|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sambungan ...
Memasuki era global, dunia pendidikan di Indonesia pada saat ini dan yang akan datang masih menghadapi tantangan yang semakin berat serta kompleks. Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara lain baik dalam produk, pelayanan, maupun dalam penyaiapn sumber daya manusia. Ada beberapa contoh sebagai tantangan dapat dikemukakan pada contoh berikut
§ Posisi Indonesia dalam peringkat daya saing bangsa di dunia internasional adalah ; nomor 102 dari 106 negara Asia Afrika yang disurvei Human Development Indkes (HDI), nomor 12 dari 12 negara Asia yang disurvei PERC, siswa SLTP nomor 32 untuk IPA, 34 untuk matematika dari 38 negara Asia, Australia, dan Afrika yang disurvei TIMSS-R.
§ Dampak akibat krisis ekonomi yang amat dirasakan adalah tingginya angka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi : SD ke SLTP 19,3% ; SLTP ke SLTA 34,4%, SLTA ke PT 53,12%. Sementara itu daya tampung ke Perguruan Tinggi hanya 11,4 %, artinya jumlah yang memasuki pasar kerja tanpa memiliki kompetensi mencapai 88,6%.
Kondisi peringkatan di atas, menunjukkan betapa beratnya tantangan yang kita hadapi sekarang ini dalam pengelolaan SDM Indonesia. Sangat dibutuhkan usaha keras dunia pendidikan agar tenaga kerja kita mampu bersaing pada persaingan internasional.
Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem pendidikan menengah dalam peranannya adalah mempersiapkan dan mengembangkan SDM yang mampu bekerja secara profesional di bidangnya, menetapkan berbagai langkah dan program strategis yang terencana dan tersistem dalam Program Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra 2000-2004, dan dalam operasionalnya dilakukan dalam pencapaian tiap tahunnya melalui Repeta.
Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, maka upaya-upaya pembangunan berbasis wilayah, harus selalu merupakan padanan dari upaya peningkatan kualitas SDM yang terdidik, yang mampu mengikuti corak dan dinamika yang berkembang secara cepat, ekstensif dan mendunia, Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan telah mengembangkan beberapa kebijakan berupa reposisi dan reorientasi pendidikan kejuruan dalam kerangka program-program strategis pendidikan kejuruan.
A.
Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pendidikan Menengah Kejuruan
1.
Visi Pendidikan Menengah Kejuruan
Visi Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah terwujudnya pendidikan dan pelatihan kejuruan berstandar Nasional dan berstandar Internasional dengan target sebagai berikut :
§ Pada tahun 2005 terwujud 100 lembaga diklat berstandar internasional dan 500 lembaga diklat berstandar nasional.
§ Pada tahun 2020 terwujud 400 lembaga diklat berstandar internasional dan 2000 lembaga diklat berstandar nasional.
2.
Misi Pendidikan Menengah Kejuruan
Misi pengembangan pendidikan menengah kejuruan adalah :
§ Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan menengah kejuruan yang adaptif, fleksibel dan berwawasan global
§ Mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan menengah kejuruan yang berwawasan mutu dan keunggulan, profesional dan berorientasi masa depan
§ Mewujudkan layanan prima dalam upaya pemberdayaan sekolah dan masyarakat
§ Mengembangkan iklim belajar yang berakar pada norma dan nilai budaya bangsa Indonesia
3.
Arah Kebijakan Pendidikan Menengah Kejuruan
Dengan berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang PROPERNAS dan Kepmendiknas Nomor 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2000-2004 serta visi, misi yang diemban, maka ditentukan arah kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan sebagai berikut :
a. Perluasan dan pemerataan pendidikan, yang akan dilaksanakan dengan:
(1) Membangun unit sekolah baru/ruang kelas baru beserta sarana dan prasaranya
(2) Menyediakan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu dengan memperhatikan kesetaraan gender
(3) Menyelenggarakan prinsip multy entry, multy exit, pengembangan SMK sebagai pusat pelatihan kejuruan terpadu (PPKT)
(4) Peningkatan daya tampung SMK dan mendorong percepatan tumbuhnya SMK swasta yang berkualitas
(5) Memberi subsidi dalam bentuk imbal swadaya untuk memberdayakan peran swasta mengembangkan SMK sehingga jumlah siswa SMK pada tahun 2004 akan menjadi 2,5 juta siswa.
b. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan, yang akan dilaksanakan dengan :
(1) melakukan reformasi kurikulum yang berbasis CBT dan PBT sesuai dengan tuntutan dunia kerja (demand driven/market driven)
(2) melakukan analisis dan pengkajian data potensi wilayah
(3) melakukan Re-Engineering secara periodik dan terpadu
(4) peningkatan penyerapan lulusan SMK oleh dunia kerja atau secara mandiri
(5) pengembangan sistem penilaian hasil belajar melalui uji kompetensi dan sertifikasi dengan lembaga sertifikasi profesi di bidangnya
(6) pengembangan bahan ajar/modul yang berstandar nasional maupun internasional
(7) penerapan sistem pendidikan yang permiabel melalui pola bridging training
(8) peningkatan peran SMK sebagai PPKT sebagai pusat pelatihan kejuruan terpadu melalui bekerjasama dengan lembaga diklat lain.
c. Peningkatan Efisiensi manajemen pendidikan menengah kejuruan, yang akan dilaksanakan dengan :
(1) pengembangan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat (school and community based management) dalam rangka pemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan peningkatan partisipasi masyarakat agar dapat menjadi mitra kerja pemerintah dalam pembinaan pendidikan menengah
(2) penerapan sistem akreditasi bagi SMK negeri dan swasta
(3) pembentukan lembaga kerjasama dalam negeri dan luar negeri/program aliansi kejuruan
(4) penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.
D.
Upaya-Upaya Pengembangan Pendidikan Kejuruan
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, mengamanatkan bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, oleh karenanya untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang handal dengan kemampuan anggaran yang memadai dengan pengelolaan manajemen yang efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Dikmenjur telah mengembangkan beberapa kebijakan strategis berupa reposisi dan reorientasi pendidikan kejuruan menjelang 2020, yang dituangkan dalam bentuk program sbb. :
1.
Re-engineering
Secara khusus pengertian reposisi SMK melalui re-engineering adalah proses penataan, perencanaan dan implementasi pendidikan menengah kejuruan melalui analisis dan pengkajian potensi wilayah sebagai langkah penyesuaian bidang/program keahlian yang diselenggarakan oleh SMK sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah. Konsekuensi dari hasil re-engineering adalah dibukanya program keahlian baru yang sesuai dengan potensi daerah dan memiliki prospek membangun perekonomian daerah dan sebaliknya ditutupnya program keahlian yang tidak lagi sesuai dengan potensi daerah, bahkan memiliki kecenderungan menurunnya animo siswa. Program-2 keahlian yang bersumber pada pengembangan sumberdaya alam termasuk perikanan dan kelautan menjadi program unggulan terdepan, disusul dengan bidang teknologi dan industri, bidang pariwisata dan perhotelan, bidang kimia analisis, geologi pertambangan, dan yang lainnya.
2.
Pengembangan SMK sebagai regional center (PPKT/Community College)
Peningkatan peran dan fungsi SMK sebagai Pusat Pendidikan Kejuruan Terpadu (PPKT) pada dasarnya adalah suatu proses pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan SMK yang berbasis wilayah dan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh peluang dan potensi yang dimiliki. Melalui kerjasama kelembagaan antara SMK dan lembaga diklat lain, diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM dan memberikan keterampilan dalam bentuk diklat kompetensi kejuruan di SMK bagi tamatan atau drop-out pendidikan dasar dan menengah yang akan memasuki pasar kerja, maupun bagi peningkatan kualitas guru dalam peranannya sebagai Regional Center.
3.
Kurikulum berbasis kompetensi (kurikulum SMK 2004)
Untuk mempersiapkan lulusan SMK yang memenuhi kualifikasi dan kebutuhan pasar kerja diperlukan peningkatan kompetensi lulusan. Pendekatan Kurikulum 2004 adalah competency based training, life skills, akademik (scientific), broad based curriculum, dan production based training. Keterpaduan implementasi pada dunia kerja riil (prakerin) akan membentuk keterampilan dan etos kerja sesuai dengan tuntutan industri. Struktur dokumen kurikulum meliputi : Bagian I Filosofi, Bagian II mencakup profil lulusan, leveling kompetensi siswa, GBPP, daftar modul, daftar buku, modul : Bagian III mencakup diagram pencapaian kompetensi, strategi dan SOP pembelajaran umum dan perbidang/program/spesialisasi keahlian; Lampiran (modul/bahan ajar/daftar buku).
4.
Pengujian dan Sertifikasi Profesi
Dalam rangka mendorong terbentuknya lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang independen yang berperanan dalam pengembangan akreditasi lembaga dan program diklat kejuruan serta pengembangan standarisasi kompetensi tenaga kerja. LSP ini diharapkan bertindak sebagai Teaching Factory, terutama dalam hal : penyusunan standar kompetensi keahlian, penyusunan paket-paket diklat keahlian kejuruan, penyusunan sistem pengujian dan sertifikasi, serta pengembangan strategi pelatihan berbasis competency, sekaligus mendorong SMK sebagai Testing Center.
5.
Sosialisasi Program Dikmenjur
Guna membantu pengembangan SDM wilayah baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program-program pengembangan pendidikan menengah kejuruan, Direktorat Dikmenjur mencanangkan Road Show lanjutan ke kabupaten dan kota dalam rangka memasyarakatkan program-program Dikmenjur kepada Bupati dan Walikota. Road Show ini dimaksudkan untuk menggalang kerjasama dengan pemerintah Daerah, DPRD, maupun masyarakat pendidikan dan industri/dunia usaha untuk menggali potensi-potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan outsourcing bagi SMK.
6.
Pengembangan ICT/WAN Kota/JIS
Pengembangan Information Communication Technology (ICT) merupakan media pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang diharapkan menjadi platform system informasi manajemen pendidikan kota/ kabupaten, serta menjadi pusat data dan informasi pendidikan kabupaten/kota. Perangkat infrastruktur ICT dihubungkan melalui jaringan komputer local (Local Area Network) di beberapa lembaga pendidikan (SD, SLTP, SMU, SMK, PPPG, atau Universitas) yang menjadi satu kesatuan sistem jaringan komputer luas (Wide Area Network) di sebuah kota/kabupaten. Pada tahun 2002 sebagai uji coba telah dicanangkan pada sembilan lokasi di Indonesia, dengan respon yang menggembirakan dari berbagai pihak di daerahnya.
7.
SMK Nasional dan Internasional
Dalam rangka mendorong kualitas sekolah menengah kejuruan
menuju SMK berstandar nasional atau internasional, pembinaan dan pengembangan
sekolah diarahkan melalui kriteria yang ditetapkan baik secara kualitas maupun
kuantitas sesuai dengan profil SMK
nasional/internasional. Untuk
itu tolok ukur keberhasilan yang mencerminkan penerapan/penentuan kriteria
antara lain adalah: penerapan standar kompetensi berdasarkan SKN/SKI; tingkat
keterserapan lulusan SMK di DU-DI sesuai keahliannya; pencapaian nilai minimal
TOEIC bagi tamatan; nilai matematika yang dipersyaratkan; dan bersertifikat ISO
9001:2000 khusus bagi SMK standar internasional.
8.
Workshop dengan PPPG lingkup Kejuruan
Workshop ini dimaksudkan sebagai pengembangan dalam rangka reposisi PPPG "Kejuruan", terutama menyongsong pembinaan SMK yang akan memasuki level standar nasional/internasional dan secara bertahap diharapkan PPPG menjadi institusi yang mandiri. Kondisi seperti ini menuntut peningkatan peran dan fungsi PPPG yang semakin strategis dalam memposisikan diri sebagai Center of Excellence di bidangnya.
9.
Pengembangan Kerjasama/Aliansi antar lembaga
Dalam rangka membangun pengembangan pendidikan menengah kejuruan yang recoqnise oleh indusdtri/lembaga nasional maupun internasional, program pokok dimaksud yang terkait dengan pengembangan SDM baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mencakup : pelatihan dan sertifikasi assessor, pengembangan center dan sister serta exchange program, kerjasama dengan lembaga yang menerbitkan international certificate seperti IMO, ISO, dan yang lainnya.
10.
Dana Imbal Swadaya
Untuk membantu pembiyaan pengembangan SMK di kota/kabupaten, Dikmenjur menyediakan dana imbal swadaya yang dapat diperoleh SMK yang dapat diperoleh SMK secara kompetitif, pemberian dana diprioritaskan pada SMK yang memenuhi persyaratan program yang diunggulkan, dengan pola penyediaan dana pendamping oleh daerah.
Dana imbal swadaya ini diharapkan menjadi pendorong bagi SMK untuk mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran melalui berbagai bentuk aktifitas baik pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru, penerapan pembelajaran CBT/PBT yang efektif dan efisien, serta pengembangan siswa di bidang entrepreneurial skills.
11.
Dana Subsidi
Dalam rangka pengembangan program pendidikan berorientasi keterampilan hidup (life skills), dialokasikan sejumlah dana subsidi bagi tiap jenjang dan jenis pendidikan termasuk SMK, provinsi dan kabupaten. Bentuk subsidi lainnya adalah pengembangan sarana prasarana, jaringan internet, beasiswa, pengembangan SDM, dan pengembangan potensi siswa SMK.
12.
Internetisasi di lingkungan
Dikmenjur
Program internetisasi di lingkungan dikmenjur diharapkan dapat menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi, dan mempercepat informasi antara sekolah, sekolah dengan dikmenjur, dikmenjur dengan provinsi, termasuk kab/kota dengan pusat. Kesenjangan komunikasi menjadi salah satu kendala peningkatan mutu sekolah dan implementasi program di daerah.
13.
Model SMU Plus/SLTA Terpadu/SMK
Kecil
Kendati penyelenggaraan Diklat SMK ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki pasar kerja, siswa-siswa yang mengikuti pendidikan di SMK memiliki potensi yang bervariasi. Untuk mengembangkan/mendayagunakan siswa SMK memiliki potensi akademik yang kuat, SMK bersinergi dengan SMU melalui pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran akademik di SMU. Sebaliknya bagi siswa SMU yang memiliki kemampuan akademik dan minat yang tinggi, dapat mengikuti program kejuruan yang diselenggarakan di SMK. Pengambilan program kejuruan dapat dilakukan di tahun ke 2 atau ke 3 sehingga tamatan SMU yang tidak berminat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan berkeinginan untuk bekerja, telah memiliki keterampilan tambahan.
Model SMU Plus maupun SMK Kecil ini pada dasarnya merupakan pemikiran (embrio) bagi terbentuknya SLTA Terpadu, dimana SMK dapat menyelenggarakan program kejuruan yang ada di SMK. Pilot Project ini akan dilakukan tahun 2003 pada 30 lokasi pada semua propinsi.
14.
Dukungan praktek kerja
industri (Prakerin) Luar Negeri
Untuk meningkatkan kualitas tamatan SMK agar dapat memenangkan kompetesi dalam persaingan global, praktek kerja industri di luar negeri akan terus dilaksanakan dan digalakkan terutama ke negara-negara yang lebih maju seperti Jepang, Korea, Inggris, Belanda, Perancis dan Jerman. Dengan cara ini tamatan SMK akan memiliki wawasan, standar kompetensi dan profesi internasional, sehingga keterampilan wawasan dan etos kerja tamatan SMK tidak akan kalah dengan tenaga kerja asing.
15.
Pelatihan Bahasa Inggris
Agar mampu melakukan komunikasi Internasional, kemampuan bahasa asing merupakan salah satu persyaratan yang harus dimiliki seorang calon tenaga kerja di era global. Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa SMK, diterapkan program TOEIC dengan cara penambahan jam belajar bahasa Inggris yang difasilitasi dengan laboratorium bahasa sederhana.
16.
Beasiswa Ujian TOEIC
Dengan diterapkannya tes TOEIC, tamatan SMK mendapatkan added value untuk menembus pasar kerja, setidaknya dengan mengantongi sertifikat internasional yang dikeluarkan TOEIC Agency, dunia usaha/industri akan lebih percaya untuk mempekerjakan para lulusan SMK, karena kemampuan Bahasa Inggrisnya dibuktikan dengan sertifikat Internasional.
Disampaikan pada Seminar dan Pemaparan Kebijakan Pendidikan
In-House Training-Competency Based Training (CBT)
BENGKALIS
22 Oktober 2003
Oleh :
Dr. Masriam Bukit, M.Pd.
Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung