Prof.DR.Delliar
Noer
"Mengapa Partai Islam?"
Mengapa Partai Islam ? bukankah dunia sudah demikian
"maju" sehingga rasio, dan perasaan manusia sudah bisa menjangkau ke balik awan,
ke lautan dalam, ke bumi yang padat maupun merekah ?. Bukanlah rahasia alam sudah mulai
banyak terkuak sehingga rahasia alam itu telah pula banyak di ketahui umat manusia ?.
Bukankah ilmu dan teknologi telah sampai ke bulan dan bintang gemintang, telah melampaui
jejak matahari, galaksi, dan berbagai macam planet ?. Bukankah badan manusia, secara fisik
dan secara batin, sudah dapat difahami oleh para ahli sehingga "sedikit" saja
lagi yang akan perlu diselidiki dan diungkapkan ?.
Mengapa Partai Islam ?. Tetapi dengan segala macam pertanyaan tadi, saya teringat pada
para ilmuan abad ke-17 dan 18 yang juga, malah, lebih lagi percaya diri bahwa segala
rahasia alam ini akan terungkap. Berbagai macam penemuan baru memang diperoleh mereka
ketika itu, ruang yang semula gelap telah memperlihatkan cahayanya. Dan hasilnya ?. Ah,
tak lama lagi apa yang disebut Tuhanpun tidak ada lagi merupakan rahasia, demikian
perkiraan mereka.
Tetapi tahun demi tahun, abad demi abad, telah pula berjalan. Ilmu pengetahuan, dan
teknologi yang mengiringinya memang telah sangat maju dibandingkan dengan abad ke-17 dan
18 tadi. Namun, kemajuan tersebut bagaikan membuat manusia masih saja berjalan di tempat
sehingga tambah banyak pula pakar-pakar di barat sendiri yang mempertanyakan apa yang
disebut pengetahuan itu. Nama-nama Thomas Kunh, Sagan dan sebagainya mulai tahun 1930-an
telah mengemukakan hal ini, dan pengikut mereka tambah lama tambah banyak. Ilmu
pengetahuan memang tambah maju, tetapi para ilmuwan tidak sesombong dulu lagi. Tambah maju
ilmu pengetahuan itu, tambah sadar mereka bahwa banyak sekali yang masih tidak mereka
ketahui. Tak ubahnya bagai kata Imam Syafii ; bertambah ilmuku, bertambah pula aku
menyadari kekuranganku.
Barat memang mengembangkan ilmu pengetahuan yang sekuler ( dan ini mempengaruhi juga dunia
ilmu pengetahuan kita ), kehidupan dunia yang sekuler, dengan antara lain menempatkan
Agama paling banyak dalam kitap ataupun dalam ruimah suci seperti gereja. Agama paling
banyak akirnya merupakan persoalan kehidupan pribadi. Tetapi dengan demikian, kian lama
kian tampak bahwa Barat mencxari agama "baru" pula, yang bisa memuaskan
kebutuhan rohani mereka: ada yang dalam bentuk sekte-sekte agama lama yang mereka anut dan
kembangkan, yaitu agama kristen, tak jarang pula dalam bentuk yang diciptakan oleh mereka
yang memperoleh "ilham", yaitu dalam bentuk apa yang disebutkan cult- yang
berpusat pada seseorang yang dianggap guru- yang ditaati pula sehingga perintahnya
dijalankan dan larangannya dihentikan. Malah, seperti, seperti yang terlihat dalam kasus
cult beberapa tahun yang lalu di Amerika, puluhan pengikut bersangkutan membunuh diri
sendiri - karena demikian perintah sang guru. Cult tersebut bisa memang dikatakan sebagai
pencerminan suatu kepercayaan atau agama, tetapi jelas ia tidak sesuai dengan agama yang
sebenarnya. Dan kalau kita simak apa yang di katakan oleh Toffler dan Naisbitt, itu dua
futurolog Barat tentang masa depan, maka hidup ini akan mengerikan, karena itu orang akan
tambah dekat dengan agama dan mempraktekkannya, tetapi agama yang disebut calt tadi bukan
agama wahyu
Di tengah negeri-negeri Barat yang maju tadi tumbuhlah apa yang disebut permissiveness
dalam hubungan seks. Seperti kata Toffler dan Naisbitt nanti rumah tangga bisa terdiri
dari satu laki-laki dan, satu perempuan, satu laki-laki dan beberapa orang perempuan,
tetapi juga bisa satu perempuan dengan satu laki-laki, dan satu perempuan denganbeberapa
orang laki-laki, ataupun banyak laki-laki dengan banyak perempuan. Kita tentu bertanya
kemana akirnya dunia ini. Dan pemerintah yang bersangkutan tidak akan campur tangan karena
perimbangan hak asasi manusia, dan karena ini, dikatakan, tidak akan mengganggu masyarakat
banyak. Ini, dikatakan, merupakan masalah pribadi.
Tetapi agama, khususnya agama Islam antara lain mengatur kehidupan rumah tangga ini yang
hanya bisa dibentuk dengan pernikahan. Agama Islam juga mengatur kehidupan pribadi,
masyarakat kecil seperti kampung, masyrakat besar seperti wilayah, malah juga negara dan
bangsa, dan dunia pada umumnya. Dalam rangka ini agama Islam memberi pedoman, yang
prinsip-prinsipnya sudah digariskan dalam Quran dan Sunnah yang harus dijadikan pedoman
sepanjang masa. Isinya mencakup semua bidang hidup, yang kita kenal kini dengan pemilihan
bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Namun sebenarnya kehidupan itu merupakan
kebulatan, dan pemilihan tadi hanya untuk memudahkan kita melihat dan mengerjakan
persoalan yang sebenarnya mencakup semua bidang secara berkaitan antar sesamanya.
Kehidupan ini memang merupakan kesatuan yang bulat, dan oleh sebab itu pula pedomannya pun
merupakan pedoman yang bulat menyatu. Agaknya kemasaesaan Allah s.w.t - tawhid- tergambar
dalam kesauan hidup itu sendiri.
Maka mudahlah difahami mengapa dijumpai prinsip-prinsip Islam yang mencangkup kesatuan
tadi, dan yang berlaku untuk semua tempat dan setiap zaman. Pertama, Islam meilhat manusia
sebagai khalifah di muka bumi. Ini berarti bahwa di antara semua makhluk yang ada, manusia
menempati kedudukan tertinngi dan termilia sedemikian rupa sehingga para malaikat yang
begitu patuh kepada Tuhan diperintahkan Tuhan untuk sujud kepada manusia (Q. Al-Baqarah 2:
34). Tetapi ini berarti pula bahwa manusia memikul tanggung jawab tentang keselamatan
bumi, kesejahteraannya dsb. Kita diberinya pedoman: tidak sombong, tidak serakah, tidak
mau benar sendiri dsb. Maka munculnyalah apa yang disebut amanah , kepercayaan yang tidak
boleh diabaikan. Manusia menurut Islam memang merupakan makhluk pemegang amanah tentang
keselamatan dan kesejahteraan tadi. (Q. Al-Ahzab 33: 72). Allah memang memerintahkan
manusia agar memegang teguh amnah tersebut, termasuk amanah antara sesama manusia (Q.
Al-Nisa 4: 58). Ketiga, seorang Muslim, mengikuti jejak Nabi Muhammad S.A.W, hendaklah
menjadi rahmat bagi sekalian alam (rahmatan Li'l'alamin Q. Al-Anbiya' 21: 107). Ini
berarti kita diperintahkan Allah untuk menegakkan keadilan ( Q. Al-Nisa' 4: 135),
persamaan (Tidak ada yang lebih mulia kecuali yang lebih taqwa; bangsa-bangsa tidak pula
ada yang tinggi dan yang rendah-Q-.Al-Hujurat 49:13); membela yang lemah Al-Mustadh'afin,
berbuat baik,benar, satu kata dengan perbuatan (Q.s.Al-Shaf 61:2,3;s. Al-Nisa 4:36, s.
Al-Baqarah 2:147), memenuhi janji (Q.s. Al-Maidah 5:1), amar ma'ruf nahy munkar (Q.s. Ali
Imran 3:110).
Semua ini berkaitan dengan moral dan etika, tetapi moral dan etika ini tidak semata-mata
bersifat pribadi, melainkan seharusnya menjadi milik masyarakat, dan diperlukan untuk
kehidupan bersama dan kehidupan pribadi. Apalagi penguasa, dialah yang seharusnya
menjalankannya dan menjadi contoh bagi yang lain. Tambah tinggi kedudukan seseorang, tentu
tambah besar pula tanggung jawabnya.
Oleh sebab itu maka ajaran agama, khususnya agama islam, tidak lepas dari kehidupan dunia,
termasuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah yang dipergunakan :
hablun min Allah, hablun min an-nas (hubungan dengan allah, hubungan sesama manusia - Q.S
Ali Imran 3 : 112 ) juga hubungan dengan alam tersangkut disini. Moral dan etika tadi
merupakan landasan kehidupan ini. Kehidupan sekuler yang berkembang dalam dunia modern,
khususnya dibarat dan yang berpengaruh kenegeri kita, bukan tidak disertai moral dan
etika, tetapi soal mengukur baik dan buruk, manfaaat dan mudarat, terletak pada rasio
belaka. Moralpun dikaitkan dengan akal, malah ditentukan oleh akal (yang mungkin juga
disertai perasaan ). Tetapi akibatnya kesamaan penilaian pun bisa terjadi,tetapi juga
perbedaaan penilaian. Ukuran tanpa pedoman yang baku itu bisa sejalan dengan agama tadi,
bisa pula berbeda, malah bertentangan.
Sejarah memperlihatkan bahwa kehidupan bersama itu (apakah bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara) masih senantiasa menghadapi segala macam kepincangan perlombaan senjata, perang
yang berkecamuk, penipuan dan usaha mencelakakan tetapi disertai harapan menguntungkan
pihak yang melaksanakannya, mencuat dalam kehidupan modern ini. Bertambah tinggi ilmu
pengetahuan, bertambah modern kehidupan orang, bertambah berkecamuk dan bergalau pemikiran
yang pada akhirnya menyampaikan manusia pada kehidupan yang sekurang-kurangnya
dipertanyakan : baik tidaknya, manfaat madharatnya, dsb.
Kami mengakui bahwa mungkin saja pihak lain dalam hal-hal tertentu mempunyai kelebihan.
Adatpun bisa demikian. Dalam hal kebiasaan ini, Islam bukan otomatis menolaknya. Usul
fiqih mengakui kebiasaan atau pikiran yang baik, seperti terungkap dalam kata al'adatu
muhakkamah-adat menentukan.
Maka kami pun melihat bahwa moral dan etika yang dibawa islam tadi, bukan saja sejalan
dengan asfirasi dan cita-cita berbangsa dan berbangsa, malah memperkuatnya dengan
melaksanakannya dengan lebih konsisten. Cobalah kita perhatikan masalah bangsa dan negara
ini.
Soal bangsa dan negara
Adalah merupakan suatu pengertian yang diakui oleh banyak pihak bahwa "tiap golongan
bangga dengan golongannya" (Q. al-Mu'minun 23 : 53 ). Ini berlaku bagi golongan
agama, partai, suku, bangsa dan selanjutnya mereka yang tergolong sewilayah.
Maka dalam rangka ini kita pun sebagai muslim, bangga dengan golongan islam. Tetapi
disamping itu kita sebagai bangsa, juga bangga sebagai orang Indonesia. Proporsi yang
tepat tentang ini tentulah bergantung pada keadaan , bukan dalam arti negatip, melaikan
dengan arti positip.
Adalah suatu kenyataan bahwa pergerakan nasional kita dipelopori oleh suatu partai Islam,
yaitu Sarekat Islam - 1912. Kebangkitan nasionol memang diakui dipelopori oleh Budi Utomo,
tetapi organisasi ini merupakan organisasi budaya, dengan tujuan yang terbatas: Groot Jva
( Jawa Raya ) yang terdiri dari pulau Jawa, Madura dan bali - bukan Indonesia. Malah
orang-orang yang berasal dari luar ketiga pulau itu sampai sekitar tahun 1930 tidak
dibenarkan masuk Budi Utomo.
Apakah Sarekat Islam ingin menguasai medan secara sendiri ? Tidak sama sekali. Ia bekerja
sama dengan siapapun juga yang menginginkan tegaknya demokrasi ( tahun 1918 hal ini sudah
dikemukakan Tjokroaminoto dalam Dewan Rakyat ), tegak dan berkembangnya kebangsaan
Indonesia ( dalam tahun 1911-an tokoh-tokoh SI sudah mempergunakan kata nasionalisme
Indonesia ). Ia memang tidak sesuai dengan pihak komunis, Yang kemudian mendirikan Partai
Komunis India, tetapi dengan Partai Nasional Indnesia dan beberapa partai lain mendirikan
Permufakatan Partai-Partai Kebangsaan Indonesia. Dalam tahun 1930-an ketika pergerakan
nasional berada dalam keadaan lemah, SI 9 yang sudah menjadi Partai Sarikat Islam
Indonesia ) bersama partai-partai lain ( seperti Gerindo, Parpindo, Partai Islam Indonesia
) Membangun federasi, Gabungan Politik Indonesia. Federasi ini membentuk bersamaMajelis
Islam A' laa Indonesia dan gerakan buruh PVPN apa yang mereka sebut Majelis Rakyat
Indonesia.
Dalam Zaman revolusi partai Islam ( yang lebih tercermin mulanya dalam Masyumi )
bersama-sama partai lain ( lagi-lagi kecuali PKI ) memenangkan revolusi. ( lagi-lagi
kecuali PKI ) memenangkan revolusi. Kerjasama yang dijalan berlanjut terus sampai akirnya
demokrasi terpimpin dicanagkan Soekarno. Kepartaian menjadi berantakan sesuah itu,
Keberantakan yang dilanjutkan oleh rezim Soeharto.
Kalau begitu memang tidak pernah Partai Islam turut merusak persatuan dan kesatuan bangsa
kita. Mereka malah menegakkannya bersama-sama dengan partai lain. Perlu juga dicatatat
bahwa Partai Islam yang dahulu tidak pernah menjerumuskan negeri kita dalam keadaan yang
kita alami sekarang, tererpuruk praktis dalam semua bidang. Partai yang diluncurkan kini
bermaksud dan bertujuan untruk kembali menegakkan persatuan dan kesatuan itu, serta
berusaha mewujudkan semua cita-cita kemerdekaan kita seperti kesejahteraan rakyat,
demokrasi, keadilan dalam hukum, politik dan ekonomi, serta dengan sendirinya melindungi
dan menegakkan hak-hak asai manusia. Dalam hal yang akir ini ( HAM ) hendaklah dicatat
bahwa fraksi Islam dalam konstituante tahun 1965-1959 memperjuangkan HAM. Kalau sekiranya
konstituante tidak dibubarkan presiden Soekarno, Undang-undang dasar kita yang permanan
sudah kita punyai sekarng ini dengan pasal-pasal yang khusus mengenai HAM.
Ini berarti bahwa partai Islam selamaini dalam sejareah kita lebih banyak menjaga
kepentingan negara daripada kepentingan kelompok. Partai Islam, termasuk pada kalangan
Islam saja. Maka hubungan antar suku, antar agama, malah hubungan dengan kalangan non-pri-
atau yang biasa disebut kalangan Cina-hendaklah ditegakkan atas keadilan dan saling
percaya, bukan atas dasar diskriminasi. Kalangan yang satu di atas kalangan yang lain.
Bangsa dan negara ini adalah kepunyaaan bersama masing-masing kita merupakan bagian
daripadanya. Kami ingin mengingatkan di sini bahwa nabi kita Muhammmad SAW., sendiri telah
memberikan contoh. Dalam zamannya kontitusi Madinah mengakui kesamaan kedudukan orang
Yahudi dengan orang Islam di Madinah, pada zamannya pula nabi menerima orang kristen dari
Najran di masjidnya di Madinah untuk bertukar pikiran, untuk kemudian ia mempersilakan
tamunya yang Kristen itu untuk mempergunakan Masjid sebagai tempat mereka beribadah
menurut cara mereka. Memang pemimpin Kristen Najran itu tidak memepergunakan kesempatan
ini, tetapi kesediaaan nabi itu memeprlihatkan toleransi yang besar dalam hubungan antar
agama.
Soal suku atau ras? Adalah seorang negro yang kemudian terkenal dengan nama Bilal, yang
diminta nabi SAW., untuk mengumandangkan adzan pertama di masjid Madinah. Nabi kita memang
tidak membedakan kulit manusia, asal-usul manusia, kedudukan manusia di dunia. Ia melihat
semua manusia sama, dan adalah yang paling penting taqwa yang paling mulia di sisi Allah
(QS. Al-Hujjarat : 49:13).****
Yaya M Abdul Aziz
" Kebangkitan Partai Islam "
Pasca keruntuhan rezim Orde Baru telah melahirkan sebuah euphoria demokrasi dan kebebasan
yang menyentak alam kesadaran bangsa Indonesia setelah selama 32 tahun tertekan secara
sistematis. Indikasi euphoria itu ditunjukan dengan merebaknya animo berbagai kalangan
masyarakat untuk mendirikan partai, termasuk didalamnya yang berbasis agama. Kelompok yang
kontra partai berbasis agama dalam tulisan itu direfresentasikan oleh jargon Nurcholis
Madjid yang cukup terkenal, "Islam Yes, Party Islam No". Dan kelompok yang pro
diwakili oleh Emha Ainun Najib dengan jargon, "Islam Yes, Party Islam Yes" atau
secara lebih tegas pernyataan KH Attabik Ali yang mengatakan, "membentuk partai agama
(islam) hukumnya wajib".
Banyak kalangan tampaknya lebih cenderung untuk mendukung gagasan Cak Nur dengan alasn
simbolisme partai dengan membawa agama justru akan mereduksi kesucian agama itu sendiri
demi kepentingan sesaat politik partai untuk mencapai tujuan-tujuannya.Dalam pandangan ini
yang terpenting itu bukan simbolnya/benderanya tapi subtansinya/aplikasi
ajarannya.Sedangkan tulisan ini sendiri ada pada posisi yang berbeda yaitu pada posisi KH
Attabik Ali yaitu yang menganggap perlu bahkan "Wajib" berdirinya partai
berbasis agama .
Gagasan Cak Nur secara murni intelektual mungkin lahir dari kekhawatiran adanya
kecenderungan bahwa jika agama dijadikan basis partai maka ia akan tereduksi menjadi alat
legitimasi berbagai tindakan dan kebijakan partai sehingga nilai-nilai transenden agama
tercemari oleh ambisi politik rendah (Low politics). Dan keluar secara ekslusif ia akan
melakukan klaim kebenaran terhadap partainya sendiri.
Tapi kekhawatiran itu janganlah berlebihan dan terus menerus dihembuskan sehingga
menimbulkan satu phobi bahwa partai tidak layak berhubungan dengan agama dan politik harus
terbebas dari doktrin keagamaan. Pandangan sekuler semacam ini jelas tidak punya tempat
didalam konsep islam sebab islam tidak pernah memisahkan antara kehidupan pribadi dengan
keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara termasuk didalamnya berpartai.Jangankan
kehidupan berpartai yang mempunyai dampak sangat besar dalam kehidupan kemasyarakatan,
keberagamaan dan kenegaraan, kehidupan individual yang sepele sekalipun seperti makan dan
tidur tidak pernah lepas dari aturan dan mnorma-norma keIslaman. Muhammad Iqbal
mengatakan, "Islam sejak dari permulaan merupakan masyarakat politik" sejalan
dengan pernyataan tokoh Masyumi M. Natsir (1951) bahwa, "Islam tidak memisahkan
persoalan-persoalan rohani dan dunia. Hukum islam mengatur kedua segi ini hubungan dengan
Allah dan hubungan dengan sesama manusia".
Justru pandangan Cak Nur diatas menjadi alat legitimasi yang cukup berhasil bagi orang,
kelompok atau pemerintah yang memang khawatir bangkitnya kekuatan politik Islam. Dan
keuntungan besar pandangan Cak Nur di atas tentu saja diraup Pemerintah Orde Baru lalu
yang memang menerapkan kebijakan deideologisasi dan depolitisasi Islam, dimana Islam hanya
ditempatkan sebagai kekuatan moral belaka. Dan tidak tertutup kemungkinan hal ini masih
akan diterapkan sampai sekarang dengan sinyalemen pihak pemerintah bahwa partai boleh
didirikan selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan berbau SARA. Jadi bagaimana
mungkin kekuatan politik Islam akan muncul kalau simbol dan tunas-tunasnya pun di babat
sejak dini oleh kalangan dalam sendiri. Dan ini jelas akan sangat menyenangkan mereka yang
selama ini alergi dan takut kepada Islam.
Harus dipahami bahwa Islam berdiri bukan semata untuk kepentingan kalangan Islam sendiri
tapi ia harus menjadi rahmatan lil'alamin, dimana kalangan non Islam justru harus lebih
terjaga dan lebih terjamin jika kekuasaaan berada di tangan kalangan muslim, sebagaimana
dulu pernah dilakukan oleh Sallahuddin al Ayubi. Jadi kalau sekarang ada penjarahan,
pembakaran dan kerusuhan yang sebagiannya dilakukan oleh kalangan umat Islam, ini tidak
berarti bahwa doktrin Islam mengajarkan hal serupa. Islam justru mengecamnya karena Allah
sama sekali tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi.
Kekhawatiran dan apalagi ketakutan adanya partai Islam jelas merupakan suatu kemunduran,
terlebih ketika rezim Orde Baru sudah jatuh. Dan hal ini jelas ahistoris karena fakta
sejarah juga menunjukkan bahwa kekuatan politik Islam memang riil dan menjadi kekuatan
politik menentukan sejak sejak proses pendirian republik ini. Bahkan menurut Daniel
Dhakidae (1985), Sarekat Islam yang lahir 10 September 1912 meskipun tidak menyebut diri
partai politik, merombak kebijaksanaan, mendidik para pemimpin serta mengejar penambahan
jumlah anggota.
Jadi upaya-upaya untuk menangkal kelahiran kembali partai politik Islam dalam koridor
politik yang rasional dan konstitusional hanya akan menjadi bumerang dan menyuburkan
aksi-aksi di luar pagar sebagaimana dibuktikan dalam masa Orde Baru dengan timbulnya kasus
Tanjung Priuk, Lampung, Aceh dll. Jadi korodor dan wadah yang representative bagi kekuatan
politik dan aspirasi umat ini adalah partai politik Islam, sebab melalui wadah ini
aspirasi, tuntutan dan gejolak kekuatan massa umat akan tersalurkan secara konstitusional
dan relatif terkontrol.
Mengapa Partai Islam ?
Saya menduga pernyataan beberapa Kyai yang mewajibkan terbentuknya partai politik Islam
didasarkan pada suatu kaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwa jika sesuatu itu hukumnya
wajib maka alat untuk mencapai itu dihukumi wajib juga. Contohnya adalah doktrin amar
ma'ruf nahi munkar yang merupakan kewajiban setiap muslim yang menurut kutub tersebar
agama. Selama ini perintah ini hanya merupakan seruan moral belaka yang bagi orang yang
diserunya tidak ada desakan atau paksaan untuk menaatinya. Dalam peta politik modern
lembaga yang mempunyai posisi strategis untuk menjadi kekuatan pemaksa dilaksanakannya
doktrin ini adalah partai politik yang dalam perwujudannya di badan legislatif berfungsi
sebagai kekuatan kontrol (pencegah) dari kekuasaan eksekutif yang sering kebablasan
seperti lewat fungsi mempertanyakan, interpelasi, angket maupun mosi.
Para ulama, ustadz, pesantren ataupun para tokoh informal memang dapat berfungsi juga
sebagai kekuatan kontrol tapi biasanya setelah segalanya out of control karena
bagaimanapun ia bermain di luar gelanggang. Dalam hal ini partai politik dapat dan
seharusnya menjadi kekuatan yang menjadi kekuatan yang memberikan peringatan dini terhadap
berbagai sepak terjang eksekutif. Untuk itulah hadits yang mengatakan " Barang siapa
melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan
lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya, yang demikian itu selemah lemahnya iman "
akan terasa lebih bermakna dengan mengadopsi kelembagaan modern seperti seperti partai
politik untuk mencegah kemungkaran itu dengan kekuasaan (tangan).
Di samping itu, pakar politik Mesir, Fahmi Huwardi (1997), memiliki beberapa argumentasi
tentang berdirinya partai politik Islam :
Pertama, di dasarkan pada realitas sosial dimana umat Islam hidup berada di bawah naungan
ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini partai merupakan bentuk yang terkonsep dalam aktivitas
politik guna mengekspresikan aspirasi ummat Islam.
Kedua, di dasarkan pada realitas ideologis yang mengharuskan terbentuknya partai ini.
Dimana setiap muslim dituntut untuk melaksanakan sistem kehidupan secara islami yang dapat
diterima secara politik dan demokratis. Dan pencegahan terhadap aspirasi ini dapat
menimbulkan aktivitas dan gerakan di bawah tanah selain merupakan pelecehan terhadap
esensi demokrasi itu sendiri.
Ketiga, keterlibatan dalam aktivitas politik merupakan bagian dari ibadah seorah muslim.
Jadi seorang muslim yang sejati adalah yang memenuhi tuntutan agamanya dan dunianya.
Berbeda halnya dengan seorang kristiani yang memisahkan agama dan dunia memberikan milik
raja kepda raja dan milik Tuhan kepada Tuhan.
Keempat, dalam pluralisme politik semua ideologi diperbolehkan termasuk Marxisme sekalipun
(kecuali di Indonesia, pen). Maka menjadi hak masyarakat muslim juga untuk menegakan
dakwah Islam dalam konsep dan praktis politik. Dan keenam, asumsi yang mengatakan bahwa
pelaksanaan syariat islam dalam aktivitas sosial dan politik akan menimbulkan perpecahan
persatuan nasional adalah pernyataan tidak benar dan berbahaya dan justru harus dibuktikan
sebaliknya.
Memang tidak tertutup kemungkinan adanya orang-orang yang menggunakan mnama partai Islam
semata untuk kepentingan individu, kelompok dan dunianya sendiri, dengan mengorbankan
keluhuran ahlaq, ajaran agama serta tanggungjawab kepada manusia dan Allah Swt. Mengingat
nama Islam cukup menjanjikan menyedot dukungan massa. Leh karena itu disini diperlukan
sikap selektif dan kehati-hatian masyarakat pemilih, khususnya umat islam. Dalam hal ini
umat selain harus meneliti tujuan dan program partai, tapi yang lebih penting adalah
dengan mengamati komposisi dan track record figur yang ada di partai tersebut. Hal ini
sangat penting untuk mengukur kredibnilitas dan konsistensi partai dalam mencapai
tujuannya. Oleh karena itu kita boleh menyangsikan partai yang diisi oleh orang-orang yang
tanganya kotor oleh KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ) serta sikap politik yang
oportunistik dan menghalalkan segala cara (Machevialistik). Politisi seperti ini patut di
waspadai karena selain akan membawa virus disintegrasi dan demoralisasi tapi juga akan
merusak citra partai terlebih kalau ia membawa bendera islam, maka citra Islam juga akan
rusak. Politik memang tidak akan bersih dari orang-orang seperti ini, tapi jika sikap
kritis dan selektif umat ini terjaga maka partai-partai yang semu ini (pseudo party) akan
terkikis dan mati dengan sendirinya dalam arena pemilu yang LUBER dan JURDIL.
Bahaya lain dengan membawa agama ke dalam partai adalah konflik yang mungkin terjadi
diantara partai yang sama-sama mengusung ormas islam. Jangan sampai timbul saling
pengklaiman kebenaran dan pengkafiran terhadap yang lain. Mislanya, dengan mengaku partai
Allah (Hizbullah) (QS: 58:22) untuk golongan dan partainya, sementara untuk golongan atau
partai lawan semena-mena dengan menuduh golongan (partai) setan. (QS: 58:19).
Fakta sejarah juga menunjukan bahwa umat islam sampai saat ini belum bisa disatukan secara
bulat. Berbagai kelompok islam dengan perbedaan madzhab agama, visi politik, kepentingan
dan latar belakang dapat menjadi sumber ploralisasi. Disini perlunya dikembangkan sikap
toleran, husnudzhan terhadap yang lain dan saling berlomba dalam kebaikan (fastabiqul
khairot) meskipun dengan bendera serta "kereta" yang berbeda.
Dengan spirit reformasi berbagai kelompok islam telah memproklamirkan partai
masing-masing, tapi akan segera diketahui bahwa ini saja tidak cukup. Untuk bisa tetap
eksis dalam sistem pemilu distrik/proporsional yang bersifat multi partai dari berbagai
kelompok ini harus melakukan koalisi. Penciutan dan kristalisasi akan segera terjadi baik
karena ketentuan administratif, jumlah cabang yang harus dimiliki, presentase perolehan
suara maupun adanya konvergensi kesamaan visi, tujuan atau orientasi keagamaanm, yang
dalam istilah Durkheim terwujud dalam collective mind (kesamaan pikiran) dan collective
consciuosness (kesadaran bersama) sehingga jumblah ideal partai Islam akan segera
terbentuk yang dapat mencerminkan struktur dan kultur masyarakt islam yang berorientasi
tradisional dengan basis pedesaan serta kalangan modernis (pembaharu) dengan basis
masyarakat perkotaan. Peta pemilu tahun 1955 yang diwakili oleh partai NU (18,4%) mewakili
basis tradisional dan Masyumi (20,9%) mewakili basis kaum modernis, nampaknya merupakan
peta ideal yang dapat terjadi pada pemilu 1999, seandainya UU Pemilu yang baru tidak
melarang partai membawa asas agama.
Dan sudah selayaknya semangat reformasi ini jangan dinodai lagi dengan "kecelakaan
sejarah" adanya pemaksaan dalam memilih asas yang menjadi satu sebab bangsa Indonesia
terjatuh dalam jurang kritis yang dalam seperti sekarang ini !!****
* Penulis adalah Ketua Yayasan Islam Abad 21 Bandung.
|