<<< BACK TO DAFTAR ARTIKEL

Catatan dari Ciganjur
Jalan Politik Gus Dur
Jumat, 30 April 2004
Oleh: Syaifullah Amin
 

SEBELUM pemilihan umum dilaksanakan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai besutan Gus Dur lebih dahulu melancarkan psywar terhadap partai penguasa dengan mengungkapkan optimisme menumbangkan pemerintahan status quo. Keharusan terjadinya pergantian pemerintahan, dilandasi atas menurunnya efektivitas kinerja birokrasi. Hal ini ditandai dengan praktik KKN yang kian subur tanpa usaha pencegahan. Bahkan para koruptor tetap merejalela tanpa adanya tindakan hukum.

Dalam Mabadi siyasah PKB disebutkan bahwa ada tiga hal yang harus dilanjutkan guna mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertama, menjamin terpeliharanya hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Termasuk kebebasan mengekspresikan keyakinan agama tanpa harus diintervensi oleh kepentingan (elite) pemerintah.

Kedua, PKB menempatkan demokrasi sebagai landasan utama penyelenggaraan negara. di mana kekuasaan merupakan amanah dari Allah yang harus dilaksanakan menurut kesepakatan rakyat. Dengan demikian sentralisasi kekuasaan adalah �kebijakan� yang menyalahi Undang-Undang. Kedaulatan harus sepenuhnya berada di tangan rakyat, bukan untuk dialihkan kepada segelintir orang. Karenanya tidak benar jika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, apalagi menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan rakyat demi menumpuk kekayaan.

Ketiga, perlakuan yang sama kepada setiap warga negara dihadapan hukum sebagai wujud nyata pengakuan dan penghormatan atas kenyataan pluralisme masyarakat Indonesia. Diskriminasi terhadap suatu etnik tertentu mesti ditiadakan. Sebagai bangsa yang besar, prinsip egaliterianisme harus dijunjung tinggi agar setiap elemen anak negeri merasa turut memiliki negara secara utuh. Sehingga pada gilirannya masing-masing generasi bumi putera dapat menyumbangkan karya terbaiknya tanpa merasa �diperas� oleh �kepentingan luar� yang kurang begitu dijiwainya.

Menurut Gus Dur, demokrasi sebagai suatu sistem kemasyarakatan setidaknya mempunyai tiga tonggak penyangga yang harus diperjuangkan. Ketiga pilar demokrasi itu adalah terjaminnya kedaulatan hukum (konstitusi), perlakuan yang sama terhadap semua warga negara dihadapan hukum dan pemisahan kekuasaan, sistem pengawasan serta perimbangan, termasuk di dalamnya adalah peran media massa yang bebas dan independen agar dapat memberi peneragan kepada masyarakat secara obyektif.

Tegaknya konstitusi sebagai berometer kedaulatan hukum adalah pilar pertama yang harus ditegakkan dalam sebuah pemerintahan demokratis. Teori-teori politik modern menemukan wujud praktisnya dalam perjuangan pemerintahan konstitusional. Pengertian ini sudah terbangun sejak awal abad pertengahan. Pengukuhan kontrol politik didasarkan pada aturan hukum yang diterapkan. Bentuk pemerintahan berdasarkan konstitusi modern lahir dengan persyaratan bahwa pemerintah dalam memegang kekuasaan bergantung pada kesepakatan dari warga negaranya.

Pemerintahan konstitusional modern terkait erat dengan kemerdekaan memeluk agama, ekonomi dan hak menyampaikan aspirasi. Untuk mengamankan hak-hak ini perlu adanya pemeriksaan dan kontol teratur terhadap tiap eselon pemerintahan. Tokoh-tokoh model tradisi ini adalah Thomas Jefferson, Edward Coke dan Baron de Montesqquieu.

Problem Kehendak Mayoritas
Demokrasi yang sering diartikan sebagai kehendak mayoritas menyisakan masalah tentang bagaimana minoritas diperlakukan. Masyarakat yang menyebut dirinya demokratis tak akan menyingkirkan kelompok tertentu dari perlindungan hukum penuh. perlakuan yang tidak layak terhadap kaum minoritas dan kelompok-kelompok lainnya hanya terjadi pada sistem otoriter.

Apabila sebuah kelompok dalam masyarakat diperkenankan melakukan dikriminasi maka takkan ada yang bisa mencegah terjadinya pengerahan kekuatan untuk mengatasi pelbagai prasangka negatif dari kelompok lainnya.

Pada saat bersamaan pemisahan, perimbangan dan pengawasan kekuasaan harus menjamin rasa aman bagi warga negara. Dengan membagi urusan pemerintahan menjadi tiga cabang yang independen: legislatif, eksekutif dan yudikatif maka pemerintahan tidak dimonopoli satu cabang saja.

Kerangka kerja perimbangan harus dibangun di atas kehati-hatian dengan mempertimbangkan sifat manusia. Kepentingan para penguasa harus disatukan dengan hak-hak warga negara secara kekal dalam konstitusi yang berdaulat. Ia menegaskan bahwa �harus ada perangkat untuk mengontrol penyalahgunaan pemerintahan�. (James Madison, 1803)

Demokratisasi merupakan jalan untuk menghilangkan mental feodal masyarakat Indonesia. Dalam pandangan Gus Dur, demokrasi adalah jalan terbaik bagi pluralisme dan tumbuhnya mental egalitarianisme bangsa Indonesia.
Jika kita menginginkan Indonesia meretas �pencerahan� menuju terciptanya masyarakat berperadaban tinggi. Sejajar dengan bengsa-bangsa lain yang lebih dulu menghegemoni dunia.

Tampaknya di benak Gus Dur, demokrasi adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. Sebenarnya Gus Dur bukanlah sosok yang anti Islam jika ia memilih demokrasi, bukan justru Syariat Islam sebagaimana kelompok Islam lainnya yang antusias menggembar-gemborkan berdirinya �Daulah Islamiyah� di Indonesia.

Ia merasa berat jika harus �memaksakan� simbol-simbol Islam untuk mengelola negara yang terdiri dari pelbagai jenis keyakinan dan etnik agama.

Penyakit Nalar Arab
Sekarang yang menjadi persoalan adalah dapatkah Gus Dur mewujudkan �impian�-nya? Tentu kita semua tahu, demokrasi adalah suatu sistem rumit dan njelimet, terus tumbuh dan berkembang, bahkan merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit.

Di dalamnya banyak terjadi ketegangan dan pertentangan, sehingga mensyaratkan ketekunan para penyelenggaranya. Karena demokrasi tidak dirancang untuk efisiensi, tapi demi pertangungjawaban, maka sebuah pemerintahan demokratis sebagaimana dicita-citakan Gus Dur, mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator.

Semua orang tentu menyadari bahwa tidak mudah mewujudkan demokrasi. Satu kekuatiran atas gagalnya proses demokratisasi adalah terjadinya conflict nationalist (konflik nasionalis). Menenggang perbedaan dan mengendorkan ketegangan antar kelompok yang saling berebut kekuasaan dalam suatu wadah demokrasi menjadi penting untuk menghindari pecahnya konflik antar kelompok.

Sejumlah orang yang menganggap diri mereka berbeda karena budaya, sejarah lembaga-lembaga atau prinsip seharusnya memerintah diri sendiri dalam suatu sistem politik yang melindungi perbedaan.

Batu ujian selanjutnya bagi Gus Dur adalah bahwa mewujudkan demokrasi butuh waktu panjang. Achmad Syafi�i Ma�arif mensinyalir kebobrokan bangsa Indonesia sudah hampir mendekati sempurna. indikasinya dapat dijumpai minimal contoh dalam tiga departemen.

Departemen Kesehatan yag mengurusi fisik, Departemen Pendidikan nasional yang menggeluti otak dan pemikiran, dan Departemen Agama yang bertanggung jawab atas terbentuknya mental spiritual manusia Indonesia. Ketiganya menghadapi masalah besar, kebobrokannya tidak mungkin disembunyikan dari perhatian publik.

Paska kegagalan dwi tungal Soekarno-Hatta mewujudkan nation and character building dan keengganan Bung Hatta mendekati Bung Karno melalui pintu subkultur jawa, bangsa Indonesia mengalami multi krisis yang berlarut-larut. Saat ini bangsa Indonesia sedang hidup dalam kegalauan sistem nilai yang menyebabkan berjangkitnya �penyakit nalar Arab�. Gambaran tepat kondisi ini adalah di saat dua orang sedang berjalan beriringan maka ada tiga orang di antara mereka yang ingin jadi pemimpin.

Syafi�i Ma�arif mengidealkan seorang pemimpin yang ideal dengan kemampuannya untuk menyelam sambil minum air. Tapi idealisme untuk menjaga keutuhan bangsa harus tetap ada.
Barangkali ia terinspirasi oleh �stretegi ketiga� Gus Dur saat menyatakan bahwa demokrasi bukanlah sistem politik yang ideal, ia adalah jalan terbaik di antara pilihan terburuk.

Proses panjang memang harus dilalui Gus Dur, ia takkan pesimis dan jelas kita tidak akan setuju bila ada yang mengatakan bahwa proses demokrasi harus melewati ratusan tahun. Karenanya ia tetap bertekad untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia meski harus menghadapi �penyakit nalar Arab�. Dari 24 Partai kontestan politik, lebih dari seratus orang ingin jadi Presiden.

*Penulis adalah fasilitator Arabic and Middle East Studies. Ponpes Luhur Ciganjur

Sumber; http://www.gusdur.net/

<<< BACK TO DAFTAR ARTIKEL