Kelulusan UAN Capai Target

Kenaikan nilai standar kelulusan ujian akhir nasional (UAN) dari 3,01 menjadi 4,01 tidak berpengaruh pada persentase ketidaklulusan pada jenjang sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Secara nasional, tingkat ketidaklulusan UAN SMA/MA hanya 11,45 persen dari 1.195.457 peserta. Sementara tingkat ketidaklulusan UAN SMK hanya 11,45 persen dari 695.882 peserta.

"Ini berarti persentase ketidaklulusan UAN tahun 2004 jauh dari perkiraan publik selama ini. Sebelumnya, sempat mencuat kekhawatiran bahwa angka ketidaklulusan tahun ini akan melebihi 20 persen. Itu karena, pada tahun 2003, dengan standar nilai kelulusan 3,01 saja, angka ketidaklulusan mencapai sekitar 10 persen," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas Dodi Nandika dalam jumpa pers di Gedung Depdiknas, Jakarta, Kamis (10/6).

Hadir Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan Depdiknas Bahrul Hayat serta Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri dan Hubungan Masyarakat Depdiknas Suwarsih Madya.

Akan tetapi, di balik persentase ketidaklulusan tersebut, semakin terungkap bahwa sesungguhnya tidak ada standardisasi secara nasional. Bahkan, Dodi dan Bahrul secara terus terang mengakui adanya perbedaan paket soal antardaerah, dikaitkan dengan rendahnya kemampuan akademik siswa di daerah tertentu. Untuk daerah tertentu, terutama di wilayah timur Indonesia dan sebagian wilayah barat Indonesia, pemerintah menyediakan paket soal dengan tingkat kesulitan lebih rendah dibanding sekolah-sekolah di Pulau Jawa.

Soal-soal dimaksud mencakup tiga mata pelajaran yang dibuat oleh Depdiknas, yakni Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia untuk siswa jurusan IPA; Ekonomi, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia untuk jurusan IPA; serta Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya untuk jurusan bahasa.

"Harus diakui, kepada siswa di Papua misalnya, tidak adil jika diberikan soal yang sama dengan yang diujikan di Jakarta," ujar Bahrul.

Karena itu, lanjut dia, harus ada dipsaritas atau perbedaan tingkat kesulitan soal, meski standar nilai kelulusannya tetap seragam 4,01. Jauh sebelum ujian pun, standar nilai kelulusan dan kisi-kisi soal sudah disosialisasikan dalam berbagai uji coba UAN.

Meski begitu, daerah-daerah tertentu yang sudah diberi disparitas tetap saja tidak mencapai angka kelulusan optimal. Dodi dan Bahrul memang tidak merincikan daerah dimaksud. Namun, sebagai gambaran, angka ketidaklulusan di atas 20 persen terdapat di provinsi tertentu pada kawasan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Sulawesi, dan Sumatera.

Sementara di sisi lain, angka ketidaklulusan yang kurang dari 10 persen dicapai oleh empat dari enam provinsi di Pulau Jawa.

Bahrul mengungkapkan, rata-rata siswa yang tidak lulus terganjal oleh soal Matematika. Karena itu, sesuai dengan misinya, hasil UAN akan menjadi bahan pemetaan untuk peningkatan mutu pengajaran. Program peningkatan mutu terutama akan ditujukan pada guru- guru bidang studi Matematika, terutama yang berdomisili di kawasan tertinggal tadi.

Pelaksanaan nasional

Dengan adanya disparitas soal antarwilayah, mengapa harus ujian itu dinamakan ujian akhir nasional? Terhadap pertanyaan ini, Dodi hanya menjawab, "Oh, paling tidak pelaksanaannya bersifat nasional, baik dari sisi pengadaan soal maupun waktunya yang serentak."

Menanggapi hal itu, dosen manajemen pendidikan pada Pascarsarjana Universitas Negeri Jakarta Prof Dr M Dachnel Kamars menilai alasan itu sebagai pembenaran untuk mengatakan bahwa UAN selama ini memang lebih kental dengan pendekatan proyek ketimbang substansi peningkatan mutu pendidikan.

"Mestinya, pelaksanaan UAN diserahkan kepada daerah, dengan memberikan patokan secara nasional. Kalaupun pemerintah mau melakukan pemetaan itu bisa dilakukan secara sampling berkala tiap 3 atau 5 tahun," katanya. (RINTO) kompas Jumat, 11 Juni 2004