Islam is rahmatan lil aalamiin Jihad sabiluna wa al mautu fii sabiilillaah asma' amanina

MASIH DIRUMUSKAN KEMUNGKINAN DIBERLAKUKAN DAURAT SIPIL DI MALUKU

Tuesday, May 23, 2000/3:47:39 PM

Ambon, 23/5 (ANTARA) - Gubernur Maluku, Saleh Latuconsina mengatakan, masih dirumuskan kemungkinan diberlakukannya kondisi darurat sipil di Maluku menyikapi kecenderungan meningkatnya eskalasi kerusuhan bernuansa SARA, sepekan terakhir ini.

Ketika dicegat ANTARA seusai pertemuan dengan Pangdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Max Tamaela dan pimpinan serta Ketua-Ketua Fraksi DPRD Maluku, di Ambon, Selasa, Gubernur Latuconsina, mengatakan, pemebrlakukan daurat sipil belum diputuskan. Namun, berbagai langkah kebijakan bisa mengarah ke sana.

"Langkah-langkah kebijakan tersebut perlu disatukan persepsinya oleh Gubernur, DPRD dan Pangdam karena berkali-kali upaya rekonsiliasi dilakukan dengan berbagai keterbatasan, ternyata belum menunjukkan hasil menggembicarakan," katanya.

Oleh karena itu, menurut Gubernur, macam-macam langkah terus diupayakan dengan prioritas mengembalikan situasi keamanan normal.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pertemuan di atas dimanfaatkan DPRD untuk meminta penjelasan terkait dengan pertemuan dengan Presiden Gus Dur dan Panglima TNI di Jakarta, Rabu (17/5) lalu, termasuk gambaran situasi terakhir yang tengah terjadi, di mana sifatnya berupa pembicaraan informatoris.

"Kami juga membicarakan berbagai langkah ke depan dengan mengevaluasi apa yang selama ini dilakukan sehingga bisa diambil kebijakan penanganan dengan prioritas mengembalikan situasi keamanan," tutur Gubernur.

Ketua DPRD Maluku, Etty Sahuburua, SH pun senada dengan Gubernur Latuconsina bahwa pertemuan di atas membicarakan situasi terakhir sebagai rasa tanggungjawab menyikapi perkembangan di lapangan yang menyengsarakan masyarakat.

Prioritasnya, kata Etty, situasi keamanan harus segera dipulihkan agar pengungsi bisa segera dikembalikan ke daerah asalnya kembali bila bukan merupakan daerah rawan kerusuhan.

"Yang pastinya, pertemuan tersebut sifatnya umum guna menyikapi perkembangan terakhir sehingga tidak menjadi makin rumit," tandasnya.

Sementara itu, Pangdam Tamaela, menjelaskan, pertemuan tersebut mengarah terhadap langkah-langkah agar situasi keamanan lebih baik.

"Jadi dirumuskan oleh semua pihak, Gubernur - Pangdam - Pimpinan DPRD dan Ketua-Ketua Fraksi," katanya.

Didesak sudah saatnya diberlakukan daurat sipil, Dansat Banmil Maluku dan maluku Utara ini mengemukakan, belum diputuskan. "Dengan demikian, perlu untuk dipertimbangkan pemberlakuannya. Jadi nanti dirumuskan," tandas Pangdam.

Tentang pemulangan laskar jihad, ia mengatakan, nanti dirumuskan penanganannya. "Yang pastinya, sekali lagi prioritasnya adalah mengembalikan situasi agar lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat," demikian Pangdam Tamaela.

(F.ABN02/PK01/PK02/ABN03/ABN01)

2305001544 NNNN