KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA
DI AMBON & MALUKU
PENYELESAIAN MUDAH YANG SENGAJA DIPERSULIT
KORBAN kerusuhan tidak
perlu sebanyak ini apabila dapat segera dihentikan, tidak ada lagi saling
menyerang membunuh dan mem-bakar. Walaupun kerusuhan ini telah berubah
menjadi perang agama tetapi dasar-dasar penyelesaiannya masih tetap dapat
digunakan apabila kita menyelesaikan permasalahan konflik dua pihak pada
tingkat kerusuhan masih pada skala kecil.
Apabila ada dua pihak yang bersengketa maka pasti bukan kedua-duanya
bersalah begitu juga bukan kedua-duanya benar, salah satu pasti benar dan
yang lain bersalah. Salah paham yang berkembang menjadi perkelahian pun
pasti dapat ditentukan siapa yang salah karena melakukan pemukulan pertama
apalagi pemukulan itu sudah direncanakan sebelumnya.
Bila tidak pernah ada penyelidikan untuk menemukan siapa yang salah
maka pasti tidak ada hukum dan peraturan apa pun yang dapat dikenakan kepada
salah satu pihak. Apabila penyelidikan berhasil menemukan pihak mana yang
bersalah maka pengusutan lebih lanjut dapat dilakukan sampai dengan menghadapkannya
ke mahkamah pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan bila
ternyata bersalah yang bersangkutan akan dikenakan sanksi hukum.
Kasus kerusuhan besar ini tidak segera dapat dihentikan karena pihak
yang bersalah terus dilindungi dan diberi kebebasan untuk terus melakukan
tindak kriminal sehingga telah terjadi kerusakan dan kehancuran sebesar
ini.
Hukum adalah sarana untuk mencegah seseorang berbuat pelanggaran kalau
seseorang tersebut ternyata telah melakukan suatu pelanggaran maka hukum
tersebut harus dikenakan kepada yang bersangkutan agar tidak ada peluang
bagi yang yang bersangkutan untuk berbuat lagi sekaligus mencegah yang
lain untuk berbuat hal yang sama.
Dalam kasus ini yang ditangani adalah pelanggaran kriminal perorangan
di lapangan yang terkesan tidak adil, induk permasalahan yang mengkait
aktor intelektualnya tidak ditangani. Bukan permasa-lahan yang ditangani
tetapi eksesnya saja padahal kita ketahui bahwa sejumlah kasus yang terjadi
itu adalah ibarat War in Action, saling bunuh dalam perang adalah hal yang
seharusnya terjadi karena membunuh atau dibunuh.
PENYELESAIAN YANG MUDAH DIPERSULIT
Apabila pada awal kerusuhan ini, segera dilakukan pengusutan yang intensif
untuk menemukan siapa yang bersalah merencanakan dan melakukan pelanggaran
maka serangan dan penghancuran yang mereka lakukan akan segera menurun
dan berhenti. Apabila ternyata aktifitas mereka tetap tinggi akan lebih
mudah menangkap para aktor intelektualnya.
Tidak adanya Political Will merupakan suatu kesengajaan yang dapat
dituntut oleh sebuah badan yang dalam hal ini dapat dibentuk Dewan Kehormatan
Militer yang khusus bertugas memeriksa pelanggaran pejabat militer tersebut
yang secara sengaja mengabaikan tugasnya untuk kepentingan pihak tertentu
melawan perintah komando atas. Apabila dari hasil pembongkaran kasus ini
ternyata ada motif separatis maka posisi pejabat militer itu akan semakin
berat.
Untuk menemukan cara mudah menentukan pihak mana yang merencanakan
dan melaksanakan kerusuhan ini terlalu mudah, siapa pun pasti mengerti.
Dengan menentukan tempat letak TKP (Tempat Kejadian
Perkara) dan korban rumah yang dibakar/dihancurkan, maka dengan mudah dapat
dipastikan bahkan secara akurat dapat ditentukan pihak mana yang menyerang.
Tim dari pihak Islam akan menyajikan rangkaian data TKP dan korban rumah
untuk kejadian selama 1 bulan pertama secara kronologis tidak ada yang
terlewat untuk membuktikan hal tersebut. Pihak Kristen pun berdasarkan
tanggal dan waktu yang disajikan oleh pihak Islam dapat membuat daftar
yang sama karena kejadian yang ada dalam daftar kronologis itu berbenturan
antara kedua belah pihak, katakanlah salah satu yang menyerang. Kalau TKP
dan korban rumah semuanya (relatif) berada di kampung Islam maka secara
pasti dan tidak salah lagi pihak Kristen yang menyerang. Untuk itu disiapkan
daftar kronologis kejadian pada lampiran –A.
KEJUJURAN DAN OBYEKTIVITAS
Bila ada niat baik kedua belah pihak untuk mengakhiri perang agama
ini, maka yang paling diperlukan adalah kemauan untuk bersikap jujur dan
objektif dari semua pihak termasuk keseluruhan anggota Tim Pusat yang dibentuk
untuk ini. Semua pihak harus mem-punyai rasa cinta akan bangsa dan tanah
air ini untuk mau menolong orang Maluku (Ambon) mengakhiri perang ini.
Apabila ada pihak-pihak tidak jujur tidak objektif maka pasti akar
permasalahan tidak dapat diungkapkan dan aktor intelektualnya akan lolos
dari pengejaran hal seperti itu tidak menyelesaikan masalah karena pihak
yang dirugikan dengan korban sekian besar tidak akan dapat menerima peranan
Tim Pusat tersebut dan sama dengan tetap membiarkan api dalam sekam itu
terus membara dan membakar lagi untuk kesekian kali yang terus semakin
parah dengan korban kemanu-siaan yang sangat besar.
Kami orang Ambon (Maluku) yang berperang ini adalah korban politik
para elit apalagi kami dari pihak Islam yang menjadi sasaran pembersihan.
Kami sudah sangat lelah fisik dan lelah pikiran, kami mendambakan hidup
lebih baik terutama untuk masa depan anak-anak kami. Karena itu Tim Pusat
dapat bersikap jujur dan objektif sehingga tuntutan pihak Islam yang sederhana
dan berkaitan dengan pencegahan disintegrasi bangsa dan wilayah nasional
dapat di penuhi.
GANTI PEJABAT GANTI KONSEP.
Dari penjelasan pada Bab V jelas Brigjen TNI Max Tamaela bukan orangnya
yang tepat untuk penyelesaian kasus Ambon ini. Jelas sekali bahwa ia bukan
tidak mampu karena akses untuk penyelesaian, mengejar tokoh yang merencanakan
dan melaksanakan kerusuhan ini terbuka luas dengan cara yang mudah. Tetapi
ada kendala mental yang memberatkan Pangdam XVI/PTM ini tidak mau
melakukannya. Karena itu tidak ada konsep yang jelas untuk mampu menangani
masalah perang agama ini yang dikembangkan oleh Kodam XVI/PTM dibawah Brigjen
Max Tamaela maupun Kol.Karel Ralahalu sebagai Danrem 174/PTM yang
lalu. Keadaan yang sudah seburuk ini ibarat telah mencapai titik terendah
sulit untuk diangkat pada posisi yang dapat menolong penyelesaian kasus
ini. Keseluruhan ini adalah akibat tidak ada kemauan baik yang disengaja
oleh kedua pejabat untuk melindungi pihak Kristen. Karena itu kedua perwira
tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan Dewan Kehormatan
Militer (DKM) yang dibentuk khusus untuk kasus ini. Mereka perlu segera
diganti dengan pejabat yang mempunyai kemauan dan dengan konsep penanganan/penyelesaian
yang jelas.
TIM 19 MABES TNI
Untuk membantu Pangdam VIII/Trikora (Maluku masih kebagian Korem 174/Pattimura
di bawah Kodam VIII/Trikora) Pangab menu-gaskan Mayjen Suady Marasabessy
beserta Timnya yang jumlah kese-luruhannya 19 orang, keseluruhan Pamen
dan Pati itu asal putra daerah Maluku. Tim ini ditugaskan untuk menciptakan
kondisi aman yang mantap dengan waktu penugasan selama 1 bulan.
Tim yang terdiri dari keseluruhan putra daerah ini sekali lagi menampakkan
bahwa pimpinan TNI belum memahami dengan baik akar permasalahan sama dengan
pandangannya dalam rangka menun-juk Kol. Karel Ralahalu sebagai Danrem
174/Pattimura dan Brigjen Max Tamaela sebagai Pangdam XVI/Pattimura. Kerusuhan
Ambon bukan konflik antar golongan Kristen dengan golongan Islam (SARA)
tetapi sudah berkembang menjadi antara agama (SARA). Karena itu sulit mendapatkan
sikap objektivitas dari para prajurit pilihan ini terutama dari mereka
yang beragama Kristen sebab mereka akan mene mukan banyak hal yang menunjukkan
kesalahan pihak Kristen teruta-ma yang melihatkan peran GPM dan tokoh Gereja.
Mustahil mereka akan bersikap begitu terbuka tak pandang bulu, melaporkan
sesuatu yang merusak citra Gereja sekaligus menangkap para tokoh tersebut
untuk dimintakan pertanggungan jawabnya. Laporan yang disampai-kan kepada
Ketua Tim oleh anggotanya yang beragama Kristen tentu yang ringan-ringan
saja, tidak objektif dan banyak disembunyikan
Permasalahan berikut yang dihadapi Tim 19 Mabes TNI ini adalah adu
tarik menarik pengaruh antara Perwira Tim 19 Mabes TNI ini dengan Bossnya
para perusuh yang merencanakan serta melaksanakan kerusuhan ini. Kalau
benar kerusuhan ini oleh RMS yang akhirnya ingin mendirikan negara baru,
merdeka lepas dari NKRI maka rasanya daya tarik Tim 19 akan kalah.
Masalah ketiga yang di hadapi Tim 19 Mabes TNI ini adalah Political
Will Pemerintah Pusat yang disibukkan oleh masalah politik tingkat Nasional,
Aceh, Irian, Riau, Bank Bali dsb, maka kasus Ambon yang bernuansa perang
Agama akan tertutup untuk beberapa waktu atau pemerintah tidak bisa berbuat
banyak karena dibawah kontrol kekuatan Kristen internasional. Karena itu
apakah hasil Tim 19 Mabes TNI ini akan ditindak lanjuti apalagi hasil temuannya
adalah konflik agama dengan RMS sebagai pelaku.
Masalah ke empat, kalau tugasnya hanya menciptakan keamanan (alokasi
waktu 1 bulan) maka hal tersebut dapat diciptakan tetapi tetap bersifat
semu karena Big Boss belum berhasil ditangkap dan organisasi perencana
dan pelaksana kerusuhan mustahil dapat dibongkar dalam alokasi waktu 1
bulan.
Pada dasarnya konflik agama ini bukan pekerjaan Tim Putra Daerah yang
terdiri dari Kristen dan Islam, mestinya Tim itu netral bekerja untuk kepentingan
bangsa dan negara, apa pun akibatnya bagi mereka yang terbukti bersalah
?
Bersambung Ke Bab 2-11
