Purwakarta Istimewa

SEJARAH PURWAKARTA

Sejarah Purwakarta berawal dari perpindahan Ibu Kota Kabupaten Karawang dari Wanayasa ke daerah Sindang Kasih. Peristiwa itu terjadi karena Bupati Karawang RAA Suriawinata alias Dalem Solawat (1829-1849) menganggap Sindang Kasih lebih memadai sebagai Ibukota Kabupaten. Sindang Kasih dibangun menjadi Ibukota baru Kabupaten Karawang diperkirakan pada awal tahun 1830. Sarana dan fasilitas kota yang dibangun pada tahap awal adalah Pendopo, Alun-alun, Masjid Agung dan Situ Buleud. Lebih kurang setahun kemudian kehidupan Sindang Kasih sudah cukup ramai, aman, dan tentram. Rupanya kondisi itu mendorong timbulnya gagasan Bupati untuk memberi nama kota baru yaitu Purwakarta. Gagasan itu disampaikan oleh asisten Residen Karawang Gde Seriere kepada Gubernur Jendral J Vaan De Bosch dan disetujui. Berdasarkan besluit Gubernur Jendral tanggal 20 Juli 1831 No 2, Purwakarta diresmikan menjadi Ibu Kota Baru Kabupaten Karawang. Namun demikian nama Sindang Kasih tetap digunakan sebagai nama distrik yang wilayahnya mencakup Purwakarta. Purwakarta menjadi Ibukota Kabupaten Karawang dari pertengahan tahun 1831-1942, mencakup tiga zaman yaitu Zaman penjajahan Belanda, pedudukan Jepang dan Revolusi Kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda kota Purwakarta menjadi tempat kedudukan 7 orang Bupati Karawang Berturut-turut dalam perkembangannya, tahun 1854 Purwakarta menjadi Ibukota Kerasidenan Karawang. Sejak itu Purwakarta makin berkembang sejalan dengan kebijakan Bupati dan Residen. Dipusat kota dibangun kantor Asisten Residen, jumlah penduduk bertambah dan menjadi heterogen dengan keberadaan sejumlah orang Belanda, Cina dan Arab (Ikhtisar dari buku sejarah Purwakarta (2003) hasil Tim penelusuran Sejarah Purwakarta editor Dr A Sobana Hardjasaputra SS MA). Pada masa kepemimpinan Bupati RTA Sastra Adiningrat II (1863- 1886), Purwakarta makin maju. Atas keberhasilan memajukan daerahnya. Bupati mendapatkan tanda jasa berupa Bintang “Rider in de orde vanden nederlandschen leeuw” sehingga beliau dijuluki Dalem Bintang. Tahun 1860-an Purwakarta menjadi afdeling, kemudian berubah menjadi cotrole afdeling dihapusakan dan Purwakarta kembali menjadi afdeling terdiri dari 3 distrik (Sindangkasih, Wanayasa, dan Gandasoli) meliputi 10 kecamatan mencakup sejumlah desa. Kemudian Purwakarta menjadi kecamatan dalam distrik Sindangkasih. Sejak awal abad 20 Purwakarta makin berkembang setelah daerah itu dilewati oleh jalan kerata api dari Batavia ke Padalarang. Akan tetapi Purwakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota keresidenan Karawang, karena Purwakarta dimasukan ke dalam wilayah keresidenan Batavia, kondisi itu berlangsung sampai akhir pemerintahan Hindia Belanda (awal tahun1942). Pada zaman pendudukan Jepang (1942-1945), Purwakarta hanya sebagai Ibu Kota Kabupaten Karawang dipimpin oleh bupati (Kenco) RT Pandu Suriadiningrat. Bekas kantor Asisten Residen dipakai menjadi markas Polisi (Honbu Konpetai) Jepang. Waktu itu kehidupan di Purwakarta menurun drastis membentuk berbagai organisasi pemuda yaitu Seinendan, Kebondan Heiho, Peta (Pembela Tanah Air) Barisan pelopor, dan Fujinkai (Barisan Wanita), bahkan Purwakarta menjadi tempat latihan Khusus anggota Peta di daerah Karawang. Purwakarta menjadi daerah perjuangan dalam upaya mengusir penjajah Jepang dan menghadapi tentara sekutu dan Belanda/NICA (Netherlands Indie Civil Administrasion) yang mengambil alih kekuasaan Jepang. Gejolak pejuangan di Purwkarta untuk mempertahankan kemerdekaan makin meningkat setelah berdirinya KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah), dan BKR (Badan Keamanan Rakyat) Komandemen I Jawa Barat, dalam gejolak perjuangan itu, kemudian Markas TKR (Tentara Keaman Rakyat) Pemerintah Keresidenan Jakarta Pindah ke Purwakarta, akibat situasi Jakarta semakin kacau. Ketika pemerintah pendudukan Belanda yang menggantikan kekuasaan sekutu berhasil membentuk RIS (Republik Indonesia Serikat), terdiri atas negara-negara Federal, antara lain negara Pasundan, Purwakarta masuk dalam kekuasaan negara Pasundan (1948-1950). Hal itu berlangsung sampai RIS bubar dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan (NKRI) sejak 17 Agustus 1950. Purwakarta pertama kali menjadi Kabupaten dibentuk oleh wali negara Pasundan (SK no 12 tanggal 29 Januari 1949). SK itu menyatakan bahwa daerah Karawang timur menjadi Kabupaten Purwakarta, dengan Ibu Kota di Subang di perintah oleh RM Hasan Suria Saca Kusumah. Sedangkan KarawangBarat menjadi Kabupaten Karawang. Setelah negara Pasundan bubar (11 Maret 1950), pemerintah RI membenahi wilayah administratif berdasarkan UU No 14 Tahun 1950 (18 Agustus 1950) Purwakarta ditetapkan sebagai kabupaten dengan Ibu Kota Subang diperintah oleh RP Suyono Hadipranoto (1950-1958) Wilayahnya terdiri dari kewedanaan (Purwakarta, Subang, Pamanukan, Ciasem dan Sagalaherang). Awal Desember 1953, sejumlah tokoh Purwakarta memohon kepada Pemerintah Pusat agar agar Ibu Kota Purwakarta dari Subang pindah ke Purwakarta, karena kondisi dan potensi lebih memadai, sebagai Ibu Kota Kabupaten. Permohonan itu terkatung-katung dalam waktu cukup lama, karena terhambat oleh berbagai masalah keinginan itu dan baru terlaksana pada tahun 1963. Pada awal pemerintahan orde baru berdasarkan UU No 5 tahun 1968 yang disahkan/ diundangkan tanggal 29 Juni 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan Ibukota Purwakarta dan Subang menjadi Kabupaten Subang. Kabupaten Purwakarta meliputi 4 kecamatan (Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka) ditambah Desa Kertamanah dan Sukasari dari Kabupaten Karawang dan Desa Cirameuwah serta Citamiang dari Kabupaten Cianjur. Sejak tahun 1968 sampai sekarang kota Purwakarta sampai sekarang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Purwakarta.