Ibukota negara Indonesia dilanda banjir yang luar biasa.  Pemerintah konon merencanakan  mengalokasikan  4trilliun rupiah untuk merehab dan mengembalikan Jakarta seperti semula. Pimpinan MPR juga mengusulkan krisis banjir sebagai Bencana Nasional. Belum pernah terjadi  sejak Ibu Pertiwi bereksistensi. Apa gerangan yang menjadi penyebabnya?

Ada dua sebab utama.
Yang pertama dari faktor cuaca dan prilaku alam secara global yang makin unpredictable. Disini manusia takluk dan hanya terima nasib, a force majeure - ‘an act of God’ begitulah. Sebab yang kedua oleh karena ulah sang manusia sendiri. Dan ini sebenarnya dapat di-manage asalkan para pengelola negara memiliki ‘political will’ dan seluruh komponen bangsa mau bersatu untuk action. Apa kira kira solusinya?

Mari kita urutkan sebab masalahnya dengan pendekatan bertanya mundur sebagai orang bersahaja, warga yang sederhana pemikirannya. Seorang netter Apakabar menulis bahwa luas daerah resapan air hujan yang masuk ketanah telah mengecil dengan drastis oleh karena pembangunan perkotaan. Kali, got, saluran pembuangan dan sungai telah padat sampah. Daerah rawa rawa telah disulap menjadi permukiman. Mengapa?
Karena banyak orang pendatang dari seluruh penjuru tanah air mencari nafkah di-ibukota/ dipulau Jawa. Urbanisasi berkelanjutan sejak berdirinya negara RI.

Kita tanya lagi mengapa ke Jakarta?
Sebab faktanya memang lebih mudah mencari pekerjaan, memperoleh rejeki dan mendapatkan proyek ketimbang bekerja didaerah dan mencari nafkah di-pulau pulau lain. Belum lagi keputusan keputusan ekonomi strategis dan taktis selalu diputuskan di Ibukota.  Lha wong pusat pemerintahan memang di Ibukota kok.
Konon sekitar 60-80 persen seluruh peredaran uang Republik Indonesia berputar di kawasan Jabotabek. Dan sesuai pepatah; Dimana ada gula, disitu berkerumun semut-semut. Lalu?

Ah sekarang kita sudah lebih mudah menemukan solusinya. Konsep dasarnya: Sebarkan 'gula' dimana mana.
Ciptakan kantong kantong ekonomi bertebaran diseluruh Nusantara ditempat yang sudah mulai padat penduduknya. Kaitkan dengan program terpadu Otonomi Regional dan pembinaan SDM secara berkesinambungan ditiap tiap
Daerah daerah yang ber-Otonomi. Namun itu masih separuh pemecahan. Lho apa lagi?

Pusat pemerintahan negara dipindah keluar pulau Jawa, karena dari segi lingkungan hidup pulau Jawa sudah melampaui ambang batas penampungan penduduk. Banjir di Jakarta karena itu. Penduduk di sekitar Jabotabek agar bisa tinggal perlu lokasi tanah, dimana sebelumnya tempat tumbuhnya pohon/ tanaman yang mampu menyerap air hujan. Banjir kiriman dari Bogor dan sekitarnya juga disebabkan kawasan hutan sudah berubah menjadi tempat permukiman. Daerah resapan menciut drastis dan air selalu mengalir ketempat yang lebih rendah. Belum lagi ditinjau dari segi persyaratan habitat untuk manusia sehat jiwa dan raga. Beberapa kantong dipulau Jawa juga sudah tidak layak hunian.
Dengan pindahnya pusat pemerintahan diharapkan terjadi arus balik transmigrasi keluar sehingga berdampak PEMERATAAN diseluruh tanah air dan pengurangan 'beban' di pulau Jawa.

Masih ingat konsep trilogi pembangunan yang lumayan bagus pada zaman orba?
Stabilitas Nasional yang Mantap, Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Pemerataan Pembangunan beserta Hasil-hasilnya.
Trilogi pembangunan waktu itu seolah olah sebagai ‘anak panah’ yang direntangkan dengan tali busur GBHN dan yang diikatkan pada busur UUD45 mengarah ke sasaran ‘masyarakat adil & makmur’. Sayang karena masalah politik yang berlarut larut, pergumulan ekonomi belum terselesaikan, datanglah banjir dan makin kalutlah manusia. Kasihan bangsa kita.

Solusi diatas adalah mendasar, berjangka panjang dengan penekanan aspek pemerataan penduduk. Ingat pulau Jawa itu miskin natural resourcenya ketimbang pulau besar lain  seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua Barat dan pulau lainnya. Makin banyak warga memusat disatu titik lokasi, makin sulit diatur. Makin sedikit orang, makin mudah menatanya. Sama seperti mengatur sebuah keluarga. Keluarga besar pusing kepala, keluarga mini, enteng kepala. Coba tenggok beberapa negara maju didunia kebanyakan sudah memisahkan kota niaganya dengan kota pusat pemerintahannya.

What do you think?