Pengantar Cetakan Kedua
UPAYA sosialisasi informasi mengenai kerusuhan
di Ambon-Maluku, Alhamdulillah mendapat respons yang cukup positif dari
masyarakat. Terbukti, belum genap satu bulan edisi pertama buku ini beredar
di pasaran, persediaan telah habis tanpa sisa. Besarnya minat masyarakat
untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi, yang menimpa saudara
sebangsa di Indonesia bagian Timur itu, mendorong kami untuk mencetak ulang
buku ini.
Pada edisi kedua ini telah diadakan revisi, tidak
saja pada kesalahan yang mungkin terdapat pada edisi pertama. Tetapi juga
melengkapi isi buku dengan data-data baru, tentang kesaksian para
korban pembantaian yang masih hidup, disertai foto-foto yang menunjukkan
kebengisan manusia melebihi binatang buas.
Lebih dari itu, pada edisi kedua buku ini, kami
merasa bergembira sekali dapat menyertakan Kata Sambutan yang diberikan
oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud, Guru Besar dan Pembantu Rektor I pada Universitas
Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Untuk hal ini, kami amat berterimakasih
sekali pada beliau, yang dengan rela hati telah meluangkan waktu guna memenuhi
permintaan penerbit.
SITUASI di Ambon, pada hari-hari terakhir ini,
agaknya mulai mereda. Akan tetapi, angkara murka kian menyebarkan
hawa maut di daerah-daerah lain di Maluku Tengah dan Utara. Api permusuhan
hingga kini di daerah Tobelo dan Halmahera terus membara.
“Penyelesaian sendiri”, yaitu menyerahkan penyelesaian
kerusuhan pada masyarakat Ambon dan Maluku sendiri, sebagai- mana yang
diusulkan Presiden Abdurrahman Wahid, dalam kunjungannya bersama Wapres
Megawati, 12 Desember 1999 lalu, nampaknya terlalu riskan dan berbahaya.
Sebab, di antara masya-rakat Maluku tidak sedikit orang yang menerima ucapan
tersebut apa adanya. Artinya, di daerah tersebut jelas ada kelompok yang
lebih dahulu memulai peperangan, maka logika dari masing-masing pihak yang
bertikai tentu, jika diminta menyelesaikan sendiri masalahnya adalah, kelompok
yang diserang harus membalas serangan tersebut dengan setimpal atau
bahkan lebih dahsyat. Jika demikian halnya, maka perang antar agama ini
akan semakin sulit dihentikan. Sebab, mustahil masing-masing pihak yang
bertikai disuruh menyelesaikan sendiri pertikaiannya, tanpa ada kelompok
ketiga yang berupaya mendamaikan mereka.
Kian berlarut-larutnya pertikaian di Maluku,
dan semakin banyaknya korban yang berjatuhan, sementara pemerintah Indonesia
di bawah kabinet Persatuan Nasional pimpinan Gus Dur berlepas tangan terhadap
petaka kemanusiaan terbesar di awal abad 21 ini, membuat rakyat kian frustasi.
Pada pertengahan Januari lalu, sejumlah 216 orang
pria, wanita dan anak-anak warga transmigrasi asal Pulau Jawa yang ditempatkan
di UPT Togoliuwa, Kecamatan Tobelo, seluruhnya tewas di dalam masjid akibat
diserang dan kemudian masjidnya dibakar bersama mayat yang ada di dalamnya
oleh massa Kristen.
Selain itu, pada akhir minggu ketiga bulan Februari
2000, kerusuhan terjadi lagi di daerah Masohi, Maluku Tengah, akibat sebuah
masjid di daerah tersebut di bom oleh massa Kristen. Hampir bersamaan dengan
itu, serangan terhadap kaum muslimin juga terjadi di daerah Morotai, Maluku
Utara.
Berbagai pihak telah menunjukkan keprihatinannya
yang mendalam terhadap nasib anak bangsa di Ambon dan Maluku, yang kian
hari kian tidak jelas kapan akan berakhir dan bagaimana bentuk penyelesaiannya
nanti. Masyarakat muslim peduli Ambon bermunculan di mana-mana, yang berusaha
meringankan beban saudaranya dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan, bahkan
ada yang mengirim Pasukan Jihad yang siap perang.
Keprihatinan serupa juga muncul dalam acara Bedah
Buku dan Diskusi,yang diselenggara kan oleh LKBH UII Yogyakarta, 16 Februari
2000, dengan membentuk Tim Advokasi untuk Ambon dan Maluku. Rustam Kastor,
penulis buku ini, hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, di dampingi
oleh KH. Aly Fauzy dan Abdul Wahab Polpoke, dua orang tokoh Islam di sana.
Dalam makalah yang disampaikan Rustam Kastor,
dengan jelas terungkap, bahwa masyarakat kedua belah pihak yang bersengketa
ini sesungguhnya orang-orang yang berada dalam suatu keluarga besar, ikatan
kekeluargaan mereka cukup kuat, walau tanpa budaya Pela yang
nilai kohesivitasnya sangat lunak itu. Akan tetapi harus diakui, katanya
lagi, bahwa sejak zaman nenek moyang dahulu kala, banyak persoalan yang
mengganjal, apalagi berbagai persoalan itu telah berakumulasi dengan
permasalahan di era orde baru yang lalu. Selain itu, suasana reformasi
telah ikut pula memicu dan bahkan memberikan peluang untuk saling melemparkan
fitnah serta tuduhan yang membuat anggota masyarakat kian saling membenci.
Selanjutnya dikatakan, siapapun sadar bahwa apa
yang terjadi selama ini adalah adanya upaya pihak-pihak tertentu untuk
meraih kepentingan politiknya dengan mengeksploitasi keberadaan ummat kedua
belah pihak, dengan membenturkan titik-titik singgung maupun titik gesekan
secara amat tidak bermoral.
Allah Malikurrahman telah menunjukkan kepada
kita semua akar kerusakan atas dosa-dosa yang diperbuat, terutama oleh
mereka yang telah menamakan diri sebagai pemimpin, tetapi tidak punya rasa
kasih dan sayang terhadap yang dipimpinnya. Kerusakan yang terjadi akibat
permusuhan ini terlalu berat untuk mampu dipikul oleh ummat kedua belah
pihak yang mayoritas dari mereka adalah rakyat kecil. Oleh karena itulah,
maka semua pihak yang bertikai harus menyadari kondisi yang tidak menguntungkan
masa depan masyarakat Maluku khususnya, dan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Kepentingan politik sekelompok masyarakat yang telah mengakibatkan kehancuran
sedemikian besar menimpa masyarakat Ambon-Maluku harus ditinggalkan, dan
kita menunjukkan kemauan baik untuk menjadikan masa depan Maluku yang maju
sebagai kepentingan bersama. Bila kehendak baik dari kedua belah pihak
dapat diwujudkan dengan ikhlas, insya Allah, Tuhan akan menurunkan rahmat-Nya
dan membantu kita menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi dengan
kasih dan sayang-Nya.
Dalam upaya mencapai tujuan bersama tersebut,
Rustam Kastor berupaya mengajukan solusi, dan mengusulkan beberapa persya-ratan
yang harus dipenuhi antara lain:
- a. Menghadirkan mereka yang akan menangani penyelesaian konflik ini, yang terdiri dari orang-orang yang netral dan tidak terlibat dalam merekayasa kerusuhan. Mereka adalah orang-orang yang sejak awal menolak aksi kerusuhan untuk mencapai tujuan politik pihak tertentu, sehingga bersedia membeberkan keseluruhan tabir penyebab kerusuhan. Sebab, tanpa kehadiran mereka, sulit untuk dicarikan solusi penyelesaian, oleh karena berbagai kepentingan akan menjadi ganjalan yang berat.
- b. Adanya kesadaran bahwa kerusuhan yang bernuansa konflik, dengan berlatar belakang agama adalah hasil rekayasa dan manipulasi pihak tertentu, dengan memanfaatkan kurang pahamnya masyarakat awam atas duduk permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka harus melepaskan diri dari kelompok kepentingan, untuk kemudian tampil membela kepentingan masyarakat Maluku demi masa depan. Mereka adalah putra bangsa, putra Maluku yang kecintaannya kepada NKRI dan Maluku tidak diragukan lagi. Mereka adalah para pejuang bangsa yang tetap konsisten membela kepentingan bangsa demi kesejahteraan bersama.
- c. Kesadaran itu mengharuskan mereka menunjukkan batang hidung dari oknum-oknum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Kesadaran itu meng-haruskan kita melakukan upaya revitalisasi dan mempercayakan hukum yang dapat menegakkan keadilan. Hukum harus disepakati sebagai sarana yang paling ampuh untuk menye-lesaikan konflik ini secara adil.
Ketenangan yang dirasakan dalam hari-hari terakhir ini harus dilihat secara cermat dan jujur, bahwa hal itu sama sekali tidak menunjukkan telah meredanya keinginan untuk saling membunuh dan membakar. Akan tetapi kondisi yang nampak tenang ini, lebih disebabkan intensifnya upaya aparat keamanan untuk mencegah terjadinya bentrokan, bukan upaya penyelesaian akar permasala-han. Tanpa adanya upaya bersungguh-sungguh untuk menyelesai-kan akar permasalahan yang sebenarnya, maka peluang yang tersedia akan hilang percuma. Betapa pun pahit kenyataan yang harus diterima, tetapi harus diyakini bahwa itulah obat mujarab yang harus diminum. Karena itu proses penyelesaian secara hukum, mengiringi penyelesaian politik harus dilakukan secepat mungkin.
Para elit dari kedua belah pihak harus dapat menerima bahwa kehancuran dan dendam yang begini besar adalah akibat penye- lesaian yang salah oleh aparat keamanan, bersama-sama dengan pemerintah daerah. Mereka telah ikut membuat kondisi konflik semakin memburuk. Itu artinya, kondisi yang seburuk sekarang ini sama sekali bukan atas kehendak kedua belah pihak yang saling bertikai. Kekeliruan yang dilakukan oleh aparat keamanan besama-sama dengan pemerintah daerah lah, yang mengakibatkan penderitaan rakyat terus berlanjut lebih dari setahun ini, bahkan nampak ada kecenderungan sebagai suatu kesengajaan karena belum adanya upaya untuk merubah pola penyelesaian yang terus gagal hingga masa lebih dari setahun ini.
Apa yang dilakukan oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah, ibarat memberi antalgin pada pasien yang sedang mengidap penyakit parah. Bukan mengobati penyebab penyakit, tetapi sekedar meredakan rasa sakit untuk sementara saja. Diagnosa yang salah terus saja dipertahankan, karena itu tidak pernah ada terapi yang tepat. Tak habis mengerti, apa sesungguhnya yang ada di dalam pikiran para penguasa tersebut, sampai hati membiarkan ummat dikorbankan terus-menerus yang kini tak mampu lagi menanggung derita apalagi menata masa depannya. Oleh karena itu, amatlah diperlukan adanya tokoh pioner dari kedua belah pihak untuk tampil menyelesaikan kemelut ini.
Tiga persyaratan bagi para pioner seperti
yang telah disebutkan di atas, apabila dapat dipenuhi secara jujur, insya
Allah akan mendapat petunjuk dari Tuhan yang Maha Kasih untuk bisa duduk
semeja mencarikan penyelesaian di mana kesepakatan pokok yang harus dicapai
adalah: “Kesedian untuk menyelesaikan pertikaian ini melalui proses hukum”.
Melalui cara ini, niscaya biang keladi dan penyebab
pokok (akar permasalahan) akan terungkap, persoalannya dapat diselesaikan
secara hukum, sehingga mereka-mereka yang bersalah mendapat-kan hukuman
yang adil dan setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya. Lebih dari itu,
pertikaian berdarah yang, tidak mustahil akan berlangsung berkepanjangan
segera dapat di-hentikan, sehingga proses rekonsiliasi menuju perdamaian
dapat diwujudkan secara alamiah ?
Yogyakarta, 5 Maret 2000
Kembali ke Daftar Isi