 |
| Info Artikel Politik |
|
KKN dan Jatuhnya Rezim
Adil - Dalam khazanah politik dapat disebutkan bahwa di sana terdapat semacam aksioma atau
ketentuan yang sudah pasti terjadi, yaitu jika sebuah rezim atau pemerintahan di mana pun
juga di muka bumi ini sudah terlibat praktik kotor KKN secara mendalam, maka cepat atau
lambat rezim atau pemerintahan tersebut pasti jatuh.
Hal itu dapat diuji kebenarannya dengan melihat kejatuhan rezim-rezim di berbagai pelosok
dunia ketiga maupun sesungguhnya juga di dunia yang sudah mapan dan maju. Malahan di
negara yang sudah mapan dan maju, begitu terbukti sebuah pemerintahan telah menggadaikan
nilai-nilai moral hanya karena keuntungan pendek lewat praktik korupsi, kolusi, kroniisme,
dan nepotisme, maka pemerintahan di negara maju itu segera jatuh hanya dalam hitungan
pekan atau bahkan hitungan hari.
Memang di negara berkembang atau dunia ketiga pada umumnya sebuah pemerintahan baru bisa
jatuh setelah pohon-pohon KKN cukup subur berkembang, dan tatkala proses penggerogotan
terhadap fundamental atau sendi-sendi negara itu sudah sampai pada tingkat
"korosi" atau pengeroposan, maka barulah pemerintah yang bersangkutan ambruk
secara alami.
Belajar dari sejarah negara kita sendiri maupun sejarah bangsa-bangsa lain, maka di dalam
memperingati kejatuhan rezim Orde Baru dua tahun yang lalu, kita perlu dengan seksama
melihat ke depan tentang pemerintahan Gus Dur sendiri. Akhir-akhir ini sudah terlalu
banyak diungkap oleh media massa baik lokal maupun --apalagi terutama media yang terbit di
Jakarta yang cukup berwibawa, bahwa bau KKN di seputar pemerintahan Gus Dur memang sudah
terasa agak menyengat.
Saya tidak heran mengenai berita-berita tersebut, oleh karena ketika pemerintahan Gus Dur
baru berusia delapan minggu, saya pernah mengatakan hal yang sama dan tampaknya --waktu
itu-- membuat banyak orang menjadi salah faham terhadap apa yang saya kemukakan. Ternyata
apa yang akan saya katakan pada setengah tahun yang lalu itu, sekarang sudah mulai
terbukti dengan adanya ekspose media massa yang dapat dipertanggungjawabkan, mengenai
pohon-pohon KKN yang mulai tumbuh pada pemerintahan pasca-Habibie.
Secara demikian, kita harus mengambil sikap bahwa lebih baik kita lakukan sesuatu daripada
segala sesuatu itu sudah menjadi amat sangat terlambat. Maksud saya, justru karena
pohon-pohon KKN pada pemerintahan Gus Dur sekarang ini belum begitu besar, maka lebih baik
dipangkas secara dini supaya kita semua tidak kecewa di belakang hari.
Dalam kaitan ini saya meraapuan yang bersalah mengeluarkan uang ketimbang mengejar mereka
yang makan uang rakyat itu. Jadilah Sapuan yang diseret ke bui, dan bukan maling-maling
uang rakyat tersebut. Kenyataan seperti ini semestinya mendorong Sapuan untuk bersikap
lebih tenang dan tanpa beban. Semestinya ia tak ragu untuk berkata terus terang tanpa
harus menyeka keringat. Ia telah menjadi korban, apalagi yang harus ditakutkan?
Ketegasan Sapuan diperlukan bukan semata untuk mengungkap skandal Bulog sekarang, namun
untuk menyelamatkan Indonesia di masa depan. Terutama terhadap tradisi penggerogotan uang
rakyat dan uang negara oleh pihak-pihak yang seharusnya menjadi penjaganya. Pihak-pihak
yang fasih mengatasnamakan kepentingan masyarakat demi kepentingannya sendiri.
Bagi para birokrat baik-baik setipe Sapuan, belajarlah dari kasus ini. Bersikaplah tegas
untuk tidak menyalahi ketentuan, meskipun itu merupakan perintah atasan paling atas.
Jangan pernah tergoda dengan janji naik jabatan karena di negeri ini --setidaknya
sekarang-- janji itu begitu mudah diingkari. Ketegasan sikap itu adalah pondasi bagi
berdirinya Indonesia baru di masa mendatang.
Buat elite pelahap uang rakyat, bertobatlah. Mumpung waktu dan kesempatan masih terbuka.
|
|
| Pilihan
Berita Lainnya |
Pilihan Berita :
|
|
|
|
|
|
