Kata Sambutan
POSISI UMMAT ISLAM DAN BERBAGAI TESIS TENTANG KERUSUHAN
Oleh : Prof. Dr. Mohammad Mahfud
MESKIPUN pernah memegang jabatan penting di Mabes ABRI (kini TNI) dan Kodam VIII/Trikora Jayapura nama Brigjen (Purn) Rustam Kastor tidak begitu dikenal, bahkan nama tersebut terasa agak asing di telinga rakyat Indonesia. Nama Kastor justru mulai dikenal ketika Gus Dur, kini Presiden RI, menyebut Jenderal K sebagai orang yang memanas-manasi alias provokator kerusuhan antar Kristen dan Islam di Ambon yang mula pertama meletus pada hari raya Idul Fithri, tanggal 19 Januari 1999. seperti diketahui konflik antar pemeluk kedua agama tersebut meletus ketika masjid Al Fatah yang sedang dipenuhi oleh jama’ah kaum muslimin untuk melaksanakan shalat Ied diserang secara tiba-tiba oleh sekelompok besar orang yang kemudian dipercaya sebagai kelompok kaum nasrani (Kristen). Ketika kerusuhan terus berlanjut istilah provokator menjadi sangat sering didengar oleh masyarakat karena kalangan petinggi-petinggi negara, terutama TNI, selalu menyebut bahwa berbagai kerusuhan di Indonesia terjadi karena ulah provokator. Anehnya makhluk yang disebut provokator itu, kecuali yang kelas teri, tidak pernah berhasil ditangkap oleh TNI yang memiliki institusi intelijen dan monopoli (secara hukum) untuk menggunakan senjata.
Dilambungkan oleh Gus Dur
Alkisah Ketua PB-NU Gus Dur yang merupakan tokoh
yang banyak diminta keterangan oleh pers karena pengaruh dan kekayaannya
akan informasi menengarai juga adanya beberapa orang yang disebutnya sebagai
provokator. Mula-mula Gus Dur menyebut bahwa konflik horizontal di Ambon
adalah tetangganya yang “brewokan” di Ciganjur sehingga nama tokoh Pemuda
Pancasila Yoris Raweyai menjadi sorotan pers, namun ketika Yoris membantah
habis-haisan Gus Dur tidak juga memberikan penjelasan yang jelas tentang
tetangganya itu sehingga masalahnya hilang begitu saja. Tak lama setelah
menyurutnya sorotan terhadap Yoris, kembali Gus Dur melempar teka-teki
ketika menyebut bahwa provokator kasus Ambon ada di Mabes TNI yakni Jenderal
K. Lemparan inisial nama ini kembali memancing heboh. Masyarakat dan pihak
TNI meminta Gus Dur untuk menunjuk hidung saja. Sementara dari kalangan
TNI disebut-sebut tidak ada nama Jenderal K kecuali yang telah pensiun
dari Angkatan Darat yaitu Brigjen Rustam Kastor dan seorang lagi dari angkatan
lain. Karuan saja nama Kastor melambung dan menjadi begitu populer karena
Jenderal K yang dituding oleh Gus Dur diasosiasikan kepada Brigjen purnawirawan
ini. Pers menyorot dan turut menuding Rustam Kastor yang putra Maluku dan
beragama Islam sebagai provokator sehingga yang bersangkutan merasa terpojok.
Menurut pengakuannya kepada pers sejak Gus Dur menyebut nama Jenderal K
dan pers mengasosiasikan initial itu pada dirinya, Rustam Kastor banyak
mendapat telepon gelap dan teror sehingga diri dan keluarganya menjadi
sangat terganggu karena ancaman-ancaman. Sampai kini Kastor yang mempunyai
rumah di Ambon mengungsi dari Ambon, meniggalkan rumah dan tanah kelahirannya.
Jenderal Kunyuk
Tak tahan atas sorotan dan tudingan sebagai provokator
itu Rustam Kastor mendatangi Gus Dur di Ciganjur untuk minta klarifikasi
dan bukti-bukti. Maklum sebagai prajurit yang pernah menyatakan kesetiannya
melalui Sapta Marga kepada negara Republik Indonesia Kastor merasa sangat
terpukul dituduh sebagai provokator, apalagi kemudian diri dan keluarganya
menjadi sasaran teror dan ancaman. Namun pada saat itu Gus Dur tidak dapat
mengemukakan bukti kecuali mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyebut
nama Kastor, artinya Jenderal K itu bukan Jenderal Kastor. Dengan agak
emosional Kastor kemudian berkata kepada Gus Dur “Kalau begitu Jenderal
K itu adalah Jenderal kira-kira, ya?” yang kemudian dijawab oleh Gus Dur
dengan entengnya bahwa Jenderal K adalah Jenderal Kunyuk. Sejak Jenderal
Kastor menunjukkan keberaniannya itu sorotan kepada dirinya mereda dan
pers berhenti memburunya sebagai orang yang diduga menjadi provokator dari
kerusuhan yang kini, tak dapat dibantah, merupakan konflik antara pemeluk
agama (Kristen dan Islam).
Konspirasi RMS dan Kristen ?
Meskipun begitu kita tidak dapat menyimpulkan
bahwa Rustam Kastor adalah orang yang tidak punya perhatian terhadap konflik
yang terjadi di tanah kelahirannya itu. Rustam Kastor memang bukan provokator
seperti yang pernah dituduhkan sementara orang pada dirinya itu, tetapi
Jenderal Purnawirawan yang sudah berangkat tua ini tetap turut berjuang
untuk menyelesaikan kasus Maluku dengan berusaha mendudukkan persoalan
Maluku pada proporsi yang sebenarnya tanpa disertai upaya penyembunyian
fakta-fakta. Dia memang memosisikan diri sebagai bagian dari ummat Islam,
tetapi dengan tepat mendasarkan diri pada fakta dan data dalam bersikap.
Buktinya adalah buku yang ada di hadapan pembaca ini.
Rustam Kastor melihat bahwa apa yang dilakukan
oleh pemerintah dalam menyikapi kasus yang merembet dari Ambon sampai ke
Maluku Utara tidak tepat karena pemerintah hanya memberi terapi pada gejala-gejalanya
dan bukan pada akar permasalahannya. Ibarat mengobati orang sakit maka
penghilangan rasa sakit sebagai gejala hanya berguna untuk sementara guna
mengurangi penderitaan si sakit, tetapi bersamaan dengan itu terapi pada
akar masalah alias sumber penyakit mutlak harus dilakukan. Bagi Kastor
upaya membuat garis demarkasi antara penduduk yang beragama Kristen dan
beragama Islam hanyalah terapi atas gejala yang tidak akan dapat menyelesaikan
masalah begitu juga berbagai bentuk formalitas upacara untuk berdamai.
Bahkan pernyataan Presiden dan Wakil Presiden meminta rakyat Maluku untuk
menyelesaikan masalahnya sendiri dianggapnya sangat tidak tepat dan tidak
mau melihat sumber masalahnya secara jernih. Kasus Maluku ini memerlukan
campur tangan pemerintah secara serius, karena tidak mungkin selesai dengan
baik jika masalahnya dikembalikan kepada rakyat Maluku sendiri kecuali
menunggu habisnya salah satu pihak yang bertikai.
Apa akar masalah yang dimaksud oleh Kastor
?
Seperti yang terlihat dari judul buku ini akar
masalah dari persoalan di Maluku adalah “konspirasi politik” antara gerakan
separatis Republik Maluku Selatan (RMS) dan Kristen untuk menghancurkan
ummat Islam di Maluku. Konflik di Ambon akan sangat sulit diselesaikan
tanpa ada upaya membuka mata bahwa di sana sedang terjadi konspirasi antara
pihak Kristen dan RMS untuk menghancurkan Islam yang pada gilirannya akan
memudahkan bagi gerakan separatis RMS untuk melepaskan diri dari Indonesia,
membangun negara merdeka. Upaya RMS untuk membangun negara Maluku yang
merdeka seperti yang diper-juangkan sejak puluhan tahun yang lalu akan
sangat sulit dicapai tanpa terlebih dahulu memusnahkan ummat Islam di sana,
sebab dalam kenyataannya ummat Islam lebih memilih dan memberi dukungan
kepada negara Republik Indonesia. Demikian yang dapat disimpulkan dari
buku karya Kastor ini.
Ketika menemui saya pada pertengahan Februari
2000 yang lalu Kastor yang disertai dua orang tokoh Islam dari Ambon Kastor
mengemukakan dengan nada hampir menangis bahwa yang diperlukan adalah tindakan
pemerintah agar Maluku diselamatkan dari rongrongan separatis RMS. Di Ambon,
kata mereka sekolah-sekolah Islam sudah tidak beroperasi lagi karena selalu
diteror, sementara SMUN 1 dan SMUN 2 yang merupakan sekolah negeri hanya
berisi murid-murid yang beragama nasrani. Murid-murid yang beragama Islam
telah keluar dari sana, bahkan secara umum kaum muslimin di Ambon telah
mulai terdesak ke daerah pantai, sementara kaum muslimin yang pendatang
seperti dari Bugis dan daerah lain telah pulang ke daerah asal masing-masing
untuk menyelamatkan diri. Saat ini kaum muslimin menjadi sangat sedikit
jumlahnya sehingga agak kedodoran untuk mempertahankan diri. Kastor dan
kedua tokoh Islam itu menemui saya karena mereka mendengar bahwa saya adalah
Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Azasi Manusia sehingga mereka berharap
agar saya dapat menyampaikan maasalah ini secara jelas kepada pemerintah
melalui Menteri Negara Urusan HAM.
Di dalam buku ini Kastor melampirkan beberapa
data yang setelah dianalisis memang membawa pada kesimpulan bahwa akar
masalah di Maluku sekarang ini adalah “konspirasi RMS dan Kristen” untuk
menghancurkan ummat Islam yang jika itu berhasil akan lebih memudahkan
berdirinya negara Maluku merdeka, minimal berdirinya Republik Maluku Selatan
seperti yang mereka perjuangkan sejak tahun 1950. Jadi upaya penghancuran
Islam dalalm konspirasi tersebut bukan semata-mata karena Islamnya melainkan
karena Islam merupakan penghalang bagi upaya RMS untuk memisahkan diri
dari negara republik Indonesia. Lihatlah misalnya surat-surat dari Presidium
Sementara Republik Maluku Selatan Ambon (Lampiran Bagian III buku ini)
yang telah dirilis sejak Nopember 1998 yang memberi kesan kuat sebagai
upaya pengondisian dan persiapan peristiwa 19 Januari 1999 di mana ummat
Islam yang sedang melakukan salat Ied di masjid Al Fatah diserang secara
tiba-tiba oleh massa Kristen dalam jumlah yang besar. Keseluruhan kronologi
peristiwa “konflik SARA” dan surat-surat dari Presedium Sementara RMS yang
menginginkan kemerdekaan, terlepas dari negara Republik Indonesia dapat
dikonfirmasikan dari Surat Pengembalaan yang dikeluarkan oleh Molucon People’s
Mission tanggal 15 Nopember 1998 (Lampiran 1 Bagian III). Di dalam surat
yang ditujukan kepada Pemerintah RI (terutama Presiden Habibie dan Pangab
Wiranto) ini sangat jelas bahwa mereka menuntut agar gerakan kemerdekaan
Maluku dapat diberikan melalui Konstitusi Republik Maluku Selatan tanpa
penindasan. Mereka meminta pula agar tindakan-tindakan memfrustasikan perjuangan
kemerdekaan Maluku di dalam maupun di luar negeri dihentikan dengan pemakluman
bahwa proklamasi Maluku Selatan itu “tidak pernah pun tidak akan merugikan
hak hidup bangsa mana pun juga…”
Penyelesaian secara Hukum
Rustam Kastor yang sudah berangkat tua namun
masih bersemangat itu melihat menguatnya gerakan separatis RMS inilah
akar masalah dari konflik berkepanjangan di Maluku. Dan dia berusaha meyakinkan
semua pihak, melalui pemaparan fakta, data, dan analisisnya, bahwa menguatnya
gerakan RMS sebagai akar masalah telah muncul sebagai konspirasi antara
RMS dan Kristen seperti yang kemudian digambarkan secara berani oleh judul
buku ini. Oleh sebab itu bagi Kastor tidak ada jalan lain kecuali dilakukan
upaya pengungkapan secara jelas dan transparan melalui proses hukum. Dengan
dilakukannya pengungkapan melalui proses hukum yang fair Kastor meyakini
bahwa kedok mereka yang terlibat dalam konspirasi itu akan terbuka. Dan
ketika kedok itu terbuka akan terlihat bahwa pelaku-pelaku konspirasi itu
adalah tokoh-tokoh RMS dan para pemimpin Kristen. Tetapi anehnya, menurut
Kastor, upaya penyelesaian secara hukum tidak pernah dilakukan secara sungguh-sungguh
dan pihak TNI pun tidak pernah melaku-kan operasi intelijen untuk mengungkap
kasus penginjakan atas harkat Kemanusiaan ini “Ada apa ini? Adakah peran
Gubernur dan Pangdam dalam kasus ini? Mengapa pengumuman Presiden Gus Dur
untuk mengganti Pangdam dan Gubernur tidak ditindak lanjuti. Itulah sejumlah
pertanyaan yang disampaikan oleh Kastor kepada saya pada pertengahan Februari
2000 yang lalu.
Tesis Lain
Tentu saja analisis dan kesimpulan Kastor tentang
kasus Maluku ini bukanlah satu-satunya tesis yang berkembang di dalam diskusi
publik tentang kerusuhan. Jika dikaitkan dengan berbagai kerusuhan dan
kekerasan yang terjadi dibagian-bagian lain dari negara kita masih ada
beberapa tesis yang selama ini sudah dilemparkan ke tengah-tengah publik.
Dari sudut hubungan antara hukum dan kekuasaan misalnya, konflik horizontal
terjadi di Indonesia karena runtuhnya penguasa otoriter orde baru yang
selama ini menjadi pengawal bagi penegakkan hukum secara represif. Setelah
penguasa otoriter itu runtuh maka hukum itu tidak lagi mempunyai pengawal
sehingga muncullah gerakan-gerakan dari bawah yang tidah terkendali dan
cenderung anarkis. Pemerintah yang tidak legitimated tidak mampu menguasai
situasi karena mereka pun menjadi sasaran kemarahan massa berhubung dengan
perannya yang korup di masa lalu. Terjadilah berbagai tindakan main hakim
sendiri di tengah-tengah masyarakat yang dalam tingkatannya yang tinggi
memunculkan konflik horizontal dan berbagai kekerasan politik. Di sini
berlaku adagium tentang hubungan antara hukum dan kekuasaan yang berbunyi
“Hukum tanpa kekuasaan itu lumpuh, kekuasaan tanpa hukum itu dzalim”. Di
era Orde Baru kekuasaan diselenggarakan secara dzalim karena tidak berdasar
hukum, namun setelah Orde Baru runtuh hukum menjadi lumpuh karena tidak
terkawal oleh pemerintah yang legitimated. Pemerintahan Gus Dur yang legitimated
secara hukum masih membutuhkan penyesuaian untuk membangun hubungan yang
benar antara hukum dan kekuasaan.
Tesis lain menyebutkan bahwa timbulnya berbagai
macam kekerasan politik dan kerusuhan itu merupakan sesuatu yang sulit
dihindari karena terjadinya situasi anomi. Di dalam situasi anomi yang
terjadi adalah ditolaknya nilai-nilai lama secara habis-habisan namun nilai-nilai
baru yang disepakati secara nasional belum muncul secara kokoh. Nilai-nilai
yang dibangun oleh Orde Baru ditolak secara kuat namun nilai-nilai baru
yang diinginkan sebagai pengganti belum juga mengkristal. Upaya mengkristalkan
nilai-nilai baru di atas runtuhnya nilai-nilai lama inilah yang menimbulkan
kegoncangan-kegoncangan yang pada tingkatannya yang tinggi muncul berbagai
kekerasan politik dan kerusuhan-kerusuhan.
Masih ada tesis lain lagi yang juga banyak dipercaya
oleh para pengamat yakni tentang konflik elit politik. Dikatakan bahwa
berbagai kerusuhan dan kekerasan politik muncul karena elit politik, terutama
antara penguasa baru dan penguasa lama yang ingin bertahan atau takut akan
akibat-akibat dari reformasi. Dalam kaitan tesis ini banyak dipercaya bahwa
kekuatan Orde Baru baik yang sudah ke luar dari kekuasaan maupun yang masih
bercokol di birokrasi pemerintahan sangat ketakutan akan akibat-akibat
reformasi dan penegakkan hukum. Mereka sangat takut jika misalnya kasus-kasus
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) benar-benar dibawa ke pengadilan sebab
mereka pun akan terseret ke pengadilan. Maka mereka, kekuatan lama, ini
senantiasa berupaya untuk menghalang-halangi upaya pengusutan terhadap
kasus KKN yang salah satu bentuknya adalah membuat berbagai kerusuhan dengan
provokasinya. Teori ini sering dikaitkan dengan teori “state terrorism”
atau “military terrorism” yang menjelaskan bahwa berbagai kerusuhan itu
berkaitan dengan upaya militer untuk mempertahankan domain sosial politiknya
yang sejak era reformasi digugat secara kuat. Untuk tetap berperan secara
dominan di dalam fungsi sosial-politik serta untuk memblokir upaya-upaya
pengungkapan atas kekerasan politik yang melibatkan militer di masa lalu,
maka pihak militer bekerjasama dengan kekuatan status quo radikal menciptakan
berbagai kerusuhan. Ini dimaksudkan agar perhatian pemerintah dan masyarakat
berbelok, bahkan agar masyarakat merasa sangat perlu kepada militer dan
membiarkan militer tetap memainkan fungsi sosial-politiknya. Inilah yang
kemudian melahirkan berbagai operasi dan provokasi bagi muncul-nya berbagai
kerusuhan dalam apa yang disebut sebagai state and military terrorism
tersebut.
Itulah berbagai teori yang muncul di dalam wacana
publik untuk menjelaskan berbagai kerusuhan, konflik horizontal, dan kekerasan-kekerasan
politik yang kini sedang menjadi masalah serius bagi masa depan bangsa
dan negara kita. Jadi banyak teori yang menge-depan dan teori Kastor tentang
“konspirasi RMS-Kristen” meru-pakan salah satu teori yang secara spesifik
menjelaskan kasus kerusuhan di Maluku.
Ummat Islam jangan dikorbankan
Yang manakah dari berbagai tesis itu yang paling
benar untuk menjelaskan berbagai kerusuhan dan kekerasan politik yang sangat
mencemaskan kita sebagai bangsa?
Sudah pasti tidak hanya ada satu tesis yang dapat
secara mutlak memberikan penjelasan. Semua tesis tampaknya memberi penje-lasan
yang mengandung kebenaran spesifik untuk skala nasional. Tesis Kastor barangkali
cukup dominan (meskipun tidak mutlak) dalam menjelaskan kerusuhan
di Maluku, namun tesis ini tidak dapat memberi penjelasan yang memuaskan
tentang kerusuhan dan kekerasan politik di bagian lain Indonesia. Dan ini
dapat dimaklumi karena Kastor memang hanya menjelaskan apa yang terjadi
di Maluku.
Tetapi apa pun dan seberapa pun tingkat kebenaran
setiap tesis yang dimunculkan sebagai penjelasan ada satu kesan yang sulit
dibantah, bahwa treatment pemerintah dalam menyelesaikan berbagai konflik
horizontal cenderung menjadikan ummat Islam sebagai korban. Dengan alasan
bahwa yang mayoritas harus mengayomi yang minoritas, maka ummat Islam sering
diperlakukan tidak adil. Jika kaum muslimin diganggu maka tidak terlihat
tindakan yang tegas bahkan kadang-kala dicari-cari kambing hitam yang tidak
jarang orang Islam sendiri yang dimunculkan sebagai biang keladi; tetapi
jika golongan agama minoritas yang diganggu maka tindakan tegas dan keras
segera didemonstrasikan. Banding-kanlah sikap pemerintah dalam menyikapi
kasus Maluku, Tanjung Priok, Doulos, Mataram, peledakan masjid Istiqlal
dan sebagainya. Di sana tampak bahwa yang mayoritas harus bersedia menerima
perlakuan tidak adil, sedangkan yang minoritas dapat bermanja-manja. Ini
merupakan ironi bagi sebuah negara yang memilih “Negara Hukum” sebagai
salah satu pedomannya yang fundamental.
Ummat Islam tentu tidak boleh mengandalkan kebesaran
jumlah pengikutnya untuk berlaku sewenang-wenang, meminta keistimewaan
perlakuan, dan menindas golongan minoritas dengan cara anarkis, tetapi
tidak boleh juga di dalam negara hukum terjadi perlakuan tidak adil hanya
karena dorongan agar yang besar selalu mengalah. Ini kesalahan mendasar
dalam penerapan prinsip negara hukum sebab di dalam negara hukum harus
selalu ditegakkan perlakuan yang sama kepada setiap warga negara dan golongan-golongan
masyarakat tanpa pertimbangan “mayoritas” dan “mino-ritas”. Upaya menghindari
“kesewenang-wenangan dan anarkis mayoritas.” Inilah salah satu tuntutan
mendasar dalam negara hukum dan negara yang menghormati hak-hak azasi manusia.
Semoga negara kita segera menemukan tracknya
yang benar dalam membangun supremasi hukum dan menegakkan peng-hormatan
bagi hak-hak azasi manusia ?
Kembali ke Daftar Isi