan sumber daya manusia menjadi fokus pemerintahan daerah.

Dalam rangka pengaturan dan penyelesaian masalah yang dihadapi maka pemerintahan daerah memerlukan pengambilan keputusan oleh mereka sendiri bukan dari pusat dimana pusat tidak dapat melihat atau terlibat langsung dalam masalah tersebut,Shinju tidak efektif jika pemerintah daerah harus menunggu kebijakan pemerintahan pusat dalam mengatur atau menyelesaikan masalah di daerahnya dengan rantai birokrasi yang cukup panjang dan berbelit-belit.Implikasinya ke politik bahw pemerintahan daerah harus segera mengambil kebijakan dalam menghadapi permasalahan dan penyelesaiannnya. Faktor yang penting adalah pelayanan sosial masyarakat yang bersifat segera,adalah alasan mengapa diperlukan otonomi daerah.

Keefektifan dan keefisienan otonomi daerah,berkembang menjadi suatu paradigma dalam pembangunan dan pemerintahan suatu negara.Secara implisit,otonomi daerah merupakan penolakan terhadap paradigma pembangunan yang bersifat sentralistik dimana terjadi eksploitasi besar-besaran di daerah oleh pusat,yang hanya difokuskan kepada kepentingan segelintir orang yang berkuasaan berpengaruh di negara namun di kalangan masyarakat kelas bawah dan daerah sendiri terjadi proses pembodohan besar-besaran dan kemiskinan.Sehingga ada kesadaran bahwa potensi yang ada di daerah harus dikelola oleh mereka dan untuk mereka.

Kedua,pemerintahan yang terpusat tidak memberikan kebebasan atau ruang gerak yang luas bagi demokrasi itu sendiri.Dimana pada masa sentralisasi di Indonesia ada suatu pemaksaan keseragaman dalam keberanekaragaman bangsa Indonesia,yang seharusnya demokrasi itu tumbuh secara bottom up dimana gaya demokrasi yang tumbuh merupakan pencerminan dari keanekaragaman budaya tetapi malah demokrasi yang diturunkan dari pusat dengan model demokrasi yang dianut penguasa Sehingga masyarakat tidak bebas menentukan dirinya sendiri.Otonomi daerah merupakan perwujudn power di komunitas lokal dan mengektifkan pelayanan pemerintah di daerah dan pembangunannya.Struktur pemerintahan yang tadinya berpusat pada seorang penguasa atau kelompok elit pusat tersebar ke daerah-daerah dengan otonomi daerah dan daerah bebas mengatur rumahtangganya sendiri.Secara ideologis,otonomi daerah merupakan penolakan sosialisme kekuasaan,menjadi liberalisme namun Indonesia tidak mungkin dijadikan negara federal layaknya Amerika Serikat saat ini.

Jadi otonomi daerah menjadi persefektif baru dalam demokrasi negara,di mana daerah dapat menentukan dan membuat kebijakannnya sendiri bagi kehidupan di daerahnya sehinnga wujud demokrasi itu sendiri tampak dan tidak terjadi lagi pembodohan politik di Masyarakat dan Pemda dapat mulai mengadakan pembelajaran demokrasi yang benar dan jelas di dalam daerahnya dengan tujuan masyarakat dapat mengerti dan tahu benar apa itu demokrassi dan cara pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh : Ika / Bdg.

.

.