KESAN NEGATIF PENGUSUTAN
BOM BALI
Oleh : Imam Mardjuki

TAK lebih dari sebulan, polisi sudah mengungkap jaringan teroris pelaku peledakan bom di Legian, Kuta, Bali. Padahal, dua minggu sebelumnya, polisi masih berkutat pada ketidakjelasan. Amrozi (35 tahun), warga Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur, ditangkap dan ditetapkan sebagai salah seorang tersangka pelaku peledakan. Walaupun wajahnya tak mirip sketsa tersangka yang disebar polisi, pria yang pendidikannya cuma sampai kelas 3 SLTP itu oleh polisi dijadikan tokoh kunci peledakan bom di Bali.

Banyak pihak memuji dan memberi acungan jempol atas kesigapan polisi. Namun tak sedikit yang meragukan kesahihan dan objektivitas temuan Tim Investigasi Bom Bali. Mantan Kepala Bakin ZA Maulani menyatakan, perakitan bom itu tidak mungkin dilakukan di Indonesia. "Teman-teman saya yang sarjana kimia saja tidak bisa buat bom sedahsyat itu," katanya.

Keraguan serupa juga diungkapkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Ketua MPR Amien Rais, dan pengamat intelijen juga mantan staf Bakin Soeripto. KSAD secara tegas menyatakan tak percaya bom bali hasil rakitan Amrozi. "Kami saja belum memiliki kemampuan memproduksi bahan peledak secanggih itu. Bom yang meledak di Bali begitu dahsyat, saya yakin itu dari luar negeri," tegas Ryamizard (Suara Merdeka, 13/11/2002).

Keraguan, bahkan juga kecurigaan, terhadap proses pengungkapan bom Bali sebenarnya sudah muncul sejak awal tragedi yang menewaskan ratusan orang dan ratusan luka-luka itu. Respon negatif beberapa kalangan itu dikarenakan adanya kesan negatif dari proses dan arah pengusutan. Bahkan mereka curiga ada rekayasa dan skenario global untuk menyudutkan kelompok tertentu.

Setidaknya, ada tiga kesan negatif yang mengemuka, yang bersangkut paut satu sama lain. Pertama, adanya tekanan asing, khususnya Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, dalam pengungkapan bom Bali. Kesan ini bukan tanpa alasan. Belum lagi penyelidikan dilakukan bahkan Tim Investigasi Bom Bali pun belum terbentuk, Presiden AS George Walker Bush dan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer langsung menuding Al-Qaidah dan Jamaah Islamiyyah sebagai pelaku bom Bali. Kesan ini makin kuat ketika tuduhan itu langsung diamini pejabat RI Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil. Menhan menilai pelaku bom Bali adalah Al-Qaidah domestik.

Sekedar mengingatkan, sampai detik ini, tak ada bukti keterlibatan Al-Qaidah dalam peledakan gedung WTC. Direktur FBI Robert Muller pernah mengaku tak menemukan selembar pun bukti yang memberi indikasi Usamah dan Al-Qaidah terlibat. Sehingga pernyataan bahwa Al-Qaidah dan Usamah itu teroris hanyalah tuduhan tanpa bukti dan proses pengadilan, yang merupakan rekayasa AS untuk misi tersembunyi. Bahkan karena merasa tuduhannya lemah, Presiden Bush belakangan punya tuduhan baru bahwa pelaku tragedi WTC adalah teroris Irak. (Republika, 10/11/2002)

Kesan pertama ini memunculkan kecurigaan, jangan-jangan AS-lah dalang bom Bali. Pemerintah AS kecewa karena pemerintah Indonesia di bawah kendali Presiden Megawati, paling lemah dalam mata rantai global melawan terorisme yang dimotori AS dan sekutunya. Pemerintah Singapura, Filipina dan Malaysia sebagai negara tetangga Indonesia dianggap telah cukup serius berusaha menangkap sejumlah tersangka teror, bahkan mengadili dan menahannya.

Sementara pemerintahan Megawati masih berdebat mengenai perlu-tidaknya RUU Antiterorisme dan ada-tidaknya jaringan terorisme internasional di Indonesia. Oleh karena itu, dengan ledakan bom di Bali yang menggemparkan dunia itu, AS berharap Pemerintah Indonesia tidak bisa mengelak lagi bahwa ada jaringan teroris di negaranya.

Selain itu, kecurigaan campur tangan AS juga diperkuat oleh arah pengusutan yang terkesan mengabaikan kemungkinan keterlibatan atau konspirasi pihak asing. Polisi dinilai menganggap angin lalu temuan lapangan beberapa tim investigasi independen dan analisis ahli bom bahwa jenis bom Bali adalah C4 atau sejenis mikronuklir/termonuklir, yang diketahui hanya diproduksi oleh AS dan Israel.

Jangan heran bila Presiden Majelis Pimpinan Pusat Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI), Habib Husein Al-Habsyi, berkomentar sinis bahwa apa yang terjadi di Bali seperti sinetron. George Bush produsernya, Da'i Bachtiar sutradaranya, Edward Aritonang operatornya, dan Amrozi pemain utamanya. (Republika, Minggu, 17/11/2002)

Apalagi Tim Investigasi Bom Bali yang dibentuk Mabes Polri, dibawah komando Irjen Pol I Made Mangku Paskita, tidak bekerja sendirian. Tim masih dibantu lagi oleh polisi negara luar, seperti AS, Australia, Inggris, Perancis, Swedia, Jepang, Filipina, dan Hongkong (Kompas, 17/11/2001). Meskipun hanya "pembantu", bantuan yang diberikan polisi asing itu menyangkut hal-hal vital dalam proses pengungkapan. Yakni, menyangkut DVI (Disaster Victims Identification) dan CSE (Crime Scheme Examination). DVI membantu mengidentifikasi para korban yang sudah tidak utuh dan sulit dikenali. Sementara CSE membantu membuat skema kejahatan. Di tengah keterbatasan teknologi yang dimiliki Polri serta keunggulan teknologi polisi asing, maka besar kemungkinan peran dan pengaruh polisi asing menjadi kuat dan dominan dalam proses pengusutan yang dilakukan Tim Investigasi Bom Bali.

Mendiskreditkan Islam
Kesan negatif yang kedua, pengusutan bom Bali cenderung mendiskreditkan umat Islam, khususnya gerakan Islam. Tuduhan bahwa peledakan bom dilakukan oleh Al-Qaidah dan Jamaah Islamiyyah, penangkapan Amir Majelis Mujahiddin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir hingga penggebrekan di Pondok Pesantren Al-Islam, seakan memperkuat stigma bahwa tindak kekerasan itu dilakukan oleh orang Islam, tepatnya kelompok Islam garis keras (militan-fundamentalis).

Kesan kedua ini juga ada kaitannya dengan uraian kesan pertama. Perlu diingat, usai tragedi WTC dan serangan AS ke Afghanistan, masyarakat Islam di Indonesia kerap berdemo anti-Amerika. Ormas-ormas Islam malah sering menyuarakan penegakan syariat Islam. Dari sinilah, AS mulai membidik Indonesia sebagai target propaganda perangnya terhadap terorisme. Melalui propagandisnya seperti Paul Wolfowitz, John Aschroft, Rohan Gunaratna, Lee Kwan Yu dan Yael Shahr, AS menyebut Indonesia sarang teroris. AS menuding Al-Qaidah telah membangun sel-sel pelatihan teroris di Poso, Ambon, dan Kalimantan (Pesantren Hidayatullah), dengan Abu Bakar Ba'asyir yang dicap pemimpin Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara sebagai pentolannya. Karena itu, wajar bila ada anggapan penangkapan Ba'asyir oleh Polri beberapa waktu lalu sebagai pesanan AS.

Bahkan, Koalisi Masyarakat Pemantau Independen Antiteror yang dibentuk beberapa ormas Islam seperti KISDI, KAMMI, JMP, CIR dll, menganalisis, pemilihan lokasi sasaran bom di Legian, Kuta, Bali merupakan bagian dari skenario menggiring opini publik bahwa pelakunya umat Islam (Saksi, 12/11/2002). Pemilihan night club dan café sebagai sasaran ada kaitan dengan fenomena sebelumnya dimana ada kelompok yang dicap "teroris" melakukan perusakan tempat hiburan malam seperti Front Pembela Islam (FPI).

Mengapa tempat hiburan favorit bagi turis asal Australia yang ditargetkan? Sebab sebelumnya ada tokoh yang menantang pemerintah Australia dengan garang, yaitu Abu Bakar Ba'asyir. Mengapa Bali? Karena Bali merupakan "simbol wisata dunia" sehingga mengundang perhatian masyarakat dunia secara luas, sebagaimana peledakan gedung kembar WTC di New York sebagai "simbol ekonomi global" dan gedung Pentagon sebagai "simbol pertahanan negara superpower". Di samping itu, tragedi Kuta juga mengingatkan orang pada penembakan di kota wisata Luxor, Mesir tahun 1977 yang kebetulan melibatkan organisasi bernama Jamaah Islamiyah. Organisasi berbasis di Mesir inilah yang diasosiasikan berjaringan dengan Abu Bakar Ba'asyir, dan selanjutnya berjaringan dengan Al-Qaidah pimpinan Usamah bin Ladin.
Dan mengapa Indonesia yang dijadikan sasaran peledakan? Jawabannya seperti yang sudah diuraikan di atas.

Ditunggangi
Kesan negatif yang ketiga adalah adanya kepentingan politik yang menunggangi kasus bom Bali terkait pemilihan presiden langsung dan Pemilu 2004. Siapa lagi pihak yang ditunjuk kalau bukan Megawati, presiden sekaligus ketua partai politik. Mega dianggap "sengaja membiarkan" pengungkapan bom Bali makin menyudutkan umat Islam. Harapannya, citra tokoh dan parpol Islam akan memburuk. Target akhirnya, Mega terpilih kembali sebagai presiden dan partainya (PDI Perjuangan) menguasai kursi di DPR dan DPD dalam Pemilu 2004.

Kesan atau lebih tepatnya isu ini barangkali berlebihan. Tapi, sekali lagi, kesan atau isu tersebut benar-benar ada di masyarakat. Dan sekali lagi, bukannya tanpa alasan. Apalagi sikap pemerintahan Megawati sangat lemah menghadapi tekanan asing yang dinilai mendiskreditkan umat Islam. Mega dinilai tidak tegar sebagai pemimpin, dan gagal menjaga kewibawaan bangsa dan negara di hadapan negara asing.

Jika isu ini meluas, apalagi benar, maka bisa memunculkan kembali sentimen anti-Megawati. Perlu diingat, menjelang Pemilu 1999, Mega pernah digugat kalangan Islam karena mayoritas calon anggota legislatif PDIP berasal dari kalangan non-Muslim. Saat itu Mega juga dipertanyakan keislamannya karena pernah bersembahyang di pura. Kalau sentimen ini menguat akan menjadi batu sandungan tersendiri bagi Mega untuk kembali menduduki kursi RI-1.

Munculnya kesan-kesan negatif di atas, yang juga penulis dapatkan pada hampir semua aktivis gerakan Islam yang pernah penulis temui, menunjukkan Polri gagal atau belum berhasil mengomunikasikan kinerjanya dalam pengungkapan bom Bali kepada masyarakat. Lepas dari benar-tidaknya penyebab munculnya kesan negatif tersebut, Polri, dalam hal ini Tim Investigasi Bom Bali, perlu membeberkan kinerja dan hasilnya secara transparan. Sebab ini menyangkut objektivitas dan kejujuran.

Tindakan penggerebekan yang dilakukan polisi terhadap Ponpes Al-Islam, Desa Tenggulan, Lamongan dan siapa saja yang dicurigai, telah menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Sampai-sampai untuk mengatasi keresahan tersebut, Pemprov Jatim bersama Polda, Kodam V/Brawijaya, PW NU, PW Muhammadiyah dan MUI Jatim, Sabtu (16/11) lalu, perlu membentuk tim untuk meminimalisir keresahan.

Sekali lagi, jika Tim Investigasi Bom Bali tidak menunjukkan objektivitas, kejujuran dan transparansi, maka keraguan dan kecurigaan yang ada bukannya hilang, malah makin bertambah dan menguat. Masyarakat pun semakin resah oleh ketidakpastian dan dicekam kekhawatiran: "Jangan-jangan saya nanti juga ikut ditangkap dan dituduh teroris.".[]