Idul Fitri Berdarah di Ambon
19 Januari 1999 / 1 Syawal 1419 H
PELANGGARAN TERHADAP KONSENSUS NASIONAL
NEGARA Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945,
adalah negara yang didiami bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai
suku bangsa, agama, bahasa dan budaya. Negara bhineka ini bisa langgeng
sampai ke masa depan sangat tergantung kesepakatan kita bahwa hanya karena
ada kesepakatan untuk Tunggal Ika. Kesepakatan ini amat penting sebagai
jaminan bahwa semua orang dalam negara ini mengakui adanya kebhinekaan
sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri tetapi hasrat untuk
bersatu mengikat kebhinekaan itu dalam ketunggalan.
Itulah semangat yang mendasari berdiri tegaknya Republik Indonesia
yang tahan terhadap berbagai hantaman separatis. Setiap warga negara Indonesia
harus menerima, memelihara dan menjunjung tinggi kesepakatan itu dengan
menerima secara ikhlas Pancasila, UUD ’45 dan wawasan kebangsaan sebagai
rambu-rambu penyelamatan kehi-dupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
IDE SEPARATIS MENGANCAM PANCASILA
Tragedi Idul Fitri Berdarah dikobarkan dengan tuntutan suku Bugis,
Buton dan Makassar meninggalkan Ambon / Maluku yang dalam peristiwa
ini pada dasarnya semua pendatang yang beragama Islam dijadikan sasaran
penghancuran dengan tujuan agar keseluruhan mereka keluar dari Maluku dan
kenyataannya pula penduduk asli yang beragama Islam pun ikut tergusur.
Keinginan seperti itu, yang dicapai dengan kekerasan menun-jukkan bahwa
mereka tidak bermain-main tetapi suatu tekad yang sudah final melalui pertimbangan
yang matang. Menolak kebhinekaan adalah menolak wawasan kebangsaan, dasar
negara dan ideologi Pancasila sebagai konsensus nasional. Sangat boleh
jadi gagasan ini dimotori oleh para tokoh yang masih memilih RMS sebagai
negara pilihannya. Hal ini dapat dimengerti penolakan terhadap kehadiran
suku-suku lain di Ambon/Maluku sejalan betul dengan perjuanagn RMS yang
ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun
1950.
Pada sekitar tahun 1989, Korem 174/PTM yang komandannya pada waktu
itu adalah Kol.Inf.Rustam Kastor berhasil membongkar jaringan organisasi
RMS di kota Ambon yang mempunyai rencana besar, tetapi mereka tidak punya
kemampuan untuk mewujudkannya, tetapi di masyarakat Kristen ide seperti
itu didukung. Dalam kasus Batu Gajah ide seperti itu muncul lagi dan pada
kasus Tragedi Idul Fitri Berdarah ini mereka menampilkan ide itu tanpa
perlu ditutup-tutupi bahkan demonstratif dengan yel-yel RMS, tulisan dan
gambar.
Perkembangan baru RMS kalaupun ada peningkatan belum mampu mengorganisir
suatu gerakan sebesar Tragedi Idul Fitri Berdarah karena RMS di Ambon hidup
berkat adanya pembiayaan (pendanaan) secara teratur dari kelompok RMS di
Belanda, semakin aktif menampakkan eksistensinya maka dana yang didapat
semakin besar. Jadi RMS dalam kasus ini merupakan pelaku dari kepentingan
atau tujuan bersama karena ide sepataris cukup besar pengikutnya
di kota Ambon dan Maluku Tengah pada umumnya. Jadi walaupun bukan RMS sebagai
pelaku utama tetapi ada kekuatan baru yang tidak jauh berpikir seperti
RMS atau dapat kita katakan sebagai RMS baru.
Apabila dalam kasus Tragedi Idul Fitri Berdarah ini keseluruhan pemeluk
agama Islam juga dijadikan sasaran penghancuran, tidak lain karena pemeluk
agama Islam sejak perjuangan Indonesia Merdeka hingga sampai perjuangan
melawan RMS hanya berfikir Maluku dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diploklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Selain penghancuran terhadap suku pendatang yang
beragama Islam adalah serangan terhadap integritas bangsa Indonesia.
Ide ini tidak boleh diberikan kesempatan untuk berkembang karena mengancam
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya tidak boleh
ada hak hidup bagi kelompok masyarakat yang menginginkan berdiri sendiri
terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan di Maluku hak hidup
mereka.
KAUM SEPARATIS: DALANG IDUL FITRI BERDARAH
Tragedi Idul Fitri Berdarah ini amat spesifik, bukan sekedar meng-hantam
suku dan agama, dua aspek yang sangat rentan dari SARA. Tetapi sekaligus
mengancam agama Islam dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Pancasila, UUD 1945 dan wawasan kebangsaan. Keseluruhan rambu-rambu bermasyarakat
berbangsa dan bernegara itu sebagai kekuatan yang mengikat persatuan dan
kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dihancurkan oleh kekuatan
yang melancarkan aksi Tragedi Idul Fitri Berdarah ini. Tragedi ini jelas
dirancang dengan sempurna, dilaksanakan secara berhasil dengan komando
pengendalian yang efektif. Kenyataan di lapangan menunjukkan kecanggihan
perencanaan yang meliputi hampir semua aspek dalam suatu gerakan politik
dengan tujuan besar, bergerak secara serentak pada hampir semua lini, yang
di Ambon ini titik berat gerakan mereka pada aspek militernya.
Apabila TNI tidak berhasil membongkar dan menghancurkan organisasi
penggerak Tragedi Idul Fitri Berdarah ini maka diwaktu berikut, Negara
Kesatuan Republik Indonesia akan terancam terus keutuhannya sebab ide itu
latent.
Kondisi nasional yang terus memburuk dan perkembangan terakhir Tim-Tim
akan memperkuat semangat separatis, kekuatan yang menggerakkan Tragedi
Idul Fitri Berdarah telah terilhami oleh kemajuan yang dicapai Tim-Tim.
Benarkah RMS Sebagai Pelakunya ?
Pada tahun 1989 Korem 174 / PTM berhasil membongkar jaringan organisasi
gelap RMS di kota Ambon dan sekitarnya, dimana rencana membangun kekuatan
bersenjata di pulau Seram berhasil dipatahkan. Seorang Mantan Perwira Menengah
TNI-AD berpangkat Letkol. Inf.(purn) Ony Manuhutu (Jakarta) dilibatkan
untuk menuntaskan rencana sekaligus memimpin kekuatan bersenjata di lapangan.
Gudang senjata TNI milik LANTAMAL siap dibongkar untuk merebut senjata
dan amunisi dengan dukungan seorang bintara pegudang.
Adanya repatriasi masyarakat asal Maluku dari negeri Belanda dan semakin
baiknya transportasi serta adanya kebijaksanaan bebas visa maka kunjungan
wisatawan Belanda dan warga negara Belanda asal Indonesia semakin besar
jumlahnya ke Ambon. Pada umumnya mereka adalah keluarga eks KNIL sebagai
serdadu RMS yang dibawa ke Belanda, mereka adalah pimpinan dan anggota
RMS, maka pasti RMS di kota Ambon dan sekitarnya telah berkembang menjadi
lebih kuat lagi. Kondisi nasional akibat reformasi yang berkembang penuh
kekerasan dengan kerusuhan yang terus menerus memporak-porandakan berbagai
aspek kehidupan bangsa telah menimbulkan peluang bagi RMS untuk tampil
dengan rencana melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,
ide yang telah berkembang sejak tahun 1950 yang terus melekat di banyak
masyarakat Ambon yang beragama Kristen. Ada instruksi dari RMS di negeri
Belanda untuk bersiap-siap mengambil alih kekuasaan di Maluku apabila akibat
Reformasi Pemerintah Republik Indonesia jatuh.
Aparat kepolisian dan Teritorial TNI-AD tampak kurang sungguh-sungguh
dalam mendeteksi perkembangan RMS, apalagi sejak Mei 1998 aparat kemanan
lebih disibukkan pada huru hara reformasi total yang tidak terkendali.
Apa yang ditemukan di lapangan terlihat para tokoh dengan manuver politiknya,
corat-coret, yel-yel adanya bendera RMS yang sempat dikibarkan di Gunung
Nona, maka dugaan bahwa RMS adalah Pelaku Tragedi Idul Fitri Berdarah ini
perlu diamati terus. Sejumlah dokumen melalui penemuan Tragedi Idul Fitri
Berdarah bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, peristiwa ini
adalah bagian dari suatu konspirasi besar dari rencana besar dengan dukungan
kekuatan luar negeri.
Usaha Tim-Tim untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
pasti memperkuat semangat kekuatan RMS untuk melanjutkan perjuangannya.
Kalau masyarakat Islam Maluku dijadikan sasaran penghancuran sistematik
karena pihak Kristen di DPRD Tk I Maluku mengabulkan keinginan beberapa
tokoh Maluku Utara untuk mendirikan propinsi sendiri Moluku Kie Raha (MKR)
yang meliputi Dati II Maluku Utara dan Dati II Halmahera Tengah. Yang perlu
dicurigai bahkan perlu ditelusuri lagi, ide ini termasuk rencana strategis
RMS atau bukan.
Kehadiran utusan DPRD Tk.I Maluku ke Jakarta menghadap Presiden B.J.
Habibie untuk menyatakan bahwa RMS tidak terlibat dalam kerusuhan Ambon
justru memperbesar kecurigaan kita terhadap beberapa tokoh GPM sebagai
pimpinan dan anggota DPRD Tk.I Maluku tersebut. Masalah keamanan bukan
porsinya DPR, apalagi pihak Polda Maluku dan Korem 174/PTM saja belum menya-takan
ketidak terlibatan RMS.
Tekanan kuat Word Bank dan IMF terhadap pemerintahan Suharto dan pemerintahan
B.J. Habibie tidak dapat dilepaskan dari kerusuhan yang terjadi di Ambon
yang tentu berangkai dengan apa yang disebut Hijau royo-royo dan jatuhnya
sejumlah tokoh Kristen seperti Benny Moerdani yang menggembala program
Kristenisasi, begitu juga sejumlah tokoh lainnya.
Walaupun analisis ini menunjukkan RMS sebagai Pelaku utama, tetapi
tidak tertutup kemungkinan ada organisasi bentukan baru tetapi tetap membawakan
ideologi separatis yang tujuan akhirnya adalah memisahkan diri dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu marilah kita melihat keterlibatan RMS ini dalam konstelasi
yang lebih besar dan luas, berkaitan dengan kondisi nasional dan internasional
dimana upaya penghancuran kemajuan Islam dimotori oleh lobby Kristen
internasional.
Menghilangnya tokoh Benny Moerdani dari percaturan politik
nasional kurang diwaspadai, padahal ia seorang ahli intelejen terke- muka
di Indonesia dengan kemampuan luar biasa. Mustahil setelah diturunkan dari
tahtanya ia akan menerima begitu saja, ia pasti akan bergerak di bawah
permukaan yang hasilnya telah kita lihat bagaimana pemerintah orde baru
di bawah Suharto maupun Habibie dihancurkan dan begitu tergantung pada
negara asing khususnya Amerika, IMF dan World Bank ?
Bersambung Ke Bab 1-08
