KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA
DI AMBON & MALUKU
KERUSUHAN KEDUA
KERUSUHAN kedua adalah nama yang diberikan oleh
pihak Islam untuk membedakan, bahwa setelah pecah kerusuhan pertama pada
tanggal 19 Januari 1999 terjadi masa tenang menjelang Pemilu tanggal 7
Juni 1999 selama hampir tiga bulan, ternyata pada tanggal 23 Juli 1999
terjadi lagi serangan Kristen dalam skala besar ke desa Poka khususnya
pada pemukiman Islam di kelurahan Tihu.
Pada serangan ini ummat Islam sadar bahwa keselamatannya
harus dibela oleh dirinya sendiri sebab aparat keamanan dan pemerintah
daerah terlihat tidak berbuat sesuatu yang berarti, untuk melindungi ummat
Islam.
Ummat Islam untuk pertama kali terpaksa harus
menyerang, keluar dari pertahanannya. Serangan ini disebutnya sebagai serangan
balas karena murni sebagai reaksi balas terhadap serangan-serangan Kristen
yang terus menimbulkan korban pihak Islam. Serangan itu memang ter-paksa
karena di paksa oleh Kristen sehingga yang Islam harus bela diri.
PROSES PERJANJIAN DAMAI YANG SALAH.
Sengaja diberi nama Perdamaian Akbar oleh ummat
Islam karena beberapa alasan:
a. Mengharapkan bahwa perjanjian inilah
yang tertinggi dan terbesar setelah perjanjian damai yang berskala kecil
runtuh dilanggar pihak Kristen. Dari kedudukannya yang tinggi dan besar
itu di hormati untuk di pelihara oleh kedua belah pihak.
b. Mencakup masyarakat yang bertikai di
seluruh kota Ambon dan sekitarnya melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh adat, tokoh pemuda, para Latu Patti, Muspida Tk.I dan Tk.II, pimpinan
DPRD Tk.I dan Tk.II dsb.
c. Menhankam/Pangab TNI yang hadir sebagai
saksi serta ikut memperkokoh perdamaian tersebut. Kehadiran Menhankam/
Pangab TNI harus dihormati dengan janji dan tekad untuk tidak melakukan
pelanggaran atas perdamaian ini sengaja maupun tidak karena beliau mewakili
Pemerintah Pusat.
Perjanjian damai ini telah
diproses selama 4 bulan dengan bersafari keliling untuk mendapatkan tanggapan
berbagai pihak. Proses yang memakan waktu sampai 4 bulan itu sesungguhnya
cukup untuk mendapatkan aspirasi yang sesungguhnya. Pihak Islam sejak awal
(Januari) telah menunjukan sikapnya untuk siap berdamai sesuai ajaran Islam
yang Salaam (damai) ummat Islam telah buktikan dengan tidak melakukan serangan
kecuali bertahan membela diri, tetapi Ummat Islam sesungguhnya kurang yakin
akan keberhasilan upaya damai akbar ini karena berpengalaman dengan kelicikan
pihak Kristen.
Keadaan berbeda dengan pihak
Kristen yang ada pengendalinya (dalang) yang mengatur kerusuhan ini. Tujuan
yang ingin dicapai belum tercapai, apalagi BBM secara bertahap kembali
ke Ambon dalam jumlah yang diperkirakan lebih banyak dari yang eksodus,
mereka mengajak kawan untuk mencari nafkah di Ambon sekaligus membalas
dendam.
Karena gagal mencapai tujuan itu, pihak Kristen
mengabaikan perdamaian apapun. Keseluruhan perdamaian dijadikan kesempatan
untuk konsolidasi membangun terus kekuatan untuk menyerang kembali.
Analisis ini secaras jelas terlihat dari pelanggaran
pihak Kristen untuk menyepakati dijatuhkannya sanksi atas pelanggaran
perjanjian damai yang disepakati.
Proses damai yang dilakukan terus tidak memperhatikan
kondisi yang terjadi di masing-masing pihak. Terkesan Pemda dan aparat
keamanan berpendapat bahwa bila perjanjian telah diikrarkan dan ditanda-tangani
semua pihak dengan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa serta para pejabat,
maka semua pihak yang bertikai harus mentaati perjanjian damai itu. Pengalaman
buruk selama ini tidak menjadi pelajaran untuk memperbaiki proses damai.
Damai sesungguhnya adalah keinginan kedua belah pihak yang secara jujur
bertekad mengakhiri konflik dengan persyaratan tertentu. Diantara sejumlah
persyaratan ialah tidak ada lagi niat untuk menyerang. Syarat ini sulit
dipenuhi pihak Kristen sebab sang dalang masih belum men-capai target,
pesan sponsor belum dipenuhi. Terbukti dengan adanya serangan dalam skala
kecil pada tanggal 10 dan 11 Mei 1999. Padahal perdamaian akbar akan diikrarkan
besok hari tanggal 12 Mei 1999
Karena itu proses damai harus seperti persyaratan
yang diajukan pihak Islam sejak dulu yaitu tangkap aktor intelektualnya
(dalang), usut, ajukan ke pengadilan, hukum yang berat. Masyarakat
Kristen tidak akan diprovokasi lagi untuk terus menyerang memenuhi target
yang dipesan Big Boss. Dengan cara itu damai bisa ditegakkan.
Kita perhatikan bagaimana perjanjian Akbar itu
dilanggar secara sengaja dan sistematis. Karena itu ummat Islam selalu
menuntut agar perdamaian jangan dipaksakan sebab damai atau tidak terletak
pada pengendali dari pihak yang selama ini menyerang.
Ummat Islam menuntut penyelesaian bukan perdamaian
sebab substansi damai harus dibicarakan secara serius dan bersungguh-sungguh
point demi point. Yang perlu dibangun adalah suasana tenang yang dipelihara
dengan tidak saling menyerang dan ditegakkan dengan penjatuhan sanksi berat
bagi yang melanggar terutama terha-dap mereka yang bertanggung jawab menandatangani
naskah perjan-jian tersebut.
PELANGGARAN PERJANJIAN DAMAI YANG DISENGAJA
SECARA SISTEMATIK TANPA SANKSI
Selama otak penggerak kerusuhan serta organisasinya
masih eksis, maka sulit diperkirakan bahwa aktor intelektual itu bersedia
mengu-rungkan niatnya mencapai sasaran penuh. Karena itu mereka menyiap-kan
kerusuhan kedua dengan melakukan provokasi dan intimidasi untuk memancing
ummat Islam keluar menyerang. Pelanggaran yang sistematis itu tercatat
sbb :
a. Pada tanggal 15 Mei 1999 dalam rangkaian
upacara pembentukan Kodam XVI/PTM terjadi kerusuhan akibat kasus Obor Pattimura
yang sengaja direkayasa Panitia untuk menimbulkan kerusuhan (lihat
Kasus Obor Pattimura).
b. Pada tanggal 12 Mei 1999 terjadi pembunuhan
terhadap 2 (dua) warga desa Tulehu di desa Passo ketika mereka dengan kendaraan
ke Ambon.
c. Pada tanggal 13 April 1999 Terjadi
lagi pembunuhan 4 penumpang bis (Islam) di desa Waai oleh massa Kristen
yang sengaja meng-hadang bis tersebut.
d. Pada tanggal 13 Juli 1999 terjadi lagi
penebangan sekitar 300 pohon cengkeh warga desa Siri-Sori Islam (P.Saparua)
oleh massa Kristen desa Ulath yang berkelanjutan dengan perkelahian massal
yang menimbulkan korban cukup banyak pada kedua belah pihak termasuk aparat
kepolisian.
e. Pada tanggal 18 Juli 1999 Masjid dan
rumah-rumah penduduk Islam di kota Saparua dibakar sebagai kelanjutan peristiwa
tang-gal 13 Juli 1999 di desa Siri-Sori Islam.
f. Pada tanggal 21 Juli 1999 terjadi pelemparan
bom terhadap kam-pung Diponegoro.
g. Pada tanggal 22 Juli 1999 terjadi pelemparan
bom terhadap desa Batu Merah Dalam.
h. Pada tanggal 10 Juli 1999 terjadi penabrakan
disengaja dimana sebuah Truk brimob dengan pengemudi Kristen menabrak angkut
kota di desa Batu-Merah atas yang penuh penumpang bera-gama Islam. Peristiwa
ini terlalu menampakkan kebencian sopir Truk tersebut terhadap ummat Islam.
i. Diserangnya desa Poka/Perumnas pada tanggal
23 Juli 1999 de-ngan lemparan batu yang segera mendapat balasan.
j. Serangan ulang dengan kekuatan yang lebih
besar pada tanggal 25 Juli 1999 terhadap
Perumnas Poka dan Masjid Al-Muhajirin di mana Masjid tersebut terdapat
Bapak KH Aly Fauzy dengan keluarganya mengungsi setelah rumahnya dihancurkan.
k. Diserangnya peserta seminar Pela-Gandong
yang beragama Islam dihadiri beberapa pembicara tokoh Maluku di luar
Ambon. Para peserta Muslim dikejar untuk dibunuh sehingga seminar yang
direncanakan 2 hari tersebut terpaksa ditutup pada setengah hari pertama.
Keseluruhan intimidasi dan provokasi yang terus menimbulkan korban tersebut telah membuat ummat Islam menjadi kehabisan kesabaran. Apalagi TNI/Polri tidak mengambil tindakan apapun. Kecuali melerai dan menembak yang menambah jumlah korban.
KASUS OBOR PATTIMURA
Dalam rangka pembentukan Kodam XVI/PTM yaitu
peningkatan status Korem 174/PTM menjadi Kodam XVI/PTM dengan tujuan agar
Kodam dengan kewenangan dan fasilitas yang lebih besar dari Korem akan
mampu menyelesaikan Kasus Ambon ini. Selama ini panitia hari Pattimura
mengatur perjalanan obor Pattimura dibawa secara estafet dari desa
ke desa dimana desa terakhir yang memba-wanya sampai ke tempat upacara
adalah desa Batu-Merah. Kali ini desa Batu-Merah hanya diberi kesempatan
membawa obor Pattimura hanya setengah jalan dilanjutkan oleh kampung Mardika.
Perencanaan panitia itu di protes oleh masyarkat desa Batu Merah namun
panitia tetap bertahan dengan rencananya. Kesengajaan panitia itu dirasakan
sebagai hal yang tidak masuk akal, bahkan dikatakan sebagai peren-canaan
untuk menimbulkan kerusuhan baru. Kenyataannya kerusuhan itu betul terjadi
dalam skala besar karena pihak Batu-Merah berteguh hati membawa obor sampai
memasuki lapangan upacara sementara pihak kampung Mardika (Kristen) merebutnya
di perjalanan. Akhirnya obor tersebut terpaksa dibawa oleh aparat keamanan
dengan kendaraan.
Korban masyarakat kampung Mardika 8 mati dan
belasan luka-luka akibat tembakan aparat keamanan karena mereka melakukan
perlawanan. Upacara peresmian berdirinya Kodam XVI/PTM dengan inspektur
upacara kepala Staf TNI-AD Jenderal Soebagyo itu menjadi kacau, walau dapat
diselesaikan sesuai rencana.
Inilah pelanggaran pertama
atas perjanjian Perdamaian Akbar yang sengaja dirancang untuk meruntuhkan
perdamaian yang dikukuhkan oleh Menhankam/Pangab. Ketua Panitia Drs. Hengky
Apono Sekda Kodya Ambon harus diusut karena ialah yang merencanakan peru-bahan
dari suatu kebiasaan yang sudah berpuluh tahun.
Dari pelanggaran Perdamaian
Akbar yang pertama ini kemudian terjadi lagi berturut-turut secara sistematis
yang sengaja direncanakan oleh pihak Kristen untuk tujuan mengobarkan kerusuhan
II sebagai cara untuk mentuntaskan pencapaian tujuan yaitu mengusir habis
ummat Islam dari kota Ambon dan sekitarnya. Ummat Islam merasa terikat
dengan janji dihadapan Allah SWT disaksikan oleh Men-hankam/Pangab wakil
Pemerintah Pusat. Keseluruhan pelanggaran tersebut tidak satupun dikenakan
sanksi, hal seperti itu menunjukan dengan amat jelas sikap keberpihakan
Pangdam XVI/PTM Brigjen TNI Max Tamaela yang juga beragama Kristen Protestan
dan Putra Daerah yang identitas itu sama benar dengan pelaku pelanggaran
perjanjian yang disengaja itu. Ummat Islam semakin terpancing dan amat
marah atas perlakuan tidak adil dimana pelanggaran perjanjian terus dimanja
dan dikipasi untuk berbuat terus sampai dengan ummat Islam mau keluar bertarung
sehingga timbul korban dan tidak ada pilihan lain kecuali eksodus
meninggalkan Ambon untuk yang kedua kali sekaligus yang terakhir karena
pengalaman pahit yang bertubi-tubi.
Akibat pelanggaran yang disengaja itu terus menimbulkan
korban, ummat Islam yang terus sabar mentaati perjanjian Akbar itu. Kapolda
Maluku, Pangdam XVI/PTM dan Gubernur tidak mengambil langkah pencegahan
apa pun sejak pelanggaran pertama yaitu kasus Obor Pattimura. Apabila perjanjian
itu ditegakkan dengan menjatuhkan sanksi berat sesuai hukum negara maupun
hukum adat maka pelang-garan berikut dapat dicegah dan perjanjian Perdamaian
bisa ditegak-kan lagi, perdamaian dapat memasuki proses pemantapan dari
posisi-nya yang masih labil itu. Akhirnya perlu dikaji alasan kesengajaan
tidak adanya penjatuhan sanksi itu, dari berbagai pendapat tokoh Islam
dapat disimpulkan bahwa Brigjen TNI Max Tamaela telah memihak Kristen
dan terus menerus melindungi aksi penyerangan terhadap pihak Islam sehingga
rencana menimbulkan kerusuhan kedua berhasil dengan baik.
UMMAT ISLAM MEMBELA HAK HIDUP DAN AGAMANYA.
Pelanggaran damai Akbar secara sengaja dan sistematis
itu telah menimbulkan korban terus menerus. Para tokoh agama dan pimpinan
ummat Islam 2 bulan lebih sejak kasus Obor Pattimura secara terus menerus
berusaha menahan amarah ummat Islam dan para Mujahidin dari daerah Leihitu.
Upaya ini ternyata dieksploitir oleh pihak Kristen untuk menghilangkan
wibawa dan pengaruh para tokoh Islam. Hasil nyata yang kita saksikan adalah
keluarnya para Mujahidin dari berba-gai sudut kota melakukan aksi menyerang
melampiaskan amarahnya terhadap pelanggaran damai yang tidak ada usaha
pencegahan apalagi diusut dan dijatuhkan sanksi.
Serangan bertubi-tubi (pelanggaran damai secara
sistematis) oleh pihak Kristen dimana ummat Islam hanya menerima dan melakukan
upaya bela diri saja. Pembelaan diri pasif seperti itu telah menem-patkan
ummat Islam pada posisi sulit seperti akan terjatuh ke dalam jurang. Karena
itu tiada pilihan lain harus bangkit menyerang untuk mematahkan serangan
lawan sampai ancaman serangan berikutnya tidak mungkin ada lagi.
Jadi serangan pihak Islam dalam skala besar dan
untuk pertama kali terjadi ini, adalah tindakan yang dipaksakan oleh pihak
Kristen, sekali lagi ini adalah tindakan terpaksa karena dipaksakan pihak
Kristen. Ini merupakan keberhasilan dari provokasi dan intimidasi pihak
Kristen selama 2 bulan lebih yaitu sejak kasus obor Pattimura s/d penyerangan
terhadap desa Poka pada tanggal 23 Juli dilanjutkan dengan penyergapan
peserta seminar Pela-Gandong pada hari Senin tanggal 26 Juli 1999. Jadi
serangan-serangan yang dilakukan pihak Islam (para Mujahidin) ini merupakan
langkah pembelaan diri untuk menyelamatkan ummat yang terus menjadi korban
pihak Kristen serta membela kemuliaan agama Allah dari hinaan dan pelecehan.
Serangan dalam rangka pembelaan
diri ini tetap berada dalam kerangka defensif aktif karena bertahan terus
akan berakibat fatal bagi ummat Islam. Penyelamatan dengan serangan itu
sampai ummat Islam yakin bahwa pihak Kristen tidak akan atau hilang kemauannya
untuk menyerang lagi dan bersedia membangun perdamaian atas dasar kesamaan
hak yang dimulai dengan proses penyelesaian kasus seperti sikap damai ummat
Islam.
Keluar menyerang dalam rangka penyelamatan diri
ini ternyata tidak mungkin dilakukan dalam skala yang berarti sebab
kondisi interen ummat Islam yang tidak siap untuk itu, terutama tidak ada
seorang yang tampil sebagai The God Father.
KEMAMPUAN KRISTEN TERUS MENINGKAT
Berbagai peristiwa setahun sebelum terjadi penyerangan
besar-besaran terhadap ummat Islam pada hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1419
H bertepatan dengan hari ulang tahun ditanda-tanganinya Naskah Proklamasi
Kemerdekaan RMS pada tanggal 18 januari 1950, selisih sehari dari tanggal
19 Januari 1950 karena 1 Syawal merupakan titik terlemah ummat Islam.
Dari seluruh peristiwa sebagai perencanaan pihak
Kristen sampai dengan bulan Oktober 1999, terlihat dengan jelas bahwa keselu-ruhannya
berada suatu kerangka strategi yang dianut dan dipegang teguh dalam melaksanakan
aksi-aksi taktis. Karena itu tampak ber-bagai aktivitas yang sebelumnya
tidak tampak seperti kegiatan pemberitaan melalui TVRI, RRI dan Harian
Suara Maluku, berbagai pemberitaan yang bergerak searah sebagai operasi
Perang Urat Syaraf bahkan meningkat pada operasi intelijen penggalangan
yang dirasakan masyarakat Islam di kota Ambon seperti kasus Pohon Mangga,
Poskota, Talake dan Masjid Al-Fatah dimana Oknum Marinir telah bertindak
merugikan ummat Islam.
Pihak Kristen juga telah memiliki alat perlengkapan
perang yang semakin canggih seperti bom dengan daya penghancuran yang kuat,
senjata rakitan yang semakin baik teknologinya karena menguasai STM di
Kudamati dengan alat peralatan bubut, las dan sebagainya. Mereka juga memiliki
dana yang tak terbatas seperti munculnya senjata standar TNI dalam jumlah
yang banyak, teropong lapangan, menggunakan sepatu olah raga pada tiap
serangan dan sebagian dengan ransel kecil di punggung. Begitu pula jumlah
senjata rakitan laras panjang serta bom yang suaranya semakin dahsyat serta
pipa tebal sebagai kulit bisa pecah berkeping-keping ibarat granat tangan
standart TNI. Pada dasarnya tampak sekali kemajuan dari hari ke hari, berbeda
dengan pihak Islam yang relatif tidak ada inovasi, karena tidak tersedia
dana untuk hal seperti itu ?
Bersambung Ke Bab 2-06
