Canberra , Jumat, 20-07-2001 22:27:40
Pemerintah Indonesia Sesalkan Pernyataan Menlu Downer

GATRA.com - Pemerintah Indonesia menyesalkan pernyataan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer yang dinilai telah menyinggung perasaan bangsa dan rakyat Indonesia.

"Pernyataaan Downer itu tidak memiliki sensivitas terhadap pembinaan hubungan kedua negara dan terkesan bersikap menggurui dan arogan terhadap bangsa Indonesia," kata Duta Besar Indonesia di Australia Sudjadnan Parnohadiningrat di Canberra, Sabtu.

Padahal baru dua pekan lalu, menurut Sudjadnan, Presiden Abdurrahman Wahid berkunjung ke Australia guna memperbaiki hubungan kedua yang selama ini berlangsung tidak harmonis.

Upaya sepihak Presiden RI atas inisiatifnya sendiri untuk memperbaiki hubungan kedua negara itu seharusnya mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari pihak Australia, tegasnya.

Namun, ternyata hanya dalam waktu dua minggu setelah kunjungan Presiden Wahid ke Australia, Menlu Downer seenaknya melontarkan pernyataan yang pada dasarnya menjadikan Pemerintah Indonesia sebagai komoditi politik dalam negeri Australia, kata Dubes Sudjadnan.

Dalam acara peluncuran buku East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge, pada Selasa (17 Juli) di Canberra. Menlu Downer mengatakan, "Saya katakan kepada pemimpin Indonesia dan TNI bahwa kalian harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di Timor Timur,".

"Masyarakat internasional akan marah jika ada pengulangan pelanggaran HAM yang sama seperti terjadi di Timtim," kata Downer. "Jika TNI turun tangan di sana, mereka melakukan tindakan keliru," katanya.

"Kita (Australia) mendukung integritas wilayah Indonesia namun Indonesia hendaknya tidak membuat keadaan menjadi sulit, terutama di mata dunia, dengan tindakan pelanggaran HAM oleh TNI di berbagai wilayah di Indonesia," tegas Downer.

Oleh karena itu, Dubes Sudjadnan juga menyesalkan pernyataan Downer yang dinilai tidak dilandasi fakta yang sebenarnya tapi lebih didasarkan pada motivasi politik dalam negeri.

"Seolah Menlu Downer ingin menunjukkan kepada rakyat Austalia apa yang dia sudah kerjakan dalam kaitan tugasnya sebagai menteri luar negeri," katanya.

Untuk itu Sudjadnan menyesalkan atas adanya upaya pihak tertentu di Australia untuk meletakkan Indonesia, termasuk semua elemen bangsa di tanah air, baik TNI maupun sipil, dalam konteks pergelutan politik dalam negeri Australia, terutaman menjelang Pemilu akhir tahun ini

"Indonesia tidak bisa menerima hal itu. Apalagi jika masalah hubungan bilateral, bahkan urusan dalam negeri Indonesia, dijadikan komoditi politik untuk menarik simpati dan suara dalam Pemilu di Australia," tegas Sudjadnan.

Berpengalaman

Dalam kaitan Aceh, Sudjadnan mengatakan, Alexander Downer sebagai seorang menteri luar negeri yang sudah cukup berpengalaman selayaknya memahami apa yang terjadi di Aceh.

"Pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh banyak dilakukan oleh kelompok pengacau yang bersenjata mematikan. Kelompok bersenjata itu menjadikan penduduk sipil sebagai korban," kata Dubes.

Selain itu, penegakan keamanan yang dilakukan Aceh oleh aparat TNI bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan integritas wilayah Indonesia sehingga TNI menghadapi situasi konflik terbuka dan berbahaya, tambahnya.

Dubes Sudjadnan menyatakan Pemerintah Indonesia tidak bisa menerima dan penilaian Australia sepihak dalam kaitan Aceh yang seolah-olah Austalia membuka peluang untuk "membela" separatisme di wilayah Serambi Mekah itu.

Dubes menekankan kembali bahwa upaya Pemerintah Indonesia dan TNI di Aceh dimaksudkan untuk memberantas kelompok bersenjata berbahaya dan melawan separatisme yang pada gilirannya untuk mempertahankan integritas wilayah.

"Bagi sebuah negara, upaya mempertahankan integritas wilayah adalah hal yang paling mendasarkan sekali. Apakah Australia mau menghilangkan hak itu dari Indonesia," katanya.

Oleh karena itu, Sudjadnan menilai pernyataan Menlu Downer itu "sangat tidak menolong" kepada upaya memperbaiki hubungan kedua negara dan hendaknya Australia tidak bersikap seperti itu di masa mendatang.

Dalam kaitan itu, menurut Sudjadnan, Pemerintah Indonesia (Departemen Luar Negeri RI) memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia guna diberikan penjelasan mengenai sikap penyesalan Indonesia itu.

"Begitu juga, saya berharap mendapat instruksi secepatnya dari Pejambon untuk menghadap Menlu Downer untuk hal yang sama," kata Sudjadnan.