![]() |
||
|
Naharus Surur, Direktur PKPU
Kalau melihat kiprahnya, kesannya Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) ini sudah lama hadir, tapi sebetulnya sejak kapan sih berdiri?
NGO (Non Government Organization) ini berdiri sejak 14 Desember 1999. Sebetulnya tergolong baru. Sebelum berupa NGO, saya sudah sejak aktif jadi mahasiswa sudah punya ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan sosial, terutama sejak aktif dalam Remaja Islam Sunda Kelapa (RISKA). Kebetulan saya di jurusan kedokteran, ya, bergerak di bidang itu.
Apakah sejak dulu komitmen NGO ini sudah mengarah ke wilayah konflik?
Belum. Dulu, kita punya empat bidang garapan. Pertama, kegiatan sosial. Kedua, kegiatan pelayanan kesehatan. Ketiga, pendidikan alternatif. Keempat, berupa advokasi. Dalam perkembangan berikutnya, kita mulai mengembangkan wilayah garapan yakni wilayah konflik. Hal ini didasari oleh karena menyangkut banyak korban manusia.
Kegiatan kemanusiaan di berbagai daerah konflik itu dilakukan melalui kegiatan realokasi, rehabilitasi, dan reempowering sosial. Jadi, salah satu fokus kami adalah para pengungsi serta korban kekerasan.
Kenapa berubah visi dan misinya?
Sebetulnya tidak terlalu berubah. Hanya melakukan pengembangan-pengembangan. Kini kami lebih konsentrasi ke wilayah-wilayah konflik seperti Ambon dan Aceh. Karena memang di situ banyak sekali persoalan-persoalan kemanusiaan yang perlu ditangani, misalnya para pengungsi.
Apa saja bentuk pengembangan yang Anda lakukan dalam PKPU?
Banyak sekali. Tapi pada prinsipnya ada beberapa hal yang merupakan skala prioritas. Misalnya soal pemberdayaan perekonomian rakyat kecil, pembagian sembako.
Selain ekonomi, kami juga mengembangkan perhatian pada aspek sosial. Aspek charity ini penting. Untuk program ini kami mengembangkan di wilayah konflik. Di antara bentuk kegiatan yang kami lakukan adalah pembagian sembako, pekaian, obat-obatan, dan pendidikan. Sampai saat ini kami masih konsentrasi pada dua wilayah yakni Maluku Utara dan Maluku Selatan.
Selain kegiatan ekonomi, kami juga menyentuh aspek keagamaan. Salah satu bentuk yang kami lakukan adalah mengirim para dai atau mubaligh sekitar 10 orang ke wilayah tersebut. Salah satu sasarannya adalah kawasan pengungsi. Misalnya di Kecamatan Bacan dan Buru.
Di samping itu, kami juga memberikan layanan kesehatan. Tiap bulan, kami mengirim dokter untuk melayani para pengungsi dan korban kekerasan. Bahkan kami juga sudah punya klinik pengobatan di Maluku Utara dan Ambon. Kedua klinik itulah yang saat ini tengah kami kembangkan menjadi rumah sakit darurat untuk melayani mereka.
Untuk rumah sakit ini, kami melakukan kerjasama dengan NGO Malaysia. Jadi, mereka yang menyediakan peralatan medisnya dan kita yang menyediakan tenaganya. Sebagian dari peralatan itu sudah dikirim dan dalam waktu dekat ini insya Allah bisa kita buka klinik bedahnya di Ternate.
Contoh dari pengembangan ekonomi?
Misalnya pembekalan anak-anak yatim piatu agar bisa mandiri. Di Bekasi, kita punya 6 anak asuh yang tetap sekolah. Jadi, sore hari hingga malam hari, mereka sekolah, paginya membagi barang dagang berupa kacang bungkus ke warung-warung. Anak-anak usia SMP itu juga kita beri sepeda pancal untuk mengedarkan kacang. Agar punya motivasi, mereka kita target setiap hari bisa mengedarkan pada tiga warung dan wilayahnya juga sudah dibagi-bagi.
Biasanya, NGO menyandarkan dirinya pada donatur asing, bagaimana dengan NGO yang Anda kelola?
Kami mengandalkan pada proses local mobilization untuk menggali dana. Baik direct maupun indirect. Memang ada donatur yang kita datangi, ada pula yang mendatangi kami. Di antara sumber dana yang kita gali itu melalui zakat, infak, dan shadaqah. Kalau pun ada yang dari luar negeri, itu berasal dari teman-teman kita sendiri yang kebetulan belajar di luar negeri.
Belum lama ini, kami juga sudah punya komitmen dengan mereka untuk penggalian dana tersebut. Kadang-kadang, kami juga memperoleh sumbangan dari ibu-ibu bakul sayur. Mereka mengumpulkan dana dari sesama pedagang pengecer, setelah terkumpul lalu disetorkan kepada kami.
Kenapa memilih wilayah konflik sebagai bidang garapan, padahal risikonya juga tidak kecil?
Tidak ada yang spesifik, kecuali memang wilayah itu amat membutuhkan perhatian. Lagi pula, ini juga sejalan dengan misi dan visi NGO kami. Dengan kata lain, core aktivitas kami justru di wilayah konflik, karena banyak persoalan yang acapkali luput dari perhatian. Di situlah kami masuk. Ketika orang lain tak bisa melakukan, kami mencoba melakukannya. Oleh karena itu kita harus punya fokus kegiatan, agar tidak terlalu melebar.
Apakah membangun jaringan dengan NGO lain untuk memasuki wilayah konflik seperti itu?
Belum optimal. Apalagi kalau kita lihat jumlah penduduk, sebetulnya jumlah NGO yang ada ini masih sangat kurang. Sebab, kian banyak NGO justru lebih bagus, apalagi untuk menghadapi tragedi kemanusiaan seperti sekarang ini.
Menghadapi tragedi kemanusiaan seperti ini, rasanya memang berat kalau harus kerja sendirian. Tapi mau apalagi, karena NGO yang ada juga masih amat kurang. Sebetulnya banyak sekali persoalan-persoalan kemanusiaan yang tengah dihadapi para pengungsi, baik di wilayah Maluku maupun yang lain seperti Aceh.
Bagaimana dengan PKPU ke depan?
Kami akan mengembangkan diri ke wilayah yang lain, seperti Aceh. Belum lama ini kami sudah ke Aceh untuk melihat kondisi di sana. Setelah melakukan penjajakan, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan segera membuka cabang di sana. Terutama di sentral-sentral pengungsi karena banyak sekali persoalan yang dihadapi akibat konflik senjata itu.
Selain Aceh, kami juga akan menggarap wilayah Yogyakarta. Meski Yogyakarta bukan termasuk wilayah konflik, tapi persoalan kemanusiaan juga banyak ditemukan di sana. Misalnya soal kemiskinan. Beberapa kawasan di Yogyakarta itu terkenal justru dengan kemiskinannya. Oleh karena itu kami akan segera terjun ke sana, misalnya di sekitar Gunung Merapi.