|
|
|
| Indonesia
Bukan Butuh Pemimpin Baru,Tapi Kesadaran Baru
Caturahadi Krisis yang terjadi di Indonesia tidak mungkin bisa diselesaikan hanya dengan cara memilih pemimpin baru? Karena siapa pun yang memegang kendali kebijakan di republik ini akan menemui kendala sama dalam versi berbeda. Meski calon-calon pemimpin baru yang muncul ke permukaan seperti Megawati, Amien Rais atau Akbar Tandjung sekali pun. Ada cerita sederhana dari seorang sopir Taksi saat mengantar penulis dari perjalanan stasiun Gambir ke Jl. Fatmawati Jakarta Selatan.Saat melewati Istana Negara, si sopir tiba-tiba mengatakan “Kasihan Gus Dur?” “Lha memangnya kenapa mas?” Bagaimana tidak kasihan, kata si sopir, setiap hari ada demo menghujat Gus Dur, mencemooh lewat koran dan televisi, atau apa pun lah. Pokoknya Gus Dur tidak cocok lagi jadi presiden. Apalagi pemimpin partai politik atau pakar politik menasehati Gus Dur untuk mundur dan Indonesia perlu mencari presiden baru.Lho memang negara ini apa? Bajaj, bus kota, metro mini yang bisa setiap saat sopirnya diganti?“Kalau menurut bapak, gimana menghadapi situasi sekarang ini?”“Indonesia butuh kesadaran baru, bukan pemimpin baru?”“Maksudnya, pak”“Ya.. kesadaran baru yang tidak saling menghujat atau mencaci maki. Kesadaran baru untuk saling menolong. Gus Dur ada kekurangannya, nah yang pinter di bidang itu perlu membantu dengan iklas. Kalau ada ketidak-cocokan saling dibicarakan sampai ada kecocokan. Selain itu kesadaran baru melihat kepentingan rakyat, bukan partai atau kelompok. Nah mungkin masih banyak kesadaran baru-kesadaran baru lain, pokoknya tidak dijadikan ajang memperebutkan posisi politis.“Bapak, kok fasih sekali bicara politik?”“Mungkin beginilah cara kami orang kecil melihat apa yang terjadi di negara ini. Kami tidak tidak butuh pemimpin baru. Siapa pun silahkan. Yang penting negeri ini aman dan kami bisa mencari penghasilan dengan tenang,” Setelah turun dari Taksi di Jl. Fatmawati, satu kalimat yang selalu saya ingat dari sopir taksi itu adalah kesadaran baru. Benarkah itu bisa menjadi sarana awal menyelesaikan konflik psikologis atau apa pun namanya yang membuat perseteruan antar elit politik, DPR, MPR dan presiden segera berakhir? Tapi pertanyaan yang muncul kemudian, bisakah tokoh-tokoh itu siap membangun kesadaran baru untuk mengamankan republik ini? Spanduk
yang terpasang di Jl. Darmo
bertuliskan “Siapa berani
menurunkan presiden Abdurrahman Wahid, masyarakat Madura akan marah”.
Ataukah pemandangan di
halaman Gedung MPR/DPR, Selasa (21/11) dengan gelaran spanduk yang
intinya, Gus Dur sebaiknya mengundurkan diri karena gagal memantapkan
perekonomian dalam negeri dan justru memicu persekutuan antar ras di
Aceh dan Ambon, mungkin bisa menjadi jawaban sementara bahwa kesadaran
baru sulit diharapkan. Dari
spanduk di Jl. Darmo Surabaya tersimpan pertanyaan: benarkah itu
aspirasi masyarakat Madura? Kalau pun benar, masyarakat Madura yang mana:
kaum awam seperti petani, nelayan, atau
warga kelas bawah yang lain? Adakah
ini sebuah upaya mobilisasi psikologis agar masyarakat Madura
yang dianggap mayoritas pendukung Partai Kebangkitan Bangsa untuk mem-back-up
Gus Dur?. Begitu pula demo di gedung DPR/MPR itu. Dua keinginan yang muncul dengan mengatas-namakan masyarakat ini memang tidak harus dibenturkan. Karena sudah dapat dibayangkan dampak bila itu terjadi. |
|
Lembaga
Keuangan Islam Jawab Ekonomi Kapitalis
|
Tentang
Kita