DUA TAHUN MEGA
DI MATA GERAKAN MAHASISWA
Oleh : Doni Riadi

Tak dapat disangkal lagi ! Dimata gerakan mahasiswa, ST MPR 2003 (dimulai 1 Agustus 2003) hanyalah tontonan dagelan acara perpisahan para badut politik menjelang Pemilu 2004 dan sekedar ritual rutinitas menghambur-hamburkan uang rakyat semata. Hasilnya sudah dapat diduga, takkan ada hasil hasil sidang yang dapat diandalkan untuk memperbaiki nasib bangsa. Sebab, kedua lembaga negara (eksekutif dan legislatif) yang sedang berhajat itu sama-sama tak memiliki karakter dan visi reformasi, bahkan cenderung mengkhianatinya.

Lima tahun pasca Soeharto tumbang, telah berubahkah negeri ini sekarang ? Ironis, sebab tak ada perubahan signifikan yang dapat membalas setimpal pengorbanan jiwa raga, darah, dan air mata anak-anak bangsa saat melibas rezim tirani dan berharap akan lahirnya sebuah tatanan Indonesia baru.

Dapat dikatakan, adalah sebuah kecelakaan sejarah, jika kita mengabadikan dengan tinta emas bahwa Indonesia memasuki era reformasi setelah Mei 1998 sesaat setelah Soeharto lengser. Fakta-fakta yang terekam selama lima tahun setelahnya nyaris tak menunjukkan indikator reformasi mendekati titik pencerahan. Yang ada hanyalah aktifitas-aktifitas perebuatan kekuasaan para pendompleng reformasi yang sebenarnya tak memiliki visi perubahan dan ingin kembali ke status quo. Ketimbang reformasi, maka lebih tepat jika menamakannya sebagai sekedar pergantian rezim semata.

Dalam konteks kekinian, kinerja rezim Mega-Hamzah di eksekutif dan Akbar-Amien di legislatif pun menunjukkan kecenderungan kuat untuk membawa Indonesia kembali ke masa kegelapan. Seperti tak berkaca pada pengalaman dan mengulangi kesalahan presiden sebelumnya (Gusdur), Mega cenderung menganggap remeh agenda reformasi yang diamanatkan rakyat dan lebih mementingkan kepentingan kelompoknya.

Indikasinya, krisis multi dimensi hingga kini masih dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Kebijakan demi kebijakan pemerintahan Mega tak mampu menarik keterpurukan bangsa ini dari krisis yang menimpanya, bahkan bertambah parah. Sehingga rakyat merasa bahwa pemerintahan Mega tak memiliki arah yang jelas dalam memperbaiki negeri.

Indikator Antireformasi
Beberapa indikator penting berikut ini menunjukkan pemerintahan Mega (2001-2003) tak berpihak pada reformasi, tak visioner, sense of crisis dan sense of future yang minim.

Ekonomi: penjualan aset-aset negara (obralisasi BUMN); kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil, ditandai dengan; pencabutan subsidi, kenaikan harga-harga, penurunan harga jual gabah serta pemberian subsidi pada kelompok-kelompok elit tertentu (BLBI); inefisiensi pengelolaan APBN, terutama dikarenakan korupsi yang makin membudaya; ketidakmandirian ekonomi terhadap intervensi asing; pengucuran dana BLBI; dan dana rekapitalisasi perbankan adalah bentuk perselingkuhan ekonomi dengan konglomerat hitam.

Politik: tindakan refresif terhadap aktivis prodemokrasi, terbukti dengan maraknya penangkapan para aktivis yang mengkritisi kebijakan pemerintahan Megawati dengan dasar pasal-pasal karet UU No 9/1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum; semakin lemahnya posisi politik Indonesia di dunia internasional, dengan semakin diintervensinya Indonesia dalam kebijakan politik dan hukum, seperti penangkapan orang-orang yang dituduh teroris; tidak memiliki political will dalam mengatasi permasalahan nasional; dan tidak mampunyai daya strategis dan diplomasi Internasional seperti lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan.

Hukum: tidak memiliki political will dalam penegakan hukum, ditandai dengan gagalnya pengadilan Soeharto dan kroni-kroninya dan Jaksa Agung yang dipimpin oleh tertuduh pidana; hukum dijadikan alat bergaining untuk mempertahankan kekuasaan; represifitas daya kritis dan oposisi rakyat dengan ditetapkannya UU No. 1 dan 2/2002 Antiterorisme; dan tidak adanya supremasi hukum dengan tetap berkeliarannya terdakwa pidana (Akbar Tanjung); dan berbagai produk hukum lainnya yang antiklimaks dengan amanat reformasi, seperti UU Pilpres yang menutup peluang bagi kekuatan baru reformis untuk memimpin negeri.

Sosial Budaya: rekonsolidasi kultur orba (KKN, money politik, kekerasan politik dll) di tingkatan yang luas hingga ke pelosok desa; degradasi moral sebagai dampak tidak adanya pengaturan dan penjagaan (perjudian, pornografi, kriminalitas dan klenik); semakin jelasnya kesenjangan sosial antara miskin dan kaya beserta seluruh efeknya; menurunnya tingkat kualitas sumber daya manusia Indonesia; semakin mahalnya biaya pendidikan; tidak serius dalam mengatasi konflik di daerah seperti Aceh dan Papua; dan cenderung pemerintahan sipil (Mega) “dikalahkan” oleh militer dalam peran-perannya dengan latar belakang deal-deal politik.

Hankam: masih kuatnya ancaman disintegrasi dari sebagian daerah akibat ketidakmerataan pembangunan di daerah; ketidakmampuan dalam mengatasi ancaman dan aksi intelejen pihak asing, terbukti dengan masih maraknya kapal asing yang masuk ke zona laut Indonesia untuk mencuri ikan dan insiden F-18 Hornet USA yang bebas bermanuver ria di wilayah dirgantara RI selama 2 jam lebih; dan kebijakan hankam yang tak terkoordinasi antar jajaran dibawahnya, seperti kasus pembelian Sukhoi.

Rakyat Semakin Sadar
Tak seperti di era Gusdur, organisasi pergerakan mahasiswa di era Mega-Hamzah berada dalam satu barisan dan tidak terpecah-pecah. Dari gerakan mahasiswa yang berideologi paling kiri, pertengahan maupun kanan, baik ekstra maupun intrakampus, bersepakat untuk menyatakan “tidak!” kepada Mega. Organisasi-organisasi besar seperti BEMPT-BEMPT, KAMMI, HMI, PMII, IMM, HMI MPO, LMND, maupun GMNI, dan PMKRI bersatu padu menyatukan diri dalam kekuatan oposisi kaum muda.

Fenomena ini seperti hendak mengulang soliditas mahasiswa ketika berusaha menggulingkan Soeharto. Namun sayangnya, gelombang gerakan mahasiswa nampak mundur teratur ketika perlawanan mereka dihadapkan dengan massa fanatik buta sang presiden yang notabene adalah rakyat kecil yang selama ini dibela mahasiswa. Di Semarang dan Solo, mahasiswa sempat harus dirawat di RS karena diserang oleh massa Mega. Akhirnya, mahasiswa lebih memilih mengalah untuk menghindari bentrokan sesama elemen rakyat sembari mengelus dada. Di saat yang sama, aparat pun tega memainkan tangan besi dalam menghadapi aksi-aksi mahasiswa.

Namun tanpa diduga, buah kerja keras mahasiswa justru menampakkan hasilnya di waktu belakangan ini, ketika marak pilgub dan pilbup di berbagai wilayah Indonesia, dan mungkin mencapai puncaknya menjelang pemilu 2004. Anehnya, rakyat menjadi semakin sadar buruknya manajerial kepemimpinan sang presiden justru ketika sang presiden memainkan perannya sebagai seorang ketua umum partai politik. Rupanya, logika penyadaran publik yang dipakai mahasiswa berbeda dengan alur berpikir rakyat sehari-hari.

Dan sekarang, mahasiswa telah menangkap celah itu untuk kemudian digarap bersama rakyat agar menjadi isu bersama dan menjadikan Mega sebagai common enemy (musuh bersama), sebagai syarat keberhasilan jika hendak mengganti pemimpin yang korup. Bahkan, sebagai media komunikasi dan informasi, secara serius telah diluncurkan situs www.turunmega.com, yang dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri dan tak berafiliasi ke parpol manapun.

Maka kemudian, ramailah media dengan berita pembakaran KTA, bendera, pembakaran foto Mega, golput, dan pindahnya kader ke partai lain di berbagai daerah. Semuanya mengarah pada satu titik, yaitu hilangnya kepercayaan rakyat kepada Mega.

Kritik Untuk Gerakan Mahasiswa
Katakanlah, kejatuhan rezim Mega hanya tinggal menunggu waktu. Pertanyaannya adalah, apakah pasca-Mega rakyat akan mendapatkan pemimpin yang lebih baik ? atau justru lebih buruk ? Pertanyaan itu selalu muncul tanpa jawaban pasti setiap kali sebuah perubahan hendak dilakukan. Sebenarnya jika ditelaah lebih jauh, gerakan mahasiswa juga ikut bertanggung jawab atas ketidakpastian kapan bangsa ini akan dipimpin oleh seseorang yang benar-benar amanah dalam memimpin.

Kultur gerakan mahasiswa Indonesia yang hanya mau berperan sebagai pendobrak adalah faktor penyebab utamanya. Sedikit sekali kaum muda/mahasiswa yang mencoba mengambil alih estafeta perubahan setelah melakukan pendobrakan. Mereka lebih suka menyerahkannya pada ‘orang tua’. Pada situasi nilah kemudian kaum muda sering ditinggalkan oleh kaum tua atau lebih tragis lagi adalah dipanggil kembali perannya ketika dibutuhkan. Hal ini diperlihatkan dalam perjalanan sejarah di era-era perubahan bangsa mulai tahun 45, 66, 98 dan bahkan tahun 01 (era Gusdur).

Mengapa hal ini terjadi ? Ada beberapa kerangka penjelas dalam hal ini diantaranya adalah budaya patron klient yang masih melekat pada kerangka berfikir kaum muda. Artinya ada sebuah kesadaran bahwa sesuatu gerakan terasa belum mantap kalau belum didukung atau direstui oleh kaum tua ( patron ). Hal ini mempengaruhi tataran pengambilan sikap dan posisi yang terkadang tidak independen dan percaya diri.

Kedua, adalah adanya sebuah "ketidakpercayaan" diri di kalangan kaum muda bahwa mereka belum saatnya menjadi pemimpin secara publik, apakah karena kompetensi maupun pengalaman yang belum matang. Sayangnya hal ini terkadang ditanamkan oleh kaum tua kepada kaum muda untuk mempertahankan hegemoninya atas kaum muda.

Ketiga, agar tak disebut sebagai gerakan politik. Mahasiswa emoh menolak atau mendukung calon presiden tertentu karena khawatir disebut mesin politik sehingga fungsi gerakan moralnya ternodai. Padahal suatu perubahan (setidaknya di Indonesia) menuntut adanya sosok pemimpin yang akan membawa perubahan mendekati keberhasilan. Jika tidak, maka pemimpin yang ada akan selalu melakukan pengkhianatan.

Jika ingin reformasi berhasil, sudah saatnya kaum muda dan mahasiswa berani mengambil alih kepemimpinan. Atau setidaknya mencalonkan dan mendukung penuh sosok muda yang terlahir dari barisan generasi pembaharu dan mempunyai kredibilitas moral tinggi untuk menjadi pemimpin bangsa. Nama seperti Abdullah Gymnastiar mungkin menjadi salah satu alternatif.

Maka sebelum terlambat, seluruh elemen pro demokrasi harus bergerak bersama melakukan perlawanan rakyat tanpa menunggu Pemilu 2004, apalagi ST 2003 yang tidak lebih sekedar perselingkuhan dan konsilidasi status quo ! Atau cita-cita reformasi akan terkubur kembali ![]