Disamping itu ada persoalan krusial dihadapi Kadis Pendidikan Nasional Sumbar khususnya kurikulum dan profesionalisme guru, pendidikan murah, anak didik, sekolah yang roboh, dalam mengimplementasikan program kerjanya, yakni soal minimnya anggaran. Wajar bila kalangan DPRD   Prov   Sumbar memperhatikan serta memberikan dukungan bila alokasi anggaran untuk Kadis Pendidikan Nasional Prov Sumbar ditingkatkan. Lalu bagaimana

kebijaksanaan dan implementasi program Kadis Pendidikan Nasional Prov Sumbar. Berikut petikan wawancara tertulis Abdul Gafar wartawan Obyektif dengan Drs. Batius Kadis Pendidikan Nasional Prov Sumbar.
 

Apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kadis Pendidikan Nasional dengan segudang persoalan yang kini kian buruk?

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pembiaan, pengelolaan dan pembangunan pendidikan dalam berbagai kondisi.
 

Faktor-faktor apa saja menurut anda yang dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mengangkat citra pendidikan?
 

Ada tiga faktor utama agar mutu pendidikan meningkat yaitu terwujud kerjasama yang sinergi, seimbang, akuntable antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam membangun pendidikan. Sebenarnya pendidikan di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan Provinsi lain sepanjang ada yang bisa dibandingkan tidak tertinggal seperti APK danAPM SD, SMP dan Sekolah Menengah, prestasi kita sudah di atas rata-rata Nasional dan hasil UAN dan berbagai lomba juga tidak tertinggal dibandingkan dengan

Provinsi lain.

Tugas Dinas Pendidikan di Sumatera Burat dipantau cukup berat di dalam meningkatkan citra pendidikan komentar anda?

Agar mutuUNAS 2005 lebih baik berbagai aktifitas sudah kita lakukan terutama rapat-rapat antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota guna menetapkan persiapan UNAS tersebut yakni bulan September 2004  tentang  Kalender Pendidikan termasuk Ujian Semester dan Unas, tanggal 15 Januari2005 tanggal 19 Februari 2005 dan tanggal 31 Maret 2005. Pelaksanaan UNAS 2005 sebagai pedoman yaitu Permen Diknas No. I tahun 2005 tanggal 19 Januari 2005 kemudian dilengkapi dengan hasil rapat koordinasi (Rakor) antar Departemen Pendidikan Nasional

dengan Kepala Dinas seluruh Indonesia pada tanggal 28 Maret 2005 bertempat di Jakarta sedangkan UNAS batas kelulusan tahun 2005 > 4,25.

Disinggung tentang kecilnya prosentasi anggaran pendidikan Sumatera Barat dapat kita maklumi 

yaitu keterbatasan PAD, namun demikian dari tahun ketahun pemerintah daerah selalu meningkatkan prosentasenya sampai tahun 2009 dapat terpenuhi sesuai dengan Amandemen UUD 1945 yaitu 20%.

Upaya apa yang dicanangkan dalam pemerataan atau perluasan memperoleh kesempatan pendidikan?

Berbagai upaya pada perluasan dan pemerataan pendidikan sudah kita lakukan yaitu di mulai tahun 1984 penuntasan wajib belajar 6 tahun (Sekolah Dasar) kemudian tahun 1994 dicanangkan pula penuntasan

wajar 9 tahun. Kemudian ada tiga kegiatan yang kita lakukan diantaranya perluasan daya tampung yaitu dengan membangun USB, RKB dan Rehab Ruang Kelas yang tidak layak, menekan angka drop out dengan memberi Beasiswa kepada anak yang kurang mampu dan beruntung dan melakukan sosialisasi wajar agar berbagai pihak memahami arti dan penting nya pendidikan.

Kebijakan serta strategi apa yang ditempuh Kadis Pendidikan Nasional Prov Sumbar dalam program peningkatan pendidikan ke depan?
  

Ada 3 kebijakan strategis di bidang pendidikan antara lain perluasan kesempatan belajar dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dan penataan manajemen pendidikan yaitu manajemen berbasis sekolah dan manajemen berbasis masyarakat agar terjadi perubahan sistem sentralistik menjadi desentralisasi.
 

Apakah program sistem pendidikan nasional masih dipegang pulsat apa saja programnya Dinas Pendidikan prov. Sumbar?
 

Sistim Pendidikan Nasional pada era otonomi sudah bergeser dari sentralistik ke desentralisasi. Sungguhpun demikian kebijakan yang dilaksanakan tetap mengacu kebijakan pusat, seperti perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan dan relevansi pendidikan serta penata manajemen, sedangkan yang dipegang propinsi Sumbar adalah sebagai pemegang azaz demokrasi yaitu melaksanakan kebijakan pusat mengkoordinasikan dan mernfasilitasi kebijakan lintas Kab/kota.

Munginkah Sumbar jadi barometer pendidikan nasional?

Kemungkinan pendidikan Sumatera Barat menjadi barometer pendidikan nasional mungkin saja sepanjang bisa ditingkatkan kerjasama antara 3 pihak tersebut diatas yaitu : Meningkatnya komitmen pemerintah, Meningkatkan partisipasi masyarakat baik moral maupun materil melebihi propinsi lain, Meningkatkan paitisipasi swasta baik yang ada di Sumatera Barat maupun di perantauan untuk membangun pendidikan, (Oby.21)