KONSPIRASI GPM, RMS, PDI-P DALAM KONFLIK BERDARAH DI MALUKU JULI-DESEMBER 1999
Ummat Islam Bangkit Membela diri
mempertahankan hak hidup dan kemuliaan agamanya
Bab 3:05
SEMAKIN TAMPAK PERAN RMS
RMS dituduh terlibat sebagai dalang kasus kerusuhan
Ambon karena sejak awal sebelum meletus peristiwa 19 Januari 1999, RMS
telah menampakkan kegiatannya seperti dalam aksi demo kekerasan pada tanggal
16-18 November 1998 di kota Ambon. Yel-yel hidup RMS telah berkumandang
apalagi pick-up putih yang berkeliling kota berisi mahasiswa mempopulerkan
Yel Mena Mouria, salam kebangsaan RMS.
RMS sejak berdirinya pada tanggal 25 April 1950
tidak pernah berhasil ditumpas secara ideologis, diantara para tokoh Kristen
tetap memimpikan berdirinya RMS. Pada periode 10 Tahun terakhir terasa
semangat RMS menjalar diantara generasi muda, pada saat reformasi yang
berjalan penuh kerusuhan mereka menunjukkan unjuk rasa kekerasan ingin
menaklukkan ABRI.
Karena itu RMS adalah suatu kekuatan laten yang
tetap berada pada benak sejumlah tokoh dan pemuda Kristen. Sejumlah dokumen
penting tentang aktivitas RMS mempersiapkan kerusuhan banyak ditemukan.
MENGAPA RMS DITUDUH
Mengulangi penjelasan pada buku II Tragedi Idul
Fitri Berdarah Buku Putih bahwa terpilihnya RMS sebagai pelaku kerusuhan
ini didukung oleh beberapa alasan. Program memperbesar prosentase Kristen
di Maluku dilaksanakan dengan mengusir masyarakat Islam dari Ambon dan
sekitarnya yang akan berlanjut sampai keseluruhan pelosok Maluku terutama
pada daerah-daerah transmigrasi yang telah membuat perimbangan kekuatan
Islam–Kristen berubah, pihak Kristenpun sangat berkeberatan karena dampaknya
luas bagi kepenti-ngan Kristen yang sebelumnya selalu dominan.
Pengaturan pemerintahan yang akan datang dengan
menonjolkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas apalagi berkembang sampai
menjadi Negara dengan sistem federal maka kekuatan pemerintahan di Maluku
dengan segala kebijakannnya akan terus membuat posisi ummat Islam menjadi
minoritas yang tidak punya peluang apa-apa lagi. Nasib ummat Islam akan
berada tidak jauh seperti dibawah penja-jahan Belanda atau seperti Palestina
dan Israel. Inilah salah satu sasaran pihak Kristen yang ratusan tahun
membenci dan memusuhi masya-rakat Islam di daerah ini.
RMS Memenuhi Persyaratan Watak
Untuk tugas Moslem Cleansing, memang tepat diberikan
kepada RMS yang sejak awal telah membenci ummat Islam. Negara boneka ini
dibentuk oleh Belanda, naskah proklamasi berdirinya RMS ditanda-tangani
pada tanggal 18 Januari 1950 oleh dua orang tokoh masing-masing J.M. Manuhutu
dan A. Wairisal dan diumumkan secara terbuka pada tanggal 25 April 1950
oleh Dr. Soumokil. Negara Boneka buatan Belanda ini dibentuk untuk melanjutkan
kepentingan Belanda di Maluku, karena itu ummat Islam menolak Negara Boneka
ini, yang langsung melakukan perlawanan dimana-mana. Di Maluku pemerin-tahan
RMS dibawah tanah tetap berdiri yang melakukan kegiatan tersembunyi, yang
dibuktikan dengan adanya penaikan bendera RMS di beberapa tempat pada
tanggal 25 April setiap tahun. Organisasi dan pemerintahan RMS dibawah
tanah ini pernah dibongkar pada tahun 1989 oleh Korem 174/ PTM pada waktu
itu. Tetapi organisasi dibawah tanah tentu memiliki komposisi, kepengurusan
yang berla-pis, diantara mereka ada di pemerintahan termasuk lembaga legislatif
dan ormas lainnya. Gerakan dibawah tanah ini semakin kuat setelah pemerintah
RI memberlakukan kebijaksanaan Repatriasi eks KNIL asal Maluku untuk dapat
kembali ke Maluku, bahkan peluang lebih terbuka setelah ada kebijaksanaan
bebas visa kepada turis dari bebe-rapa negara termasuk negeri Belanda.
Pendatang asing ini telah ikut menyiapkan berdirinya RMS yang dikaitkan
dengan aktivitas RMS di Belanda yang terus menguat, RMS digandrungi di
kalangan pemuda.
Korban ummat Islam cukup banyak, para pemuda,
tokoh agama banyak yang terbunuh, kampung halamannya dibakar, perlawanan
tetap berlanjut, tidak jauh berbeda seperti apa yang terjadi dalam kerusuhan
yang berkembang menjadi perang agama ini.
Setelah TNI mendarat di Seram banyak pemuda Muslim
berga-bung sebagai prajurit TNI maupun sekedar tenaga bantuan untuk penunjuk
jalan, pengangkut amunisi maupun bekerja di dapur umum. Mereka bahu membahu
dengan kesatuan-kesatuan TNI yang menda-rat di Seram untuk merebut kembali
Ambon sebagai Ibu Kota dari tangan RMS. Akhirnya atas saling bantu antara
TNI dan ummat Islam, RMS berhasil ditumpas habis secara fisik dalam beberapa
tahun kedepan terutama setelah tertangkapnya Dr. Chr. Soumokil sebagai
presiden RMS oleh kesatuan Yon 328 Siliwangi.
Karena itu RMS sangat memusuhi ummat Islam dengan
kebencian yang tinggi, dan karena itu RMS sangat memenuhi syarat untuk
melaksanakan kerusuhan melakukan pembersihan ummat Islam di Ambon dan sekitarnya
bahkan akan berkembang ke Maluku secara keseluruhan dalam rangka menjadikan
propinsi yang didominasi kekuatan Kristen dalam rangka berdirinya RMS di
Maluku.
RMS Memenuhi Syarat SDM
Walaupun secara fisik RMS telah berhasil ditumpas
tetapi ideologi politik yang dipunyai RMS tetap ada di benak sejumlah besar
tokoh Kristen di Maluku bahkan yang berada diluar Maluku, terutama yang
melarikan diri ke Belanda dan mereka yang sengaja diselamatkan ke Belanda.
Dengan demikian RMS tetap eksis di Belanda dalam bentuk Pemerintah RMS
di pengasingan, di Maluku ada kekuatan yang bergerak di bawah tanah.
Mereka tetap merencanakan RMS akan bangkit lagi
karena ideologi separatis itu tetap ada dan terbuka peluang besar di era
reformasi ini setelah Tim-Tim berhasil merdeka berdiri sendiri yang disusul
tuntutan Aceh dan Irian Jaya begitu keras. Para tokoh RMS berpen-dapat
bahwa mereka lebih berhak untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibandingkan Aceh, karena tuntutan itu telah dimulai sejak 1950.
SDM RMS yang tersedia di Ambon cukup untuk berdiri
sendiri baik kuantitas maupun kualitas. Sumber Daya Alam khususnya kekayaan
di laut dan dibawah permukaan laut di perhitungkan mam-pu untuk menghidupi
negara sendiri dengan kemampuan SDM yang besar.
RMS Memenuhi Syarat Konsepsi
Kita ulangi sekali lagi dalam naskah ini tentang
keberadaan RMS dan GPM dalam kerusuhan ini. Masyarakat Protestan di Maluku
...%, Katolik ...% kedua kekuatan ini yang melakukan kerusuhan secara bersama-sama.
Dari perbandingan prosentase dapat dikatakan bahwa Protestan yang terbesar
dan dominan di lapangan, artinya dilapangan dapat dikatakan pelakunya hampir
keseluruhannya anggota GPM (Protestan). Kalau begitu sulit kita bedakan
mana RMS dan mana GPM. Dengan kata lain, tidak ada tokoh RMS yang bukan
GPM, hanya sebagian kecil saja dari mereka yang beragama Islam.
Mari kita lihat tujuan Oikumene sedunia yaitu
Satu Tuhan, Satu Dunia, Satu Gereja, rencana yang besar itu membawa GPM
untuk membangun kekuatan Kristen di Maluku. Maluku harus menjadi milik
orang-orang Kristen secara serentak, berikutnya ber-tahap sampai habis
terutama semua pendatang yang ke Maluku lewat program transmigrasi, sedangkan
lainnya terutama para elit akan meninggalkan Ambon karena atmosfer dibawah
Kristen tidak akan mendapat kesempatan berkembang. Mereka satu persatu
berusaha untuk memiliki peluang kehidupan yang lebih baik di luar Maluku.
Yang ada di Maluku hanya masyarakat Islam kelas bawah yang mudah ditekan,
diperlakukan diskriminatif dan tidak perlu diperlakukan adil seperti pernah
diperlakukan oleh penjajah yang telah menanamkan watak diskriminatif kepada
yang Islam.
Karena itu RMS tepat sebagai pelaku kepentingan
Kristen, dengan kata lain konsepsi dalam kerusuhan ini adalah untuk membersihkan
ummat Islam (Moslem Cleansing) dari bumi Maluku adalah program bersama.
MANUVER ELIT GPM
Perjuangan merebut kemerdekaan seperti Al-Fatah
di bawah pimpinan Yaser Arafat Palestina ataupun ketika Indonesia merebut
Irian Barat, selalu ada 2 sayap politik dan sayap militer, bila hanya mengandalkan
satu sayap sejak awal tidak akan berhasil bahkan bisa dikalahkan.
Begitu juga dengan perjuangan GPM membentuk negara
Republik Maluku Selatan. Dengan strategi yang matang para elit Kristen
mela-kukan manuver dibidang politik dengan berbagai pernyataan dan tuntutan
serta aktivitas di bidang militer (kerusuhan) dimana satu dengan lainnya
saling mendukung dan tampak sangat singkron. Dari hari ke hari sesuai dengan
kemajuan perjuangan fisik dan perjuangan politik ditingkat nasional dan
internasional para elit GPM mulai mengeluarkan sejumlah pernyataan dan
tuntutan sehingga semakin jelas kearah dukungan internasioanl, kita tahu
bahwa tidak ada pemberontakan di dalam negeri tanpa dukungan luar negeri.
PEMBUNUHAN TERHADAP PERSONIL TNI
Perjuangan dan tuntutan rakyat Aceh untuk merdeka
ternyata mendapat kemajuan, begitu juga rakyat Irian Jaya sedang menuntut
kemerdekaan untuk berdiri sebagai negara Papua Barat yang merde-ka. Pemerintahan
Gus Dur sedang dihadapkan pada kesulitan besar. Para elit GPM yang selalu
bolak-balik ke negeri Belanda semakin berani menampakkan niatnya untuk
melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gejala yang berani itu dapat kita lihat dari
hal-hal sebagai berikut:
1. Pernyataan Ketua Sinode GPM Pdt. Samy Titaley
setelah selesai menghadap Wakil Presiden bersama Gubernur dan Ketua Majelis
Ulama Indonesia Maluku kepada TVRI yang disiarkan secara luas. Ketua Sinode
secara terang-terangan menuntut dilakukannya Referendum di Maluku.
Pernyataan ini tidak lain ingin meniru keberhasilan Tim-Tim karena dukungan
dan tekanan Lobby Kristen Internasional. Dukungan dan tekanan seperti itu
sudah terasa dalam proses penyele-saian kerusuhan Ambon. Karena itu jelas
sebagai upaya awal untuk mendirikan RMS lepas dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Mereka telah mempunyai perhitungan tersendiri tentang perkemba-ngan
yang akan datang.
Pernyataan DPRD TK I. Maluku periode 1997/1999
kepada Presi-den B.J Habibie pada awal Maret 1999 bahwa kerusuhan di Ambon
bukan didalangi oleh RMS. Siapa pun mengerti bahwa DPRD tidak membidangi
masalah keamanan karena itu mereka tidak tahu tentang terlibat atau tidaknya
RMS, mereka tidak punya perangkat apapun yang mampu menditeksi perkembangan
kerusuhan di Ambon. Polda sebagai pemegang Komando dan pengendalian maupun
Korem 174/PTM pada waktu itu (Maret 1999) belum mengeluarkan pernyataan
tentang keterlibatan atau tidaknya RMS karena masih dalam proses penyelidikan.
Bagaimana mungkin DPRD TK I. Maluku bisa begitu cepat mengeluarkan pernyataan
ysng bukan kewenangannya. Pernya-taan itu dilakukan dengan persiapan, jadi
jelas melewati suatu pertim-bangan yang matang untuk sampai pada mengirimkan
delegasi menghadap Presiden. Tentu ada inisiatif makernya yang dari luar
sudah dapat diduga siapa dia kalau bukan Zeth Sahuburua yang sejak tahun
1998 sudah diditeksi ada benang merah RMS dibenaknya seperti hasil pengungkapan
oleh Korem 174/PTM. Yang disayangkan mengapa Ketua DPRD TK I. Maluku Sdr.
Fatah Syah Doa ikut terbawa manuver RMS tesebut dan menjadi ketua delegasi,
seharusnya Gubernur mencegah delegasi RMS ini.
Kasus ini enak untuk diusut, mereka yang ikut
sebagai delegasi dapat dimintakan keterangan untuk mengusut penggagasannya.
Dari kasus DPRD ini akan mudah mendapatkan jalan untuk membongkar sejumlah
tokoh yang terlibat gerakan RMS ini.
2. Bantahan keras Pangdam XVI/PTM Brigjen
TNI Markus Tamaela dihadapan para tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan para
Latupatti se-Leihitu di desa Hitu pada pertemuannya bersama-sama Gubernur
bahwa
RMS tidak terlibat dalam kasus kerusuhan Ambon. Jawaban seperti itu
sudah dapat diperkirakan karena sulit dipisahkan mana rencana GPM dan rencana
RMS. Max M. Tamaela tidak mungkin mengusut RMS kalau nanti yang terlibat
secara langsung sejumlah tokoh GPM.
Kerusuhan yang terjadi sejak 19 Januari 1999
sampai dengan saat pertemuan dengan masyarakat Leihitu sudah cukup waktu
untuk dapat membongkar organisasi mana sebagai perencana sekaligus pelaksana
kerusuhan ini. Kalau Pangdam XVI/PTM tidak dapat menunjukkan organisasi
perencana dan pelaku kerusuhan tiada lain karena RMS -lah perencana dan
pelaku semua itu, tetapi akan menjadi masalah besar bila RMS diangkat kepermukaan.
Jadi sesungguhnya membongkar kasus kerusuhan
Ambon ini tidak terlalu sulit asalkan ada Political Will. Karena itu bila
pengganti Max Tamaela bukan seorang Protestan maka peluang untuk menangkap
batang leher RMS terbuka lebar.
3. Pernyataan Wakil Ketua DPRD TK I. Maluku
periode 1999/2004 John Mailoa juga membantah keterlibatan RMS
dalam
kasus kerusuhan Ambon dan sekitarnya. Sekali lagi pernyataan oleh seorang
Wakil Ketua DPRD TK I. Maluku tidak profesioanal, bukan kewena-ngannya
untuk itu.
Tampaknya ada upaya keras tokoh GPM di DPRD TK
I. Maluku untuk melepaskan diri dari keterlibatan mereka, kita ketahui
bahwa PDI-Perjuangan di Ambon bukan PNI partainya Bung Karno, tetapi eks
Parkindo dan partai Katholik, mereka adalah para perusuh dan tokoh perencana
kerusuhan, maka itu pernyataan saudara John Mailoa wakil ketua DPRD TK
I. Maluku bukan mewakili lembaga tetapi sebagai ketua PDI-P Tk.I Maluku.
4. Pernyataan Letjen Tias Tiyarso KABIA pimpinan
Badan Inteljen ABRI tentang keterlibatan RMS sebagai pelaku kerusuhan
harus
dilihat sebagai suatu pernyataan atas bukti yang dihimpun dan telah melalui
proses analisa yang mendalam. Pernyataan itu tidak sepantas-nya ditolak
oleh berbagai pihak apabila tidak membela RMS. BIA yang wilayah operasionalnya
meliputi seluruh wilayah Nusantara tentu mempunyai orang-orang yang dipasang
untuk memonitor perkembangan tiap daerah, terutama di daerah-daerah yang
memin-takan dilakukannya referendum seperti di Maluku. Tokoh-tokoh ini
telah jelas terlibat langsung untuk mempercepat proses terbentuknya negara
RMS yag terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang bergolak.
Pernyataan Gubernur untuk meminta rincian dari KABIA tentang keterlibatan
RMS pun sangat disayangkan karena apa yang dinyatakan KABIA Ambon, tempat
kedudukan Pemerintah Daerah TK I. Maluku, Polda Maluku dan Kodam XVI/PTM
yang seharusnya dengan sejumlah fakta dan data yang dihimpun selama 10
bulan sudah dapat menduga adanya keterlibatan RMS atau Badan lain sebab
tidak mungkin kerusuhan sebesar ini tanpa digerakkan oleh suatu organisasi.
Kecuali fakta dan data serta berbagai gejala yang tampak jelas sengaja
dihilangkan atau tidak berkehendak untuk diolah karena tahu siapa-siapa
yang ada dibalik gerakan ini.
Jadi seharusnya pernyataan ini dijadikan dasar
kuat untuk terus mengejar organisasi dan aktor intelektual yang ada dibelakangnya.
KABIA dalam menyampaikan pernyataan itu kapasitasnya sebagai pejabat intelejen
bukan seseorang yang boleh berbicara seenaknya tanpa harus bertanggung
jawab.
Jadi kalau ada niat yang kuat untuk membongkar
RMS sebagi pelaku kerusuhan untuk kepentingan politik yang besar, seharusnya
pernyataan KABIA dijadikan acuan untuk memperkuat upaya mem-bongkar RMS
dan bukan beramai-ramai membantah dan menanggapi secara tidak wajar. Itulah
sikap pejabat negara dan putra bangsa yang berkewajiban mempertahankan
NKRI dari disintegrasi.
5. Pernyataan BAKIN yang diungkap Harian
Republika tentang diselundupkannya 12 koli senjata jenis FNC ke Maluku
segera dibantah oleh Pangdam XVI/PTM Brigjen TNI. Max Tamaela dalam
waktu berselang dua hari dari penyataan BAKIN. Pernyataan Pangdam XVI/PTM
itu cukup mengagetkan tentang menolak adanya penyelundupan itu sebab yang
namanya penyelundupan tentu melalui jalan berliku-liku menghindari aparat
keamanan dan mata orang luar. Wilayah Maluku yang begini luas terlalu terbuka
untuk suatu penyelundupan yang didukung kekuatan luar negeri, apalagi 12
koli senjata itu memasuki desa Kristen yang hanya ada aparat keamanan yang
bera-gama Kristen yang justru mendukung proses itu. Kondisi wilayah Maluku
khususnya di pulau Seram yang dipedesaannya berpenduduk homogen Kristen
dan Islam merupakan tempat yang gelap untuk suatu penyelaman atau menghilangkan
jejak. Pengawasan wilayah laut yang lemah serta alat transportasi laut
yang canggih dapat memonitor posisi aparat keamanan untuk dihindari atau
menggunakan alat angkut tradisional sehingga dapat mengelabui aparat keamanan
di laut
Jadi logikanya aparat keamanan harus menggunakan
waktu yang lama untuk penyelidikan agar bisa sampai kepada pendapat bahwa
tidak ada penyelundupan dimaksud. Bila pernyataan dalam waktu dua hari
seperti yang dilakukan Pangdam XVI/PTM Brigjen TNI Max Tamaela jelas sebagai
upaya mengamankan kedatangan senjata-senjata tesebut. Tidak akan ada senjata
sebanyak itu kalau tidak ada kerusuhan yang telah mengarah pada persiapan
pemberontakan.
Apakah ada operasi intelejen yang khusus untuk
menemukan senjata-senjata itu? Senjata-senjata itu tidak dipamerkan di
alam terbuka tetapi telah tersimpan rapih dipedalaman atau sedang digunakan
berlatih membangun kekuatan bersenjata. Kalau analisis ini benar maka TNI
dan Polri yang ada di Ambon akan menghadapi ancaman besar. Kita perlu ketahui
bahwa mengahadapi gerilya mem-buat kalkulasi perbandingan antara kekuatan
gerilya dan anti gerilya adalah 1:10. Kita juga perlu sadari bahwa yang
menjadi sasaran 12 koli senjata itu untuk menumpas habis ummat Islam seperti
yang kita saksikan dalam kerusuhan selama 11 bulan ini. Karena itu semua
pedesaan Islam akan di mangsa, TNI/Polri sebesar apapun tidak akan mampu
melindungi ancaman terhadap ummat Islam tersebut. Silahkan menghitung,
4 Batalyon yang ada kewalahan menghadapi massa yang relatif tak bersenjata
standar militer kecuali senjata rakitan dan bom buatan sendiri. Bila 12
koli senjata tadi telah melengkapi mereka dan berada di hutan dan gunung
mustahil bila di kejar. Solusi yang paling tepat, ummat Islam dipedesaan
dilengkapi dengan senjata yang sama agar bersama TNI/Polri menghadapi gerilya
yang sasa-rannya bukan aparat keamanan tetapi rakyat banyak tak bersenjata.
Masyarakat desa yang hidupnya dari hasil hutan tidak akan mungkin kehutan
lagi dan dapat kita bayangkan kondisi Maluku pada waktu itu. Karenanya
Max Tamaela harus segera diganti sebelum keadaan menjadi sangat buruk.
6. Ditemukannya 20 pucuk senjata di loteng
Gereja di desa Waai dan di Kariu sudah menjadi rahasia umum, bagaimana
tindakan aparat keamanan mengejar persiapan pemberontakan ini. Apabila
isu ini tidak benar seharusnya aparat kemanan secara transparan mengklarifikasi-kannya,
jangan membiarkan masyarakat Islam selalu dalam ketakutan.
7. Kedatangan Menteri dalam Negeri Letjen
Pur. Suryadi Sudirja ke Ambon untuk bertemu dengan para tokoh di kota Ambon
ditang-gapi
secara dingin. Acara pertemuan yang begitu penting tidak diha-diri
oleh para tokoh GPM, hanya oleh mereka pada lapisan kedua. Penolakan terhadap
utusan Presiden ini dibuktikan lagi dengan diblokirnya semua jalan darat
yang dapat mengancam keselamatan Menteri Dalam Negeri. Beliau terpaksa
harus menggunakan angkutan laut dengan pengamanan yang ketat. Ada informasi
dari aparat keamanan yang bertugas di daerah desa Laha bahwa jembatan besi
di desa Tawiri di blokir dengan pagar besi yang dilas pada tangan jembatan.
Apa sesungguhnya manuver para tokoh GPM ini kalau bukan aksi tidak mengakui
pemerintah pusat, gejala ini harus dikaji sebaik-baiknya karena bukan peristiwa
biasa.
8. Penerimaan Calon Tamtama Kodam XVI/PTM
yang
sedang diproses tahun 1999/2000 telah menunjukkan iktikad buruk karena
terdiri dari + 90% beragama Kristen. Selama ini jumlah yang beragama
Islam jauh lebih besar karena mereka terdiri dari putra daerah yang beragama
Islam dan Kristen yang sama besarnya ditambah para pendatang yang sudah
lama di Maluku dan sengaja datang ke Ambon dari luar Maluku seperti Sulawesi
Selatan, Buton dan Jawa untuk menjadi Calon Tamtama.
Tidak dapat dijadikan alasan bahwa pendaftaran
dari golongan Islam sedikit, mereka tidak bisa menembus areal Inmindam/Ajendam
XVI/PTM untuk mendaftar karena daerah itu rawan bagi yang Islam. Pengerahan
harus dilakukan juga disektor Islam. Karena itu penempatan Tantama ex pengerahan
tahun 1999/2000 gelombang kedua ini harus keluar Maluku, apabila tidak
mereka dapat terbawa memperkuat kekuatan bersenjata RMS.
a. Usul pengosongan desa-desa yang
selama ini di huni oleh masyarakat Buton yang dimulai oleh nenek moyangnya
lebih dari 100 tahun yang lalu tiada lain agar aktivitas RMS tidak terpantau
oleh TNI.
Pembunuhan terhadap pesonil TNI
Kalau selama ini pembunuhan dan pembakaran ditujukan
kepada ummat Islam, maka memasuki bulan November 1999 kekuatan Kristen
meningkatkan aksinya membunuh aparat keamanan khusus-nya dari TNI yang
dilakukan dengan senjata rakitan laras panjang.
Aksi membunuh TNI di berbagai tempat telah menunjukan
posisi Kristen sebagai lawan Pemerintah dan aparat keamanan semakin jelas,
sulit membedakan mereka sebagai kekuatan Kristen yang melakukan kerusuhan
menghabiskan ummat Islam dengan posisi mereka sebagai kekuatan RMS memusuhi
Negara/Pemerintah yang syah.
Berbagai kasus pembunuhan terhadap aparat keamanan
sebagai berikut:
1) Pada tanggal….-11-1999 menembak
3 orang anggota Rindam XVI/PTM di Passo yang sedang menggunakan kendaraan
angkutan umum. Seorang tewas ada 2 orang luka-luka.
2) Pada tanggal…..-11-1999, menyergap
sebuah truk Zidam XVI/PTM di daerah Passo kemudian membantai 2 anggota
yang sdang bertugas mengangkut bahan bangunan untuk rehabilitasi bangu-nan
rumah dinas. Jenazah ditarik keluar kendaraan kemudian disiram bensin dan
dibakar.
3) Pada tanggal …-11-1999, menembak
seorang anggota Armed di posnya desa Batu Merah, korban gugur terkena tembakan
tepat dikepalanya.
4) Pada tanggal….-11-1999, membobol
tembok Asrama Polres P.Ambon dan PP Lease kemudian menyerbu ke dalam markas
untuk membongkar gudang senjata dan amunisi, tetapi berhasil digagalkan.
Seluruh anggota Polres yang beragama Islam dengan keluarganya lari keluar
asrama karena tidak dilengkapi senjata. Kapolres Letkol Pol. Drs. Gufron
dan keluarganya terpaksa mengungsi ke kampung Islam di dekatnya.
5) Pada tanggal … 11 - 1999, anggota
Kodim (Abubakar) P.Ambon disergap di Asrama OSM, dipukul sampai babak belur
kemudian sepeda motornya dibakar.
Pada tanggal 30-11-1999 + jam 23.00 KM Dobonsolo
merapat di bekas pelabuhan Gudang Arang, tidak sandar karena pelabuhan
kecil, dangkal dan jembatannya telah lama rusak tidak digunakan. Ketika
kapal tersebut bertolak dari Benoa Bali. Kapolda Bali telah menginformasikan
kepada Kapolda Maluku bahwa KM Dobonsolo membawa barang yang patut diduga
senjata dan amunisi. Polda Maluku dan aparat keamanan telah berada di pelabuhan
untuk melakukan pemeriksaan ternyata kapal tersebut merapat dibekas pelabuhan
Gudang Arang.
Adpel pelabuhan Yos Sudarso, Sutejo telah memerintahkan
Kapten Kapal untuk merapat di pelabuhan Yos Sudarso, tetapi berdasarkan
informasi Kapten Kapal bahwa sesudah petunjuk Adpel ada perintah dari Kepala
Pelni Frans Rumfebe agar menu-runkan penumpang yang beragama Kristen di
bekas pelabuhan Gudang Arang (lego Jangkar). Setelah diperiksa ternyata
dilakukan oleh pihak ke tiga (?). setelah selesai menurunkan penumpang
dan barang, kapal tersebut berpindah ke pelabuhan TNI-AL di Halong.
Pangdam XVI/PTM maupun Kapolda Maluku belum bisa
mem-berikan keterangan (tanggal 1-12-1999). Di darat para penjemput cukup
banyak, hal ini menunjukkan bahwa kapal tersebut mera-pat di pelabuhan
Gudang Arang sudah dipersiapkan.
6) Pada tanggal 28 November 1999 pimpinan
DPRD Tk. I Maluku dan anggota dari unsur PDI-Perjuangan serta beberapa
tokoh GPM menuntut dilakukan alih Komando dan Pengadilan Operasi dari Kapolda
kepada Pangdam XVI/PTM dengan alasan Kapolda tidak mampu menyelesaikan
kerusuhan. Jelas sekali rekayasa mereka padahal Kristen yang terus menyerang.
Tuntutan alih Pemerintah ternyata memahami tuntutan alih Kodal itu untuk
maksud tertentu sehingga tidak dipenuhi ?
Bersambung Ke Bab 3-06
