TOKYO � Parlemen Jepang menyetujui draf prosedur referendum dalam proses revisi Konstitusi Pasifis 1947 pasca-Perang Dunia II, kemarin. Pemerintah mengungkapkan, revisi konstitusi merupakan prioritas utama negeri itu.

Karena itu, langkah parlemen kemarin merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk melakukan revisi konstitusi. �Kami belum memiliki aturan mengenai bagaimana mengamendemen konstitusi. Yang menarik adalah debat tentang konstitusi akan lebih aktif,� ungkap juru bicara pemerintah Jepang Yasuhisa Shiozaki.

Jepang telah menjadi salah satu kekuatan militer dengan dana terbesar di dunia,namun konstitusi yang ada masih menyebut tentaranya dengan �Pasukan Bela Diri�.Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan merupakan pendukung utama PM Shinzo Abe, bekerja keras menyusun draf konstitusi baru.

Kendati demikian, parlemen mengungkapkan bahwa referendum tidak dapat dilakukan sebelum 2010. Draf konstitusi yang baru itu harus disahkan oleh suara mayoritas. Oposisi utama,Partai Demokrat mendukung penulisan ulang konstitusi,namun menentang draf legislatif tersebut.Menurut oposisi, referendum tidak boleh hanya tentang revisi, akan tetapi juga berbagai masalah yang dihadapi Jepang.

�PM Abe tidak memiliki visi tentang bagaimana posisi Jepang di komunitas internasional. Dia hanya berbicara tentang ide kerja sama dengan Amerika Serikat (AS),� papar Ichiro Ozawa,pemimpin Partai Demokrat,kemarin.

Menurut oposisi, revisi harus menyangkut isu penentangan sejumlah negara tetangga yang masih mencurigai Jepang. Tetanggatetangga Jepang trauma akibat pengalaman buruk di masa agresi Perang Dunia II. Menanggapi kritik tersebut, PM Abe menganggap dirinya telah berusaha memperbaiki hubungan dengan China, Korea Selatan, dan negara lain yang memprotes upaya penulisan ulang konstitusi Jepang.