DPR - DESIGN UNTUK KEPENTINGAN YANG SALAH

 

Jika ada yang salah dalam kehidupan bertata negara, maka lihat : 1. Siapa pelakunya (Praktisi). 2. Aturan (UU) yang melandasi pratek tersebut. 3. Lingkungan social.

Gue coba ngeliat salah satu yang menurut gue saat ini paling superior, di negara ini.

Mari kita lihat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)....

Loyalitas seseorang praktisi akan tertuju kepada siapa yang menjadi klien-nya. Demikian halnya dengan anggota DPR.

Siapa yang menjadi klien dari anggota DPR atau siapa yang menjadikannya sebagai praktisi DPR.... apakah Rakyat.... ataukah Parpol ???

Dari semua anggota DPR yang ada saat ini hanya ada 2 orang yang memenuhi kuota untuk disebut sebagai wakil rakyat yang memperoleh LEGITIMASI LANGSUNG dari rakyat (salah satu diantaranya adalah DR. HM Hidayat Nur Wahid). Sedangkan selebihnya mendapat legitimasi melalui atau �dari� Parpolnya.
 

Sistim Pemilu kita saat ini masih menjadi Domain bagi Parpol dengan kepentingannya, karena mereka lah yang mengatur dan menetapkan UU Pemilu melalui wakil-wakilnya yang ada di DPR.

Dominasi kepentingan Parpol makin terlihat jelas dengan masih adanya FRAKSI di DPR, untuk apa sebenarnya kegunaan Fraksi di DPR, apakah Fraksi merupakan kelengkapan DPR???

Keberadaan FRAKSI justru semakin mengaburkan Independensi anggota DPR yang notabenenya dipilih Rakyat, mewakili Rakyat dan bekerja untuk Rakyat. Seorang anggota DPR yang menjadi anggota Komisi tidak dapat membuat keputusan Independen, dia harus meminta petunjuk Fraksinya, kemudian Fraksinya sendiri masih meminta petunjuk Parpolnya, dan di banyak kejadian beberapa Parpol masih harus menunggu rekomendasi dari Dewan Suro-nya. Lalu Dewan Suro sendiri masih dipegang ekornya oleh para sesepuh.... para sesepuh ini istrinya banyak, anaknya banyak, cucunya banyak.... dan seterusnya... bla.... bla... bla.... sehingga kebutuhannya plus kepentingannya jadi buaaaaanyak.... sekaleeeeeee....

Dominasi kepentingan Parpol juga terlihat jelas dalam Eksekutif, ada elit yang bisa double fungsi sebagai menteri sekaligus ketua atau anggota Parpol, mungkin karena sudah dianggap terlalu pintar dan sangat bersih LIKE AN ANGLE.

Kagak jelas yang mana INFRA STRUKTUR dan yang mana SUPRA STRUKTUR Politik.

Back to DPR.....
Ada fraksi.... lalu kemudian ada Koalisi Kebangsaan dan Kerakyatan.... apa sebenarnya fungsinya dalam sistim Presidensiil ??? Saat ini kepentingan Rakyat entah dibawa kemana, tenggelam oleh kepentingan Parpol. Pembagian kekuasaan (dari rakyat) dalam Negara Demokrasi ternyata tidak langsung kepada Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Trias Politica) tapi kekuasaan Rakyat diberikan dan untuk dikuasai oleh Partai-Partai Politik.

Bagaimana dengan UU....
Dominasi kepentingan Parpol terwujud dalam perebutan kekuasaan, dan hal ini terbawa saat mereka (DPR) mengesahkan UU, mereka memang menjadi sang superior dalam menetapkan UU. Sama sekali mengabaikan eksekutif sebagai pelaksana, OPINI PUBLIK, tidak pernah ada KAJIAN ILMIAH apalagi meminta pendapat rakyat secara langsung sebelum UU tersebut ditetapkan. Jadi wajar jika UU hasil produk mereka banyak yang kagak jelas, apa harus setiap saat Judicial Review???

Sama persis dengan proses penetapan Anggaran Negara yang merupakan bentuk/wujud dari Nation�s Policy and Strategy. Dalam perencanaannya tidak mengajak peran serta publik dan penetapannya tanpa Public Hearing. Karena anggaran tersebut memang bukan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, tapi sebagian besar untuk kepentingan Partai Politik dan elitnya??? Semakain besar Parpol maka semakin besar kebutuhan anggarannya.... coba tebak dari mana anggaran itu bisa dengan mudah diperoleh...????

Kekuasaan memang menjadi tujuan Politik.... tapi semestinya dari sudut pandang �Obyektif� bukan �Subyektif�.... Obyektif dalam artian kekuasaan untuk kepentingan Rakyat (Negara).... bukan Subyektif dalam artian �Siapa yang harus berkuasa�....

Dengan demikian maka jangan berharap fungsi kontrol DPR dapat dijalankan dengan baik.
 

Bagaimana dengan lingkungan social kita....
Patut disayangkan.... karena lingkungan social kita.... memang masih mendukung sistim seperti ini berjalan terus.... Berbahagialah para tokoh-tokoh kita yang hidup di negara ini, mereka ibaratnya menjadi �DEWA-DEWA KECIL�.... dalam lingkungan social masyarakat yang PATERNALISTIK....
......�Politik saya, pilihan saya tergantung Yai (Kyai) saya�....
......�Darahku untuk Partaiku�....
Itu contoh model ungkapan yang berusaha untuk terus dipelihara di negeri ini....


TERAKHIR....
Jika ada yang salah dalam kehidupan bertata negara, maka lihat :
1. Siapa pelakunya (Praktisi).
2. Aturan (UU) yang melandasi pratek tersebut.
3. Lingkungan social.

Loyalitas seseorang praktisi (anggota) DPR akan tertuju kepada siapa yang menjadi KLIEN-NYA, kesana-lah kemudian kepentingan kerjanya (menetapkan UU, Anggaran dan kontrol) diarahkan, tidak salah jika kemudian loyalitas anggota DPR ditujukan untuk kepentingan Parpolnya (bukan kepentingan rakyat), karena memang Parpol yang menjadikan mereka sebagai Praktisi DPR, sementara Parpol itu sendiri berada di bawah kekuasaan para elite. Kondisi ini semakin berkembang cukup baik dalam lingkungan social masyarakat yang Paternalistik.

Dengan kata lain... Jika kepentingan Elit dan Parpol-Parpol tidak mendapat bagian yang cukup, maka akan selalu ada yang salah dalam kehidupan bertata negara kita. Bisa jadi emang benar salah, namun lebih banyak atau sengaja disalahkan untuk kepentingan yang salah. Karena memang di-DESIGN untuk kepentingan yang salah tersebut

thx......

Komentar/Tanggapan