Islam is rahmatan lil aalamiin Jihad sabiluna wa al mautu fii sabiilillaah asma' amanina

MUI USUL REKONSILIASI KERUSUHAN MALUKU UTARA DI ATAS KRI
Monday, April 17, 2000/10:16:36 AM

Ternate, 17/4 (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Maluku Utara menyatakan, menolak rekonsiliasi yang direncanakan dilaksanakan Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakat (MMK) di Bali sebagai salah satu daerah netral di Indonesia.

"MUI lebih cenderung rekonsiliasi tahapan awal penyelesaian kasus kerusuhan yang terjadi di Propinsi Maluku Utara itu dilaksanakan di atas kapal perang (KRI)," ujar Ketua MUI Maluku Utara Syarief Sahfin ketika ditemui ANTARA di Ternate, Minggu.

Menurut dia, rekonsiliasi harus diawali dengan prakondisi, yakni rehabilitasi pemukiman warga muslim yang rusak akibat pertikaian yang terjadi 26 Desember 1999 lalu di Pulau Halmahera, Morotai, Bacan dan kepulauan Obi itu.

MUI menilai rekonsiliasi hal yang mudah, namun yang perlu diperhatikan adalah 76.000 lebih warga muslim yang kini mengungsi di Ternate dan beberapa daerah yang dianggap relatif aman itu dikembalikan dulu, katanya.

Sahfin menilai rekonsiliasi yang ditawarkan pemerintah untuk dilaksanakan di Bali itu rekayasa.

"Kenapa tidak dilaksanakan saja di perairan Maluku Utara atau sekitar Pulau Ternate dan Tidore, dengan menggunakan salah satu KRI," ucapnya.

Pihaknya, sangat setuju kedua kelompok yang bertikai itu dipertemukan di atas kapal perang dan harus di wilayah perairan Maluku Utara.

Tolak Usulan Menteri

MUI atas nama umat Islam Maluku Utara juga menyatakan menolak enam orang tokoh masyarakat Maluku Utara di Jakarta yang diutus Menteri MMK guna menjajaki tahapan awal rekonsiliasi.

"Mereka yang mengaku sebagai tokoh masyarakat, tidak dikenal oleh kedua kelompok yang bertikai, sehingga perlu dipertimbangkan kembali," katanya.

Kalau mau rekonsiliasi, pemerintah pusat hendaknya koordinasi dengan pemda setempat dan masyarakat korban kerusuhan SARA itu.

"Tidak perlu didrop dari pusat, karena mereka yang diutus oleh Menteri MMK ke Maluku Utara adalah orang-orang tidak berpengaruh di masyarakat," ujar Shafin, tanpa menyebut nama.

MUI khawatir Menteri MMK tertipu oknum yang mengaku sebagai tokoh masyarakat Maluku Utara, sebab pengalaman seperti ini sudah berulangkali terjadi, tambahnya.

Ia mencontohkan rekonsiliasi yang dilakukan Ikatan Kerukunan Keluarga (IKK) Halmahera Utara (Halut) di Manado (Sulut) baru-baru ini. Karena utusan tanpa konsultasi dengan Pemda dan umat Islam setempat, keluarga dari peserta rekonsiliasi hingga kini masih terancam bahkan salah satu utusan dari muslim Morotai Saleh Sibua BA, rumahnya di Ternate dibakar.

"Yang lebih parah lagi, rekonsiliasi perdamaian IKK-Halut di Manado itu, tanpa melibatkan Pemda Maluku Utara, yang diundang ke sana hanya Pangdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Max Tamaela," katanya.

Keterangan yang diperolah ANTARA di Lanal Ternate, menyebutkan TNI AL akan memfasilitasi dua kelompok yang bertikai di Maluku Utara di atas KRI sebagai rangkaian bakti sosial Surya Bhaskara Jaya. (F.ABN-PK03/PTU12/16/04/:0 22:56/ND03)

1704001009 NNNN