GELOMBANG KAMPANYE
ANTITERORISME JILID DUA
Oleh : Imam Nur Azis

Duarr!Apa yang tidak mungkin di Indonesia? Rasanya pertanyaan ini terus relevan manakala gelombang teror bom melanda lagi. Paska bom Bali dengan segala cerita kedahsyatannya dan misteri pelaku sesungguhnya, kita dihadapkan pada kekerasan politik yang selalu tidak lepas dari berbagai kelindan kepentingan.

Tengoklah sejenak berbagai rentetan kejadian sejenis ini: Gedung mess Polri diledakkan, menyusul belakang Gedung PBB, lalu di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian, gedung Nusantara DPR RI. Ini masih bertambah seram dengan peristiwa “bunuh diri” anggota JI (Jamaah Islamiyah) saat diinterogasi reserse Jaktim, di saat yang hampir bersamaan dari Filipina dikabarkan gembong “teroris” Faturahman al Ghozi kabur secara misterius dari penjara. Sejurus kemudian, keputusan Rapat Menlu ASEM di Bali menyepakati kerja sama memblokir dana “teroris” trans-nasional antar anggota ASEM. Juga yang tidak banyak diliput pers, sebelum itu Megawati menitip pesan lewat Hendropriyono ketika meresmikan Institut Inteljen di depan berbagai dubes dan perwakilan asing mengatakan bahwa aksi terorisme akan terus berlanjut. Sehingga dua pekan silam, Menpolkam Susilo Bambang Yudhoyono bahkan telah menetapkan lima langkah nasional mengantisipasi gelombang terorisme, menyusul berita termasa penangkapan empat orang anggota JI di Semarang beserta bukti peralatan perakit bom, amunisi, senjata dan dokumen-dokumen rahasia. Tidak tanggung lagi, Jateng bahkan dimasukkan sebagai pusat gerakan terorisme setelah Jakarta.

Silahkan mengernyitkan dahi atas beberapa detil peristiwa tersebut yang dilansir berbagai media massa. Konon anggota JI yang “bunuh diri” tersebut saksi kunci yang mengetahui jalur pasok senjata Jakarta-Semarang yang acap digunakan tindak terorisme. Konon ia merebut senjata M16 dan mengisi magasin-nya dalam keadaan terborgol, lalu melarikan diri ke kamar mandi dan menembak dirinya. “Pelepasan” Al Ghozi bahkan terjadi ketika PM Australia dan Presiden Filipina –dua sekutu pendukung AS- tengah berdiskusi asyik tentang terorisme. Keduanya dikabari oleh Kepolisian Filipina bahwa gembong teroris JI itu melarikan diri tanpa sedikitpun merusak dan pintu sel masih dalam keadaan terkunci rapat.

Konon dokumen yang berhasil disita dari kelompok JI di Jakarta antara lain terdapat buku-buku petunjuk merakit bom, film cakram digital mengenai berbagai kegiatan jihad, buku putih Prabowo (yang sedang mengikuti Konvensi sebagai capres dari Golkar) dan daftar anggota DPR / MPR RI. Sedangkan hasil penggeledahan dokumen yang ada di kelompok JI Semarang antara lain berisi daftar Pondok Pesantren dan nama-nama Kyai atau Dai yang akan menjadi target “pembinaan” JI. Meskipun berjanji tidak akan “menggebyah-uyah” nama-nama tersebut terlibat, tak urung Polda Jateng akan mengumpulkan seluruh tokoh Islam di Jawa Tengah bulan Agustus ini untuk mengikuti “apel siaga” pemantapan keamanan menangkal bahaya terorisme.

Gelombang kampanye anti-terorisme jilid dua ini makin mantap dengan makin berlarutnya persidangan Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Baashir. Semua saksi yang dihadirkan lewat teleconference anggota JI di Singapura mengarahkan pada satu kesimpulan yang memberatkan segala tuduhuan kepada ulama dari Ngruki Solo itu. Lebih ironi lagi, mewakili AS, Dubes Ralp Boyce menolak permintaan untuk menghadirkan Omar Farouk, orang nomor satu yang menyatakan Baashir sedang merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Megawati.

Sementara itu juga, persidangan atas terdakwa pelaku Bom Bali semakin “menampakkan” skenario tertentu yang cukup mengejutkan, semua terdakwa mencabut pengakuan yang telah ditandatangani dalam BA P (Berita Acara Pemeriksaan). Mereka bahkan juga mengaku bahwa tuduhan terlibat JI selama ini justru muncul setelah dalam masa penahanan.

Bagi yang skeptis tentang teori konspirasi mungkin saja masih yakin bahwa semua peristiwa tersebut berdiri sendiri-sendiri. Namun ketelanjangan fakta yang ada dari berbagai peristiwa aksi terorisme yang ada menyiratkan bahwa semua ini sepertinya “orchestrated”. Paling tidak, ada tiga lapisan yang terorganisir dalam setiap tindak terorisme ini.

Lapis pertama adalah mereka yang menjadi pemikir atau mastermind yang tentu menginvestasikan sebagian besar waktu mereka untuk mengorganisir berbagai perencanaan strategis sebuah tindak terorisme. Mereka ini tentu bukan orang bodoh yang pengangguran atau tidak punya pekerjaan. Tidak jarang lapis pemikir ini juga seorang ideolog, yang tidak lagi pusing berpikir apa yang musti dimakan untuk hari esoknya. Lapis pertama ini berpikir strategis siapa dan bagaimana misi terror ini dihasilkan. Begitu cerdas lapis ini dalam tiap aksi terorisme, sehingga sulit sekali benar-benar menangkap tangan “si dirijen”.

Lapis kedua, para pelaku dan penyandang dana. Pada kelompok ini, biasanya tidak secerdas lapis pertama. Barangkali mereka memang memiliki ideologi serupa pada lapis pemikir, tapi investasi waktu berpikir mereka masih belum seperti yang pertama. Bahkan karena sifatnya sebagai eksekutor, mereka biasanya acapkali berpikir jangka pendek sehingga lebih mudah menangkap basah tangan-tangan lapisan ini.

Lapis ketiga merupakan mereka yang diam-diam menganggukkan kepala ketika aksi terorisme terjadi. Mungkin karena alasan tertentu mereka tidak berani menampakkan simpati terhadap garis perjuangan ideologi lapisan sebelumnya. Namun harap dicatat, lapisan inilah yang paling mayoritas di antara lapisan lainnya sehingga cukup laten. Naga-naganya, dengan temuan berbagai dokumen dari kelompok JI belakangan ini, ada indikasi pihak-pihak tertentu sedang mengincar lapis ketiga ini untuk dimunculkan sehingga “bibit-bibit” baru “teroris” dapat diberangus total. Selain sarat dengan kepentingan-kepentingan dalam negeri (baca: pendekatan stabilitas keamanan) yang cukup menjadi sumbu pendek mendekati ST MPR Agustus ini, kampanye anti terorisme kali ini juga dimungkinkan untuk kepentingan luar negeri. Misalnya, untuk mendapatkan lebih banyak “carrot” dari AS yang berang hingga dana pelatihan militer RI dibatalkan akibat ketidakseriusan pemerintah menangani insiden penembakkan dua warga negera mereka di Freeport.

Dalam berbagai hal, kebijakan luar negeri AS kini memang cenderung memberi lebih banyak “stick”, seperti telah disebutkan antara lain penghentian dana latihan militer, menolak menghadirkan Omar Farouk, dan menolak meminta maaf atas insiden pelanggaran izin dalam manuver jet tempur F 18 Hornet di atas pulau Bawean silam.

Kalangan yang perduli dengan nasib umat seyogianya mulai membaca “kemungkaran” dibalik kampanye anti terorisme jilid kedua ini. Kita harus menjadi pihak pertama yang akan membela kepentingan umat jika jilid kedua ini lagi-lagi “diselewengkan” untuk memenuhi hajat politis segelintir elit di Senayan menjelang Pemilu 2004 ini. Amat patut disayangkan jika aparat hanya tunduk pada kepentingan pemerintah, dan bukan kepentingan negara. Stigmatisasi dan pembunuhan karakter segolongan Muslim demi ambisi politik tertentu niscaya merupakan bahaya retoris dan daur ulang praktik Orde Baru yang laten . Duarr!Apa yang tidak mungkin di Indonesia?

Dimuat di Majalah Saksi Edisi 22/12 Agustus 2003