PIAGAM PERDJOANGAN SEMESTA
DALAM WILAJAH TT-VII WIRABUANA

I. MUKKADIMAH

1. Kita sebagai Patriot Indonesia menjadari sedalam-dalamnja, bahwa 
   keadaan Tanah Air Indonesia, setelah melalui masa perdjoangan / 
   revolusi selama kurang lebih 12 tahun, pada dewasa ini  sangat 
   kritik dan mengchawatirkan.

2. Untuk mentjegah keruntuhan dan kehantjuran, disebabkan pertentangan
   dan perpetjahan antara kita dengan kita,maka dipandang mutlak untuk
   segera mengambil tindakan tjepat dan djitu dengan penuh tanggung
   djawab sebagai abdi Nusa dan Bangsa Indonesia.

3. Dalam hal tersebut di atas, maka perlulah diambil kebidjak-sanaan
   untuk menerima segala bengkalai revolusi Nasional Indonesia jang
   ternjata masih penuh dalam segala lapangan dan tingkatan, serta
   mempergunakan tenaga-tenaga revolusioner sebagai modal untuk
   penjelesaiannja.

4. Demi kesedjahteraan dan keselamatan Rakjat Indonesia pada umumnja
   dan Rakjat Daerah pada chususnja, demi tudjuan proklamasi
   17 Agustus 1945, serta petundjuk Tuhan jang Maha Esa, maka kami
   jang berkumpul pada tanggal 2 Maret 1957 dari djam 03.00 sampai
   djam 06.00 bertempat di Gubernuran Makassar, setelah menimbang
   dan membahas segala sesuatu sedalam-dalamnja seia-sekata
   jang diiringi oleh sumpah dan djandji bathin jang murni, untuk
   mengambil langkah2 jang tegas, guna melaksanakan rentjana
   perdjoangan jang tersusun rapih, agar diatasilah kesulitan dan 
   keruwetan jang menimpa bumi tumpah darah Indonesia pada dewasa ini.





II. TUDJUAN PERDJOANGAN

A. Tingkat Daerah

1. Bidang Pertahanan

   1.1. Wilajah Indonesia Bagian Timur sebagai lingkungan pertahanan 
        wilajah Militer tidak dipisahkan dan memerlukan rentjana 
        djangka pendek dan pandjang jang serius (vide Terr. VII).

   1.2. Dalam perdjoangan membebaskan Irian Barat, Wilajah Indonesia 
        Timur mutlak merupakan basis Militer dan politik psychologis.

2. Bidang Pemerintahan

   2.1. Untuk kepentingan pembelaan dan praktisnja pembangunan,
        maka kepada 4 propinsi jang ada dalam wilajah
        Indonesia Bagian Timur harus segera diberikan otonomi
        jang seluas-luasnja.

   2.2. Otonomi luas, berarti buat : 

        = daerah surplus : 70% dari pendapatan Daerah untuk daerah  
          dan 30% untuk Pemerintahan Pusat. 

        = daerah minus : 100% pendapatan daerah untuk daerah dan 
          ditambah subsidie dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan 
          vital selama 25 tahun.

3. Bidang Pembangunan

   3.1. Tiap-tiap Propinsi memerlukan plan "5 tahun" tersendiri.
        Segera mengadakan langsung usaha2 pembangunan dan perbaikan
        di segala lapangan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan
        jang ada.

   3.2. Pembagian Devizen dan Kredit D.N & L.N serta pembagian 
        pampasan Djepang harus seimbang dengan luas Daerah (bukan 
        djumlah penduduk) dan djumlah Propinsi Otonomi.

   3.3. Indonesia Bagian Timur harus didjadikan daerah Barter 70-30 
        untuk memungkinkan pembangunan.

   3.4. Penerimaan2 siswa di tempat-tempat pendidikan penting dalam 
        negeri dan pengiriman2 siswa ke luar Negeri harus diberi
        quotum jang vast untuk Indonesia Bagian Timur.

   3.5. Mengerahkan tenaga Pradjurit, Pemuda/Peladjar dll.
        tenaga pokok untuk bergotong-rojong dalam membangun projek2
        jang vitaal.

   3.6. Membentuk suatu corps veteran dan invalide di Indonesia
        Bagian Timur jang semi officieel dan mendjamin penghidupan
        jang lajak bagi veteran2 jang invalid.

   3.7. Menuntut, agar Peraturan Pemerintahan No. 41/1954 berlaku 
        djuga untuk djanda2 dan jatim piatu anggota badan perdjoangan 
        Kemerdekaan sebelum tahun 1950, termasuk korban 40.000 di 
        Sulawesi Selatan.

   3.8. Menuntut, agar pemeliharaan Makam Pahlawan dan tempat2
        beribadah atas tanggungan Pemerintah.

4. Bidang Keamanan

   Dengan berpedoman kepada Program Ko. Terr. VII, maka mutlak
   diperlukan dari Pemerintah Pusat sebagai landasan.

   4.1. Mandat penuh dari Panglima Tertinggi cq pemerintah
        untuk menjelesaikan keamanan, sesuai dengan politik keamanan
        Pemerintah.

   4.2. Modal keuangan dan aanvulling materiaal jang "VAST" untuk
        djangka waktu tiga tahun.

5. Bidang Personalia

   5.1. Menginginkan pengisian djabatan2 penting oleh tenaga2 jang 
        mampu, djudjur, creatif dan revolusioner consequent dan 
        mentjintai daerah.


B. Tingkat Pemerintah Pusat (Nasional)

1. Supaja dihilangkan/dihapuskan dengan segera systeem centralisme, 
   jang statis-formil dan merupakan biang keladi birokrasi, 
   korrupsi dan stagnasi pembangunan daerah.

2. Mengembalikan dinamik, inisiatif dan kewibawaan2, melalui 
   decetralisasi, hak dan kekuasaan dengan djalan sebagai berikut :

   2.1. Otonomi luas kepada daerah

   2.2. 70% dari anggauta Dewan Nasional jang dimaksud oleh Konsepsi 
        Bung Karno, harus dari Wakil2 Daerah Otonom tingkat I, untuk 
        achirnja mendapat status Madjelis Tinggi (Senaat) disamping 
        DPR (Parlemen).

   2.3. Kabinet Gotong-rojong, harus bersifat Presidentil, 
        terdiri dari  tokoh Nasional jang bersih capabel dan disegani, 
        serta diberi mandat penuh oleh Parlemen untuk bekerdja paling 
        kurang lima tahun.

   2.4. Baik Dewan Nasional, maupun Kabinet, harus dipimpin oleh 
        Dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai lambang keutuhan, dinamik, 
        dan kewibawaan.

3. Pimpinan Angkatan Perang pada umumnja, dan Angkatan Darat 
   pada chususnja, harus segera dirobah, dirombak dan diganti dengan 
   tenaga2 muda jang dinamis sesuai dengan Piagam Djogja.




III. TJARA-TJARA PERDJOANGAN

 1. Pertama-tama dengan mejakinkan seluruh pimpinan dan lapisan masjarakat,
    bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia, dan 
    semata-mata diperdjoangkan untuk perbaikan nasib rakjat Indonesia
    dan penjelesaian bengkalai revolusi Nasional.

 2. Panglima Terr. VII Wirabuana bersama dengan Konsentrasi Tenaga
    jang terdiri dari tokoh2 Politik, Pemerintahan, Polisi, Angkatan
    Perang, Pemuda/Peladjar, Buruh, Tani, Adat, Agama, Wanita dan
    sebagainja, mengrealiseer de fakto bidang militer, Pemerintahan,
    Keamanan, Perhubungan, monitair dan ekonomi/sosial diseluruh
    wilajah Terr. VII Indonesia Bagian Timur, melalui
    keadaan Perang & Darurat Perang serta Pemerintahan Militer, sesuai
    dengan pasal 29 UUD Sementara dan Peraturan Pemerintah No. 33
    tahun 1948 Republik Indonesia Djogja.

 3. Mempersiapkan Kongres "Bhineka Tunggal Ika" di Makassar dan
    Ibu kota-ibu kota Propinsi, jang akan terdiri dari tokoh-tokoh
    perdjoangan 1945, tokoh2 politik anggauta2 Parlemen/Konstituante
    jang mewakili Indonesia Bagian Timur, tokoh-tokoh pemuda/peladjar,
    buruh, tani, adat, agama, wanita dan lain sebagainja.

 4. Mempersiapkan perundingan dengan Pemerintah Pusat, jang mendapat 
    mandaat penuh dari Panglima Tertinggi/Presiden guna mentjapai 
    realisasi maximum dari jang terkandung dalam Piagam ini.

 5. Mulai pelaksanaan tugas2 pokok dalam segala lapangan jang sudah
    lama ditunggu dan diharap-harapkan oleh masjarakat jang sesuai
    dengan alat dan kemampuan, serta penghalang tiap2 usaha jang akan
    melemahkan perdjoangan.




IV. PENUTUP


1. Setelah membahas tudjuan2 pokok dan tjara-tjara pelaksanaan jang
   akan ditempuh, maka dengan penuh kejakinan, bahwa keputusan-
   keputusan sutji jang didukung oleh seluruh lapisan masjarakat
   Indonesia Bagian Timur akan mendapat perhatian sepenuhnja dari
   Pemerintah Pusat dan Rakjat Indonesia agar realisasi tjita2
   Revolusi '45 jang telah dan sedang diperdjoangkan dapat dirasakan
   oleh masjarakat Daerah di Indonesia Bagian Timur pada chususnja
   dan Bangsa Indonesia pada umumnja.

2. Perdjoangan kita ini, adalah landjutan dari Perdjoangan '45,
   sehingga azas jang kita pegang tetap Proklamasi 17 Agustus 1945,
   dan pedoman adalah :

 

"Bhineka Tunggal Ika"
"Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928"
"Hukum2 jang berlaku dalam Negara Republik Indonesia
dan bila perlu Hukum Revolusioner"





                                       Makassar, 2 Maret 1957
                                 Diikrarkan setjara sutji dan dengan
                                       iman jang teguh oleh .. 

1. H.V.N. Sumual

2. A. Pangerang

3. H.A. Sulthan

4. Abas Dg. Mallewa

5. Ny. M. Towolioe

6. Rafiuddin

7. E. Tadjuddin

8. Andi Mannapiang

9. Sun Bone

10. Sampara Dg. Lili

11. L.J. Rogahang

12. S.H.N. Ngantung

13. Abdul Muluk Makatita

14. Dr.P.Siregar

15. J.H. Tamboto

16. M.Reza

17. J.M. Hutagalung

18. J.E. Tatengkeng

19. M.Nur A.E.

20. A.R. Aris

21. H.M. Junus

22. Nurdin Djohan

23. J. Latumahina

24. B.Korompis

25. Andi Burhanuddin

26 Mustafa Tari

27. G.Kairupan

28. Haneng

29. K. Makkawaru

30. Dr. Towolioe

31. A.S. Dg. Masalle

32. Henk Rondonuwu

33. O.E. Engelen

34. E.Gagola

35. A. Mattalata

36. H.Sholeh

37. Rauf Moo

38. A. Hadjoe

39. W.G.J. Kaligis

40. Lendy R. Tumbelaka

41. M.S. Lahade

42. M.Jusuf

43. J. Ottay

44. Hasan Usman

45. Safiudin

46. Bing Latumahina

47. M.Lewarisa

48. Sjamsuddin

49. H.A. Massiara

50. A.W. Rachim

51. Alimuddin Dg. Mattiro

Keterangan jabatan masing-masing penandatangan Piagam Permesta