RETORIKA PENDIDIKAN INDONESIA

Kepada Yth :
Bapak Menteri Pendidikan Nasional
dan pemerhati pendidikan di Milis Ini
 
Assalamualaikum wrb.
 
Ijinkanlah saya untuk menuliskan aspirasi tentang Retorika pendidikan Indonesia demi Kemajuan pendidikan nasional kita.
 
Dalam pergaulan Orang tidak dilihat Pangkat, gelar, jabatan dan kedudukannnya melainkan apa yang orang tersebut lakukan, Baikkah perbuataannya?, burukkah perbuataannya? atau terhinakah perbuataannya?
 
Manusia akan merasa kurang dan kurang ketika sebuah harapan telah di
capai. Harapan itulah yang membuat ambisi menjadi sebuah Kristal yang
menggumpal, harapan pulalah yang menjadikan manusia lebih Tendesius
untuk kepastian.
 
Marilah kita bedah Konsep Retorika Pendidikan Indonesia untuk kita terapkan dalam dunia kecil kita "Negeri Dongeng" nantinya dunia yang dimana jauh dari rasa iri dengki, kesombongan yang menerpa manusia ketika menerima sebuah jabatan.
 
Konsep ini tidak membutuhkan manusia yang pintar, sombong, dengki, iri, dan seluruh ketamakaan manusia lainnya, melainkan konsep untuk tetap rendah, mawas dan memahami serta mengalirkan hidup menuju Ketuhanan.
  
A. KOCAKNYA BANGSA INDONESIA
 
SIAPA bilang bangsa kita tidak kocak. Dominasi program lawak di televisi menunjukkan, bangsa kita gemar membanyol. Ketika dunia berlomba mengejar inventor hi-tech yang naik pesat, tingkat partisipasi korupsi kita-menurut koran-sudah sampai kelurahan.
  
Tetangga sebelah anda akan bilang, ihwal perkara miring, kita memang nomor satu. Sekian puluh tahun kita rajin memelihara wabah demam berdarah, misalnya. Kocaknya, keluarga korban demam berdarah yang tak tertolong masih ada yang tidak gusar. Padahal, rakyat Belanda yang knalpot mobilnya rusak gara-gara pemerintah membiarkan jalan jeglok saja mencak- mencak menuntut ganti rugi. Konyol bukan ?
  
Pernah juga saya mendengar kisah seorang sopir taksi asal Sumatera Utara yang bergurau kepada saya berceloteh, "Kayak di Bosnia saja," ketika melintasi jalan raya berlubang di Ibu Kota, yang pajak mobilnya tertinggi di Indonesia, tetapi aspalnya sudah bagai kubangan kerbau.
  
Mungkin di situ enaknya (maaf) menggembala rakyat Indonesia. Selain rasa humornya tinggi, mereka susah marah, pandai tersenyum, mudah trenyuh, dan gampang menangis. Jika ada satu-dua rakyat yang terbilang Samin tentu bukan mewarisi genetika politik bangsa kita yang cenderung memilih suka nrimo. Karena memang Dengan Sikap Skeptis di tonjolkan samin menjadikan "penguasa" gerah, merasa Sok Pintar sok pandai karena merasa lulusan UCLA, Berkley atau Harvad .
  
Namun satu hal harus diakui, bangsa kita mudah curiga, bersyak- wasangka, dan lekas tersinggung. Kata seorang sosiolog, boleh jadi karena wujud kekocakan karakter biar miskin asal sombong. Kocaknya, benci kepada orangnya, tetapi mau menerima sumbangannya.
  
Pernah pula menyaksikan sekian banyak penumpang bus luar kota yang sudi duduk di lantai bus padahal membayar ongkos penuh. Atau mereka tak marah diturunkan seenaknya di tengah jalan sebelum tiba ke tujuan dan mereka masih tertawa. Kita mafhum, boleh jadi karena sejak bayi bangsa kita selain rajin diajak tersenyum, juga belajar pandai tertawa, ironis sekali, bukan ? katanya banyak Orang yang merasa menjadi Doktor, tetapi kenapa begitu naïf membiarkan orang bergelantungan di atas bus tanpa AC ? lantas bagaimana layanan publik Kita? Sudah begitu parahkah hingga Dunia Perguruan Tinggi/Universitas tidak mampu melakukan riset mengenai "bagaimana mengatasai kemacetan lalu lintas yang di buat sendiri" sehingga orang bergelantungan di atas bus umum tanpa layanan yang memadai ?
  
MELIHAT gejala seperti itu seorang teman psikolog saya bilang, mungkin itu sebabnya mengapa bangsa kita tergolong tahan banting. Dari muda mereka terbiasa hidup berdampingan secara damai dengan tekanan, krisis, konflik, dan frustrasi. Daya tahan stresnya menjadi kokoh. Oleh karena itu, boleh jadi dalam menghadapi tiap kematian sia-sia, atau mati konyol anggota keluarga sekalipun, mereka terlihat masih tegar tanpa menjelek-jelekan layanan publik yang pernah dialami masyarakat, masih ada pihak yang mereka sanjung. Penderitaan dan kesusahan jelas-jelas mereka alami karena human error, masih disangka God's decision.
  
Tengok mereka yang bergelantungan di bus kota tiap hari, tanpa berpendingin merayap di jalan macet, dan macetnya akibat buatan manusia dan ulah penguasa yang sibuk menjadi Tokoh Mbilung yang membilungkan diri di hadapan "Pandawa". Atau, beratnya menempuh buruknya jalan desa, tetapi mereka tabah menerima. Padahal, setelah lebih dari setengah abad merdeka, sudah selayaknya semua kesusahan itu tak mereka alami. Namun kocaknya, bagi mereka, semua itu bukan masalah. Tampaknya, dalam urusan badan, mereka boleh lelah dan letih, juga boleh nyeri, asal hati tetap ayem mereka tak mudah menjadi berang.
  
Asalkan tidak sengaja menusuk hati, bangsa kita enak diajak bergaul. Turis asing senang datang ke negeri kita bisa jadi salah satunya karena dalam serba kekurangan bangsa kita masih bertegur sapa dan tulus tersenyum. Sutradara film mungkin melihatnya sebagai sebuah puisi. Masih ada senyuman tulus di balik kegetiran hidup. Bagi setiap filsuf, potret itu juga sebuah kekocakan hidup.
 
Di negeri orang lain, warga terantuk batu saja sudah berteriak keras. Kocaknya bangsa kita, meski sudah lama terinjak, mungkin diinjak, masih saja mesem yang tidak dibuat-buat ala Mr Bean. Mesemnya menggendong ketegaran hidup. Jika sampai marah, mereka menyampaikan dengan santun.
  
Bangsa lain mungkin sudah menjerit, bangsa kita menahan rasa perih pedih kehidupan tanpa mengaduh. Perhatian kecil dari penguasa membuat rakyat sumringah-nya luar biasa. Apalagi jika sampai bisa membuat mereka kecukupan makan tiap hari. Kocaknya pula, bangsa kita masih sering takut kepada polisi kendati tidak bersalah. Masih tetap menaruh hormat kepada pamong, kendati proyek jalan desa dikorupsi dan sawah dibiarkan puso.
  
Kita ingin menyitir gejala orang-orang di negara sosialis, yang saking beratnya hidup, tanpa boleh berontak dan mengaduh sehingga yang muncul ungkapan satir dan gereget humor sebagai katarsis. Dari situ ada tangkai-tangkai humanisme yang mungkin terpetik. Kalau di sana, misalnya, tumbuh fenomena sosial "Mati Ketawa Cara Rusia", rasanya bukannya dibuat-buat bila di sini ada pula spesies hidup berbangsa dengan kekocakan karakter "Mati Ketawa Cara Indonesia" apakah anda mau coba ?
  
B. Mengurai Benang Kusut Pendidikan
  
JIKA pelaku pengeboman dan mengorganisir rakyat kecil melawan pemerintah itu lulusan sekolah khusus "teroris", maka lembaga pendidikan mereka berhasil menjalankan visi-misinya: mendidik orang menjadi Seorang teroris yang handal, setia pada tujuan. Saya tidak berbicara baik- buruk, benar-salah, atau mulia-jahatnya tindakan tersebut dan cara yang dipilih untuk mencapai tujuan. Saya menilik bagaimana visi-misi pendidikan diimplementasikan sehingga peserta didik menghidupi dan menjalankannya secara total dan all out.
  
Yang jelas, "proses pendidikan" di sekolah teroris telah menumbuhkan keberanian dan kemauan bertindak lulusannya, yang konyol di mata kita, tetapi merupakan indikator sukses guru-gurunya. "Pembaiatan" menjadi semacam wisuda untuk mengukuhkan keberanian dan kemauan itu.
  
Lembaga-lembaga pendidikan formal kita, dan lembaga pendidikan umum di mana pun, jelas tidak dimaksudkan untuk mendidik orang menjadi teroris. Lembaga- lembaga pendidikan kita memiliki tujuan filsafati luhur. Saking luhurnya lupa bahwa yang didik adalah masyarakat yang masih perlu di sadarkan lebih jauh.
  
Ada proses dan pengukuran. Ada pengukuhan janji dalam wisuda. Namun, tidak sedikit lulusan dunia pendidikan kita yang tidak menunjukkan keberanian dan kemauan bertindak menurut tujuan dan nilai-nilai di mana mereka pernah dididik. Dalam arti terbatas ini, sebenarnya lembaga-lembaga pendidikan formal telah gagal menjalankan visi-misinya. Ironisnya, justru kegagalan inilah membedakannya dari pendidikan ala teroris .
  
Kita telah mematri pendidikan mengemban misi penyadaran (conscientitation) atau istilah-istilah serupa lain, seperti pemerdekaan dan pemanusiaan. Ini misi dasar mulia. Pendidikan harus membuat orang kian sadar akan jati diri dan asal-usul, dunia dan lingkungan alam-sosial, serta tanggung jawabnya. Pendek kata, pendidikan dimaksudkan membawa orang pada kesadaran insani.
  
Sejauh ini tujuan pendidikan kita ada karena tuntutan normatif sosial. Ia tidak tumbuh bersemai dalam diri insan peserta didik, menjadi bagian tujuan hidupnya. Proses pendidikan kita tidak membuat peserta didik memahami ideal di balik tujuan pendidikan.
  
Tujuan dicapai demi tujuan itu sendiri, sehingga kesediaan berkorban dalam perjuangan mendekati ideal amatlah kecil, karena jiwa mereka yang terdidik tidak disatukan dengan tujuan pendidikan itu.
  
Di sinilah letak pentingnya ideologisasi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi target sekaligus semangat praksis pendidikan. Pencapaiannya bersifat imperatif dan dilakukan dengan semacam drilling tujuan, sebagai semangat ideologis yang harus diwujudkan. Ini perkara metodologi, agar praksis pendidikan tidak dipisahkan-tidak dialienasikan-dari tujuan pendidikan sendiri.
  
C. Hak belajar , atau Wajib Belajar ?
  
Jika diamati dengan saksama, gagasan wajib belajar merupakan suatu absurditas atau kontradiksi. Pertama, proses belajar tidak mungkin pernah berjalan efektif jika ada suatu pemaksaan pada diri pembelajar. Gagasan student centeredness atau pendidikan yang berpusat pada siswa senantiasa mengedepankan dan mengharuskan pembelajar menyadari serta bertanggung jawab atas proses belajar yang dijalaninya. Ini didasarkan pada prinsip bahwa dorongan atau keinginan belajar dari diri sendiri merupakan unsur utama dalam proses belajar. Kecuali itu, proses belajar yang dipaksakan tidak akan pernah sustained atau bertahan.
  
Kedua, wajib belajar tampaknya telah rancu dengan wajib bersekolah. Wajib bersekolah memang mudah sekali mengamatinya. Seorang siswa atau siswi yang tak pergi ke sekolah pada saat jam sekolah jelas menyalahi wajib bersekolah. Sangat jelas dan mudah menentukan seseorang melanggar wajib bersekolah atau tidak. Namun, bagaimana dengan wajib belajar? Pada sisi yang lain, kita perlu mencatat bahwa seseorang yang bersekolah belum dapat diartikan sedang belajar.
  
Jika belajar merupakan suatu kewajiban, indikator apa yang menentukan seseorang lalai belajar atau tidak? Bagaimana pula operasi pelaksanaan pengamatannya nanti? Betapa sulitnya mengukur apakah seseorang sedang belajar? Seorang anak yang bermain di pematang sawah atau tepi pantai apakah sedang tidak belajar? Seorang anak yang membantu ibunya berjualan di pasar apakah sedang tidak belajar? Seseorang anak berumur 10 tahun yang sedang melamun di bawah pohon pada pinggiran sungai pada pukul 08.00, misalnya, apakah sedang melanggar kewajiban belajarnya? Memang, kewajiban bersekolah mungkin dilanggarnya, tetapi kewajiban belajar? Kalau dia ditanya, dia mungkin menjawab bahwa dia sedang belajar berpikir. Nah, lalu, bagaimana pula kita dapat menyangkalnya? Nah. Serba bingung serba rancu serba berebut menjadi "dicision maker" di dunia pendidikan. Atau nanti jangan jangan ketika menteri pendidikan di resufhule oleh persidennya ganti pula kebijaksanaan dan kurikulumnya dengan dalil menyempurnakaan Kebijaksanaan. Ironis rakyat lagi yang kena harus beli buku, beli seragam, beli perlengkapan untuk kurikulum yang baru. (Semoga tidak yah pak menteri, kasihan kami rakyat miskin enggak kuat menyekolahkan anak )
  
Oleh karena itu, jelas sekali bahwa wajib belajar merupakan suatu gagasan yang kontradiktif sekaligus sangat tidak operasional.
  
JIKA kita ingin menerapkan gagasan student centeredness, kita harus memberikan tanggung jawab belajar pada siswa. Tentunya ini tidak berarti bahwa kita boleh membiarkan anak atau murid kita tidak belajar. Justru sebaliknya, kita-guru dan orangtua-perlu menyadarkan atau mencerahkan anak-anak akan pentingnya belajar bagi kehidupan mereka. Kita perlu terus-menerus menyadarkan anak-anak atas hak belajarnya. Keluarga perlu senantiasa berupaya menyuburkan bertumbuh kembangnya motivasi belajar anak-anak.
 
Kendati demikian, yang paling utama menentukan terjadi atau tidaknya proses belajar adalah siswa sendiri. Kita, orangtua maupun guru, bukan pelaku utama dalam proses belajar anak-anak kita. Jika kita sudah sering berwacana gagasan siswa sebagai subyek dalam proses pendidikan, maka mengembalikan tanggung jawab belajar pada siswa merupakan suatu aktualisasi dan penerapan gagasan tersebut. Ini juga merupakan realisasi pemberdayaan siswa melalui proses belajar.
  
Cara pandang di atas sangat sejalan dengan makna belajar sebagai hak setiap insan untuk mengembangkan dirinya. Jadi, akan lebih tepat jika pemerintah pusat beserta pemerintah daerah wajib menyediakan program sekolah sembilan tahun yang terjangkau atau, jika mungkin, gratis bagi warganya. Artinya, pemerintah wajib untuk menyediakan pendidikan sekolah bagi warganya. Adalah hak warga negara untuk memanfaatkan penyediaan program pendidikan tersebut. Adalah hak warga negara untuk belajar dalam program yang disediakan pemerintah. Jangan sampai terjadi kebalikannya, yakni rakyat berkewajiban belajar sembilan tahun dan negara berhak menyediakan pendidikan bagi rakyatnya. Kalaulah hal itu terjadi maka Bisa di katakan seperti pemaksaan kehendak. Konyol dan sangat tidak habis di pikir jadinya.
  
Belajar merupakan kegiatan yang dapat berjalan efektif melalui institusi formal seperti sekolah maupun tak formal. Seorang anak belajar tidak hanya di dalam kelas sewaktu berinteraksi dengan gurunya, melainkan terjadi pula pada saat dia bermain dengan temannya atau pada saat bekerja membantu orangtuanya menjahit, misalnya. Prinsip bahwa belajar tidak perlu melalui institusi formal juga harus diyakini pembuat kebijakan pendidikan nasional.
 
Namun, jika kita melihat kegiatan warga negara melalui kacamata kekuasaan, yakni dari arah atas ke bawah, maka memang gagasan wajib belajar cocok dengan nuansa instruksi atau perintah. Belajar perlu diperintah. Mungkin dianggapnya warga negara tidak mau belajar jika tidak diwajibkan atau rakyat masih tidak tahu bahwa belajar itu perlu maka perlu di perintah Namun, jika kita ingin memosisikan setiap warga negara sebagai pelaku utama dalam proses belajar bangsa, maka hak belajar akan jauh lebih cerdas dan efektif daripada wajib belajar karena rakyatlah yang akhirnya akan memilih sejauh mana kebijaksanaan yang tepat bagi mereka, bukan pemerintah.
  
D. Kenapa kita bersekolah ?
  
Pertanyaan saya diatas adalah sangat mendasar kenapa Kita Bersekolah? Hal diatas tentunya Lebih Mengacu pada mengapa kita bersekolah dalam artian dan Konteks untuk bisa baca tulis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa atau bersekolah untuk sebagai gengsi belaka bahwa di sebut kaum Intelektual ? yang notabene Pendidikan dasar – perguruan tinggi.
  
Ada beberapa hal yang membuat saya "trenyuh" dan prihatin dengan Kondisi yang di hadapi Kita semua sebagai bagian kecil bangsa Indonesia. Hal tersebut yang menggugah saya untuk sadar tidak hanya mementingkan Bisnis semata.
  
1. Sekolah menciptakan "Orang Pandai" atau "Orang yang bijasaksana"?
 
Jika pertanyaan itu di lemparkan ke saya maka jawaban yang akan saya keluarkan adalah Bagaimana Seorang yang bersekolah mengenal karekteristik dirinya sendiri. Tidak bisa di pungkiri bahwa yang namanya sebuah pendidikan sangat komunal, akan tetapi komunal yang bagaimana untuk bisa mencapai tahapan yang di inginkan ?
 
Masih ingat di kepalaku bagaimana seorang Murid SLTA yang memiliki rangking 1 justru tidak diterima dalam ujian Pegawai Negeri Sipil, padahal sekolah itu telah menciptakan orang pandai seperti anak tersebut hingga mendapatkan rangking 1 hingga semua institusi sekolah menggangapnya sebagai tolak ukur sebagai siswa yang pandai. Tapi ketika berebut mendaftar sebagai CPNS justru tidak ada prioritas sama sekali untuk mendapatkan sebuah Dispensasi untuk diterima, justru Anak yang tidak bisa apa-apa dalam artian tidak memiliki Rangking mendapatkan tempat yang sangat layak di pemerintahaan karena "Kekrabatan" di lingkungannya. Sekali lagi Bangsa ini sudah sangat tidak mengenal Bahasa symbol sehingga para pemegang kebijaksanaan negeri ini sibuk dengan tokoh Mbilungnya mereka yang bersikap Samin terhadap rakyatnya sendiri.
  
Dengan kejadian diatas bahwa anak yang pandai tidak mendapatkan tempat di pemerintahaan atau pegawai negeri atau pegawai instasi lainnya menandakan bahwa anak yang Pandai sekalipun tidak akan mendapatkan jaminan sebuah pekerjaan yang layak sesuai dengan prestasinya. Lantas bagaimana dengan pertanyaan saya tadi Sekolah menciptakan Orang pandai atau orang Samin yang bijaksana ? Lantas buat apa kita sekolah kalau sekolah tidak ada Sebuah "pengharapan" yang di kejar , dalam artian percuma wajib belajar karena ketika belajar dengan seksama dengan sungguh sungguh menjadikan kita mendapatkan rangking terus tidak mendapatkan sebuah penghargaan terhadap prestasi yang kita buat ? Konyol bukan ?
 
Kalau kita menilik lebih jauh sebenarnya yang namanya Sekolah Dasar – Sekolah Menengah Umum kan milik pemerintah (Daerah) kenapa harus susah susah mencari pegawai negeri sipil dengan membuka pendaftaran di CPNS, kenapa tidak mensyaratkan YANG BISA MENDAFTAR JADI CPNS ADALAH ANAK YANG MEMILIKI RANGKING 1-15 Di SETIAP SEKOLAHNYA. Coba kita bayangkan jika itu disyaratkan maka dengan susah payah pasti anak akan belajar dengan tekun dengan giat dan rajin untuk mengejar bagaimana mendapatkan rangking sehingga mendapatkan "seterang harapan" setelah lulus nantinya. Ketika penerimaan dan tes pegawai jika ada anak yang tidak diterima itu menjadikan "Warning" bagi sekolah yang bersangkutan untuk memacu pendidikannya lebih kencang lagi untuk mengejar ketertinggalannya.
  
Ironis memang masyarakat masih menganggap PNS adalah tujuan hidup untuk mengubah nasib, karena keterjaminan masa tua, keterjaminan pekerjaan keterjaminan Harkat dan martabat disebut "priyayi", padahal rebutan jadi PNS adalah peninggalan Kolonial belanda dalam menciptakan Stagnasi perbedaan di masyarakat pada jaman itu dimana orang/kaum terpelajar dijadikan pegawai pemerintahan kerajaan Belanda dan disejajarkan dengan mereka.
 
Lantas dengan demikian dogma pemikiran masyarakat berbelok arah untuk menjadi pegawai negeri sipil. Apa mereka enggak melihat dengan seksama bagaimana beban berat pemerintah untuk membiayai aparatur negara yang mulai "Terbebani" aparaturnya , dengan kinerja rendah tetapi masih menggaji, itu menandakan Cost yang berlebihan. Dan apa mereka juga tidak berfikir sekarang ini untuk biaya pegawainya daerah dituntut mandiri, sehingga dengan demikian jika tidak ada anggaran untuk itu akan menjadikan "Beban Hutang" ? Konyol, gila dan tidak masuk akal.
 
Lantas buat apa sekolah jika negara saja tidak memberikan sebuah "penghargaan" atas prestasi anak-anak yang pandai.
 
Belum lagi bangunan sekolah yang rusak berat lantaran salah dalam penerapan pembangunan, setingkat sekolah dasar Inpres saja sudah hancur dindingnya, lantas bagaimana dulu perencanaan pembangunannya ? serius untuk membangun atau jangan-jangan Kontraktor pelaksananya Justru berusaha "Mentogogkan Diri" atas semua kondisi yang di lakukan dahulu, dengan demikian apa tidak semakin parah yah.
  
2. Kenapa mahal bersekolah di Indonesia ?
  
Di negara-negara maju pendidikan sudah dipahami sebagai industri jasa yang sangat prospektif. Sebab itu, investor pun mulai banyak yang secara terbuka berhasrat menanamkan modalnya untuk bisnis pendidikan. Bahkan, di Australia pendidikan sudah merupakan sumber devisa nomor tiga dan diharapkan meningkat menjadi nomor dua beberapa tahun mendatang.
  
Di Indonesia, jangankan pendidikan mau ke WC saja mahalnya minta ampun, dengan alasan BBM naik lah, biaya kehidupan bertambah lah dll, sehingga menjadikan semuanya serba uang. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia di picu dan dikarenakan pemerintah yang menganggap enteng dunia pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendapatan negaranya hanya 2 %, meskipun sudah di paksakan 20 % untuk tahun ini tetap terlambat, anak anak tetap di tarik biaya untuk sekolah dengan berbagai alasan.
 
Imbas dari hal itu buku-buku cetak yang seharusnya setiap pak menteri berkuasa hendaknya di sempurnakan, bukan ganti pak menteri ganti pula Kebijaksanaan yang menjadi motor penggeraknya lantas bagaimana kondisi tersebut akan tertata dengan baik jika setiap 5 tahun orang yang merasa Pintar di Diknas merasa perlu mengganti kebijaksanaan terkait dengan politisasi?.
   
Di sini pendidikan belum terarah dengan baik, masih jalan di tempat, mereka masih jadi slogan Asal Lulus, Asal dapat gelar, Asal sudah sekolah. Lantas buat apa ? menambah angkatan pengangguran Intelektual lagi ujung ujungnya pemerintah juga yang pusing menciptakan lapangan kerja. Bagaimana mau menciptakan lapangan kerja kalau pemerintahaannya masih berebut Hegemoni "I'm the hero", saya yang terbaik, saya yang berkuasa. Konyol bukan ? Lebih konyol lagi investor pada lari dari bumi Indonesia karena hegemoni tersebut, contoh singkatnya Kenapa Sony Corpporation lebih senang memindahkan Core bisnisnya ke Vietnam ? Karena di sana Biaya serba murah termasuk tenaga kerja yang masih murah, di Indonesia ? Mahal pekerjanya masih suka demo dan bertingkah, lulusan sarjananya belum mengerti dunia kerja 100 % karena memang tidak di persiapkan dengan matang.
 
Sangat konyol sekali apa yang dilakukan penguasa dan aparaturnya, lebih-lebih pendidikan nasionalnya. Di Eropa pendidikan adalah sebuah jendela "bathin" seseorang untuk melihat kemana arah tujuan hidupnnya ? Mereka berkreasi dengan arahan dari Pusat Litbang setempat untuk menemukan, meneliti, dan menggali masalah dengan baik.
  
10 tahun kedepan jika hal di atas tidak di atasi akan menjadikan Ambruk pondasi negara kita. Sebenarnya mahalnya pendidikan Indonesia bisa di atasi jika Pengusahaa besar yang bergabung dalam konglomerasi menyisihkan 20 % pendapatannya untuk mengabdikan di jalur pendidikan, namun itu pun tidak di lakukan sehingga masih mengantungkan harapan besar ke pemerintah Indonesia sebagai pelaksana.
  
3. Ramai-ramai Kuliah, Ramai-ramai Cari Kerja
  
Ketika para sarjana memadati berbagai arena bursa kerja untuk menawarkan ilmu dan ijazah mereka, iklan-iklan penerimaan mahasiswa baru nyaris memenuhi halaman-halaman surat kabar. Dua fenomena tersebut ironis. Promosi PT untuk menjaring calon mahasiswa sama "gencarnya" dengan peningkatan pengangguran lulusan.
  
Beberapa PT memberikan keringanan biaya, tetapi PT-PT dengan nama "besar" memasang biaya masuk puluhan juta rupiah, yang justru dimaknai tanda "kebesaran" dan mutu PT bersangkutan.
  
Maka, para calon mahasiswa ramai-ramai mendaftar kuliah, PT-PT menerima mereka dengan sukacita, tetapi para pelaku pasar kerja bersiap-siap "menolaknya" setelah lulus karena para sarjana tersebut dinilai tidak memiliki cukup kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. Dalam pandangan saya, pengangguran lulusan dan tidak nyambung-nya PT dengan dunia kerja dimulai dari seleksi penerimaan mahasiswa baru.
  
Akibatnya, seleksi masuk ke sebuah PT semakin lebih ditentukan oleh kemampuan calon mahasiswa "membeli" daripada kemampuan intelektualnya. Karena itu, sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru perlu dibenahi.
  
Sistem passing grade yang mengandalkan skor rerata ujian masuk sama tidak memadainya dengan sistem kuota, yang bergantung pada jumlah "kursi" yang tersedia di suatu prodi PT. Gabungan sistem passing grade dan sistem kuota mungkin baik, namun tetap belum menjamin mutu mahasiswa yang diterima.
  
Di Jerman dan Belanda proses seleksi ke PT telah dimulai dengan penjenjangan di tingkat sekolah menengah. Saat pendaftaran ke PT, penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan model gabungan sistem passing grade, kuota dan tes kompetensi dasar logika bahasa dan logika matematika.
  
Untuk program tertentu, seperti kedokteran, berlaku seleksi numerus klausus yang sangat ketat. Hanya 10 persen terpandai lulusan SLTA di tingkat nasional boleh mendaftar. Jika setelah tes jumlah 10 persen itu masih melebihi kuota, maka diberlakukan lotre.
  
Karena ketatnya numerus klausus, maka pernah terjadi seorang dokter Indonesia dengan 12 tahun pengalaman berpraktik di Papua diharuskan menempuh program persamaan selama dua tahun sebelum diterima dalam program spesialisasi di Belanda.
  
Mengingat sekolah menengah di Indonesia hanya dua macam, proses seleksi calon mahasiswa ke PT di Indonesia belum dapat dilakukan mulai jenjang pendidikan menengah. Karena itu perlu model seleksi lain.
  
Ujian menulis/mengarang dan wawancara kiranya dapat diterapkan untuk meningkatkan daya seleksi gabungan sistem passing grade dan kuota. Dari ujian menulis/mengarang dapat diketahui otentisitas, kemampuan mengembangkan dan mengorganisasikan ide serta penguasaan bahasa yang merupakan dasar sikap kritis dan daya analitis.
 
Di sisi lain, perlu diajukan pertanyaan, kualifikasi apakah sebenarnya yang disyaratkan oleh para pencari tenaga kerja lulusan PT? Ini tidak mudah dijawab. Studi-studi di Inggris dan Skotlandia dalam dekade 1960-1970 (Hunter, 1981), berbagai seminar di Belanda dalam dekade 1980 (Weert, 1989) dan sebuah studi kasus di Australia di tahun 1990-an (Hart, Bowder, and Watters, 1999) ditujukan untuk mencari jawaban dari para pencari tenaga kerja atas pertanyaan tersebut.
  
Jawaban yang diperoleh para peneliti umumnya adalah campuran kualitas personal dan prestasi akademik. Tetapi pencari tenaga kerja tidak pernah mengonkretkan, misalnya, seberapa vokasional atau spesialistik mereka mengharapkan suatu prodi di PT. Kualifikasi seperti memiliki kemampuan numerik, problem-solving dan komunikatif sering merupakan prediksi para pengelola PT daripada pernyataan eksplisit para pencari tenaga kerja.
  
Dalam sebuah survei tahun 2001, penulis mengajukan pertanyaan yang sama kepada para pencari tenaga kerja pada sektor pendidikan, medis, hukum, perbankan, dan pertambangan di Yogyakarta, Jakarta, dan Palembang. Hasil survei menunjukkan perubahan keinginan para pencari tenaga kerja di ketiga kota di Indonesia itu dalam hal kualifikasi lulusan PT yang mereka syaratkan.
  
Tidak setiap persyaratan kualifikasi yang dimuat di iklan lowongan kerja sama penting nilainya bagi para pencari tenaga kerja. Dan dalam praktik, kualifikasi yang dinyatakan sebagai "paling dicari" oleh para pencari tenaga kerja juga tidak selalu menjadi kualifikasi yang "paling menentukan" diterima/tidaknya seorang lulusan PT dalam suatu pekerjaan.
  
Yang menarik, tiga kualifikasi kategori kompetensi personal, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan inisiatif, menjadi kualifikasi yang paling penting, paling dicari, dan paling menentukan dalam proses rekrutmen. Kompetensi interpersonal, seperti mampu bekerja sama dan fleksibel, dipandang paling dicari dan paling menentukan.
   
Namun, meskipun sering dicantumkan di dalam iklan lowongan kerja, indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai salah satu indikator keunggulan akademik tidak termasuk yang paling penting, paling dicari, ataupun paling menentukan. Di sisi lain, reputasi institusi PT yang antara lain diukur dengan status akreditasi prodi sama sekali tidak masuk dalam daftar kualifikasi yang paling penting, paling dicari, ataupun paling menentukan proses rekrutmen lulusan PT oleh para pencari tenaga kerja.
  
Ada kecenderungan para pencari tenaga kerja "mengabaikan" bidang studi lulusan PT. Dalam sebuah wawancara, seorang kepala HRD sebuah bank menegaskan, kesesuaian kualitas personal dengan sifat-sifat suatu bidang pekerjaan lebih menentukan diterima/tidaknya seorang lulusan PT. Kualifikasi-kualifikasi yang disyaratkan dunia kerja tersebut penting diperhatikan pengelola PT untuk mengatasi tidak nyambung-nya PT dengan dunia kerja dan pengangguran lulusan. Jika pembenahan sistem seleksi mahasiswa baru dimaksudkan untuk menyaring mahasiswa sesuai kompetensi dasarnya, perhatian pada kualifikasi yang dituntut pasar kerja dimaksudkan sebagai patokan proses pengolahan kompetensi dasar tersebut. Untuk itu semua, kerjasama PT dan dunia kerja adalah perlu.
  
Yang lebih konyol dari itu semua adalah parody perguruan tinggi yang berlomba lomba menjaring lulusan Sekolah Menengah Umum/Atas untuk masuk ke perguruan tingginya.
  
Yang membuat saya trenyuh dan sangat tidak habis pikir adalah sudah tahu "perguruan Tinggi" tidak layak secara operasional karena fasilitas kurang memenuhi masih menerima lulusan SLTA/U selayaknya sebuah bisnis yang penting Untung. Atau jangan jangan ini kah bisnis PT untuk mendapatkan keuntungan dengan mengkesampingkan misi mulia sebagai institusi pendidikan?
   
Lulusan perguruan tinggi yang dihasilkan di Indonesia 250.000-350.000 orang pertahun. Dari jumlah itu, sekitar 90.000 yang terserap ke sektor formal dan sisanya menganggur atau bekerja di sektor informal.
   
Hal itu, jelas, menandakan bahwa semakin banyak sarjana justru tidak mengindikasikan negara semakin makmur. Justru sebaliknya, semakin banyak sarjana, semakin tinggi pula tingkat pengangguran. Para sarjana itu bekerja di sektor informal bukan karena keinginan mereka, namun karena keadaan yang memaksa dan keterbatasan lapangan kerja. Kualitas perguruan tinggi di Indonesia juga semakin menurun dibandingkan dengan negara-negara Asia lain. Ini dapat dilihat dari peringkat perguruan tinggi Indonesia yang semakin anjlok setiap tahun, dari 50 perguruan tinggi di Asia, Institut Teknologi Bandung (ITB) menempati peringkat 21, tahun 2004. Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Gadjah Mada termasuk di urutan belakang. Institut Pertanian Bogor malah tidak masuk peringkat. Ini ironis. Padahal, agrobisnis merupakan bidang yang paling banyak menyangkut hajat hidup penduduk kita lulusan perguruan tinggi di Indonesia bukan merupakan tenaga siap pakai, tetapi siap tahu. Kondisi ini membuat sarjana harus mendapat pelatihan lagi, idealnya tiga bulan, sebelum masuk ke dunia kerja.
   
Ironis bukan ? sangat menyedihkan bagiamana Anak anak bangsa kita harus menelan pil pahit yang tidak seharusnya di telan mereka saat ini, tetapi apa boleh buat pemerintah telah menggiring Nuansanya ke arah jurang yang salah, ibarat Lokomotif maka Masinisnya telah menjatuhkan kereta beserta gerbongnya jatuh tersungkur ke dalam jurang yang lebih dalam.
  
APAKAH DENGAN BEGITU MASIHKAH BANGGAKAH MENYANDANG GELAR SARJANA ?
  
Baik S-1 – Doktor ? bahkan professor ? sedangkan lulusan yang diciptakan tidak siap pakai tidak siap kerja tidak tahu apa yang harus dilakukan dan terpaksa karena Kuliah, karena di terimanya di sana yah harus di sana.
  
Lantas dengan sarjana yang didapatkan apa sudah bisa membahagiakan anda ? sebuah pertanyaan dasar yang harus di jawab setiap Insan yang ada di dunia "PENDIDIKAN INDONESIA" apakah itu yang di cari Gelar tanpa pekerjaan yang layak ?
   
Coba kalau semuanya berlaku seperti orang SAMIN , tidak ada rasa malu untuk mengakui kesalahaanya, kekurangannya dan kejujurannya Tidak ada Arogansi, idealisme untuk menjadi yang terdepan karena Lulusan Perguruan Tinggi ternama di Indonesia. Dalam kamus bisnis saja Lulusan perguruan tinggi manapun tidak akan siap pakai, bahkan jika di bandingkan dengan anak lulusan SD otodidak yang bersifat samin Mungkin saya akan membayar Jutaan dolar untuk gajinya karena sudah pasti tidak ambivalen dalam memimpin.
  
Asumsi orang di Indonesia masih beranggapan bahwa yang namanya Sarjana sudah ahli di bidangnya, Justru saya katakan Keblinger karena belum tentu yang di kuasai adalah hal yang benar benar di bidangnya. Gelar dan Lulusan tidak ada dalam perusahaan saya, sekali lagi Kembali ke Idiealisme Manusia yang duduk di pendidikan tidak bisa bersikap samin untuk mengatakan baiknya. Masih bangga dengan Gelar yang di sandangnya padahal Kesarjanaan yang di sandang belum tentu bisa mendapatkan sebuah jawaban Kenapa Kita bersekolah sampai Perguruan tinggi jika di perguruan tinggi ternyata mencetak "pengangguran" Intelektual.
  
Hal inilah yang menjadikan tantangan terbesar Kita semua, Tidak pak menteri saja tapi seluruh komponen bangsa ini wajib untuk memikirkan solusi yang terbaik demi terciptanya Sebuah tatanan pendidikan indonesia yang mapan.
  
Sekian , MERDEKA
  
Hormat saya
  
Ariyanto
PT.DWIJAYA ABADI SURYA PRATMA INTERNASIONAL
Jl.Industri XXIV No 596-597 LIK Kaligawe
Semarang - Jawa tengah
E- mail : ariyanto_ssit@...