KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA
DI AMBON & MALUKU
PENANGANAN KERUSUHAN OLEH APARAT
KEAMANAN DAN PEMERINTAH DAERAH
SAMPAI medio November
1999 belum ada kejelasan pernyataan dari aparat keamanan atau Pemda
tentang akar permasalahan yang telah menimbulkan kerusuhan yang besar ini,
begitu pula tidak ada pernya-taan siapa yang salah, Kristen atau yang Islam
padahal bukti-bukti telah cukup banyak. Sampai Pemerintah Pusat pimpinan
Presiden B.J. Habibie belum ada pernyataan, apa sesungguhnya akar permasa-lahannya,
bahkan terkesan ditutup-tutupi. Pihak yang bersengketa dalam hal ini masyarakat
yang beragama Islam dan yang beragama Kristen sering kali diidentifikasi
sebagai golongan tertentu, sedikit lebih berani diklasifikasikan pihak
putih dan pihak merah, hanya beberapa saja pejabat yang bersedia menyatakan
konflik antar ummat agama Islam dengan yang Kristen. Media massa yang biasanya
mempelopori keterbukaan ternyata hanya ada beberapa saja yang mau berterus
terang tentang konflik Kristen-Islam ini, yang lain berdalih agar tidak
memicu kerusuhan di daerah lain, tetapi dimana-pun masyarakat telah mengetahui.
Banyak kasus besar ummat Islam diserang, dibunuh dan dibakar tetapi sebagian
kecil saja yang diang-kat dalam pemberitaan dan tersamar.
Kalau untuk kepentingan stabilitas
Nasional harus bersikap demi-kian, lantas bagaimana dengan kebijakan penyelesaiannya.
Bisakah seorang yang telah membunuh dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan
mencuri sepeda? Bukan saja peserta sidang (penonton) akan bingung, tertuduh
pun lebih bingung lagi menjawab pertanyaan yang ia tidak lakukan.
Apakah perlu diatur dulu/direkayasa supaya sidang lancar? Kalau begitu
bagaimana dengan keluarga dari korban yang terbunuh, apakah ia harus menerima
kenyataan bahwa korban meninggal terkena petir? Tidak mungkin mengusut
sang petir.
Penyelesaian hukum terhadap
pelaku kerusuhan hanya melihat dari materi hukum tidak mengkaitkannya sebagai
suatu akibat dari sebab yang besar. Betapa liciknya pengadilan dan tim
Advokasi Gereja Maranatha telah ikut membuat masalah ini menjadi sulit
diselesaikan secara adil berdasarkan hukum itu sendiri.
Selama Tri PARTIT penguasa (Gubernur, Pangdam
dan Kapolda) sepakat untuk menutupi kasus sebenarnya maka aktor intelektualnya
akan tetap bebas mengendalikan operasi pembersihan ummat Islam dari kota
Ambon dan tidak akan pernah selesai saling bunuh dan saling bakar.
KEBIJAKAN PENANGANAN YANG DIMANIPULASI
Apabila tidak ada diagnosa untuk menentukan penyakit
apa yang begini ganas, maka pasti tidak akan ada therapy yang dapat dilakukan.
Kalaupun dipaksakan memberikan therapy bisa terjadi akibat yang lebih buruk
lagi, ekses dari therapy salah dan bersifat coba-coba itu sudah kita
rasakan di Ambon selama ini. Tentu saja dokter yang malpraktek ini harus
dituntut kalau karena kesalahannya pasien meninggal dunia atau berakibat
fatal. Kondisi yang semakin buruk ini apakah bukan akibat peranan pengadilan
juga ?
Itulah yang sedang kita saksikan selama 10 bulan
ini, akar permasalahan selalu ditutup untuk menyelamatkan pihak Kristen.
Karena niat menyelamatkan pihak-pihak tertentu tersebut maka pasti Karel
Ralahalu maupun Max Tamaela tidak bertindak sesuai prosedur dan kewajiban
yang seharusnya ia perbuat, kedua pejabat itu pun telah berbuat tidak adil.
Di lapangan dapat dilihat bagaimana kedua pejabat tersebut menyulap dan
memutar-balikkan fakta untuk membebaskan pihaknya. Akibat dari sikap
memihak tersebut, korban jiwa, harta benda, masa depan serta semua aspek
kehidupan beraga-ma, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, telah hancur
lebur dengan nilai tukar yang tak dapat dihitung. Dendam yang amat dalam
tidak akan terobati untuk satu, dua generasi yang akan datang.
Ummat Islam segera akan menuntut TNI agar segera
membentuk Dewan Kehormatan Militer untuk mengusut dan memeriksa. pelanggaran
berat kedua pejabat militer tersebut.
KONSEP OPERASI APA DAN BAGAIMANA PELAKSANAANNYA.
Berdasarkan pengalaman bangsa Indonesia selama
Indonesia merdeka dan berdaulat begitu juga pengalaman bangsa-bangsa lain
di manca negara, tidak pernah ditemukan ancaman keamanan dalam negeri berdiri
sendiri selalu saja ada dukungan luar negeri betapapun kecilnya. Dukungan
itu dapat dalam bentuk dana, persenjataan, instruktur militer atau
dukungan politik di dalam maupun di luar forum PBB.
Kasus Ambon ini sama halnya, yang punya kerja
boss besar di luar negeri dan perwakilannya di dalam negeri yaitu badan
yang memperjuang kepentingan Kristen di Indonesia. Kalau posisi RMS sebagai
Broker, GPM dan PDI-Perjuangan dengan peranannya masing-masing seperti
analisa di bab VII maka apa sesungguhnya persoalan yang terjadi ini ummat
Islam sebenarnya hanya sebagai objek yang akan dihancurkan dan dibersihkan
dari Maluku (tanpa Moluku Kie Raha). Permasalahan politik ini telah berkembang
menjadi konflik antar agama. Kehendak untuk mencapai tujuan politik yaitu
memper-kuat posisi tawar-menawar sebagai tujuan Kristen Nasional, sedang-kan
RMS bersama GPM mematok target lain sebagai hasil maksimal yang bisa dicapai
yaitu perpaduan tujuan Oikumene sedunia dimana Maluku terpisah dari RI
dengan berdiri negara RMS yang dipelopori oleh GPM (Gerakan Protestan Merdeka).
Menanggapi ancaman seperti
itu TNI memiliki pola operasi keamanan dalam negeri (Pola Ops Kamdagri)
sedangkan untuk menghadapi invasi dari luar negeri dihadapkan dengan pola
pertahanan (Pola Ops Han).
Ada sejumlah jenis operasi dalam rangka gelar
operasi Kamdagri seperti operasi intelijen, Ops Tempur, Ops Teritorial,
Ops Penerangan, Ops Bhakti dsb. Salah satu dari sekian operasi menjadi
operasi pokok yang lainnya sebagai operasi pembantu. Yang tepat untuk kasus
Ambon ini dilakukan operasi teritorial sebagai operasi pokok dibantu operasi
intelijen dan operasi penerangan sedangkan operasi bhakti nanti kalau sudah
sampai pada tahap konsolidasi/rehabilitasi. Kalau sekarang ini Polda sebagai
pemegang komando dan pengendali operasi tentu Polda juga menggelar operasi
kepolisian, sehingga operasi yang digelar Kodam XVI/PTM namanya operasi
imbangan yang mendu-kung keberhasilan operasi kepolisian. Kenyataan
di lapangan tidak demikian hirargienya, Kodam XVI/PTM terlihat betapa lincahnya
dalam bertindak dan berkomentar saudara Max Tamaela seperti dia yang memegang
penuh Komado dan Pengendalian Operasi.
Mana operasi teritorialnya, apa sasaran dan tujuannya
sejauh mana pelibatan potensi dalam masyarakat digunakan, sejauh mana peng-gunaan
prajurit untuk pelaksanaan operasi ini. Begitu pula dimana ada operasi
intelijen yang mengejar para tokoh penggerak kerusuhan. Tanpa operasi Intel
sesungguhnya operasi lain ibarat mobil tanpa lampu bergerak di malam hari,
menghantam kesana dan kemari tak jelas arah dan tujuan ibarat orang buta
kehilangan tongkat.
Pasukan yang sekian banyak
ini tugasnya apa, mereka hanya berjaga-jaga di titik rawan kekuatan besarnya
disiagakan di pangkalan. Bila terjadi kerusuhan mereka digerakan mencegah
bentrokan fisik dengan cara menghalau kedua belah pihak, itulah pekerjaan
tetap pasukan ini. Pasukan ini bukan pelaksana utama Operasi Teritorial
dan Operasi Intelijen. Mereka hanya bertugas mencegah benturan, mereka
memisahkan kedua belah pihak secara fisik agar tidak saling membunuh dan
membakar. Mereka tidak ditugaskan menghilangkan kemauan kedua belah pihak
untuk tidak saling menyerang. Jadi bila Operasi Teritorial dan Operasi
Intelijen itu ada, maka peranan pasukan yang besar ini adalah memberikan
jaminan suasana tenang agar kedua operasi itu dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
Kalau dalam kenyata-annya operasi teritorial itu tidak ada, maka peranan
pasukan yang besar yang digelar ini sekedar memelihara ketenangan semu
yang kita saksikan selama 10 bulan ini. Sampai kapan pun pasukan besar
ini di gelar tidak akan menyelesaikan masalah, silahkan coba menarik pasukan
ini dari lapangan kita saksikan apa yang terjadi; dengan pasukan yang sekian
besar memenuhi kota Ambon saja masih terjadi saling menyerang. Apa yang
diminta oleh Wakil Ketua DPRD TK. I Maluku Sdr. John Mailoa agar pasukan
PBB mengganti pasukan TNI/Polri, lantas apa yang mau mereka lakukan kalau
persoalan pokok tidak diselesaikan.
ANTARA KEMAUAN DAN KEMAMPUAN.
Setelah Korem 174/PTM dilikuidasi
dan berdiri kembali Kodam XVI/PTM jelas dari berbagai aspek Kodam XVI/PTM
telah jauh lebih mampu dari Korem 174/PTM yang dipimpin hanya oleh seorang
Kolonel dengan kewenangan dan fasilitas terbatas. Kodam XVI/PTM dengan
Pimpinan seorang Brigjen dan fasilitas serta kewenangan yang telah ditingkatkan
mestinya telah berhasil menyelesaikan persoalan kerusuhan ini beberapa
bulan yang lalu. Yang kita rasakan sekarang ini justru trend perkembangannya
terus memburuk dan pada awal November ini berada pada titik terburuk selama
10 bulan.
Kalau begitu bukan kemampuan Kodam XVI/PTM yang
menjadi masalah, tetapi kemauan yang tidak dipunyai oleh Pangdam XVI/PTM,
dan apa alasan sehingga tidak ada kemauan, jelas sudah dibahas pada bab
yang lalu (Bab V). Pada pertemuaannya dengan tokoh masyarakat Lehitu Max
Tamaela membantah keras keterlibatan RMS, tetapi tidak mau menyebutkan
organisasi mana yang terlibat, pada hal sekian bulan menangani masalah
ini. Kelihatan betul sikapnya berpihak terhadap pemberontak.
Karena itu Max Tamaela harus divonis gagal melaksanakan
tugas-nya, ia bukan saja harus diganti tetapi harus diusut oleh Dewan Kehor-matan
Militer untuk meminta pertanggung jawabannya menimbulkan korban sekian
besar di kedua belah pihak.
PELANGGARAN PROSEDUR OPERASI
Pasukan besar yang diturunkan untuk menangani
kasus Ambon ini untuk mencegah bentrokan fisik antara 2 pihak yang bersengketa,
dengan demikian pasukan ini melaksanakan tugas Pengendalian Huru-Hara (PHH).
Terakhir pasukan ini disebut Pasukan Pengaman Rusuh Massa (PPRM) yang pada
hakekatnya Pasukan PHH yang telah memiliki petunjuk lapangan operasi PHH
(Juklap OPS PHH) atau Field Manual For Riot Controle. Prosedur operasi
menentukan tindakan preventif-persuasif dari skala rendah terus meningkat
apabila tidak berhasil menghentikan/membubarkan kerusuhan tersebut. Pasukan
ini dilengkapi dengan perlengkapan peralatan dan persenjataan sesuai prosedur
operasi dengan pendekatan Preventif-Persuasif itu karena mereka bukan musuh
negara/pemerintah. Tindakan represif hanya apabila kepentingan besar terancam
seperti akan dibakarnya instalasi vital dan sebagainya. Tembakan terarah
dengan peluru tajam hanya bila keselamatan pasukan nyata-nyata terancam.
Untuk pengamanan kerusuhan seperti di Ambon dan Sambas pasukan ini tidak
perlu menggunakan tameng karena yang konflik adalah massa dengan massa.
Pasukan ini harus melengkapi diri dengan:
a. Gas Air Mata dan Masker.
Gas air mata adalah jenis senjata yang paling
ampuh untuk mem-bubarkan kerusuhan massa. Granat gas air mata dijatuhkan
pada lokasi yang disesuaikan dengan arah angin. Massa yang terkena gas
air mata tidak mungkin tetap bertahan di tempat, mereka pasti lari berce-rai
berai meninggalkan para pimpinannya. Senjata ini sangat efektif karena
itu jumlah yang tersedia pada tiap satuan yang turun ke lapangan harus
dalam jumlah yang cukup, harus ada jaminan resupply dari belakang bila
habis digunakan.
b. Peluru Karet
Senjata ini digunakan apabila penggunaan gas
air mata tidak efektif karena arah angin atau habis terpakai serta resupply
terlambat. Peluru karet dipergunakan untuk menembaki para pimpinan perusuh
dengan perhitungan. Tanpa pimpinan para perusuh akan mudah dibubarkan.
Tembakan peluru karet dapat digunakan ke arah
sasaran lain untuk menimbulkan korban cacat (sementara) lebih banyak agar
massa terpaksa mundur.
c. Granat Ledakan
Granat yang efek ledakannya sangat keras sehingga
membuat moril perusuh menjadi rendah, mereka akan mundur.
d. Peluru Hampa
Digunakan hanya untuk menekan moril.
e. Peluru Tajam
Digunakan bila keadaan sangat terpaksa yang dalam
kasus Ambon ini apabila bentrokan kedua belah pihak sudah tidak mungkin
dicegah lagi. Tetapi dalam bentrokan seperti itu gas air mata tetap efektif
membubarkan para perusuh. Peluru tajam tidak untuk membunuh kecuali satuan
pengamanan terancam keselamatannya. Tembakan pantul yang membunuh minimal
melukai itu salah pro-sedur dan melanggar HAM. Tidak dibenarkan seorang
prajurit melepaskan tembakan dengan peluru tajam bila perkenaannya ia tidak
yakin. Mana Komnas HAM, mana pula Kontras mereka bersembunyi di Jakarta
karena tidak punya keberanian menangani kasus agama ini. Apa sesungguhnya
tujuan dibentuknya kedua lembaga tersebut kalau punya pertimbangan begitu.
Pelanggaran prosedur selama pengamanan kerusuhan
Ambon adalah:
a. Tidak digunakannya gas air mata dalam jumlah
yang memadai untuk mampu membubarkan massa perusuh.
b. Tidak digunakannya peluru karet untuk melumpuhkan
para pim-pinan lapangan perusuh, tetapi justru menggunakan peluru tajam.
c. Adanya tembak pantul yang diarahkan ke aspal
jalan raya yang pantulannya mengenai bagian paha keatas yang menimbulkan
korban meninggal dunia luka berat minimal luka ringan dan cacat seumur
hidup.
Korban jiwa pihak Islam dan
Kristen sudah terlalu banyak mende-kati angka 2000 orang dari angka tersebut
sekitar 70% adalah korban penembakan aparat keamanan. Karena itu pasukan
TNI/Brimob Polri jelas-jelas telah melakukan pelanggaran HAM yang berat.
Pelanggaran ini harus segera dihentikan dengan
penggunaan alat peralatan yang sesuai untuk operasi pengendalian huru-hara
ini, apabila tidak TNI/Polri dapat, Indonesia akan menghadapi kesulitan
berat apabila pihak PBB terpaksa menurunkan lembaga HAM internasional
yang semula Muslim cleansing menjadi putar balikkan menjadi Kristian cleansing.
Hal seperti ini sangat mungkin terjadi karena sudah masuk skenario alternatif.
Mengapa aparat keamanan bersedia mengambil resiko begitu besar yang mengancam
perekono-mian nasional akibat tekanan IMF dan World bank.
Seharusnya Peluru Karet dan Gas Air Mata yang
disiapkan seba-nyak mungkin bukan peluru Tajam. Ingat kasus Santa Cruz
di Dilli pada tahun 1990 ?
Bersambung Ke Bab 2-10
