Page 1

Ma’had Al-Zaytun

Sebuah Gerakan Keagamaan

Dalam Perspektif Hermeneutika

Oleh

Tim Peneliti INSEP

(Indonesia Instutute for Society Empowerment)

Jakarta

Bekerjasama dengan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan

Departemen Agama RI

2004

Editor

Ahmad Syafi’i Mufid

Husein Hasan Basri

Tim Peneliti

Ahmad Syafi’i Mufid (INSEP)

Ibnu Hamad (Universitas Indonesia)

Fuaduddin, TM (Puslitbang Penda)

Ali Bowo Tjahjono (Unissula – Semarang)

Ghofar Shidiq (Unissula – Semarang)

Husen Hasan Basri (INSEP)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dan syukur kepada Allah atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya, kami

tim peneliti Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP) Jakarta dapat menyelesaikan

penelitian ini sebagaimana rencana yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk

memberikan informasi akademik terhadap wacana “pro dan kontra” di seputar Ma’had Al-Zaitun,

Haurgeulis, Indramayu, Jawa Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab berbagai

pertanyaan yang dialamatkan kepada lembaga tersebut. Dengan demikian, laporan penelitian ini

dapat menjadi bagian dari solusi masalah umat Islam yang berkaitan dengan ketidapercayaan

masyarakat (social distrust) antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.

Laporan penelitian ini terdiri atas tiga dokumen yang antara satu dengan yang lain saling

berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dokumen pertama berisi laporan lengkap hasil penelitian

Ma’had Al-Zaitun dalam bentuk sebuah buku. Dokumen kedua berupa ringkasan hasil penelitian.

Ringkasan ini disajikan untuk pembaca yang ingin mengetahui informasi tentang Ma’had secara

garis besar. Dokumen yang ketiga berupa Executive Summary yang hanya memuat inti temuan

serta implikasi hasil penelitian. Bagian ketiga ini hanya sekitar tiga halaman dan diharapkan dapat

dibaca oleh top executive atau pimpinan Departemen Agama. Mudah-mudah dengan membagi

hasil penelitian ini menjadi tiga dokumen dapat membantu para pembaca menemukan informasi

yang diinginkan.

Kami menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih menyisakan berbagai

pertanyaan tentang masa depan subjek atau sasaran penelitian. Apakah proses transformasi yang

dilakukan oleh sekelompok orang atau tokoh pendiri Ma’had ini akan tetap berlanjut? Bagaimana

mereka mengembangkan pendidikan model baru ini benar-benar menjawab kebutuhan akan

pendidikan masa depan yang berorientasi kepada keluasan ilmu pengetahuan dan kesamaptaan

jasamani atau dalam istilah mereka “basthatan fil 'ilmi wal jismi”? Jika kita sepakat dengan Richard

Crawford dalam bukunya In the Era of Human Capital, Harper Business, 1991 menyatakan

bahwa pada era manusia sebagai capital; talenta, kecerdasan dan pengetahuan adalah sebagai

kekuatan ekonomi dunia maka beberapa dasawarsa yang akan datang kita dapat membuktikan

kebenaran pernyataan tersebut atau menolaknya. Oleh karena itu penelitian tentang subjek yang

sama dengan focus yang berbeda tentu masih sangat terbuka.

Penelitian ini berhasil diselesaikan berkat bantuan, fasilitas dan kerjasama dari berbagai

pihak. Pada kesempatan ini kami mengucapakan terima kasih kepada Kepala Badan Litbang

Agama dan Diklat Kegamaan Departemen Agama RI yang telah memberikan kepercayaan kepada

kami untuk melaksanakan penelitian. Begitu juga ucapan terima kasih juga kami sampaikan

kepada seluruh eksponen khususnya Syeikh Ma’had Al-Zaitun yang telah sudi menerima tim ini

dan memberikan kesempatan wawancara dan pengamatan. Begitu juga informan kami dari

kalangan yang kontra Ma’had Al-Zaitun, aktifis atau mas’ul di berbagai daerah, para saksi dan wali

santri, yang tentu saja untuk menjaga privasi mereka tidak kami sebut nama-nama beliau, kami

ucapkan terima kasih dan sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan

kepercayaan, bantuan dan kerjasama sehingga lahir karya ini benar-benar bermanfaat kepada

siapa saja, tidak saja kepada mayarakat luas tetapi juga bagi lembaga subjek kajian itu sendiri.

Amien.

Jakarta, 17 Februari 2004

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi, ii

I.

PENDAHULUAN, 1

A. Latar Belakang, 1 - 4

B. Gerakan Keagamaan Islam di Indonesia, 4 - 8

C. Kerangka Konseptual, 8 - 9

D. Masalah, Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian, 9 - 10

E. Metodologi Penelitian, 10 - 11

II.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MA’HAD AL-ZAYTUN, 12

A. Latar Belakang Berdiri, 12 - 34

B. Perkembangan Ma’had Al-Zaytun, 34 - 37

C. Ma’had Al-Zaytun dalam Wacana Pro dan Kontra, 37 - 42

III.

DOKTRIN DAN AJARAN, 43 - 48

A. NII dan Pemikiran Politik Pencetusnya, 48 - 50

B. Doktrin Teologis dan Penjabarannya, 50 - 55

C. Doktrin Hijrah, 55 - 56

D. Doktrin Infaq dan Shadaqah, 56 - 61

E. Bai’at dan Imamah, 61 - 63

F. Doktrin Tazkiyah, 64 - 66

IV.

SISTEM PENDIDIKAN, 67

A. Fisik, 67 - 69

B. Organisasi dan Manajemen Ma’had Al-Zaytun, 69 - 73

C. Membangun Budaya Ma’had Al-Zaytun, 73 - 74

V.

PENDANAAN MA’HAD AL-ZAYTUN, 75

A. Dana Awal Ma’had Al-Zaytun, 75 - 80

B. Sumber Dana Ma’had Al-Zaytun, 80

1. Dana Pendidikan Santri, 80 - 81

2. Usaha Ma’had, 81 - 82

3. Tamu, 82

4. Donatur, 82 - 83

5. Luar Negeri, 83

VI.

MA’HAD AL-ZAYTUN: METAMORFOSA SEBUAH GERAKAN KEAGAMAAN, 84

A. Kerangka Penafsiran, 84

B. Ma’had Al-Zaytun Metamorfosis dan Institut Suffah-nya DI/TII, 84 - 86

C. Ma’had Al-Zaytun:

Bukan Sekedar Metamorfosis, Sebuah Tinjauan Ekonomi-Politik, 86 - 88

D. Menerka Masa Depan Hasil Metamorfosa, 88

VII.

KESIMPULAN DAN REKOMNENDASI, 89

A. Kesimpulan, 89

B. Rekomendasi, 90

DAFTAR PUSTAKA, 91 - 95

GLOSSARY, 96 - 99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dapat dikatakan bahwa Islam adalah sebuah agama yang khas karena Islam tidak hanya mengurusi

persoalan pribadi, ia juga merupakan sekumpulan nilai yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan.

Islam adalah sekumpulan peraturan Tuhan yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi muslim. Cita-cita

ideal Islam adalah mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi peraturan-peraturan Tuhan tersebut.

Karena sifatnya yang demikian, para pengikut agama ini merasa perlu menciptakan sebuah tatanan atau

pranata di mana cita-cita Islam tersebut dapat terwujud di muka bumi ini.

Cita-cita yang demikian membuat sebagian kelompok muslim memandang perlu menciptakan

sebuah pranata yang mampu mengaplikasikan peraturan-peraturan Tuhan secara sempurna, yaitu negara

yang berlandaskan Islam. Mereka menganggap bahwa negara adalah sebagai perantara untuk dapat

menerapkan ajaran Islam. Oleh karena mewujudkan idealitas Islam merupakan sebuah kewajiban, maka

mewujudkan perantaranya pun wajib pula. Namun bagi sebagian yang lain, terwujudnya ajaran Islam dalam

kehidupan sehari-hari tidak tergantung pada ada tidaknya negara; berlakunya ajaran Islam dalam kehidupan

sehari-hari bergantung pada komitmen individual kaum muslim dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran

agamanya.

Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia

terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, dan budaya, maka Islam di Indonesia menjadi berwajah plural. Islam

juga termanifestasikan dalam beragam budaya lokal. Oleh karena itu, ketika syari’ah diusulkan dan

diperjuangkan sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh terjadi perbedaan dalam pemahaman

syari’ah itu sendiri. Situasi sosiologis, kultural, dan intelektual merupakan sejumlah faktor yang

mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman umat Islam terhadap syari’ah. Kecenderungan intelektual

yang berbeda dalam upaya memahami syari’ah dapat berujung pada pemahaman yang berbeda mengenai

suatu doktrin. Munculnya berbagai mazhab fikih, teologi, dan filsafat Islam, misalnya, menunjukkan bahwa

ajaran-ajaran Islam itu multi interpretatif.

1

Perbedaan faham dan interpretasi mengenai hubungan Islam dan negara juga muncul di kalangan

kaum muslim di negeri ini. Munculnya perbedaan ini telah ada sejak dimulainya bangsa ini mempersiapkan

kemerdekaannya. Pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan

PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) telah muncul perbedaan mengenai apa yang menjadi

dasar negara Indonesia merdeka? Ada sebagian yang mengusulkan dasar negara kita adalah Islam, tetapi

ada juga yang mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka adalah pandangan-pandangan hidup modern

seperti kebangsaan, demokrasi, kemanusiaan dan seterusnya. Ketika kompromi telah disepakati bahwa

dasar negara adalah Pancasila, sebagimana pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, dan dibentuklah panitia

sembilan yang ditugasi merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka muncul lagi diskusi

tentang perlu tidaknya mencantumkan syari’at Islam ke dalam landasan dasar negara yang biasa disebut

dengan Piagam Jakarta. Meski sempat disepakati bahwa sila pertama Piagam tersebut berbunyi

“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya”, namun kemudian tanpa alasan

yang jelas dan dapat diterima kelompok Islam, kesepakatan ini dihilangkan begitu saja pada saat

pengesahan dasar negara Pancasila pada 18 Agustus 1945, sehingga menimbulkan kekecewan sebagian

kalangan Islam.

2

Penghilangan tujuh kata pada sila pertama Pancasila (dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam

bagi pemeluknya) telah menjadi pemicu bagi lahirnya gerakan Darul Islam di Indonesia. Mereka menuntut

agar syari’at Islam diberlakukan atau mendirikan negara Islam di Indonesia. Salah satu gerakan Islam yang

menuntut hal ini adalah gerakan Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat. Gerakan ini

kemudian memproklamirkan Negara Karunia Allah Negara Islam Indonesia (NKA-NII) di bawah

kepemimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949.

3

1Lihat kata pengantar Bahtiar Effendy, “Agama dan Politik: Mencari Keterkaitan Yang Memungkinkan Antara

Doktrin dan Kenyataan Empirik,” dalam M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta: Logos, 2001),

hal. xii-xiii.

2

Banyak publikasi menyebutkan bahwa Bung Hatta menerima laporan dari opsir Angkatan Laut bala tentara

Jepang bahwa masyarakat Indonesia bagian timur berkeberatan dengan pencantuman tujuh kata dalam Piagam Jakarta,

dan jika tidak dihapus mereka tidak mau merdeka bersama-sama dengan bangsa Indonesia yang lain. Akhirnya, tujuh

kata dalam Piagam Jakarta tersebut dicoret dan diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat antara lain, Daniel S.

Lev. Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum, terj.

H.Zaini Ahmad Noeh (Jakarta, Intermasa, 1986), Cet. II, hal. 60-62.

3

Versi lain, Kartosuwirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada hari-hari sekitar menyerahnya

Jepang. Menurut Alers, Sekarmaji Kartosuwirjo memproklamasikan Darul Islamnya sejak 14 Agustus 1945, tetapi

menarik kembali proklamasinya sesudah mendengar pernyataan kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta 17 Agustus

1945. Lihat C. Van Dijk. Darul Islam Sebuah Pemberontakan. (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hal. 5.

Usaha Kartosoewirjo dan para pengikutnya mendirikan negara Islam menemui jalan buntu. Pada

tahun 1962 gerakan ini ditumpas oleh Soekarno dan pada tanggal 17 Agustus 1962 Kartoseowirjo diganjar

hukuman mati. Meskipun hukuman mati telah ditimpakan kepada pimpinan DI/NII, para pengikut gerakan ini

tidak pernah kehilangan semangat untuk mewujudkan cita-cita mendirikan negara Islam. Mereka terus

melakukan gerakan-gerakan bawah tanah dan terus bergerak untuk mengembangkan anggotanya.

4

Terjadinya perpindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru ternyata tidak membuat gerakan

ini mendapatkan kebebasannya. Dengan menggunakan sandi Operasi Khusus, rezim Orde Baru melakukan

penangkapan besar-besaran terhadap aktivis NII. Namun tidak sedikit tokoh-tokoh NII yang dapat

meloloskan diri dari operasi ini sehingga mereka mampu meneruskan cita-cita gerakan. Mereka terus

melakukan pengkaderan-pengkaderan secara sembunyi, termasuk mengkader seseorang yang di kemudian

hari dikenal sebagai Syekh Ma’had Al-Zaytun, AS Panji Gumilang.

5

Jatuhnya pemerintah Orde Baru menandai babak baru dalam sejarah Islam Indonesia. Babak baru

ini memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengekspresikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai

bentuknya. Berbagai peluang yang lebih besar bagi perkembangan Islam di Indonesia dimanfaatkan oleh

umat Islam. Karena ajaran Islam bersifat multi interpretatif, maka beragam perjuangan untuk menjalankan

ajaran-ajaran Islam bermunculan dalam rangka mengisi peluang tersebut. Sebagian kaum muslim ada yang

mengekspresikan kebebasan itu dengan cara mendirikan partai politik.

6

Di tengah-tengah eforia politik, muncul varian organisasi keagamaan yang mendirikan dan

mengembangkan lembaga pendidikan pesantren yang “berjenis baru”. Pesantren jenis baru itu bernama

Ma’had Al-Zaytun, yang dibangun di desa Mekarjaya, Indramayu, Jawa Barat. Kekhasan persantren ini

terutama pada aktivitas para santrinya yang ditujukan pada pembinaan watak pribadi yang mandiri yang

diarahkan untuk mengembangkan budaya toleransi dan budaya perdamaian.

7

Selain membangun watak

kemandirian, Ma’had juga sangat concern terhadap pengembangan kesehatan jasmani para santri dan

sekaligus kemampuan intelektual yang unggul. Dalam bahasa Ma’had cita-cita tersebut terlukis dalam

semboyan “basthatan fil 'ilmi wal jismi”.

Pesantren yang diresmikan Presiden Habibie pada 1999 itu merupakan gambaran sistem pesantren

modern yang hidup dari dukungan sumber daya pertanian. Pesantren ini milik Yayasan Pesantren

Indonesia, dan dibangun di atas tanah 200 hektar, dengan lahan pendukung 1000 hektar yang mulai digarap

untuk usaha peternakan, perikanan, pertanian dan tanaman hutan. Pembangunan pesantren modern

dengan daya dukung pertanian itu bertujuan menanamkan filosofis pertanian dalam proses belajar para

santri.

8

Ma’had Al-Zaytun itu terus mengalami perkembangan yang pesat. Sarana prasarana pendidikan

terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah santri. Selama beberapa tahun pesantren ini dikenal

luas oleh masyarakat Islam. Santri-santrinya datang dari seluruh Indonesia, bahkan santri-santrinya pun ada

yang berasal dari luar negeri, terutama Malaysia dan bahkan ada datang dari Afrika Selatan.

Perkembangan dan kemajuan yang dialami Ma’had Al-Zaytun menjadi fenomenal dan kontroversial.

Belum genap dua tahun, datang tudingan dan tuduhan yang dialamatkan ke pesantren itu. Di kalangan

masyarakat Indramayu sendiri tersiar bahwa Ma’had Al-Zaytun menganut ajaran dan akidah yang berbeda

dan sesat.

9

Bahkan Keluarga Besar Para Orang Tua Korban Kejahatan NII Ma’had Al-Zaytun mendatangi

DPR dan meminta DPR untuk membentuk tim khusus guna menyelesaikan soal Al-Zaytun. Reaksi terhadap

kesesatan Al-Zaytun datang bertubi-tubi baik dari perorangan maupun lembaga dalam berbagai acara, mulai

dari diskusi, tabligh akbar, bedah buku, sampai kesaksian para korban. Sebagian besar dari reaksi itu

mengatakan bahwa Ma’had Al-Zaytun adalah “sesat”.

10

Di sisi lain muncul juga anggapan dari masyarakat bahwa Al-Zaytun murni lembaga pendidikan yang

menerapkan kurikulum Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional secara terpadu. Mereka

berpendapat bahwa isu-isu yang disebarluaskan oleh orang dan kelompok tertentu tidak lebih sebagai upaya

memecah belah umat Islam dan sekaligus upaya penghancuran Islam oleh orang Islam sendiri.

11

Jenderal

Purnawirawan AM Hendropriyono, kepala BIN, dalam sambutannya ketika meresmikan dimulainya

4

S.Yunanto, et.al, Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung

(FES) bekerjasama dengan The Ridep Institute, 2003), hal. 63. Tanggal 24 April 1962 Imam Kartosoewirjo terluka

dalam suatu tembak-menembak. Ia tertawan pada tanggal 4 Juni 1962, dan diadili pada bulan Agustus. Pada tanggal 12

September (pada sidang peradilan) hakim ketua mengumumkan, bahwa Kartosoewirjo tidak akan dapat memberi

kesaksian karena ia telah ditembak mati. Lihat Karl D. Jackson, Kewibawaan Tradisional, Islam, Dan Pemberontakan:

Kasus Darul Islam Jawa Barat, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hal. 32.

5

S. Yunanto, et.al., hal. 64.

6

Dari 48 partai peserta pemilu 1999 terdapat 19 partai yang dapat dikategorikan sebagai partai Islam. Suatu

partai dikatakan partai Islam bila namanya atau asasnya atau lambangnya mengandung unsur Islam, lihat Sudirman

Teba, Islam Pasca Orde Baru, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001).

7

Harian Pelita, 27-8-1999.

8

Harian Pelita, 27-7-1999.

9

Harian Media Indonesia, 8-4-2001.

10

Majalah Sabili, No. 20 TH. IX 4 April 2002/21 Muharram 1423.

11

Harian Pelita, 28-7-2001

pembangunan gedung Dr. Ir. H. Muhammad Soekarno pada 14 Mei 2003 menyatakan akan membela

pesantren ini dengan seluruh kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Bahkan dia menyebut orang-orang

yang selama ini mendiskreditken Ma’had Al-Zaytun sebagai “Iblis”.

12

Muncul sikap pro dan kontra di masyarakat seputar Ma’had Al-Zaytun mendorong Depag, lewat

Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, untuk melakukan penelitian terhadap pesantren itu. Hasil

penelitian Depag itu di antaranya mencatat; pertama, bahwa Al-Zaytun merupakan lembaga pendidikan

yang berobsesi menjadi lembaga pendidikan Islam modern dan unggul. Kedua, komunitas Al-Zaytun dalam

memahami ayat al-Qur'an dan Hadits bercorak rasional dan kontekstual. Ketiga, walaupun interaksi sosial

internal di kalangan komunitas Al-Zaytun cukup dialogis dan berkultur islami, namun interaksi sosial external

seperti dengan masyarakat sekitar dan pejabat pemerintah cukup terbatas.

13

Kesimpulan hasil penelitian itu

menyiratkan bahwa Depag belum berhasil menemukan bukti-bukti kesesatan Al-Zaytun.

Terhadap hasil penelitian Depag, pihak MUI tidak menerima begitu saja. Kemudian MUI membentuk

tim peneliti MUI tentang Ma’had Al-Zaytun. Dari hasil penelitian itu ditemukan; pertama, indikasi kuat adanya

hubungan antara Al-Zaytun dengan NII KW9 yang bersifat historis, finansial dan kepemimpinan. Kedua,

terdapat penyimpangan faham dan ajaran Islam yang diperaktekkan organisasi NII KW9. Ketiga, tidak

ditemukan adanya penyimpangan ajaran Islam dalam sistem pendidikannya — kecuali dalam masalah zakat

fitrah dan qurban yang dianggap ada penyimpangan.

14

Sikap prokontra tidak membuat pihak pesantren untuk berhenti terus mengembangkan

pesantrennya. Bahkan dalam ulang tahunnya yang ke-3 Syekh Panji Gumilang berencana membangun

gedung-gedung mercusuarnya seperti masjid yang berkapasitas 100.000 jamaah, menara yang lebih tinggi

dari Monumen Nasional (Monas), ruang belajar berlantai empat dengan nama “Gedung Jendral Besar

Soeharto”, dan landasan pesawat.

15

Pengembangan Ma’had Al-Zaytun itu terus berlangsung sampai

sekarang.

Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan Ma'had Al-Zaytun memunculkan dua hal yang

berlawanan; di satu sisi menimbulkan resistensi sebagian masyarakat muslim terhadap pesantren itu karena

terindikasi terkait dengan gerakan NII yang dilarang pemerintah

16

dan dicurigai berfaham keagamaan yang

sesat yang pada akhirnya berimplikasi pada keharusan membubarkan Al-Zaytun, dan pada sisi yang lain

Mahad Al-Zaytun adalah aset umat Islam yang harus dijaga dan dipertahankan.

Sebenarnya Ma’had Al-Zaytun itu apa? Gerakan pendidikan, gerakan pemberontakan sebagaimana

yang pernah dilakukan oleh DI/TII, gerakan keagamaan dengan nama NII KW9, atau gabungan dari semua

itu? Tidak mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karena itu perlu untuk melakukan

sebuah penelitian yang dapat memberikan gambaran yang holistik tentang eksistensi pesantren jenis baru

itu dan relasinya dengan gerakan keagamaan di masa lalu. Selanjutnya, penelitian ini difokuskan pada

empat aspek, yakni sejarah, ajaran, pendidikan dan pendanaan. Keempat fokus penelitian tersebut dilihat

sebagai satu kesatuan yakni teks keagamaan, dalam perspektif ekonomi politik. Walaupun penelitian

terhadap ajaran dan faham keagamaan (teks keagamaan) serta sejarah latar belakang berdirinya pesantren

tersebut telah dilakukan pihak MUI dan Depag, tetapi hasil penelitian Depag terfokus pada masalah etnografi

lembaga pendidikannya. Padahal sebuah lembaga pendidikan memiliki hidden curriculum (kurikulum

tersembunyi) yang tidak diangkat dalam penelitian Litbang. Sementara hasil penelitian MUI cukup berhasil

mengungkap apa yang dipandang sebagai “kesesatan ajaran” dan keterkaitan Ma’had Al-Zaytun dengan NII

KW9. Namun, apa yang disebut oleh tim peneliti MUI dengan “konsep-konsep ajaran agama Islam yang

diselewengkan serta terjadinya eksploitasi dan pemaksaan, sehingga anggota tergiring untuk melakukan

tindakan kriminal” tidak disebutkan ajaran yang mana yang dimaksud. Begitu juga dengan penyelewengan

dengan menggunakan simbol agama seperti “shadaqah istighfar, shadaqah tahkim, dan shadaqah

munakahat” tidak dijelaskan apa yang menyimpang dari simbol-simbol tersebut Sedangkan adanya

keterkaitan Ma’had Al-Zaytun dengan NII KW9, hasil penelitian tim MUI masih merupakan informasi yang

berasal dari satu sumber yakni pihak yang kontra. Tim peneliti hanya mewawancarai pihak-pihak yang

kontra dengan pihak Ma’had Al-Zaytun tanpa melakukan trianggulasi. Oleh karena itu keempat dimensi itu

penting untuk diteliti kembali, terutama dimensi sejarah politik yang sama sekali belum diteliti, karena bisa

melihat keberadaan Ma’had Al-Zaytun secara holistik. Khusus untuk dimensi sejarah politik, dimensi ini

sangat penting untuk diteliti karena bila orientasi politik Ma’had Al-Zaytun tidak berbeda dengan orientasi

politik NII yakni mendirikan negara Islam maka akan menghambat proses negoisasi demokrasi di Indonesia.

Lebih jauh lagi proses menuju Indonesia sebagai negara bangsa yang utuh akan terhambat.

B. Gerakan Keagamaan Islam di Indonesia

12

Majalah Al-Zaytun, No. 31- 2003 dan CD

13

Lihat Ma'had Al-Zaytun di Indramayu, Imam Tholkhah dan Choirul Fuad Yusuf, Jakarta: Badan Litbang

Agama dan Diklat Keagamaan, 2002).

14

Lihat Tim Peneliti Ma'had Al-Zaytun Majelis Ulama Indonesia, Laporan Lengkap Hasil Penelitian

Ma’had Al-Zaytun Haurgeulis Indramayu, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002).

15

Majalah Sabili, No. 05 TH. X 19 September 2002/H2 Rajab 1423.

16

Gerakan DI dilarang pemerintah karena ingin membuat negara dalam negara.

Gerakan keagamaan dalam sejarah Indonesia adalah sesuatu yang bersifat latent. Berdasarkan

data yang ada, secara garis besar terdapat empat macam model gerakan dalam sejarah social Islam.

Gerakan yang dimaksud adalah pertama, gerakan purifikasi sufisme; kedua, gerakan purifikasi ala Wahabi,

dan ketiga gerakan modernisme maupun fundamentalisme dan yang keempat gerakan dan pemikiran

masyarakat madani (civil society). Pada awal penyiaran Islam di Nusantara, gerakan keagamaan yang

bercorak pemurniaan sufisme sudah terjadi. Gerakan tersebut muncul di dua kerajaan Islam yakni Acch dan

Demak. Di Demak, gerakan keagamaan itu timbul berkaitan dengan sosok seorang wali yang dianggap

murtad. Wali yang dimaksud adalah Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Dia dituduh mengajarkan

ajaran sesat yakni "manunggaling kawula gusti", atau menyatunya seorang hamba dengan Tuhannya.

Tokoh ini mendapat pengikut-pengikut setia dari kalangan bangsawan Majapahit satu diantaranya yang

terkenal dan kemudian menjadi penguasa di Pengging, Kebo Kanigara. Setelah meninggal, penguasa

Pengging ini digantikan oleh anaknya yang bungsu, Kebo Kenanga. Penguasa Pengging yang terakhir inilah

yang menjadi murid Syekh Siti Jenar. Gerakan ini berhasil “dilemahkan” oleh dewan walisongo, tetapi

gerakan keagamaan yang mengarah pada praktik “penyatuan hamba dengan Tuhannya” terus menerus

muncul. Terakhir berkembang dalam bentuk gerakan aliran kebatinan.

17

Gerakan keagamaan yang

dipandang bercorak pemurnian (purifying) sufisme muncul juga di Aceh yakni pemurnian tasawuf emanatif

(wujudiyah) yang berpandangan bahwa yang hakiki hanyalah Tuhan, manusia adalah pancaran dzat Tuhan

belaka. Karenanya usaha utama manusia adalah bagaimana menyatukan diri dengan Tuhan. Pandangan

yang dianggap meremehkan syari’at ini dikembangkan oleh Hamzah Fansuri dan murid-muridnya di

Sumatera. Lawan dari ajaran yang pertama menyatakan tidak ada “wahdah al wujud” atau menyatunya

hamba dengan Tuhannya, melainkan kesatuan kesaksian atau “wahdah as syuhud”. Ulama yang

menentang faham wahdatul wujud di Sumatera adalah Nuruddin Ar Raniri. Tokoh ini berhasil menghentikan

laju perkembangan faham wahdah al wujud, dan kemudian menjadi landasan bagi menguatnya faham

fiqhiyah dalam masyarakat Islam.

18

Gerakan pemurnian ajaran Islam dari pengaruh tasawuf emanasi terus berlangsung hingga abad

XVII. Di Jawa misalnya, terdapat banyak tokoh yang dihukum berat karena ajaran-ajarannya yang dianggap

bid’ah. Selain Syekh Siti Jenar yang dihukum mati pada awal kerajaan Demak, masih ada empat tokoh yang

diadili oleh para penguasa pada zamannya karena mengajarkan faham tersebut kepada umum dan bukan

karena ajaran atau faham itu sendiri. Empat orang tokoh yang dimaksud adalah Sunan Panggung,

bangsawan Demak, Ki Bebeluk yang hidup pada zaman kerajaan Pajang, Syekh Among Raga pada zaman

Sultan Agung Mataram dan Ki Cabolek (H. Ahmad Mutamakin) pada masa pemerintahan Kasunanan

Kartasura.

19

Gerakan keagamaan berikutnya adalah reformisme yang mengarah kepada ortodoksi ajaran yang

berkaitan dengan teologi (aqidah) dan praktik peribadatan (fiqh). Gerakan ini berusaha menghilangkan

sinkretisme dan faham-faham lama dalam kehidupan umat Islam dengan cara memperbaharui ajaran (baca

pemahaman) dan praktik yang sesuai dengan dasar-dasar Islam yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah. Gerakan

ini secara elegant muncul dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan seperti dikembangkan oleh kaum

Padri di Sumatera Barat dan pesantren di Jawa. Kaum Padri sebenarnya adalah penganut mazhab Hambali

yang sedang memperluas pengaruh secara radikal dan menggunakan kekerasan terhadap penganut faham

Syi’ah (Adat). Faham ini muncul di Minangkabau pada tahun 1803 sepulang tiga orang Minang dari Tanah

Arab, ketika revolusi Wahabi sedang berkobar. Mereka adalah Haji Sumanik, dari Tanah Datar, Haji Piobang

dari Lima Puluh Kota dan Haji Miskin dari Agam.

20

Berbeda dengan kaum Padri, pesantren di Jawa juga

berperan dalam puritanisasi ajaran agama Islam. Namun gerakan yang dikembangkan tidak radikal.

Caranya melakukan perubahan ke arah ketaatan dalam menjalankan syariat dan tetap teguh dalam

melaksanakan ajaran tasawuf. Peranan pesantren dalam perkembangan gerakan Islam di Jawa juga

sebagai lembaga pendidikan yang melakukan pemurnian ajaran dan parktek keagaman dengan cara

menggabungkan antara syari’at dan tarekat. Di lembaga inilah faham lama dan baru bertemu dan terjadilah

bangunan Islam dengan corak Jawa yang dipimpin oleh para kyai. Di Jawa, pemimpin agama lebih lazim

17

De Graaf dan Th.G. Th. Pigeaud, Kerajaan-Kerajaan Islam di ]awa: Peralihan dari Majapahit ke

Mataram, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), hal. 71. Ajaran ini dilambangkan dalam Serat Dewaruci, dimana dikatakan Arya

Sena masuk dalam tubuh Dewa Ruci melalui telinga kiri. Untuk penjelasan lebih lanjut lihat, Simuh, Mistik Islam

Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita: Suatu Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat Jati, (Jakarta: UI-Press, 1988),

hal. 289-307.

18 Gambaran singkat tentang hal ini dapat dibaca antara lain dalam tulisan A. Johns, “Tentang Kaum Mistik

Islam dan Penulisan Sejarah” dalam Taufik Abdullah, (ed). Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di

Indonesia., (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987), hal. 94.

19

Kelima tokoh tersebut dipersalahkan karena mengajarkan faham sufisme yang dianggap menyimpang dan

dituduh mengabaikan syari’at. Pembahasan tentang masalah tersebut dapat dilihat pada Ahmad Syafi'i, Tarekat

Qadiriyah Naqsabandiyah: Kebangkitan Kembali Agama di Kajen, (Tesis Magister Antropologi, Program Studi

Antropologi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta: 1990), hal. 39-43.

20

Lihat Mangaraja Onggang Parlindungan, Tuanku Rao: Teror Mazhab Hambali di Tanah Batak, 1816-1833,

(Jakarta: Tandjung Pengharap, 1964). Tentang gerakan Wahabi masuk Minangkabau lihat hlm. 124- 267. Juga Mansor

M.D dkk, Sedjarah Minangkabau, (Jakarta: Bhratara, 1970).

disebut “kyai” dibanding ulama. Seorang kyai adalah sarjana muslim yang menguasai bidang tauhid atau

kalam, fiqh dan sekaligus juga seorang ahli sufi.

21

Gerakan keagamaan yang ketiga adalah gerakan yang bercorak modernis dan fundamentalis.

Gerakan keagamaan ini sebagian tumbuh menjadi organisasi atau partai politik dan sebagian lainnya tetap

dalam bentuk gerakan.

22

Menurut Mukti Ali, modernisme adalah paham yang bertujuan memurnikan Islam

dengan cara mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah dan mendorong kebebasan

berfikir sepanjang tidak bertentangan dengan teks Al-Qur’an dan Hadis yang sahih. Fazlur Rahman

memberikan arti modernisme sebagai fenomena keagamaan yang menunjukkan adanya usaha untuk

melakukan harmonisasi antara agama dan pengaruh modernisasi dan westernisasi yang berlangsung di

dunia Islam. Sementara Bassam Tibi menekankan pada “akulturasi budaya” yakni integrasi ilmu

pengetahuan dan teknologi ke dalam Islam dan menghindari aspek negatif dalam penerapannya.

23

Sementara fundamentalis adalah gerakan keagamaan yang menekankan pada reformasi keagamaan

secara literer dan menekankan pada pemurnian doktrin. Seringkali aktivis gerakan ini disebut kelompok

ortodok yang rigid dan ta’asub yang bercita-cita menegakkan konsep-konsep keagamaan dari abad ketujuh

Masehi, yakni doktrin Islam pada zaman klasik. Menurut Bassam Tibi, fundamentalis adalah aliran

keagamaan yang menolak segala hal yang baru dari yang telah ada dalam doktrin. Fazlur Rahman

menyebutnya sebagai kelompok “anti intelektual”, sedangkan Fouad Ajami menambahkan ciri

fundamentalisme adalah menafikan pluralisme. Bagi kaum fundamentalis, dunia ini hanya ada dua jenis

masyarakat, yaitu apa yang disebut Sayyid Qutub sebagi al-nidlam al Islami (tatanan social yang Islami) dan

al-nidlam al jahili (tatan social Jahiliyah).

24

Gambaran tentang sikap seorang fundamentalis seperti di atas dicontohkan oleh sebuah peristiwa

seorang prajurit Mesir yang melompat dari truk militer dalam sebuah parade di Cairo pada tanggal 6 Oktober

1981, dan menembak Presiden Anwar Sadat sehingga meninggal dunia. Kelompok pembunuh tersebut

dikenali sebagai Islam fundamentalis. Istilah fundamentalis sangat tidak mudah untuk diterapkan dalam

Islam, sebab istilah tersebut aslinya berasal dari gerakan Kristen di Barat. Namun demikian, Islam

fundamentalis seringkali dikaitkan dengan para pembaharu pra modern seperti Ahmad bin Hambal (w. 855)

dan Ahmad Ibnu Taimiyah (w. 1328) dan juga gerakan revivalis Muhammad Ibn A’bdul Wahab (1703 -1792).

25

Di Indonesia gerakan modernis diidentifikasi sebagai golongan pembaharu. Bagi mereka Islam itu

sesuai dengan tuntutan zaman. Islam itu berarti kemajuan, tidak menghambat ilmu pengetahuan dan

teknologi serta kedudukan wanita. Golongan pembaharu juga terbelah dua yakni bersikap toleran seperti

Muhammadiyah tetapi ada juga yang keras sebagaimana Persatuan Islam.

26

Perkembangan terkini, gerakan

modernis sebagaimana Muhammadiyah sudah dianggap statis dalam hal pemikiran dan gerakan

keagamaan (baca ad din), sehingga banyak dikritik oleh gerakan fundamentalis. Gerakan yang terakhir ini

muncul dengan nama “usrah” atau “hakarah”. Dari sekian banyak harakah, kelompok Salafi adalah yang

paling aktif menyerang kelompok-kelompok lain, terutama kaum tradisional dengan slogan-slogan lama

seperti anti kemusyrikan, bid’ah, dan sejenisnya. Selain gerakan fundamentalis seperti Salafi, gerakan yang

bercorak “usrah”, sebuah gerakan Islam yang sangat “tertutup” dan eksklusif juga terus berkembang. Satu di

antara gerakan “usrah” yang masih aktif adalah Nagara Islam Indonesia (NII) dengan berbagai macam faksi,

sebagaimana akan dibahas dalam bab dua.

Gerakan keagamaan yang keempat adalah usaha membangun masyarakat sipil (civil society) atau

masyarakat madani. Kecenderungan ini bermula dari antitesa terhadap gerakan Islam struktural (politik).

KegagaJan politisi Islam dalam berbagai event politik, menggugah kalangan cendekiawan muda Islam untuk

menggugat “Islam Politik”. Mereka mulai bergerak dalam lingkaran-lingkaran studi yang mempertanyakan

berbagai macam isu ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an. Gerakan ini belakangan dikenal sebagai gerakan

Islam kultural dan dipelopori oleh kelas menengah Islam perkotaan. Dimulai dari kampus-kampus, kantor-

kantor dan masyarakat umum, kajian-kajian dan aksi keagamaan, gerakan Islam kultural mulai

21

Peranan Pesantren dalam masyarakat Jawa dapat dilihat antara lain; Zamakhsyari Dhofir, Tradisi

Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 1982).

22

Azyumardi Azra membagi gerakan Islam yang mengusung isu “murni atau orisinil” dalam dua kategori

yaitu revivalisme Islam pramodernis dan yang kedua adalah neorevivalis. Termasuk dalam kategori pertama adalah

gerakan kaum Padri di Sumatera Barat sedang yang termasuk dalam ketegori kedua adalah Islam Jamaah dan gerakan-

gerakan Islam yang menyebut dirinya sebagai harakah-harakah (yang berarti gerakan). Darul Arqam di Malaysia dan

Ihwanul Muslimin di Timur Tengah juga berawal dari gerakan revivalis tetapi kemudian berkembang menjadi gerakan

politik. Lihat Ayumardi Azra, Islam Reformis Dinamika Intelektual dan Gerakan, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka,

1999), hal. 46- 57.

23

Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam, (Jakarta: Paramadina,

1999), hal. 13 - 16.

24

Ibid., hal. 18.

25

John. O.Voll, “Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and the Sudan” dalam Martin E. Marty

and R. Scott Appleby, Fundamentalisms Observed, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1991), hal.

345-350.

26

Lihat Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 319-333.

menancapkan pengaruh. Salah seorang diantara pelopor gerakan ini adalah Nurcholish Madjid. Belakangan

dengan lokomotif Abdurrahman Wahid, cendekiawan muda NU banyak yang bergerak dalam kelompok ini.

Bahkan kolaborasi dari berbagai eksponen gerakan keagamaan, gerakan social dan kebudayaan muncullah

sekian banyak organisasi social yang dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Munculnya

da’i-da’i baru dari kalangan kelas menengah perkotaan, organisasi cendekiawan muslim (ICMI), Lembaga-

lembaga pengembangan ekonomi umat melalui Baitulmal wa Tamwil (BMT), perbangkan Syari’ah (Bank

Muamalat) serta lembaga keuangan syariah lainnya adalah indikator kebangkitan gerakan civil society di

kalangan umat Islam. Partisipasi politik yang kritis dan non sektarian ditunjukkan secara nyata dari gerakan

ini. Kelas menengah perkotaan Islam ini tidak lagi terikat kepada salah satu partai politik Islam, tetapi

menyebar ke semua partai, termasuk partai nasionalis dan bahkan sosialis.

27

Perubahan social budaya yang sangat cepat, sejak awal abad dua puluh hingga era globalisasi pada

awal abad dua puluh satu, seringkali dihubungkan dengan muncul dan meluasnya sejumlah gerakan

keagamaan baru. Gerakan keagamaan merupakan usaha-usaha untuk memperkenalkan bentuk-bentuk

baru dari agama. Apa yang disebut dengan “baru”? Bukankah pengertian ‘baru’ itu berlebih-lebihan? Agama

adalah gejala social, ia tidak pernah selamanya statis, perubahan selalu saja terjadi (endemic). Sejarah

agama telah dicatat sebagai sebuah perjuangan terus menerus antara kekuatan-kekuatan kelembagaan

(institusionalisi) dan kekacauan. Gerakan keagamaan merupaknn respon terhadap perubahan social dan

sekaligus memberikan makna terhadap perubahan. Ada yang mengambil bentuk pro-active dan reaktif,

semuanya mengindikasikan adanya tekanan perubahan secara penuh dalam kebudayaan dan masyarakat.

Gerakan keagamaan juga berusaha untuk muncul kembali menundukkan perubahan social tersebut dengan

cara penafsiran baru dan eksperimen-eksperimen melalui respon praktis.

28

Ciri-ciri gerakan-gerakan baru

adalah: (1) menawarkan sebuah kebangkitan kembali (revitalisasi) budaya keagamaan dengan

membersihkan sistem keagamaan yang mapan dan kaku, (2) terkadang dengan membangun kembali

sesuatu yang telah hilang dengan pengurangan (3) usaha yang lebih jelas untuk menentukan skema

penyelematan dan (4) menjanjikan mobilitas spiritual yang lebih cepat dan prospek penyelamatan yang lebih

baik. Gerakan keagamaan dapat berkembang (evolusi) jika dapat menemukan makna untuk

mengembangkan perasaan kasih sayang (attachment), investasi (investment) untuk masa depan dan

terpenuhinya kesenangan bagi para anggota. Sebuah kelompok keagamaan dapat mengembangkan

penghargaan (reward) dengan cara mengurangi ketegangan dengan lingkungan sosio cultural di sekeliling,

salah satunya adalah jika sebuah sekte menjadi denominasi atau gereja. Untuk itu gerakan keagamaan

harus mengembangkan pancang-pancang dalam hal persesuaian (conformity) pada gerakan.

29

Kajian ini melihat Ma’had Al-Zaytun sebagai sebuah gerakan keagamaan. Sebagai sebuah gerakan

dapat saja ia merupakan sesuatu yang memang benar-benar baru atau sebuah revitalisasi gerakan lama

dengan cara menggunakan sebagian dari apa yang dianggap masih relevan dari gerakan lama, tetapi juga

membersihkan sistem ajaran dan gerakan yang dianggap sudah tidak sesuai. Dalam hal demikian, bisa saja

sebuah gerakan keagamaan menjadi semakin akomodatif atau sebaliknya. Perubahan-perubahan gerakan

dapat dikenali dengan melihat corak dan orientasi masa depan yang dibangun melalui visi dan misi atau

program perjuangannya.

C. Kerangka Konseptual

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui

Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Islam membawa ajaran-ajaran mengenai berbagai segi kehidupan

manusia agar manusia berbuat kebaikan. Sumber ajaran-ajarannya ialah Al-Qur’an dan Hadits. Kedua

sumber ajaran Islam ini tidak berisikan aturan-aturan detail bagi seluruh tata kehidupan manusia. Hampir

seluruh ajaran Islam sebagaimana yang difahami dan dipraktikkan merupakan penafsiran dari kedua sumber

pokok tersebut. Hasil penafsiran itulah yang kelak banyak diajarkan baik secara individual maupun komunal,

baik secara informal (pengajian), non-formal (pesantren) maupun formal (sekolah). Perbedaan penafsiran

disebabkan oleh perbedaan dalam memahami konteks (asbab an nuzul dan asbab al wurud) ayat dan

sunnah nabi serta penerapannya di berbagai tempat dan waktu. Pertikaian politik setelah nabi Muhammad

wafat juga menjadi pemicu lahirnya mazhab yang tentu saja melahirkan penafsiran dan pemahaman yang

berbeda. Apalagi setelah munculnya kerajaan-kerajaan (khalifah) yang dibangun atas tradisi masa lalu

(dinasti), mengakibatkan Islam seringkali ditafsirkan sesuai dengan kepentingan dinasti tersebut. Dengan

kata lain Islam kemudian menjadi komoditas.

Semula - pada masa Nabi dan Sahabat - pengajaran Islam tidaklah menjadi komoditas. Pengajaran

27

Bandingkan dengan Robert W. Hefner, “Bangkitnya Kelas Menengah Muslim, Islamisasi dan Demokrasi”

dalam Moeflich Hasbullah (ed), Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam, (Bandung: Fokus Media, 2003),

hal. 134-165.

28

James A. Beckford (ed), New Religious Movement and Rapid Social Chane, (London: SAGE Publications

Inc. 1986), introduction, hal. ix-xv.

29

Lihat Rodney Stark and William Sims Bainbridge, A Theory of Religion, (New Brunswick, New Jersey:

Rutgers University Press, 1996), hal. 273- 276.

Islam dilakukan atas dasar panggilan (jihad) di jalan Allah. Akan tetapi sejalan dengan semakin

berkembangnya masyarakat maka pengajaran Islam berkembang pula ke arah yang lebih komersial. Oleh

karena dalam perkembangan selanjutnya Islam banyak dikaitkan dengan aliran-aliran, maka seringkali

pengajaran Islam juga dihubungkan dengan mazhab yang dipakai. Interaksi antara mazhabiyah (ideologis)

dan lembaga pendidikan yang lebih komersial sering bersifat saling menopang.

Watak dari komersialiasi lembaga pendidikan untuk menopang penyebaran ideologi paling banyak

dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki perjuangan politik. Biasanya oleh mereka yang secara vis

a vis menjadi lawan dari mainstream yang ada; misalnya kelompok sosialis melawan kaum kapitalis. Akibat

tekanan liberalisme politik dan ekonomi yang kapitalistik, kelompok-kelompok kritis itu semakin tak berdaya

kecuali melakukan upaya apa yang disebut memperjuangkan ideologi melalui jalan ekonomi; tidak lagi

melalui jalan fisik (revolusi).

Secara konseptual, perubahan paradigma perjuangan ini dianalisis dengan teori ekonomi politik

(political-economic). Teori ini merupakan salah satu varian dari Marxis, yang memandang bahwa ideologi

tergantung pada kekuatan ekonomi. Dalam pandangan teori ini, untuk memperjuangkan politik, melalui

institusi apapun - sekolah, media massa, pariwisata, dan sebagainya - haruslah dikaitkan dengan sistem

ekonomi guna memperoleh nilai tukar dari komersialisasi ideologi tersebut, dan sebaliknya perjuangan

ideologis memiliki sumber modal yang memadai dari sana.

30

Selanjutnya, teori ekonomi-politik dari institusi yang begerak dalam bidang pengetahuan dan

informasi seperti media massa, juga lembaga pendidikan, dicirikan oleh tiga hal:

31

Pertama, komodifikasi, yaitu proses mengubah nilai guna menjadi nilai tukar. Informasi atau

pengetahuan yang semula merupakan sesuatu yang mesti diberikan untuk kebaikan manusia (nilai guna)

dikomodifikasi menjadi sebuah komoditas untuk dijual (nilai tukar). Informasi dan pengetahuan merupakan

sesuatu yang dijual sebagai komoditas.

Media massa dan sekolah, misalnya, merupakan lembaga sosial yang sering mengalami

komodifikasi ini. Media atau sekolah yang awalnya lembaga sosial sering berubah fungsi menjadi lembaga

ekonomi. Oleh karena akar teori ekonomi politik ini adalah sangat ideologis, maka perubahan fungsi

ekonomi dari media atau sekolah itu tidak menghilangkan sama sekali fungsi politiknya. Ketika menjual

informasi atau pengetahuan, media dan sekolah melakukannya dalam rangka menopang kepentingan

ideologis yang mereka usung.

Kedua, spatialisasi, yaitu proses mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial.

Ruang dan waktu dijadikan sarana untuk mendatangkan uang. Keduanya merupakan perpanjangan

organisasional dari kelompok yang memiliki kekuasaan. Proses ini dilakukan dengan alat-alat transportasi

dan teknologi komunikasi. Keduanya dipakai untuk mengerucutkan waktu yang dibutuhkan guna

memindahkan barang, manusia dan pesan dalam rangka menopang kinerja kelompok pemilik kekuasaan

tadi. Dalam industri, hal ini akan melahirkan jaringan atau kerajaan bisnis. Dalam usaha media, proses ini

menciptakan fenomena jaringan bisnis media atau konglomerasi media; sedangkan dalam bidang lain,

seperti sekolah, menciptakan jaringan kerja (networking) dalam bentuk cabang atau perwakilan.

Ketiga, strukturasi, yaitu penciptaan hubungnn antar agen dalam sebuah tatanan sosial, yang

ditandai pula dengan adanya hubungan atas dasar kekuasaan (power). Dalam strukturasi ada pembedaan

antara struktur atas (supra structure) dan struktur bawah (base structure) beserta aktornya masing-masing.

Antara kedua struktur dan aktor tadi bersifat saling mempengaruhi, bahkan bisa terjadi pertarungan

kekuasaan (strugle of power).

Dalam strukturasi juga terdapat perbedaan kelas (social class): kelas penguasa dan kelas pekerja.

Atas dasar kelas, dalam struktur muncul persoalan hegemoni kekuasaan: masalah dominasi siapa yang

menguasai siapa. Kelompok penguasa yang hegemonik lazimnya berupaya mempertahankan struktur

dengan cara melakukan sentralisasi atas ruang dan waktu. Mereka mengontrol ruang dan waktu (timeless

and spaceless) agar tidak dikendalikan oleh kelas lain.

32

Fenomena pengembangan Ma’had Al-Zaytun tampaknya cocok dengan konsepsi ekonomi politik ini.

Mengacu pada hasil penelitian terdahulu, bahwa Ma’had Al-Zaytun memiliki faham keagamaan tertentu dan

memiliki hubungan, baik historis, finansial, dan kepemimpinan dengan NII KW9

33

maka dapat dibaca bahwa

pembukaan pesantren ini adalah perwujudan dari konsep ekonomi politik tersebut. Seperti kita akan

tunjukkan dalam interpretasi (bab VI), bagaimana Ma’had Al-Zaytun melakukan komodifikasi, spatialisasi,

dan strukturasi, dengan bukti-bukti yang pantas dan perlu.

30

Pendekatan ini dimodifikasi dari teori ekonomi politik untuk institusi media massa. Pemodifikasian ini

cukup tepat karena ada kesejajaran antara media massa dan sekolah, dua lembaga yang bergerak dalam informasi dan

pengetahuan. Selanjutnya lihat, Denis McQuail, Mass Communication Theory, An Introduction, (second edition;

London: Sage Publication, 1983), hal. 64-65.

31

Vincent Mosco, The Political Economy of Communication, (London: Sage Publication, 1996), Bag. II hal.

135-246.

32

Priyono, Herry B, Antony Giddens: Suatu Pengantar, (Jakarta: KPG, 2002).

33

Lihat Tim Peneliti Ma'had Al-Zaytun Majelis Ulama Indonesia, Laporan Lengkap Hasil Penelitian

Ma’had Al-Zaytun Haurgeulis Indramayu, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002).

D. Masalah, Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Dari kerangka konseptual di atas, beberapa pertanyaan pokok, berkaitan dengan fenomena Ma’had

Al-Zaytun yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, pertama, latar belakang berdirinya Ma’had Al-

Zaytun, faktor apa yang mendorong berdirinya Ma’had Al-Zaytun yang berkaitan dengan gerakan

keagamaan tertentu. Kedua, doktrin dan ajaran seperti apa yang dimiliki Ma’had Al-Zaytun. Apakah terdapat

doktrin dan ajaran sebuah kelompok keagamaan tertentu yang mempengaruhi doktrin dan ajaran Ma’had Al-

Zaytun. Ketiga, sejauhmana pemahaman terhadap Islam, sebagai sebuah faktor pengaruh, mempengaruhi

pandangan, sikap dan perilaku politik Ma’had Al-Zaytun. Keempat, sistem pendidikan seperti apa yang

dipakai oleh Ma’had Al-Zaytun, terutama berkaitan dengan hidden curriculum-nya, dan kelima, dari mana

sumber pendanaan Ma’had Al-Zaytun, baik dana awal maupun sumber dana setelah Ma’had Al-Zaytun

berdiri.

Oleh karena itu, fokus yang akan diteliti adalah; pertama, menyangkut sebab-sebab (baik langsung

maupun tak langsung) berdirinya Ma’had Al-Zaytun serta faktor apa yang mempengaruhi berdirinya Ma’had

Al-Zaytun. Kedua, doktrin dan ajaran yang dipraktekkan di Ma’had Al-Zaytun. Ketiga, persepsi atau

pandangan, sikap, dan perilaku pesantren tersebut menyangkut Islam. Keempat, berkaitan dengan sistem

pendidikan Ma’had Al-Zaytun, terutama hidden curriculum-nya, dan kelima, sumber dana awal dan dana

pasca Ma’had Al-Zaytun berdiri.

E. Metodologi Penelitian

Pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis yang bersifat multi dimensional.

Pendekatan ilmu sejarah diarahkan untuk meneliti aspek sejarah, pendekatan ilmu politik dan ilmu

kependidikan ditujukan untuk meneliti aspek politik, dan untuk meneliti aspek teks akan digunakan

pendekatan hermeneutik. Bagi hermeneutika, metode penafsiran yang dipakai dalam riset, seluruh hasil

temuan mulai dari sejarah dan perkembangan pesantren, doktrin dan ajaran, sistem pendidikan, dan sistem

pendanaan pesantren serta struktur fisik dan sosial di pesantren adalah teks. Semuanya bisa dicarikan

artinya dan ditemuan sistem maknanya. Pada analisis, kita akan melihat “apa dan siapa” Al-Zaytun dari

perspektif teori ekonomi politik dengan menggunakan metode penafsiran hermeneutika tadi.

Unit Analisis. Unit analisis penelitian adalah Ma’had Al-Zaytun, bukan yang lain. Artinya, penelitian

ini berkisar pada: apa itu Ma’had Al-Zaytun, kapan Ma’had Al-Zaytun didirikan, di mana Ma’had Al-Zaytun,

siapa Ma’had Al-Zaytun, kenapa Ma’had Al-Zaytun, dan bagaimana Ma’had Al-Zaytun. Kalau menemukan

hal-hal lain tetap dalam konteks Al-Zaytun. Unit-unit yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah; 1)

individu yang meliputi syekh Ma’had, para pengurus Yayasan Pesantren Indonesia atau Eksponen, para

koordinator wilayah, para mudaris, para santri, dan para orangtua santri, 2) Lembaga yang meliputi sejarah

pembentukan dan perkembangan lembaga Ma’had, dan 3) Informan yang pernah memberikan keterangan

tentang keterkaitan Al-Zaytun dengan NII.

Surnber dan Teknik Pengumpulan Data. Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Pertama,

data-data yang diperoleh hasil wawancara dengan responden penelitian, informan, juga peristiwa, dan fakta

yang didapati dari hasil observasi. Data lapangan ini dikumpulkan dengan beberapa instrumen teknis,

seperti observasi lapangan, wawancara mendalam (indepth interviewing), dan diskusi terfokus. Kedua

adalah sumber-sumber bibliografis dan dokumentasi, yaitu data-data kepustakaan berupa buku, majalah,

surat kabar, dan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya.

Teknik Analisis Data. Analisa terhadap data menggunakan metode dan prinsip trianggulasi. Data-

data yang dikumpulkan, mula-mula disajikan dan dianalisa secara deskriptif. Ada tiga tahapan dalam analisa

data. Pertama, hasil pengamatan lapangan didiskripsikan dalam bentuk laporan awal, hasilnya adalah

gambaran umum tentang Ma’had Al-Zaytun. Tahap kedua adalah menganalisis diskripsi Ma’had Al-Zaytun

yang mencakup relasi tenaga yang ada di dalam “struktur fungsional” dengan komponen Ma’had Al-Zaytun

yang di luar (struktur teritorial), dan analisis ketiga adalah membaca perkembangan Ma’had Al-Zaytun dalam

perspektif gerakan keagamaan secara hermeunetik.

Wilayah Penelitian. Penelitian dilakukan di Ma’had Al-Zaytun, Haurgeulis, Indramayu, Jawa Barat.

Untuk melengkapi data-data primer dan sekunder dilaksanakan wawancara dan pengamatan di Jakarta,

Tangerang, Bekasi, Rangkasbitung, Menes (Pandeglang), Semarang, Bandung dan beberapa daerah

lainnya yang dianggap memiliki kaitan dengan Ma’had Al-Zaytun dan NII.

Laporan penelitian Ma’had Al-Zaytun terdiri atas enam bab utama. Bab yang dimaksud, pertama

pendahuluan yang menjelaskan mengapa penelitian ini perlu, masalah penelitian dan pembatasannya,

konseptualisasi, kerangka teori, metode pendekatan dan teknik pengumpulan data, analisa data dan

sistematika laporan penelitian. Bab kedua memaparkan faktor kesejarahan, hubungan Ma’had Al-Zaytun

dengan gerakan keagamaan masa lalu, peran tokoh utama dalam sebuah gerakan keagamaan yang

bercorak fundamentalistik dan varian-variannya. Sejarah yang dipaparkan di sini berusaha menjawab

adakah keterkaitan antara Ma’had Al-Zaytun dengan NII serta perubahan-perubahan yang terjadi. Bab

ketiga berisikan ajaran dan doktrin Ma’had Al-Zaytun. Ajaran dan doktrin yang dikembangkan oleh NII juga

dikaji dan dianalisis apakah ada hubungannya dengan pelajaran dan praktek keagamaan yang ada di

lingkungan Ma’had Al-Zaytun. Pembahasan mengenai ajaran dan doktrin Ma’had Al-Zaytun juga

dibandingkan dengan materi yang sama yang diajarkan dalam gerakan NII. Diskripsi tentang pendidikan

menggambarkan lingkungan fisik, sosial dan kultural termasuk simbol-simbol yang dipergunakan oleh

Ma’had Al-Zaytun dijelaskan dalam bab keempat. Bab keempat ini juga memperlihatkan hubungan antara

institusi “fungsional” dengan Struktural (Ma’had Al-Zaytun dan Yayasan Pesantren Indonesia) dan juga

hubungannya dengan wali santri. Bab kelima menjelaskan dana yang dipergunakan oleh Yayasan

Pesantren Islam membangun Ma’had Al-Zaytun. Masalah dana ini merupakan isu yang paling krusial dalam

kaitannya antara Ma’had Al-Zaytun dengan para penentangnya. Dari sajian data pada bab ini dapat

diketahui bahwa lembaga ini memang benar-benar dipercaya oleh banyak kalangan untuk mengelola

amanat, yang berupa tanah, serta sumbangan-sumbangan lainnya. Sejarah, ajaran dan doktrin,

penyelenggaraan pendidikan dan pendanaan dalam penelitian ini dilihat sebagai sebuah gerakan

keagamaan. Dan, gerakan keagamaan yang mengalami metamorfosa dari fundamentalis ideologis berubah

menjadi ideologis ekonomis yang dalam penelitian ini dilihat sebagai sebuah teks. Analisis ini ditulis dalam

bab keenam. Laporan penelitian diakhiri dengan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap masalah

penelitian yang diintrodusir pada bab satu. Sebagai penelitian pesanan untuk sebuah kebijaksanaan tentu

saja, saran tindak lanjut juga disertakan. Kesimpulan dan rekomendasi ditulis pada bab ketujuh.

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN

MA’HAD AL-ZAYTUN

A. Latar Belakang Berdiri

Kondisi kaum Muslim Indonesia yang secara kualitas jauh ketinggalan dengan kaum yang lain

berakibat pada lemahnya sumber daya manusia Indonesia, mendorong “sebuah kelompok” berbuat sesuatu

menempuh jalan memintas untuk menutup jurang tersebut.

34

Jalan memintas yang mereka maksud adalah

bukan yang berkonotasi negatif dan destruktif, namun yang mereka maksud dengan “jalan memintas” adalah

mengejar ketertinggalan yang begitu jauh, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tidak lain dan tidak

bukan yang mereka maksud adalah perbaikan kualitas pendidikan umat Islam Indonesia.

35

Awalnya, sekolompok mahasiswa mengadakan diskusi intensif tentang model pendidikan Islam

yang representatif. Mahasiswa yang melakukan diskusi intensif itu adalah sekelompok mahasiswa ITB yang

mempunyai jaringan dengan AS Panji Gumilang. Dalam perkembangan selanjutnya, diskusi tersebut

menghasilkan beberapa pemikiran lanjutan berupa ide pendirian sebuah lembaga dan pemilihan lokasi.

36

Menurut mereka kondisi umat Islam Indonesia ternyata masih tergolong kaum yang belum mandiri

dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Mereka menyoroti kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan

keterampilan yang memadai di kalangan umat Islam Indonesia. Justru, mereka melihat bahwa umat Islam

Indonesia hanya menonjol dalam sisi kuantitasnya. Bagi mereka kondisi tersebut adalah realita yang tidak

bisa dibantah.

37

Kesamaan visi di antara mereka menghasilkan keputusan untuk memilih sistem pendidikan

pesantren. Untuk itu, mereka mendirikan sebuah sarana yang bernama Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).

Yayasan ini berdiri pada tanggal 1 Juni 1993 bertepatan dengan hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1413 H.

Untuk yang pertama kalinya YPI berkantor di sekretariatnya yang ada di desa Padaasih, kecamatan Cibogo,

kabupaten Subang berdasarkan akta pendirian tertanggal 25-01-1994 nomor 61 oleh notaris Ny. Ii Rokayah

Sulaeman SH dan terdaftar di kepanitraan pengadilan negeri Subang pada tanggal 28-01-1994. Yayasan ini

berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan YPI adalah ikut mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa.

Untuk mencapai tujuan itu, yayasan akan melakukan berbagai usaha yang halal. Salah satunya mendirikan

pondok-pondok pesantren.

38

Untuk mematangkan sikap pilihan terhadap sistem pesantren, rnereka melakukan kunjungan ke

berbagai pesantren di Indonesia, termasuk di Malaysia. Mereka melihat visi, misi, dan tujuan pesantren-

pesantren tersebut. Dari hasil kunjungan ke berbagai pesantren, mereka kemudian mengadopsi pola-pola

pesantren yang mereka anggap baik, dan memperbaiki pola-pola pesantren yang kurang baik yang nantinya

akan dijadikan term of references dalam mengembangkan Ma’had Al-Zaytun.

39

Pada tahun 1994, mereka menemukan beberapa desa, salah satunya desa Gantar (Mekarjaya),

Haurgeulis, Indramayu, Jawa Barat. Tahun 1995 mereka mensurvei areal pesawahan untuk studi kelayakan

mendirikan bangunan.

40

Setelah menemukan tempat tersebut, mereka membeli lahan tanah yang ada di

desa Mekar Jaya, Suka Slamet, dan Tanjung Kerta dengan sistem plot yang dibebankan kepada setiap

kepala desa atas permintaan YPI Al-Zaytun dengan menggunakan “cukong tanah” yang dikoordinir langsung

oleh kepala desa.

41

Karena dianggap cocok, pada tanggal 17 Mei 1995 mereka mendirikan cabang Yayasan Pesantren

Indonesia (YPI) di kabupaten Indramayu kecamatan Haurgeulis Desa Mekarjaya dengan nomor akte: 34

oleh notaris yang sama, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 22 Mei

1995.

42

Dan nanti tempat ini merupkan cikal bakal berdirinya “Ma’had Al-Zaytun” yang merupkan salah satu

34 Yang dimaksud “sebuah kelompok” adalah para pendiri Yayasan Pesantren Indonesia. Mereka itu adalah pengurus yayasan yang

terdiri dari; 1) ketua Yayasan, K.H.Syarwani, 2) Wakil Ketua, K.H. Imam Supriyanto, 3) Sekretaris, H. Imam Prawoto, 4)

Bendahara, H. Ahmad Prawiro Utomo, 5) Anggota, H. Ikhwan Triatmo dan H.M. Natsir Suaidi. Lihat, Majalah Al-Zaytun, Edisi

Perdana, Januari 2000, hal. 37. Dalam data Ma’had Al-Zaytun itu tidak tercantum nama AS Panji Gumilang. Tetapi AS Panji

Gumilang menjabat sebagai “Syekh” Ma’had Al-Zaytun.

35 Lihat “Ma’had Al-Tarbiyah Wa al-Dirasah Al-Islamiyah Al-Zaytun”, dalam Majalah Al-Zaytun, Edisi Perdana, Januari 2000, hal.

13

36 Wawancara dengan Didi Rudita, koordinator Ma’had Al-Zaytun wilayah Semarang, tanggal 15 November 2003. Sekelompok

mahasiswa itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam pengajian Lembaga Kerasulan (LK) Muhamad Karim Hasan.

37 “Ma’had Al-Tarbiyah Wa al-Dirasah Al-Islamiyah Al-Zaytun”, dalam Majalah Al-Zaytun, Edisi Perdana, Januari 2000.

38 Berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Pesantren Indonesia yang dikeluarkan oleh Notaris Ii Rokayah Sulaeman, SH di Subang,

tanggal 25 Januari 1994, No. 61.

39 Wawancara dengan Abdul Halim, salah seorang eksponen Ma’had Al-Zaytun, tanggal 3 November 2003.

40 Lihat Catatan Syamsi Rendra, seorang eksponen Ma’had Al-Zaytun, dengan judul “Pesona dan Harapan”, dalam Majalah Al-

Zaytun Edisi Perdana, Januari 2000, hal. 8.

41 Dikutip dari “Pernyataan Sikap Bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) Suka Slamet, Mekarjaya tentang Keberadaan Yayasan

Pesantren Indonesia (YPI) Ma’had Al-Zaytun”. Pernyataan itu bertanggal 20 Mei 2001 dan ditandatangani oleh Ketiga ketua BPD

tersebut dan perwakilan anggota masyarakat.

42 Berdasarkan Akte Pendirian Cabang Indramayu Yayasan Pesantren Indonesia yang dikeluarkan oleh Notaris Ii Rokayah

usaha YPI.

Untuk mengatur jalannya yayasan, para pendiri yayasan mengadakan rapat Badan Pendiri Yayasan

pada tanggal 13 Agustus 1996. Disamping mengangkat Badan Pengurus Yayasan, rapat juga menghasilkan

keputusan tentang Badan Wakaf YPI. Badan ini adalah mereka yang diangkat dan ditugasi secara langsung

oleh yayasan untuk bertindak, berbuat dan berlaku sebagai Nadhir Wakaf.

43

Sampai tanggal 4 September

1996, total tanah wakaf Yayasan Pesantren Islam berjumlah 570.188 meter persegi.

44

Mereka memilih lembaga pesantren – di Malaysia disebut “Mahad” – dengan mempertimbangkan

bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan yang asli Indonesia. Dalam pidato AS Panji Gumilang pada

peresmian Ma’had Al-Zaytun mengatakan:

Mengapa pendidikan yang ditempuh berbentuk pesantren (ma’had)?, menurut pemahaman

kami, kehidupan pesantren merupakan suatu lembaga (emberio) kehidupan masyarakat yang

dapat mewujudkan kebersamaan, keterbukaan, kebebasan, tolong menolong, saling hormat

menghormati, yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan berjiwa mandiri. Sebab kehidupan

pesantren (ma’had) yang selalu mencontoh dan dicontohi oleh kehidupan para pembimbing

dan kyai dengan contoh yang baik yang tak henti-hentinya. Sehingga akan menimbulkan suatu

kebiasaan positif yang tak henti-hentinya dilaksanakan di perkampungan (ma’had) tersebut.

45

Menurut AS Panji Gumilang pesantren jauh lebih dahulu hadir sebelum pemerintah kolonial

menggagas politik etis yang salah satunya mendidik kader-kader bangsa Indonesia dengan sistem

pendidikan modern ala kolonial Belanda. Karena itu, katanya, pesantren dikenal sebagai benteng pendidikan

umat yang telah hadir berabad-abad.

46

Lebih lanjut ia mempertanyakan mengapa Islam di Indonesia mampu

bertahan dari serangan kaum penjajah dibanding di Cordova, Spanyol yang terkikis Islamnya. Ia menjawab:

Ternyata setelah diselediki di Indonesia ada pesantren. Andainya tidak ada pesantren, Cordova yang

kesekian akan terwujud di Indonesia.

47

Untuk menerapkan kurikulum yang komprehensif dan up to date di pesantren, mereka menempuh

sikap modern, yakni sikap yang sanggup mengantisipasi perkembangan zaman yang selalu mengalami

perubahan. Oleh sebab itu motto pendidikan Ma’had Al-Zaytun yang mereka kembangkan adalah

“Pesantren spirit but modern system”. Sebuah lembaga pendidikan yang disemangati oleh kemandirian

pesantren, dan menggunakan sistem modern. Lembaga pesantren ini akan dihuni oleh para individu santri

yang berakhlak mulia, berpengalaman luas, berfikiran bebas, dan berbadan sehat.

48

Pada awal tahun 1995 itu juga mereka merintis pembangunan fisik. Agar termenej secara rapi,

mereka membentuk tim Insinyur yang menangani apa yang mereka sebut dengan “proyek pembangunan

Ma’had Al-Zaytun”. Tim insinyur ini pada perkembangan selanjutnya disebut “Tanmiyah Ma’had Al-Zaytun”

atau Tim Pembangunan Ma’had Al-Zaytun. Tim insinyur ini adalah para alumnus ITB Bandung dan ITS

Surabaya. Tim dipimpin –tahun 2000 mungkin juga sebelumnya–oleh Ir. Djamal M. Abdat, alumnus Teknik

Sipil ITB tahun 1984, dan beranggotakan delapan tim pembangunan, yaitu; arsitek, teknik sipil, mekanik,

kelistrikan, dan beberapa penanggung jawab di bagian personalia. Mereka terdiri dari Ir. Asrur Rifa (lulusan

Teknik Sipil ITS Surabaya tahun 1989), Ir. Bambang T.A. Syukur (alumnus Arsitektur ITB tahun 1985), Ir.

Abdurahman, Ir. A. Hanif, Ir. Armand A.R, Abbas Ali Nasution, Usman Azhari, dan Rahmat Ramadhan.

Proyek pembangunan ini didasari oleh misi dan visi Ma’had Al-Zaytun. Oleh karena itu manajemen proyek

adalah manajemen ilahiyah yang bermakna manajemen tauhid atau manajemen proyek terpadu dan

terkendali tanpa batas waktu dalam satu kesatuan sistem. Oleh karena itu pada pembangunan awal Ma’had

Al-Zaytun tidak membutuhkan waktu dan dana yang banyak. Antara merencanakan dan membangun tidak

terlalu lama. Begitu juga dalam pengerjaan konstruksi, mereka berperan sebagai konsultan sekaligus

kontraktor bahkan menjadi sub-sub kontraktor. Menurut mereka untuk membangun gedung Abu Bakar,

misalnya, biaya yang dikeluarkan hanya sepertiga jika dikerjakan oleh orang luar.

49

Untuk mengerjakan proyek pembangunan di lapangan, mereka mengangkat para karyawan sebagai

pelaksana pembangunan awal Ma’had Al-Zaytun. Karyawan yang bermukim di lingkungan Ma’had Al-Zaytun

pada waktu itu berjumlah 1.550 orang. Mereka direkrut dari para anggota sebuah kelompok pengajian.

50

Di

antara karyawan itu terdapat 40 orang yang menangani bagian erection, yaitu salah satu sub unit kerja

Sulaeman, SH di Subang, tanggal 17 Mei 1995, No. 34.

43 Berdasarkan Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia, tanggal 13 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Notaris Ii Rokayah

Sulaeman, SH.

44 Bedasarkan “Lembaran Tanah Wakaf beserta Nomor Akte Wakaf dan Luasnya” yang ditandatangani oleh Wakil Ketua YPI,

Imam Supriyanto, dan Sekretaris YPI, Imam Prawoto. Dalam lembaran terdapat 89 Nomor Akte Wakaf.

45 Lihat pidato AS Panji Gumilang pada peresmian Ma’had Al-Zaytun, dalam Majalah Al-Zaytun Edisi perdana Januari 2000, hal.

54-55.

46 Pidato Syekh Al-Ma’had pada kunjungan Tim Komisi VII DPR-RI, Oktober 1999 (tanpa teks) disarikan oleh ‘Alim Al-Shiddiqie

dengan judul “Pesantren Mempertahankan Eksistensi Indonesia”, dalam Majalah Al-Zaytun, Edisi 15 - 2001.

47 Ibid.

48 Ibid.

49 “Tim Pembangunan Ma’had Al-Zaytun, Membangun Monumen Abad 21”, dalam Majalah Al-Zaytun, Edisi 11-2000, hal. 16-22.

50 Anggota kelompok pengajian yang direkrut menjadi Muwadhof (karyawan) adalah dari umat (anggota) atau mas’ul (pejabat) NII

KW9 tingkat desa yang berprestasi. Data ini didapat dari hasil wawancara dengan Sukanto, mantan lurah NII KW9, tanggal 13

Desember 2003.

fabrikasi yang bertanggung jawab mengenai konstruksi baja dan pembesian, dari mulai bahan baku sampai

menjadi bahan yang siap dipasang menjadi konstruksi bangunan. Tahap awal pembangunan tersebut dalam

tempo sekitar 3 tahun (sampai tahun 1998) mereka berhasil mendirikan 2 gedung pendidikan yang bernama

Abu Bakar Ash-Shidik, Umar Ibn Al-Khatab dan satu unit asrama Al-Mushthofa. Sejak Juli 1999, 1 unit

gedung pendidikan dan 1 unit gedung asrama difungsikan sepenuhnya. Kemudian mereka membangun

fasilitas-fasilitas dasar penunjang antara lain; dapur, kantin pelajar dan kantin tamu, kantor pos, wartel,

barbershop, ruang serba guna, ruang tunggu tamu, ruang taklimat untuk tamu, dan masjid Al-Hayat.

Berbarengan dengan pembangunan fisik, mereka membentuk koordinator wilayah (Korwil) yang

disebar ke daerah-daerah yang tugasnya untuk mensosialisasikan keberadaan Ma’had Al-Zaytun sekaligus

merekrut calon siswa. Koordinator-koordinator itu membentuk ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara.

51

Setelah pembangunan kelas, asrama, dan fasilitas penunjang lainnya serta pembentukan

koordinator-koordinator wilayah selesai, mereka mulai mengadakan pengumuman penerimaan siswa baru,

tenaga pengajar dan murabbi untuk tahun ajaran pembelajaran pertama, yakni 1 Juli 1999. Pengumuman

yang dikeluarkan tanggal 5 Maret 1999 dan ditandatangani oleh Syekh Ma’had itu akan menerima siswa-

siswi berjumlah 1.584 orang. Sedangkan tenaga pengajar dan murabbi yang akan diterima sebanyak 296

orang, terdiri dari murabbi sebanyak 159 orang dan mudarris sebanyak 137 orang.

52

Setelah diseleksi,

siswa-siswi yang diterima berjumlah 1459. Pada tahun yang sama, tepatnya 27 Agustus 1999, Presiden B.J.

Habibie meresmikan Ma’had Al-Zaytun.

53

“Sejarah” lahir dari ide (History from Idea). Ide memiliki peranan dalam proses dan peristiwa sejarah.

Menurut Collingwood semua sejarah adalah sejarah pemikiran.

54

Sejarah Al-Zaytun lahir dari ide sebuah

kelompok yang ingin membangun sistem pendidikan yang baik. Diskusi-diskusi panjang mereka tentang

membangun pendidikan “menjadi sebab” lahirnya Yayasan Pendidikan Islam (YPI) yang di dalamnya

terdapat Ma’had Al-Zaytun. Akan tetapi “sebab langsung” bukanlah suatu sebab yang sungguh-sungguh;

sebab langsung hanyalah merupakan suatu titik dalam suatu rantai peristiwa, trend, pengaruh, dan

kekuatan-kekuatan yang pada titik itu akibatnya mulai nampak. “Sebab langsung” –diskusi-diskusi panjang

tentang membangun pendidikan– merupakan petunjuk yang baik untuk menemukan anteseden-anteseden

yang lebih tepat diberi sebutan “sebab yang sebenarnya” atau “sebab tak langsung”.

55

Pertanyaannya,

kenapa mereka “memilih berdiskusi tentang sistem pendidikan? Ada “sebab apa” mereka melakukan itu?

Atau faktor-faktor apa saja yang menggerakkan hingga terjadi diskusi panjang tentang membangun

pendidikan?

Menurut ketua YPI, H. Syarwani, seperti disebutkan dalam penelitian Litbang Depag, bahwa

pendirian Ma’had Al-Zaytun ada kaitannya dengan masalah “perjuangan gerakan NII” yang tidak mengalami

perkembangan yang signifikan. Di Multazam mereka melakukan perenungan tentang strategi meneruskan

langkah-langkah perjuangan NII ke depan. Karena kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah dan

tidak pernah menang, mereka memilih “pendidikan” sebagai garis perjuangan politik.

56

Dalam wawancara

Tim Peneliti dengan Syekh Ma’had, AS Panji Gumilang, ditanyakan seputar orientasi politiknya. Jawabannya

didapat bahwa orientasi politik –persepsi, pandangan, dan prilaku– Syekh Ma’had juga adalah

“pendidikan”.

57

Hal ini diakui sekaligus dikuatkan juga oleh Ules Suja’i, salah seorang penasehat Ma’had Al-

Zaytun sekaligus penasehat NII, yang mengatakan bahwa “pendidikan” menjadi pilihan gerakan NII. Lebih

lanjut Ules Suja’i berkata:

… bagi saya masalah NII sudah tidak menjadi bahan pembicaraanlah, dan sekarang ini mah

masalah pendidikan saja itu yang sekarang dipentingkan gitu, sebab dari dulu kalau menurut

analisa saya perjuangan kita yang begini ini memang karena kurang keilmuan termasuk orang

yang memegang peran. Sekarang ada teman yang benar-benar di situ perjuangannya

masalah pendidikan dan pembinaan maka saya sangat setuju sekali. Walaupun ini makan

waktu panjang, memang keadaan umat Islam masih begini sih..... kita merasakan, yang kedua

memang kelemahan, coba pak Adah sendiri bilang, kita sejak 1962 kita berdakwah hasilnya

malah pecah-pecah, itu menunjukkan kita tidak mampu, kan. Jadi perjuangan harus ada

51 Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai koordinator lihat “Pionir itu Bernama Koordinator” dalam majalah Al-

Zaytun Edisi 10-2000, hal. 48. Koordinator-koordinator itu dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam yang diambil dari

Bupati NII KW9 yang ada di wilayah Jakarta dan 5 wilayah besar lainnya yang kemudian disebar ke wilayah-wilayah di

Indonesia. Wawancara dengan Sukanto, mantan lurah NII KW9, tanggal 13 Desember 2003.

52 Lihat Salinan Lembaran Ma’had Al-Zaytun Nomor: 01 (Ma’lumat Tahun Pembelajaran Pertama), dalam Majalah Al-Zaytun, Edisi

II, Februari 2000. Antara pengumuman yang ditandatangani Syekh Ma’had dengan pengumaman dari Panitia berbeda dalam

penerimaan tenaga pengajar dan murabbi. Pengumuman yang ditandatangani Syekh berjumlah 296 orang sedangkan pengumuman

panitia berjumlah 160 orang.

53 Majalah Al-Zaytun, Edisi perdana Januari 2002, hal. 8-15.

54 R.G. Collingwood, The Idea of History, (USA : Oxford University Press, 1976), hal. 302

55 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press), 1986, hal.

154-155.

56 Lihat, Imam Tholkhah dan Choirul Fuad Yusuf (editor), Ma’had Al-Zaytun di Indramayu, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan

Diklat Keagamaan, 2002).

57 Wawancara Tim Peneliti dengan AS Panji Gumilang tanggal 31 Oktober 2003, pukul 21.00-24.00, di Wisma Al-Ishlah Ma’had

Al-Zaytun.

regenerasi. Lalu sekarang robah strateginya dari strategi revolusi kepada strategi seperti

semboyan yang ada di Zaytun yaitu “Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi

dan Budaya Perdamaian” robah yang seperti itu bisa saja.

58

Perubahan strategi perjuangan yang dikembangkan oleh mereka menghasilkan apa yang bisa dilihat

sekarang, yaitu Ma’had Al-Zaytun. Berbicara tentang Ma’had Al-Zaytun sebagai perubahan strategi

perjuangan sebuah kelompok, maka hal itu ada kaitannya dengan sebuah organisasi yang bersifat gerakan.

Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang acapkali sering disebut-sebut ada kaitannya dengan Ma’had Al-

Zaytun. Sebagai sebuah faktor, sejarah NII dan para aktornya mempengaruhi atas berdirinya Ma’had Al-

Zaytun. Anteseden berupa “kondisi NII dan para aktornya” bisa menjadi salah satu sebab berdirinya

Yayasan Pesantren Islam dimana Ma’had Al-Zaytun sebagai salah satu usaha unggulannya. Berikut ini akan

dilihat peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan kondisi NII dan para aktornya yang mempengaruhi jalannya

sebuah sejarah.

Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) pasca Kartosuwiryo merupakan periode-periode yang sulit

untuk diketahui dikarenakan gerakan tersebut sejak tertangkapnya Imam Kartosoewirjo, 4 Juni 1962, dan

adanya “ikrar bersama” sebagian besar mantan komandan Tentara Islam Indonesia (TII), 1 Agustus 1962,

dianggap sudah berhenti. Para komandan TII itu berikrar untuk setia kepada UUD 45 dan Pancasila,

menyesali diri dan mencaci maki perjuangan NII, dan tidak akan mengulangi perjuangan NII.

59

Kondisi

tersebut menyebabkan sangat sulit untuk memastikan siapa yang bisa melanjutkan perjuangan NII.

Walaupun pada waktu itu terdapat pribadi-pribadi yang masih menginginkan melanjutkan

perjuangan NII, tetapi perjuangan mereka terpencar dan bercampur dengan sebagian yang sudah kompromi

dengan penguasa RI. Akibatnya kondisi demikian memunculkan saling curiga dan saling ketidakpercayaan

di antara mereka.

60

Pribadi-pribadi yang dalam perjuangannya tercampur dengan sebagian yang sudah

kompromi dengan penguasa RI adalah sekitar 100 pasukan yang dipimpin oleh Ismail Pranoto di Jawa

Tengah. Sesudah Imam Kartosoewirjo tertangkap, mereka terus mengadakan perlawanan sesuai dengan

amanat Imam tahun 1959.

61

Tetapi, bekas kawan-kawannya membujuk dengan tipuan bahwa di kota telah

ada “cease-fire” (gencatan senjata). Pasukan Ismail Pranoto tidak mengikuti bujukan itu maka akhirnya

diultimatum oleh para pembujuk itu, bila tidak menyerah akan digempur dan ternyata pasukan yang dipimpin

Ismail Pranoto dikejar-kejar tidak saja oleh pasukan TNI melainkan juga dibantu oleh bekas-bekas TII.

62

Setelah pengejaran terhadap pasukan Ismail Pranoto, sisa dari pasukan itu terus bergerilya dan

pimpinannya diambil alih oleh Kastolani, karena Ismail Pranoto pindah ke Yogyakarta mencari dukungan di

daerah tersebut. Selanjutnya pada awal tahun 1965, Ismail Pranoto mengutus Hanif dan Safri (Salman

Farisi) kepada Kastolani dengan pesan bahwa Ismail Pranoto akan berangkat ke Sumatra untuk

mengusahakan tempat di sana sebagai basis baru untuk bergerilya. Pada tahun 1967 pasukan yang

dipimpin Kastolani tinggal 12 orang lagi yang terdiri dari delapan orang militer dan empat orang sipil. Mereka

bertekad untuk tidak menyerah. Di saat-saat demikian itu datanglah dua utusan dari Kadar Solihat (mantan

Komandan Resimen TII) yaitu Khaeruddin, salah seorang bekas komandan Kompi TII Kebumen, dan

Abdullah. Khaeruddin memberitahukan masih adanya kekuatan Kahar Muzakar di Sulawesi, Daud Beureuh

di Aceh, dan pasukan Siliwangi yang separuhnya sudah NII di Jawa Barat . Dengan kalimat itu Kastolani dan

Zaenal Asikin merasa pasukannya akan diperintahkan untuk pindah tempat bergerilya ke luar Jawa. Utusan

Kadar Solihat itu menjanjikan ada tiga pilihan tempat bergerilya, yaitu; Sulawesi, Aceh atau Jawa Barat.

63

Tertipu oleh informasi tersebut maka Kastolani menuruti perkataan Khaeruddin. Kemudian Kastolani

mengirimkan empat orang personilnya yang sipil dengan diantar oleh Khaeruddin ke Jawa Barat. Setelah

satu minggu perjalanan, keempat personil tersebut dijemput di stasion kereta api Bandung oleh Fajri,

seorang bekas Resimen TII Banyumas. Fajri dan Khaeruddin yang bersekongkol dengan Kadar Solihat

membawa mereka ke jalan Kancra, yakni ke rumah Kadar Solihat. Keempat personil itu mengikutinya

dengan maksud dalam rangka bergerilya mencari kawan-kawan seperjuangan yang dalam dugaan sedang

menyusun kekuatan di kota. Setelah seminggu lamanya berada di rumah tersebut, mereka dibawa oleh

Kadar Solihat ke Tasikmalaya. Walaupun dibawa ke Brigif 13, mereka tidak curiga akan ditangkap karena

informasi sebelumnya bahwa Siliwangi separuhnya sudah NII dan yang membawa mereka atasannya,

Kadar Solihat. Mereka baru menyadari bahwa mereka ditangkap musuh saat mereka melakukan shalat

58 Wawancara Umar Abduh dengan Ules Suja’i, dalam Pesantren Al-Zaytun Sesat? Investigasi Mega Proyek dalam Gerakan NII,

(Jakarta: Darul Falah, 2001), hal. 48.

59 Lihat dokumen tentang “Ikrar Bersama” para anggota NII yang ditandatangani di Bandung tanggal 1 Agustus 1962. Ada tiga

puluh dua tokoh DI/T'II yang menandatangani ikrar tersebut, yakni; Agus Abdullah, Djadja Sudjadi, Adah Djaelani, Hadji Zaenal

Abidin, Ateng Djaelani, Danu Mohamad Hasan, Mohamad Ghozi, Toha Mahfudz, Dodo Muhamad Darda, Tachmid, Cholil, Hasan

Anwar, Atjeng Abdullah Mudjahid, Maskun Sudarmi, Ateng Hadjar, Rachmat Slamet, Ules Sudja’i, Engkar Rusbandi, Hadji Yusuf,

Usman, Syarif Muslim, Hadji Zakaria, Bakar Misbah, Emod Hasan Saputra, Ahmad Mustafa Hidayat, Sobir, Mubaroq, Zainudin

Abd Rahman, Hadji Djunaedi, Tohir, Salam, dan O.Z. Mansyur. Lihat juga Mufry, TABTAPENII DATANG, tanpa penerbit dan

tanggal penerbitan, hal. 243.

60 Mufry, TABTAPENII DATANG, hal. 243

61 Wasiat Imam tahun 1959 berbunyi: “Jika Imam berhalangan, dan kalian terputus hubungan dengan Panglima dan yang

tertinggal hanya prajurit petit saja, maka prajurit petit harus sanggup tampil jadi Imam. Lihat. Mufry, TABTAPENII DATANG, hal.

223

62 Mufry, TABTAPENII DATANG, hal. 244

63 Ibid.

dikawal oleh anggota TNI.

64

Sementara itu pasukan Kastolani yang di Jawa Tengah belum tahu adanya kejadian yang menimpa

kepada empat orang anak buahnya yang diutus ke Jawa Barat. Tujuh belas hari setelah anak buahnya

ditangkap, Khaeruddin datang kembali ke Kastolani untuk mengantar Kadar Solihat dan Sam’un, bekas

Komandan Kompi TII di Jawa Barat. Kedatangan mereka disertai tiga orang TNI yang menyamar dengan

berpakaian preman yang sebelumnya tidak diketahui oleh Kastolani bahwa pada masing-masing

pinggangnya terselip pistol. Selama berlangsung pembicaraan, Kastolani bertanya kepada Kadar Solihat,

apakah keberadaannya diketahui musuh. Kadar Solihat meyakinkan bahwa mereka akan dimutasikan dalam

rangka melanjutkan perjuangan. Apa yang dilakukan Kadar Solihat tidak dicurigai oleh Kastolani. Kastolani

percaya akan perkataan Kadar Solihat karena mengingat pesan dari Ismail Pranoto yang berusaha

menyediakan tempat di Sumatra, dan pertemuan dengan Kadar Solihat sebagai hasilnya, serta Kastolani

percaya bahwa Siliwangi sudah banyak yang NII. Tidak lama kemudian, Kastolani diperintahkan naik ke

mobil pick up oleh Kadar Solihat. Bersama delapan TII dan lima orang penjemput, Kastolani meninggalkan

Brebes menuju markas Brigif 13 Galuh, Tasikmalaya Jawa Barat. Setelah sampai ke markas Brigif 13,

Kastolani baru sadar bahwa dirinya sudah tertipu.

65

Pada tahun-tahun itu sangat susah untuk saling percaya

mana kawan mana lawan di antara kader NII. Kondisi itu disebabkan oleh ketiadaan estafet kepemimpinan

NII pasca wafatnya Kartosoewirjo.

Setelah Imam Kartosoewirjo wafat, sejarah NII berkaitan erat dengan perdebatan di kalangan kader

NII tentang masalah kepemimpinan NII. Karena minimnya pemahaman warga dan aparat terhadap

ketatanegaraan NII serta perbedaan dalam memahami dan menafsirkan Qanun Asasi NII, banyak faksi

dalam kalangan intern yang satu sama lain saling mengklaim paling berhak mewarisi kepemimpinan NII.

Menurut salah satu faksi NII mengatakan bahwa perjuangan NII sejak wafat Imam Kartosoewirjo

tidak akan mengalami perpecahan jika para kader NII berjalan menurut dasar yang ditetapkan dalam Qanun

Asasi (UUD NII) Bab IV Pasal 12 ayat 2 yang berbunyi: “Imam dipilih oleh Majlis Syuro dengan suara paling

sedikit 2/3 daripada seluruh anggota”. Majlis Syuro yang dimaksud adalah sesuai dengan Qanun Asasi Bab

II Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: “Majlis Syuro terdiri atas wakil-wakil rakyat ditambah dengan utusan

golongan-golongan rnenurut aturan yang ditetapkan Undang-undang”.

66

Menurut mereka, karena sejak

proklamasi NII 7 Agustus 1949 sampai sekarang, NII dalam keadaan darurat perang sehingga belum ada

parlemen (Majlis Syuro). Dengan keadaan demikian, lanjut mereka, berlaku Undang-undang Pasal 3 ayat 2

yang menyatakan “Jika keadaan memaksa, hak Majlis Syuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan

Imamah”.

67

Oleh karena itu, menurut mereka bahwa Dewan Imamah memiliki kewenangan untuk

menetapkan undang-undang dalam bentuk maklumat-maklumat yang ditandatangani oleh Imam. Hal ini

sesuai dengan Bab XV tentang Perubahan Qanun Asasi NII Pasal 34 dalam hal “Cara Berputarnya Roda

Pemerintahan” pasal 1.

68

Maklumat yang dimaksud oleh mereka yang berkaitan dengan masalah roda kepemimpinan yang

ditetapkan oleh Dewan Imamah yang tercantum dalam Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) adalah

MKT No. 11 tahun 1959. MKT No. 11 antara lain:

“K.P.S.I dipimpin langsung oleh Imam - Plm. T.AP.N.I.I. Jika karena satu dan lain hal, ia

berhalangan menunaikan tugasnya, maka ditunjuk dan diangkatnya seorang Panglima

Perang, selaku penggantinya, dengan purbawisesa penuh.”

“Calon Pengganti Panglima Perang Pusat ini diambil dari dan diantara Anggota-Anggota K.T.,

termasuk di dalamnya K.S.U. dan K.U.K.T, atau dari dan diantara para Panglima Perang yang

kedudukannya dianggap setaraf dengan kedudukan Anggota-Anggota K.T.”

69

Mereka berpendapat bahwa calon pengganti Panglima Perang Pusat yang tercantum dalam MKT

No. 11 tersebut, setelah Imam awal berhalangan, tinggal satu lagi yaitu K.U.K.T (Kuasa Usaha

Komandemen Tertinggi). Mereka beranggapan bahwa yang lainnya, sebagian sudah gugur dan sebagian

lagi telah meninggalkan tugasnya atau desersi dari NII.

70

Karena tinggal satu, yakni K.U.K.T maka K.U.K.T

itulah yang langsung menjadi Imam tanpa ada pemilihan dari manapun. Menurut mereka hal itu bukan saja

karena calonnya tinggal satu, melainkan juga karena undang-undang sebelumnya sudah dituangkan ke

dalam MKT NO. 11 tahun 1959. Lebih lanjut mereka berkata bahwa K.U.K.T. yang satu ini adalah Abdul

Fatah Wirananggapati.

71

64 Ibid., hal. 245

65 Ibid., hal. 246

66 Lihat Lampiran A tentang Dokumen-dokumen Negara Islam Indonesia dalam Karl D. Jackson, Kewibawaan Tradisional, Islam,

Dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990).

67 Mufry, TABTAPENII DATANG, hal. 177.

68 Mufry, TABTAPENII DATANG, hal, 177. Ayat itu berbunyi: “Pada umimnya roda Pemerintahan NII berjalan menurut dasar

yang ditetapkan Qanun Asasi dan sesuai dengan pasal 3 Qanun Asasi tadi, sementara belum ada Parlemen (Majlis Syuro), segala

undang-undang dalam bentuk Maklumat-maklumat yang ditandatangani oleh Imam” dan lihat juga Karl D. Jackson, Loc.Cit.

69 Mufry, TABTAPENII DATANG, Hal. 187. Purbawisesa artinya kekuasaan otomatis.

70 Ibid., hal. 237.

71 Ibid., hal. 238. Abdul Fatah Wirananggapati diangkat sebagai K.U.K.T pada tahun 1953 dan pada tahun itu juga tertangkap di

Jakarta setelah kembali dari Aceh melantik Daud Beureuh selaku Panglima Wilayah V TII Cik Di Tiro. Ia dipenjara selama sepuluh

Setelah keluar dari penjara Nusakambangan tahun 1963, Abdul Fatah Wirananggapati tidak segera

melanjutkan estafet kepemimpinan NII. Ia tidak mempercayai siapa yang akan diajak untuk melanjutkan

estafet kepemimpinan NII jika kondisi NII yang pernah terjebak jaring musuh. Oleh karena itu langkah

pertama yang ditempuh Abdul Fatah Wirananggapati adalah mengadakan pendekatan kepada masyarakat

secara bertahap sehingga ditemukan kader-kader baru atau warga NII, dan berusaha menemukan personil

TII yang masih utuh terlepas dari nilai kompromi dengan musuh. Langkah kedua yang dilakukan Abdul Fatah

yakni menjelaskan kelanjutan perjuangan serta estafet pimpinan NII kepada yang ingin mengetahuinya.

Sebab menurut mereka masalah estafet kepemimpinan NII cuma bisa dijelaskan kepada yang sudah benar-

benar diketahui berkeinginan memahaminya.

72

Menurut mereka sangat terbatasnya penemuan tentang estafet kepemimpinan NII disebabkan oleh

beberapa faktor, yaitu; 1) kebanyakan umat tidak memiliki wawasan mengenai perundang-undangan NII

atau tidak menganggap penting sehingga mereka mengakui pemimpin itu cuma berdasarkan idolanya

masing-masing atau ikut-ikutan; 2) kebanyakan umat tidak memahami nilai hukum mengenai yang sudah

mundur dari NII, sehingga masih dianggap sebagai pimpinan, 3) adanya sebagian eks pimpinan TII yang

tidak sadar dalam monitoring serta arahan dari pemerintah RI, sehingga terpancing memunculkan

kepemimpinan, dengan tidak berdasar pada peraturan NII, 4) banyak eks tokoh TII yang tidak mengakui

kesalahan dalam hal “desersi” dari NII, sehingga yang sebenarnya menyerahkan diri kepada musuh, malah

disebutnya “Hudaibiyyah”, dan 5) banyaknya eks pimpinan TII yang tidak mau taubat menurut prosedur

hukum, sehingga menyepelekan Abdul Fatah Wirananggapati bahkan menjegal langkahnya.

73

Faktor-faktor tersebut menyebabkan Abdul Fatah Wirananggapati ditangkap kembali oleh

Pemerintah RI pada tahun 1975, dan dipenjarakan di Bandung. Selama ia mendekam dalam penjara dari

tahun 1975 sampai tahun 1983, selama itu pula terjadi perpecahan yang besar dalam tubuh umat yang

mengatasnamakan NII.

74

Kepemimpinan Abdul Fatah Wirananggapati kemudian divonis untuk diberhentikan oleh Dewan

Imamah dari tugasnya sebagai Imam. Pemberhentian Abdul Fatah Wirananggapati oleh Dewan Imamah

dilatarbelakangi oleh wawancara Abdul Fatah Wirananggapati di majalah Ummat tanggal 9 Desember 1996.

Dalam wawancara itu Abdul Fatah mengatakan bahwa terwujudnya baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur

(negeri sejahtra yang diridhoi Allah) itu tidak mesti mengambil nama Negara Islam Indonesia, yang penting

tiap muslim mempelajari Al-Qur’an. Dengan demikian, menurutnya, orang muslim itu akan menjalankan

syari’at Islam dan tidak perlu dengan kekuatan fisik dan senjata. Lebih lanjut Abdul Fatah mengatakan

bahwa butir-butir Pancasila itu berasal dari Al-Qur’an dan jelas ada ayat-ayatnya dalam Al-Qur’an. Tidak

setiap orang yang berpancasila itu muslim tetapi tiap muslim sudah pasti berpancasila. Ia berargumentasi

dengan Al-Qur’an Surat Bani Israil ayat 73, 74, dan 75; Hadits Rasulullah; Qanun Asasi Bab I Pasal 3 ayat 2,

Bab IV Pasal 13 ayat 1, Bab XV Pasal 34; Pedoman Darma Bakti tentang Sapta Subaya; dan Atibyan.

75

Terhadap wawancara Abdul Fatah Wirananggapati tersebut, Dewan Imamah membatalkan tugas

wajib sucinya karena tidak memenuhi bai’at dan harus bertobat. Setelah Dewan Hakim memutuskan vonis

yakni diberhentikan dari tugasnya sebagai Imam NII, dan diterima keputusan itu oleh Abdul Fatah

Wirananggapati. Maka Dewan Imamah bermusyawarah untuk memilih dan mengangkat Imam Negara Islam

Indonesia. Akhirnya dengan suara bulat pada tanggal 9 Ramadhan 1417 H/ 18 Januari 1997 Ali Mahfudz

secara resmi menjadi Imam Negara Islam Indonesia.

76

Sampai sekarang, saat penelitian ini dilakukan,

menurut mereka Ali Mahfudz adalah Imam Negara Islam Indonesia yang sah.

77

Di sisi lain, terdapat faksi NII yang mengatakan bahwa sejak wafatnya Kartosuwiryo, orang yang

berhak melanjutkan estafet kepemimpinan NII adalah Tengku Muhammad Daud Beureuh, pimpinan Negara

Bagian Aceh (NBA) yang memisahkan diri tahun 1953 dari NII, dan Kahar Muzakkar, pendiri Republik

Persatuan Islam tahun 1960. Karena Muzakkar meninggal 1965, orang yang berhak melanjutkan estafet

kepemimpinan NII adalah Muhammad Daud Beureuh.

78

Tetapi NII mengalami kevakuman kepemimpinan

dari tahun 1962-1966. Kondisi tersebut direspon oleh eks pimpinan dan tokoh TII –yang menurut faksi Abdul

Fatah Wirananggapati telah desersi dari NII– dengan cara melakukan usaha pembukaan kembali hubungan

interinsuler antara Jawa Barat-Aceh, dengan diutusnya wakil dari Aceh ke Jawa Barat, kemudian kunjungan

dari Aceh ini mendapatkan kunjungan balasan tahun 1967 dari Jawa Barat yang diwakili oleh Djadja Sudjadi

dan Kadar Solihat. Wakil dari Jawa Barat itu diterima oleh Tengku Muhamad Daud Beureuh. Usaha awal

mereka adalah menyusun kembali strategi jihad yang dipersiapkan untuk menyambut revolusi Islam menuju

“Fathul Mekkah”. Perjuangan yang diusung adalah meninggalkan sifat dan karakter militeristik maupun

struktur organisasi NII. Usaha ini kemudian dilanjutkan dengan perencanaan program 1967-1973. Tetapi

tahun 1953-1963 di Nusakambangan. Karena di penjara membuat dirinya tidak banyak dikenal oleh warga NII apalagi dalam hal

jabatan KUKT-nya.

72 Ibid., hal. 247.

73 Ibid., hal. 248

74 Ibid.

75 Ibid., hal. 268

76 Ibid., hal. 271

77 Wawancara dengan Suherli, salah seorang mantan aparat NII KW 9, di Banten tanggal 6 Pebruari 2004.

78 Imam Kartosoewirjo merencanakan bahwa Imam NII kelak akan digilir antara dirinya, Daud Beureuh, dan Kahar Muzakkar.

Akan tetapi Daud Beureuh tidak menyukai gagasan ini sebab, katanya, rencana Kartosoewirjo itu tidak menjelaskan kekuasaan atau

pun struktur negara. Lihat Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh, (Jakarta: Pustaka

Utama Grafiti, 1990), hal. 255.

program ini mengalami kebocoran karena ketidakpercayaan dan ketidakfahaman sebagian para kader.

Program ini juga megikutsertakan beberapa tokoh DI seperti Adah Djaelani yang sebenarnya dianggap

sudah indisipliner.

79

Sementara tahun 1968-1969 di Jawa Barat, Atjeng Kurnia menghimpun kembali bekas-bekas

panglima, seperti Adah Djaelani, Ateng Djaelani, Danu Muhammad Hasan, dalam satu wadah PRTI

(Persiapan Tentara Islam Indonesia) dengan 10 kader, yakni: Tahmid (pimpinan PRTI), Maman Tsani SH,

Sambas Suryana, Ir.Atjeng Sutisna, Ubad, Budiarto, Nanang, Ridwan, Ayep (adik isteri Atjeng Kurnia).

Karena perjuangan mereka tidak berhasil, maka diadakan pertemuan seluruh eksponen dan anak-anak

DI/TII secara internal. Pada 24 April 1971 pertemuan itu dilangsungkan di rumah Danu Muhammad Hasan

selama tiga hari di Jalan Madrasah 240 Bandung yang menurut Al-Chaidar pertemuan itu atas sponsor

Bakin. Pembicara yang hadir pada waktu itu Hispran, Djaja Sudjadi, Kadar Solihat, dan Maman Tsani.

Pertemuan itu menghasilkan pembagian-pembagian kontak NII, seperti pengangkatan tugas-tugas.

80

Pada tahun 1973 terbentuk susunan komando dengan mengakui pimpinan komando tertingginya,

yaitu Tengku Muhammad Daud Beureuh yang menjabat KPSI (Komando Perang Seluruh Indonesia). Pada

tahun 1975, susunan komando khususnya untuk seluruh Jawa sudah rampung terbentuk. Dalam sruktur

tersebut, Ateng Djaelani dan Zainal Abidin duduk sebagai Dewan Imamah. Atjeng Kurnia diangkat sebagai

panglima wilayah Jawa Barat, yang pada waktu itu Jawa Barat terbagi menjadi 3 bagian; Panglima Divisi I

Atjeng Kurnia, Panglima II Gubernurnya Ules Suja’i, dan Panglima Priangan Bagian Timur, Mia Ibrahim.

Untuk daerah Banten dan Bogor, Uci Nong. Untuk daerah Jawa Timur, Hasan dan Idris. Jawa Tengah,

Panglima I Saiful Imam untuk bagian Selatan, Panglima II Sutiko Abdurahman untuk bagian Surakarta,

Panglima III Haji Paleh untuk bagian Barat, Panglima IV Seno (alias Basyar atau Abdul Hakim) untuk bagian

Semarang.

81

Pembentukan struktur NII dan keberadaan Ateng Djaelani dan Zainal Abidin dalam struktur yang

dibuat menyebabkan perpecahan di antara para kader NII. Kelompok yang setuju dengan pembentukan

struktur NII disebut oleh Al-Chaidar dan Umar Abduh sebagai “NII struktural” atau “kelompok Sabilillah”.

82

Sedangkan kelompok yang tidak sepaham dengan strategi tersebut tergabung dalam wadah “Fillah” –

demikian al-Chaidar dan Umar Abduh menyebutnya– yang dipimpin oleh Djaja Sudjadi, Kadar Solihat, Haji

Yusuf, dan Abu Bakar. Mereka tidak ikut terlibat dengan alasan: pertama, tidak setuju pembentukan struktur

yang disponsori oleh orang-orang Ali Murtopo dan Bakin. Kedua, tidak rasional membentuk struktur

berdasarkan Komandemen tanpa aktivitas nyata. Ketiga, tidak setuju mengaktifkan kembali orang-orang

yang pernah indisipliner dari Negara dan Jihad, dan Keempat, bahwa pengangkatan Tengku Muhamad

Daud Beureuh adalah pengangkatan sepihak yang tidak sesuai dengan agenda kesepakatan hasil

pertemuan bilateral wakil Jawa Djaja Sudjadi dan wakil Sumatra Abu Daud.

83

Kedua kelompok NII tersebut

berjalan sesuai dengan program-program masing-masing. Namun, struktur pembangunan NII dalam

perjalanannya ternyata mengikuti program Fillah karena tidak ada yang cukup revolusioner.

84

Karena

pembentukan struktur tersebut disponsori oleh orang-orang Ali Murtopo dan Bakin yang berakhir dengan

perpecahan di antara mereka, maka program yang direncanakan mengalami kegagalan kembali.

Pembentukan struktur NII dengan melibatkan orang luar NII tidak saja menyebabkan perpecahan di

dalam tubuh NII, melainkan juga berakhir pada penangkapan terhadap para kader NII. Pada tahun 1977

disebabkan oleh adanya isu Komando Jihad –yang disinyalir rekayasa pihak intelejen– terjadilah

penangkapan besar-besaran terhadap kedua kelompok NII yang berbeda itu. Di antara NII yang struktural,

yakni: Danu Muhammad Hasan, Hispran (Haji Ismail Pranoto), dan Dodo Muhammad Darda. Sedangkan

sejumlah tokoh NII non-struktural, yakni Muhammad Daud Beureuh yang dihijrahkan ke Jakarta, Haji Saleh,

Jubli, Idris (Jawa Tengah), Hasan (Panglima Jawa Timur), Gaos Taufik (Sumatera), Bardan Kindarto

(Palembang), Timsar Zubil (Medan), Abdul Qadir Baradja (Lampung). Setelah ditangkap, mereka dikenakan

hukuman yang berbeda-beda, kecuali Ateng Djaelani dan Zainal Abidin yang tidak dihukum. Sedangkan

Adah Djaelani, Ules Suja’i, Atjeng Kurnia, Tahmid Rahmat Basuki, Toha Mahfudz, Sutiko Abdurahman,

Saiful Imam, dan Seno (alias Basyar ) lolos dari penangkapan.

85

Setelah keluarnya orang-orang NII dari penangkapan tahun 1978, orang-orang NII pecah dengan

melahirkan berbagai kelompok pengajian yang diwadahi oleh kelompok-kelompok NII. Kelompok-kelompok

ini membentuk pengajian dan kembali ke wadah awal dengan konsisten membawa wacana persatuan dan

jihad Islam dengan tidak membawa wadah NII dalam dua barisan, yakni pertama, barisan pertama yang

terdiri dari KMJ (Korp Mubaligh Jakarta), PTDI (Perguruan Tinggi Dakwah Islam), GPI (Gerakan Pemuda

Islam), Gerakan Usroh yang dimotori oleh Abdullah Sungkar, Harokah Ikhwanul Muslimin yang dimotori oleh

Helmi Aminuddin. Kedua, barisan kedua yang tergabung dalam struktur “KW9” yang terdiri dari Abdullah

Hanafi dengan Misi Islam, pengajian Habib Idrus, pengajian Muhamad Sobari, Ahmad Sumargono dengan

KISDI, GPK (Gerakan Pemuda Ka’bah) atau (Gerakan Pembela Kebenaran), dan Gerakan Laskar

79 Al-Chaidar, Sepak Terjang KW 9 Abu Toto Menyelewengkan NKA-NII Pasca S.M. Kartosoewirjo, (Jakarta: Madani Press, 2000),

hal. 27.

80 Ibid. hal. 30.

81 Ibid., hal. 31-32

82 Al-Chaidar., hal. 33 dan Umar Abduh., hal. 187.

83 Al-Chaidar., hal., 32.

84 Al-Chaidar mendasarkan pendapatnya dari hasil kumpulan analisa wawancara dari Toni dan dari berbagai pihak. Ibid., hal. 33.

85 Ibid., hal. 35

Kemanusiaan Bulan Sabit Indonesia.

86

Walaupun terjadi skisma besar-besaran di tubuh NII, tetapi NII masih berada di bawah komando

Adah Djaelani (1978-1996). Naiknya Adah Djaelani ke tampuk pimpinan NII adalah hasil dari “Musyawarah

Mahoni” di Tangerang tahun 1978. Ia naik karena Tengku Muhamad Daud Beureuh mundur, pendapat lain

menyebutkan adanya unsur kudeta seperti menurut Al-Chaidar. Menurut faksi yang masih memegang MKT

No. 11 tahun 1959, yaitu faksi Ali Mahfudz, bahwa Musyawarah Mahoni bertentangan dengan Qanun Asasi

NII. Karena para anggota yang ikut dalam musyawarah tersebut bukan wakil-wakil umat dan urusan

golongan NII, melainkan adalah pribadi-pribadi yang tidak berhak mengangkat pimpinan NII. Begitu juga

para peserta musyawarah tersebut bukan para anggota Dewan Imamah, melainkan terdiri dari sebagian

tokoh yang telah melarikan diri dari medan perang atau datang menyerahkan diri ke pihak musuh. Oleh

karena itu, menurut mereka, pengangkatan Adah Djaelani sebagai Imam NII bukan saja tidak baik melainkan

secara hukum tidak sah.

87

Usaha pertama Adah Djaelani adalah meneruskan koordinasi di antara wilayah-wilayah di

Indonesia. Namun pembentukan wilayah-wilayah tersebut sebatas teori karena belum ada aparat dan warga

yang mengisi wilayah-wilayah tersebut, kecuali wilayah I (Jawa Barat bagian Timur), wilayah VII (Jawa Barat

bagian barat), dan wilayah II (Jawa Tengah).

88

Pada masa Adah Djaelani ini terjadi perpecahan kembali di

antara kader-kader DI berkaitan dengan pembentukan struktur NII yang terintervensi oleh orang-orang luar

para kader.

89

Pada tahun 1978 Adah Djaelani Tirtapradja, selama dalam pengawasan der

1

pengendalian

pemerintah, ikut dalam KW9 khusus unruk daerah Jakarta, dengan mengangkat Seno sebagai Komandan

Pertama (sayap militer) dan Abdul Karim Hasan sebagai pimpinan KW9 (sayap sipil) untuk daerah tersebut.

Barisan kedua –yang telah disebutkan– yang tergabung dalam struktur KW9 di bawah pimpinan

Abdul Karim Hasan itu berkembang pesat. Hal ini berakibat pada berkembangnya dakwah NII sebagai

induknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah jamaah yang masuk ke dalam lembaga NII. Pada

masa ini kevakuman dakwah NII terisi oleh KW9 yang dikomandoi oleh Abdul Karim Hasan. Karena

prestasinya yang bagus, KW9 ini dijadikan sebagai Ummul Quura (pusat) Negara Islam Indonesia.

90

Pada tahun 1978 juga Abdul Salam

91

menyatakan bai’at dan bergabung dengan NII wilayah 9

pimpinan Seno alias Basyar dan diangkat sebagai mas’ul jajaran Imarah (bagian pendidikan, pertahanan

dan perhubungan) untuk daerah Banten dengan berganti nama menjadi Prawoto.

92

Pada tahun 1978 juga

Abdul Salam ditangkap dan ditahan di Bandung dalam kasus GPI. Peneliti melihat bahwa penangkapan

terhadap Abdul Salam atau Prawoto dikarenakan oleh keterlibatannya dalam kasus GPI dan dakwah NII.

Perkembangan selanjutnya, gerakan da’wah Abdul Karim Hasan pada tahun 1982 dijaring oleh

aparat keamanan dengan memakai Operasi Sapu Jagad. Sejak itu terulang kembali penangkapan massal

yang dilakukan aparat keamanan di Jakarta terhadap jajaran elite NII maupun KW9. Dengan gerakan

operasi itu banyak dari kalangan pejuang DI/TII atau elite NII yang dipenjarakan, diantaranya Adah Djaelani

(Imam/Panglima tertinggi NII), Atjeng Kurnia, Tahmid Rahmat Basuki Kartosoewirjo, Toha Mahfudz, Opa

Musthofa, Syaiful Imam, Djarul Alam, Ules Suja’i, Ahmad Husein Salikun alias Noor, Seno alias Basyar,

Hidayat, Gustam Efendi, dan Helmi Aminuddin bin Danu Mohammad Hasan. Sedangkan dari KW9 adalah

Abdul Karim Hasan, Dr Mu’adz, H. Muhammad Rais Abbas, dan para kadernya, antara lain Mohammad

Sobari, Ahmad Sumargono, Nurdin Yahya, Ali Syahbana, Fakhrur Razi, Amir, Hasan, dan Abdur Rasyid

alias Abud.

93

Setelah para elite NII dan elite KW9 bebas dari tahanan pada tahun 1983, mereka berbeda

pendapat dalam menyikapi dan memposisikan dirinya terhadap arah perjuangan NII dan KW9 selanjutnya.

Sejak itu dalam strukutur KW9 mulai terjadi polarisasi. Sebelumnya, Helmi Aminuddin bin Danu Muhammad

Hasan telah memilih garis perjuangan baru bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, qiyadah Sa’id

Hawwa, dan melepaskan NII.

94

Helmi Aminuddin adalah seorang lulusan universitas di Arab Saudi. Setelah kembali ke Indonesia

pada 1980-an, ia melakukan diskusi dengan teman-teman mengenai Islam di Kali Malang, Jakarta Timur.

Diskusi itu kemudian banyak dikunjungi oleh para pemuda yang umumnya berasal dari berbagai perguruan

tinggi dan sekolah-sekolah SMU. Helmi Aminuddin dan teman-temannya memilih Gerakan Ikhwanul

86 Ibid.

87 Mufry, Op.Cit., hal. 185

88 Lihat Milis DI dari Andrey Ismaelnikov, 16 September 1999. Ia menulis untuk menanggapi kelompok yang terus menyudutkan

pesantren Al-Zaytun dan KW IX Abu Toto.

89 Tentang adanya intervensi dari kalangan militer terhadap reorganisasi kader-kader DI/TII dibenarkan baik oleh yang pro NII KW9

seperti Milis DI dari Andrey Ismoelnikov maupun yang kontra seperti Al-Chaidar dan Umar Abduh.

90 Al-Chaidar, Op.Cit., hal. 99

91

Menurut Al-Chaidar yang mewawancari Ustad Amri bahwa Abdul Salam sudah aktif di NII sejak tahun 1975 tapi

jarang kelihatan kecuali dalam rapat struktur dan dia tidak pernah menjabat jabatan struktural, Ibid., hal.101.

92 Umar Abduh, Op.Cit., hal. 27

93 Ibid.

94 Untuk melihat lebih jauh tentang organisasi Ikhwanul Muslimin, lihat hasil penelitian mengenai Hubungan Agama dan Negara di

Indonesia: Studi tentang Pandangan Politik Laskar Jihad, Front Pembela Islam, Ikhwanul Muslimin, dan Laskar Mujahidin yang

dilakukan INSEP bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kementrian Riset dan Teknologi, hal. 78, tidak

diterbitkan.

Muslimin sebagai model dakwahnva. Di kampus mereka mengadakan pengajian-pengajian kecil yang

disebut halaqah. Mereka menguasai LDK (Lembaga Dakwah Kampus) yang berurusan dengan penerangan

agama di kampus. Kelompok ini menyebut diri mereka usroh (keluarga). Usroh adalah unit terkecil kelompok

Ikhwanul Muslimin, anggotanya hanya terdiri dari 5 sampai 10 orang.

95

Pada akhir 80-an nama usroh tercemar akibat dari propaganda media massa yang tidak suka

melihat kelompok Ikhwanul Muslimin. Untuk mengatasi hal ini kelompok mereka mengganti nama usroh

menjadi tarbiyah (pendidikan). Sampai sekarang istilah tarbiyah digunakan untuk menyebut proses

pembinaan dan pengkaderan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin.

96

Pada era reformasi kelompok ini di

perguruan tinggi mendirikan HAMMAS (Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus) dan KAMMI

(Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia). Kedua organisasi ini berjuang untuk mendukung dan

mengamankan reformasi.

97

Tercatat beberapa media dan lembaga kursus yang merupakan jaringan Ikhwanul Muslimin di

Indonesia, yakni: majalah Sabili, Gema Insani Press (GIP) –walaupun penerbitan ini tidak berhubungan

secara langsung dengan Ikhwanul Muslimin, namun orang-orangnya jelas merupakan aktivis Ikhwanul

Muslimin–, penerbit Pustaka Pelajar di Yogyakarta, dan lembaga kursus Nurul Fikri. Untuk menyebarkan

ideologi Ikhwanul Muslimin secara formal ke tengah-tengah masyarakat, mereka mendirikan sebuah partai

politik yang bernama Partai Keadilan (PK).

98

Karena tidak mencapai suara dua persen dalam Pemilu 1999,

partai ini tidak boleh mengikuti Pemilu 2004 maka mereka merubah Partai Keadilan (PK) menjadi Partai

Keadilan Sejahtera (PKS).

Keluarnya Helmi Aminuddin diikuti oleh elite-elite KW9 lainnya. Mohammad Sobari, Ahmad

Soemargono, Ali Syahbnna, Dr Mu’adz dan Amir membuat kelompok sendiri, namun tetap bercita-cita

mendirikan Daulah Islam. Keluarnya Mohammad Sobari dan teman-temannya dari struktur NII karena tidak

puas dan kecewa dengan figuritas kepribadian Adah Djaelani.

99

Sedang Abdul Karim Hasan, Nurdin Yahya

dan Muhammad Ra’is Ahmad melanjutkan struktur NII KW9. Kelompok ini juga tidak terkait lagi dengan

struktur NII pimpinan Adah Djaelani.

100

Struktur NII KW9 pimpinan Abdul Karim Hasan ini yang mengalami perkembangan pesat.

Ketidakterkaitan KW9 ini dengan NII pimpinan Adah Djaelani dikarenakan mereka membuat aturan dan

ketetapan serta program tersendiri. Mereka mencetuskan ide tentang nama dan sekaligus faham “Lembaga

Kerasulan” atau (LK) sekitar tahun 1985. Pada hakekatnya Lembaga Kerasulan ini adalah NII KW9.

101

Lembaga Kerasulan adalah organisasi yang memiliki suatu keyakinan tentang pengertian kenabian.

Nama para nabi dan nubuwah (kenabian) bisa dimiliki oleh para pejabat atau elite Lembaga Kerasulan.

Mereka beralasan bahwa merekalah yang melanjutkan misi para nabi dan rasul untuk membangun dan

rnenegakkan daulah sekaligus khalifah. Untuk itu mereka memiliki keyakinan bahwa derajat mereka sama

dengan derajat nabi. Konsekuensinya, setiap yang memiliki gelar nabi (para aparat LK) berwenang untuk

menjelaskan tentang makna, maksud, terapan seluruh ayat-ayat al-Qur’an atau hadist-hadits nabi.

102

Lembaga Kerasulan tidak terlepas dari hasil-hasil fikiran para pencetusnya. Abdul Karim Hasan, misalnya,

membuat silabus tentang Lima Kerangka Pembinaan (Binayah al khamsah) dan Tiga Unsur Dasar

(Mabadiuts Tsalatsah). Ia juga memiliki faham periodesasi dalam fiqhul waqi’iy dalam memperjuangkan

Islam melalui pembagian masa dengan istilah periode Makkah dan periode Madinah. Implikasi dari ajaran

periodesasi tersebut antara lain, ketika periode Makkah, muncul ide tentang kebolehan meninggalkan shalat

dan menanggalkan jilbab.

103

Tahun 1987, Abdul Salam kembali dari Sabah, Malaysia, dan bergabung kembali dengan NII KW9

atau LK (Lembaga Kerasulan) daerah Menes Pandeglang, dengan nama panggilan Syamsul Alam atau Abu

Toto alias Toto Salam.

104

Penelitian ini tidak menemukan data apakah saat Syamsul Alam atau Abu Toto

bergabung dengan NII KW9 atau Lembaga Kerasulan mengetahui doktrin NII KW9 yang baru yang sudah

diwarnai oleh ajaran Lembaga Kerasulan tersebut. Karena Syamsul Alam (AS Panji Gumilang) dekat dengan

Abdul Karim Hasan yang sedang menjabat Komandan KW9, tahun 1989 Syamsul Alam kemudian masuk

dalam struktur kepemimpinan NII KW9. Jabatan yang dipegangnya sebagai staff Luar Negeri.

105

Tahun

1990, Syamsul Alam diangkat sebagai orang ke-3 struktur KW9 dan membidangi urusan penggalian dana

ummat. Sebagai pejabat yang membidangi penggalian dana umat, ia mencari dukungan kebijakan tentang

Harakat Qurban yang ia ceruskan dengan melakukan lobby kepada Adah Djaelani, dan ia memperoleh

dukungan dari Adah Djaelani.

106

95 Hubungan Agama dan Negara di Indonesia:......., hal. 90-93.

96 Ibid., hal. 94

97 Ibid., hal. 96

98 Ibid., hal. 96-98

99 Umar Abduh, Loc.Cit., hal. 65.

100 Ibid.

101 Ibid., hal. 66

102 Ibid.

103 Ibid., hal. 67

104 Umar Abduh., Loc. Cit. Dalam masa kaburnya di Sabah Malaysia, menurut Umar Abduh, tahun 1986 Prawoto direkrut oleh

pihak intelejen, dan tahun 1987 pihak intelejen menyusupkannya ke dalam gerakan LK. Keberadaan Prawoto mampu mempengaruhi

dan meyakinkan Abdul Karim Hasan agar kembali kepada manhaj NII dan menggerogoti struktur kewilayahan NII. Ibid., hal. 189.

105 Al-Chaidar, Op.Cit., hal. 101.

106 Ibid.

Konflik intern muncul dalam KW9 sepeninggal Karim Hasan pada tahun 1992 ketika kepemimpinan

dipegang oleh Muhammad Rais. Namun kepemimpinan itu tidak berjalan lama setelah Muhammad Rais

dimasukan kembali ke penjara oleh aparat keamanan tahun 1993. Syamsul Alam menggantikan posisi

Muhammad Rais sebagai pemimpin NII KW9. Pengangkatan itu dilakukan oleh Adah Djaelani dan dengan

sikap Adah itu NII KW9 pecah kembali. Kelompok Adah Djaelani dan Ules Suja’i di satu sisi dan kelompok

Tahmid, Mia Ibrahim, Ajengan Masduki, Dodo Muhammad Darda, Maskur, dan pak De di sisi lain.

107

Pengangkatan diri Syamsul Alam sebagai Komandan Tertinggi KW9 lebih dikarenakan orang kedua

setelah Muhamad Rais sakit dan akhirnya wafat. Juga tidak adanya yang melantik atau mengangkat dirinya

karena para elite NII masih berada dalam tahanan. Disamping itu karena kecerdikan Syamsul Alam sendiri

yang memiliki akses dan berani menemui Adah Djaelani.

108

Nama panggilan Syamsul Alam diganti Abu Toto

atau Abu Ma’arif/Ma’aariq.

Pada masa kepemimpinan Abu Toto, NII KW9 berkembang lebih pesat. Hal ini dikarenakan

program-program Abu Toto yang radikal. Menurut salah seorang pendukung Abu Toto, hanya dengan cara

radikal kemenangan dapat diraih. Ia bahkan mencontohkan bahwa kesuksesan Rasulullah adalah dengan

cara yang radikal dan keras sekaligus manusiawi. Langkah yang sama pun ditempuh oleh Abu Toto untuk

menciptakan kader-kader mujahid yang siap tampil memimpin Indonesia dan dunia di masa-masa yang

akan datang.

109

Seperti gerakan yang sudah-sudah, proses pembentukan kader-kader mujahid ditafsirkan

oleh lawan-lawan Abu Toto sebagai bentuk mengeksploitasi umat. Abu Toto dituduh telah membuat aturan

serta paham atau ta’wil baru terhadap fiqih maupun tafsir dan syari’at melalui qoror-qoror.

110

Kuat tidaknya sebuah gerakan keagamaan tergantung dari sikap soliditas yang dibangun oleh para

anggotanya. Karena kurangnya soliditas di antara para anggota NII KW9, gerakan mereka cepat tercium

oleh aparat keamanan. Pada bulan Agustus tahun 1994, seratus lebih warga Pandeglang, Jawa Barat,

diperiksa aparat keamanan. Mereka adalah peserta sebuah kelompok pengajian yang kegiatan-kegiatannya

bertentangan dengan Pancasila, dan berupaya mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Kegiatan

“kelompok Pandeglang” ini diketahui bermula dari salah seorang penduduk desa Cadasari yang hendak

membuat surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Karena harus meminta surat keterangan dari

kepala desa, orang tersebut diperintahkan oleh sang kepala desa untuk berhenti dalam kelompok pengajian

yang dimasukinya. Ketika surat pernyataan orang tersebut dibawa ke Polres, aparat keamanan merasa

curiga sehingga ia diperiksa. Dari orang inilah kegiatan kelompok pengajian tersebut terbongkar sampai ke

level pemimpinnya. Menurut beberapa tokoh kelompok Pandeglang itu, kegiatan mereka terbongkar setelah

terjadi perpecahan di dalam organisasi.

111

Menurut beberapa orang aktivis “kelompok Pandeglang” bahwa

atasan mereka adalah SR. Lebih lanjut menurut mereka seperti diberitakan harian Republika:

Sejak sekitar dua tahun lalu, keluarga SR memang menghilang dari Pandeglang. Rumahnya di

Menes sudah hampir ambruk karena tak berpenghuni, tetapi ia masih memiliki beberapa

kebun yang diurus orang lain. Para tetangganya ada yang mengatakah bahwa SR alumnus

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu berada di Malaysia, di Surabaya atau di Kalimantan.

Namun beberapa pimpinan “kelompok Pandeglang” mengaku yakin bahwa SR alias Abu Toto

sebenarnya berada di Jakarta, dan tetap memberikan perintah-perintahnya ke jajaran “pejabat”

yang di bawahnya.

112

Penangkapan terhadap para anggota NII tidak membuat sang pemimpin berhenti untuk berjuang.

Pada tahun berikutnya, sekitar tahun 1995, program yang dikembangkan oleh Abu Toto semakin progresif,

yaitu dengan menetapkan besarnya infaq dan program-program keuangan yang dikenai target-target

tertentu. Hal ini merupkan semata-mata sebagai batu ujian bagi para aparat dan jamaah dalam rangka

pembinaan umat. Terhadap gerakan Abu Toto yang agresif itu memunculkan hasil-hasil beberapa kelompok

yang berbeda. Ada kader yang berhasil menjalankan dan memenuhi program-program itu, ada kader yang

sukses walaupun dengan cara yang melanggar garis, dan ada pula kader yang kurang sukses. Dalam

sebuah gerakan, jika ada kader yang kurang sukses ditegur oleh pemimpinnya. Karena sakit hati, mereka

yang kurang menerima atas teguran itu menganggap sebagai sebuah kemarahan dan akhirnya mereka

keluar dari komunitas bersangkutan.

113

Tetapi keluarnya para kader dari NII KW9, menurut Al-Chaidar, Umar

Abduh, dan Sukanto karena adanya ajaran yang sesat yang diperaktekkan dalam program-program KW9.

Tahun 1996, Adah Djaelani mengangkat Abu Toto menggantikan posisi ke-imamahan dirinya dalam struktur

NII.

Sebagai gerakan keagamaan, NII KW9 memiliki struktur organisasi, keanggotaan, pembinaan warga

dan aparat, serta program organisasi.

114

107 Ibid.

108 Milis DI dari Andrey Ismaelnikov, 16 September 1999.

109Ibid.

110 Lihat Umar Abduh, Op.Cit., hal. 70-95

111 Harian Republika, 16 Agustus 1994.

112 Harian Republika, 13 Agustus 1994.

113 Milis DI dari Andrey Ismaelnikov, 16 September 1999.

114 Data-data tentang organisasi, rekruitmen anggota, program organisasi, dan target serta tujuan organisasi NII KW9 diambil dari

wawancara Tim Peneliti dengan Sukanto, mantan anggota NII 1996-2001, pada hari Sabtu tanggal 13-12-2003. Data-data juga

Struktur Organisasi. Sebagaimana layaknya sebuah organisasi, NII KW9 mempunyai struktur

organisasi sebagai berikut. Skema awal susunan kepemimpinan KW9 tahun 1976 adalah:

Militer

Sipil

(Sumber dari buku Al-Chaidar, Sepak Terjang KW IX Abu Toto Syaekh A.S. Pandji Gumilang

Menyelewengkan NKA-NII Pasca S.M. Kartosuwirjo, Jakarta: Madani Press, 2000, hal. 100)

diambil dari dokumen yang ditulis oleh Imam Shalahuddin dan Sukanto, keduanya mantan anggota NII, yang berjudul Mengapa

Harus Masuk NII/KW9: Sebuah Refleksi Mantan Aktivis NKA/KW9, Jakarta, 16 Juli 2003.

Adapun struktur organisasi NII KW9 setelah KW9 menjadi pusat NII dan di bawah kepemimpinan

Abu Toto adalah sebagai berikut:

115

Untuk periode 1418-1423H/1997-2002M/ susunan pengurus Nil KW9 adalah sebagai berikut:

116

E. Majlis Syuro/Dewan Syuro: Ketua; Miftah alias Jafar al-Syubbani. Wakil; M. Ihsan alias Fathan

Mubina

F. Imam/Presiden NII: Abdul Salam alias Abu Toto alias Abu Maa’ariq alias Syamsul Alam alias AS

Panji Gumilang (ASPG).

G. Dewan Fatwa: Adah Djaelani, Ules Sudja’i, dan H. Mursidi alias Abu Anshori.

H. Mahkamah Agung: Ketua; Ahmad Husein Salikun. Sekjen, Ahmad HS.

I. Majelis (Kementrian):

a. Majlis/Kementrian Pembangunan Sekretariat Negara: Oji alias Abdul Halim. Asal

Pondok Aren Tangerang. Meninggalkan Pondok Aren tahun 1991/1992 karena dikejar

pihak keamanan dalam kasus NII di Pondok Aren. Oji/Abdul Halim adalah anak dari H.

Mursidi. Istri Abdul Halim adalah keponakan ASPG.

b. Majlis/Kementrian Pembangunan Dalam Negeri: Nurdin alias Joni alias Yahya alias Abu

Tsabit.

c. Majlis/Kementrian Pembangunan Luar Negeri: AS Panji Gumilang.

d. Majlis/Kementrian Pembangunan Pertahanan: Handoko alias Abd. Rauf alias H.

Syarwani. Dia merangkap juga sebagai ketua YPI Ma’had Al-Zaytun dan Menhankam.

115 Data tentang Bagan Struktur ini didapat dari hasil wawancara Tim Peneliti dengan Sukanto, mantan anggota NII 1996-2001,

pada hari Sabtu tanggal 13-12-2003.

116 Lihat “dokumen tentang daftar nama-nama pimpinan teras jaringan organisasi ASPG” yang ditulis oleh salah seorang aktivis

Ma’had Al-Zaytun. Dokumen itu dikeluarkan pada bulan Maret 2002. Dokumen tersebut didapat dari hasil penelitian Tim MUI.

e. Majlis/Kementrian Pembangunan Pendidikan: AS Panji Gumilang.

f. Majlis/Kementrian Pembangunan Keuangan: Asmadi alias Aseng alias Ali alias Iskandar

alias Saefullah atau Syaf Allah.

g. Majlis/Kementrian Pembangunan Penerangan: Edi Suaidi alias Abu Hanifah.

h. Majlis/Kementrian Pembangunan Urusan Hukum dan syari’at: Azwar alias Abu Qosim.

i. Majlis/Kementrian Pembangunan Aparatur Negara: Taufiq.

j. Majlis/Kementrian Pembangunan Kesehatan: A. Mufakkir alias Abdullah Al-Hayyi.

k. Majlis/Kementrian Pembangunan Kesejahteraan Umat: Jazuli alias Roby alias Silmi

Aulia.

l. Majlis/Kementrian Pembangunan Logistik dan Pembekalan: Idris Darmin alias Furqon

Perwira Negara.

m. Majlis/Kementrian Pembangunan Perdagangan: Tjarsadi alias Abdul Jabbar.

n. Majlis/Kementrian Pembangunan Kerja Raya: Masrur Anhar.

o. Majlis/Kementrian Pembangunan Peningkatan Produksi Pangan: Imam Supriyanto alias

Imam Abdul Aziz.

J. Sekretaris Jendral (Sekjen):

a. Sekretariat Negara: Edi alias insan Hadid.

b. Kementrian Dalam Negeri: Yasin alias Mahdi.

c. Kementrian Luar Negeri: Muhammad Nasir alias Abdul Qadir.

d. Kementrian Pendidikan: Abdul Salam.

e. Kementrian Keuangan: Umar.

f. Kementrian Penerangan: Imam Prawoto alias Aziz An-Naba.

g. Kementrian Aparatur Negara: Hilman alias Badar.

h. Kementrian Peningkatan Produksi Pangan: Abdul Rozak.

K. Gubernur-gubernur:

a. Wilayah 1 (Jabar Utara): Mustawa.

b. Wilayah 2 (Jateng): Mizan Shiddiq.

c. Wilayah 3 (Jatim): Deden alias Anshory.

d. Wilayah 7 (Jabar Selatan): Abu Fatin

e. Wilayah 9 (Jakarta Raya): Agus Kumis alias Lukman Hakim

Dari nama-nama yang tercantum dalam Majlis Syuro, Presiden, Dewan Fatwa, Mahkamah Agung,

Dewan Syura, Kementrian Pembangunan, Sekjen, dan Mas’ul Wilayah, hampir semua tercantum juga dalam

komposisi struktur Ma’had Al-Zaytun dan menduduki posisi elite di Ma’had Al-Zaytun sejak Ma’had Al-Zaytun

didirikan tahun 1995 sampai penelitian ini berlangsung. Di antaranya sebagai berikut:

Nama

Jabatan

di Ma’had Al-Zaytun

Jabatan

di NII/Tahun

1. Adah Djaelani

Penasehat Ma’had Al-Zaytun

Tokoh NII KW9 (1993-2002)

dan Dewan Fatwa (1997-2002)

2. Ules Suja’I

Penasehat Ma’had Al-Zaytun

Tokoh NII KW9 (1993-2002)

dan Dewan Fatwa (1997-2002)

3. Ahmad Husein Salikun

Penasehat Ma’had Al-Zaytun,

tidak aktif lagi di Ma’had Al-

Zaytun

Mahkamah Agung

(1997-2002)

dan Tokoh NII KW9

(1993-2002)

4. Jafar al-Syubani

Eksponen Ma’had Al-Zaytun

Ketua Majlis Syuro/

Dewan Syuro (1997-2002)

5. AS Panji Gumilang

Syekh Ma’had Al-Zaytun

Imam/Presiden NII,

Kementrian

Pembangunan

Luar Negeri dan Pendidikan

(1997-2002)

6. KH Syarwani

alias Handoko

Ketua YPI

Menurut

Sukanto

(mantan

Lurah NII), pada bulan Agustus

2003 dipecat dari jabatannya.

Kementrian

Pembangunan

Pertahanan (1997-2002) dan

tokoh NII sejak 1993-2002

7. Djarsadi Abd. Al-Jabbar

Eksponen Ma’had Al-Zaytun

dan penulis di Majalah Al-

Zaytun.

Kementrian

Pembangunan

Perdagangan (1997-2002)

8. Abd Halim alais Oji

Eksponen Ma’had Al-Zaytun

Kementrian

Pembangunan

Sekretaris Negara (1997-2002)

9. Nurdin alias Joni alias

Yahya alias Abu Tsabit

Eksponen Ma’had Al-Zaytun

Kementrian

Pembangunan

Dalam Negeri (1997-2002)

10. Syaefullah alias

Iskandar

Eksponen Ma’had Al-Zaytun,

pernah terlibat konflik dengan

Tibmara dan Garda Ma’had

pada September 2001.

Kementrian

Pembangunan

Keuangan (1997-2002)

11. Imam Supriyanto

Wakil Ketua

Yayasan Pesantren Indonesia

Kementrian

Pembangunan

Peningkatan Produksi Pangan

(1997-2002)

12. Imam Prawoto

Sekretaris Yayasan Pesantren

Indonesia

Sekjen

Kementrian

Penerangan (1997-2002)

13.Abu Hanifah

Eksponen Ma’had Al-Zaytun

Kementrian

Pembangunan

Penerangan (1997-2002)

14. Abu Qasim

Eksponen Ma’had Al-Zaytun

Kementrian

Pembangunan

Urusan Hukum dan Syari’at

(1997-2002)

15. Taufiq Abdullah

Eksponen Ma’had Al-Zaytun

Kementrian

Pembangunan

Aparatur Negara (1997-2002)

16. H. Silmi Auliya

Eksponen Ma’had Al-Zaytun

Kementrian

Pembangunan

Kesejahteraan Umat

(1997-2002)

17. Idris Darmin alias

Furqon Prawira Negara

Eksponen Ma’had Al-Zaytun

Kementrian

Pembangunan

Logistik dan Pembekalan

18. Masrur Anwar

Eksponen Ma’had Al-Zaytun

Kementrian

Pembangunan

Kerja Raya

Struktur kepemimpinan organisasi NII KW9 memiliki tujuh tingkatan yang dinisbatkan dari

penciptaan tujuh lapis langit. Secara umum struktur kepemimpinan tidak berubah, hanya nama jabatan saja

yang mengalami perubahan. Perubahan nama jabatan sebagai suatu kebijakan negara dalam menjaga

keamanan. Setiap tingkatan struktural pemerintahan diisi oleh beberapa personil aparat dalam sebuah tim.

Jumlah personil tergantung dari tinggi rendahnya tingkatan dalam struktur. Untuk jajaran Idris (setingkat

kementrian) terdiri dari 11 orang, Nuh (setingkat propinsi) 9 orang, Hud (setingkat residen) 7 orang, Soleh

(setingkat kabupaten) 5 orang, Ibrahim (setingkat kecamatan) 5 orang dan Musa (setingkat desa) 3 orang.

Berikut nama-nama jabatan yang dipakai dalam struktur tujuh tingkatan:

117

C. Mudabbir (Komandan) bertindak sebagai Komandan. Untuk tingkatan Musa hanya ada 1

Mudabbir. Ibrahim dan Soleh ada 2 (Mudabbir Awwal dan Mudabbir Tsani). Sedangkan Hud dan

Nuh masing-masing 4 Mudabbir (Mudabbir Awwal, Tsani, Tsalis dan Rabi’).

D. Raqib bertindak sebagai kepala staff. Jabatan Raqib ada pada tingkatan Ibrahim sampai Nuh.

E. Katib bertugas sebagai sekretaris desa untuk tingkatan Musa.

F. Imarah bertindak sebagai kepala bagian pendidikan dan pertahanan & perhubungan. Untuk

tingkatan Musa hanya 1 Imarah. Ibrahim sampai Nuh ada 2 orang (Imarah Awal dan Imarah

Tsani).

G. Tsiqoyah bertindak sebagai kepala bagian keuangan. Jabatan ini ada di setiap tingkatan. Untuk

tingkatan Musa hanya 1 Tsiqoyah. Ibarahim sampai Nuh ada 2 orang (Tsiqoyah Awal dan

Tsiqoyah Tsani).

Mereka bertanggung jawab atas terlaksananya program daulah kepada Adam (Presiden). Dalam

pelaksanaan programnya mereka dibantu oleh Setia Usaha Kerja (SUK) dan wakil SUK yang kemudian

bertanggung jawab kepada Nuh (Gubernur) atas perputaran roda manajemen, administrasi idariyah, SUK

dan wakilnya. Setia Usaha Kerja membawahi bagian-bagian, yakni; penerimaan pendapatan, Ihsanul Mas’ul

(kesejahtraan aparat), masholihul ummah (kemaslahatan warga), belanja barang, proyek pembangunan,

hal inventaris daulah dan malja (markas), nadzir auqof wal arodhi, syu’unul ‘Am, dan data komputer.

Di bawah ini adalah bentuk struktur pemerintahan NII setelah mengalami perubahan-perubahan:

118

A. Struktur pemerintahan tahun 1988-1993. Struktur ini pertama kali dikenal di NII sejak pemerintahan

Adah Djaelani.

1. Markazul A’la

2. Al-Jazirah

3. Al-Wilayah

4. Ad-Dairah

5. Al-Mantiqah

6. Al-Muqata’ah

117 Imam Shalahuddin dan Sukanto, Mengapa Harus Masuk NII/KW9: Sebuah Refleksi Mantan Aktivis NKA/KW9, Jakarta , 16 Juli

2003, hal. 32.

118 Ibid.

7. Al-Qaryah

B. Struktur Pemerintahan tahun 1994-1997

1. Adam

2. Idris

3. Nuh

4. Hud

5. Soleh

6. Ibrahim

7. Musa

C. Struktur Pemerintahan Tahun 1998-1999. Perubahan nama struktur pemerintahan ini tidak

mengubah nama jabatan di setiap strukturnya. Penyebutan Komandemen mengambil sistem yang

pernah berjalan dalam pemerintahan Kartosuwiryo.

1. Imam

2. Komandemen Wilayah Besar

3. Komandemen Wilayah

4. Komandemen Daerah

5. Komandemen Kabupaten

6. Komandemen Kecamatan

7. Komandemen Desa

D. Struktur Pemerintahan Tahun 1999-2000

1. Imam

2. Riasyah Ulya

3. Riasyah Wilayah

4. Riasyah Daerah

5. Riasyah Kabupaten

6. Riasyah Kecamatan

7. Riasyah Desa

Struktur Pemerintahan Tahun 1999-2000 dalam pelaksanaannya mengacu ke arah pemerintahan

sipil. Tidak ada lagi penggunaan nama-nama yang berbau militeristik. Sistem ini mengacu kepada

rancangan PERPU I (Peraturan Pengganti Undang-Undang) tentang sistem kepegawaian. Hirarki yang ada

hanya menggunakan kode-kode yang nantinya akan dijadikan identifikasi kepegawaian. Nama-nama jabatan

seperti struktur pemerintahan sebelumnya diganti menjadi kode awal Q (Qaim). Untuk identifikasi tingkat

jabatan digunakan nomor urut. Contoh: untuk jabatan Riasyah Desa terdiri dari tiga personil. Maka orang

pertama sampai ketiga diidentifikasi dengan nomor, Q1, Q2 dan Q3. Begitu seterusnya untuk tingkatan di

atasnya.

E. Struktur Pemerintahan Tahun 2001

1. Majelis Syuro

2. Presiden

3. Kementrian

4. Gubernur Wilayah

5. Residen

6. District Official System

7. Onder District Official System

8. Petinggi Desa

Sistem di atas mengacu kepada PERPU II tentang sistem pemerintahan distrik. Sistem ini seiring

dengan klaim perluasan wilayah NII menjadi 28 Propinsi. Nama-nama jabatan dirubah dengan job

description yang lebih jelas. Penggunaan nama baru ini digunakan sama di setiap tingkatan. Contoh: untuk

tingkatan distrik (7 personil), terdiri dari; distrik officer, wakil distrik officer, sekretaris distrik, Kabag

Keuangan, Kabag Personalia, Kabag Pendidikan, dan Kabag Logistik.

Rekruitmen Anggota. Walaupun gerakan bawah tanah, NII KW9 memakai strategi dakwah sebagai

pola dan metode rekruitmen anggota. Metodelogi awal dakwah dan doktrin-doktrin adalah alat untuk

“menjerat” orang. Sebagian besar orang yang tertarik masuk NII KW9 adalah karena terpesonanya dengan

metodologi dakwah dan doktrin-doktrin yang diperkenalkan oleh mereka. Setelah calon anggota terjerat, ia

dibawa ke dalam sebuah pengajian. Materi pengajian itu terdiri dari; 1) doktrin aqidah yang terdiri dari

Rububiyah, Mulkiyah, dan Uluhiyah. Trilogi akidah mereka berdasarkan pada Mabadiuts Tsalah-nya Abdul

Karim Hasan, 2) Akhlaq, 3) Ibadah, dan 4) Sejarah Islam. Versi sejarah Islam mereka adalah periode

Mekkah dan Madinah, periode Islam di Nusantara, periode pergerakan Islam di Indonesia dari mulai HOS

Cokroaminoto, SM Kartosoewirjo, sampai AS Panji Gumilang.

119

Berikut ini adalah salah satu kasus tahapan proses rekruitmen anggota dari mulai seseorang dijerat

menjadi calon anggota sampai menjadi anggota resmi NII KW9 yang dijelaskan oleh dua mantan anggota

NII KW9, Imam Shalahuddin dan Sukanto.

120

Menurut mereka bahwa metode dakwah NII KW9 mengacu kepada salah satu program negara,

yakni Hujumat Tabsyiriah (misi ofensif), sebuah program NII KW9 yang menjadi asas metode dakwah dan

pembinaan warga. Orang-orang yang telah tertarik oleh ajakan mereka akan menjadi “calon warga”.

Kemudian calon warga akan masuk dalam tahap pertama, yakni tahap tilawah. Calon warga yang akan

masuk dalam tahap tilawah harus dikawal dan dikondisikan oleh yang membawa atau muqori. Menurut

mereka, pengkondisian ini berkisar tentang pengkajian Al-Qur’an yang akan dihadirinya dan materi yang

akan disampaikan. Karena, kalau tidak diarahkan untuk mengkaji Al-Qur’an banyak di antara mereka yang

curiga terlebih dahulu dan kandas di tengah jalan. Lebih lanjut mereka menjelaskan, bila waktu yang sudah

disepakati tiba, sang muqori membawa calon warga ke tempat pengkajian yang telah dipersiapkan. Di

tempat tersebut sudah menunggu para pembina yang akan memberikan materi tilawah. Teknis

penyambutan diatur sedemikian rupa agar calon warga merasa nyaman.

121

Calon warga yang sudah mengerti tujuan kedatangannya diarahkan untuk segera mengikuti acara

pengkajian. Biasanya dalam penyampaian materi tilawah dilakukan di dalam sebuah kamar tertutup dan

dengan peserta yang sedikit. Menurut mereka, cara ini dilakukan untuk meminimalisir penolakan dan

mengkondisikan tilawah dalam ruang komunikasi searah. Pola penyampaian materi disesuaikan dengan

status sosial dan tingkat pengetahuan agama calon warga bersangkutan. Walaupun disampaikan dengan

pola yang berbeda, tetapi materinya memiliki dasar silabus yang sama. Materi-materi yang disampaikan

terdiri dari lima bagian, yakni; materi aqidah, materi ibadah, materi negara, materi hijrah, dan materi

shadaqah. Uraian dan penjelasan materi-materi tersebut berdasarkan pada pemahaman mereka.

122

(penjelasan tentang materi-materi tersebut akan dijelaskan dalam bab III mengenai doktrin dan ajaran).

Setelah menerima materi-materi tersebut, calon bersangkutan siap untuk melaksanakan hijrah.

Shadaqah adalah syarat yang harus dipenuhi seorang calon dalam melaksanakan hijrah. Besarnya

shadaqah ditentukan seberapa besar dosa yang telah diperbuatnya selama hidup. Sebelum pelaksanaan

hijrah, menurut mereka, para pembina mengeluarkan ayat-ayat penting yang berkaitan dengan pelaksanaan

hijrah.

123

Setelah persyaratan hijrah terpenuhi, terutama masalah dana shadaqah hijrah, para pembina

membawa tilawahan ke jenjang forum musyahadatul hijrah. Menurut mereka, musyahadatul hijrah adalah

proses akhir seorang tilawahan menuju kepada pindahnya warga RI ke dalam NII KW9. Pengkawalan ketat

sang muqori (orang yang membawa calon) dibutuhkan sampai calon warga itu tiba ke tempat tujuan. Acara

yang dilakukan satu hari satu malam ini merupakan ritual syahadat menurut versi NII KW9.

124

Tata cara pelaksanaan musyahatul hijrah memakai prosedur baku, yakni menggunakan metode

daftar tunggu dan sistem quota. Peserta hijrah yang sudah masuk daftar tunggu akan mendapat panggilan

hijrah satu hari sebelumnya. Quota peserta untuk pelaksanaan hijrah sebanyak 20 orang. Acara hijrah

memiliki tempat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Jadwal untuk pemberangkatan hijrah laki-laki

dilaksanakan setiap hari. Sedangkan untuk perempuan dilaksanakan dua hari sekali. Untuk mengantisipasi

kegagalan, sejak siang hari peserta hijrah dibawa ke malja (markas) desa tempat pertama kali dibina.

Menjelang sore, peserta hijrah dibawa ke tempat transit (halte bis, swalayan, terminal, dll), dan selanjutnya

diserahkan kepada petugas hijrah. Kemudian petugas hijrah membawa peserta ke posko khusus yang

disediakan untuk penampungan sementara. Antara jam 17.00 s/d 21.00 para peserta diharapkan sampai di

tempat tersebut. Untuk mematangkan persiapan, para pimpinan aparat Bupati atau aparat di atasnya

membimbing kembali tata cara hijrah yang akan dilaksanakan esok harinya. Kemudian jam 5.00 peserta

dibangunkan untuk pesiapan pemberangkatan. Dengan memakai kemeja putih dan celana hitam bagi laki-

laki dan busana muslim bagi perempuan, jam 6.00 para peserta dibawa ke tempat hijrah secara bertahap

yang setiap tahapnya terdiri dari sepuluh orang. Dengan menutup mata, kemudian para peserta diangkut

dengan kendaraan yang biasa digunakan untuk antar jemput hijrah, seperti mobil Panther, Kijang dan

Mitsubishi L300 menuju tempat hijrah. Sesampai di tempat hijrah peserta dijamu sarapan pagi. Selanjutnya

panitia menempatkan para peserta ke dalam sebuah ruangan yang kedap suara dilengkapi dengan

peralatan layaknya ruang kuliah.

125

119 Pengamatan terlibat dalam pengajian NII KW9, 12-13 Februari 2004 di Bekasi.

120 Imam Shalahuddin dan Sukanto, Mengapa Harus Masuk NII/KW9: Sebuah Refleksi Mantan Aktivis NKA/KW9, Jakarta, 16 Juli

2003. Imam Shalahuddin aktif di NII KW9 dari tahun 1989-1996. Jabatan terakhir yang ia pegang adalah sebagai aparat kecamatan.

Sedangkan Sukanto terlibat di NII KW9 dari tahun 1996-2001. Terakhir ia menjabat aparat desa.

121 Ibid., hal. 3.

122 Ibid., hal. 4.

123 Ibid., hal. 21 ayat-ayat penting yang berkaitan dengan pelaksanaan hijrah di antaranya; QS. At-Taubah: 103, QS. Ali Imran:92,

dan QS. Al-Mujadilah: 12.

124 Ibid., hal. 23. pada tahun 80-90-an, program perekrutan umat belum gencar seperti sekarang, acara musyahadatul hijrah

dilakukan selama tiga hari tiga malam dan pembinaan awal perekrutan pun berbulan-bulan. Sedangkan pada tahun 1996-2003, ketika

dibentuk hujumah tabsyiriyah (misi ofensif), acara ini hanya membutuhkan waktu satu hari satu malam.

125 Ibid., hal. 57

Materi hijrah disampaikan dalam dua sesi. Masing-masing sesi diisi oleh seorang pembina dari staff

gubernur dengan nama sandi Isa dan Ilyas yang mulai digunakan tahun 1996 atau sandi Malik dan Ridwan

yang mulai digunakan sejak tahun 2001. Sesi pertama disampaikan materi tentang mabadiuts tsalasah

(tauhid Rububiyah, Mulkiyah, dan Uluhiyah) dan diteruskan pada sesi kedua dengan materi sejarah

perjuangan Rasul dan sejarah NII KW9. Setelah kedua materi itu disampaikan, para peserta memasuki

acara puncak, yaitu proses serah terima perpindahan status kewarganegaraan. Dalam proses tersebut para

peserta diharuskan melepaskan atribut dan simbol kenegaraan RI dengan mengucapkan sepenggal kata-

kata yang telah ditentukan. Kata-kata itu berbunyi: “Dengan ini saya menanggalkan kewarganegaraan

Republik Indonesia dan mohon diterima sebagai warga Negara Islam Indonesia”. Setelah membacakan

bentuk bai’at ini, para peserta dianggap sah menjadi warga Negara Islam Indonesia. Untuk menyematkan

para peserta menjadi warga negara NII KW9, para petugas yang sekaligus sebagai syahid hijrah (saksi

perpindahan kewarganegaraan) membacakan proklamasi berdirinya NII dan mubaya’ah 9 (janji setia NII)

yang diikuti oleh seluruh peserta. Kemudian petugas hijrah meminta kepada para peserta hijrah untuk

membuat istmun tsani (nama kedua) yang akan digunakan sebagai nama resmi negara sekaligus nama

sandi dalam pergerakan. Setelah prosesi tersebut, petugas hijrah memberikan nasehat agar proses

perpindahan ini dirahasiakan kepada siapapun termasuk kepada pihak keluarga.

126

Pembinaan warga.

127

Sebagai gerakan keagamaan, NII KW9 memberikan metode pembinaan atau

yang mereka sebut dengan tazkiyah baik kepada warga baru ataupun warga lama. Tazkiyah merupakan

pengakaderan ummat secara hafdzul jannah (pengayoman) agar bisa dilihat ketangguhannya dalam

melaksanakan janji setia yang telah diucapkan dalam forum musyahadatul hijrah. Pembinaan kepada warga

diselenggarakan berjenjang dari tingkatan Desa sampai Daerah dengan kapasitas dan intensitas materi

yang berbeda. Dalam pemberian materi tazkiyah, sebagian besar hanya pengulangan dari materi-materi

sebelumnya. Intinya, dari pola pembinaan ini bertujuan agar warga harus rela memerankan dirinya sebagai

nabi Ismail yang dengan ketulusan dan keikhlasan hati siap dikorbankan untuk “disembelih” demi

kepentingan agama Allah. Selain sebagai media pengontrolan warga, tazkiyah ini diharapkan dapat

memberikan hasil maksimal dalam usaha memperjuangkan tegaknya NII KW9 di Indonesia. Bagi warga

baru, pemberian materi lebih banyak kepada kebutuhan rohani mereka, yakni untuk menanamkan mentalitas

sebagai seorang mujahid. Sedangkan bagi warga lama, pembinaan diarahkan kepada masalah teknis

pelaksanaan dan pemenuhan program negara.

Pengkaderan calon aparat.

128

Untuk mengkader calon aparat, NII KW9 menetapkan program

irsyad. Program yang dimaksudkan sebagai penataran calon aparat NII KW9 ini diberikan hanya kepada

warga pria. Dalam irsyad calon aparat akan diberikan materi-materi kenegaraan yang lebih mendalam

seperti pemahaman proklamasi bedirinya NII, khilafah, aklak mujahid, dan program negara.

Program Organisasi.

129

Program organisasi NII KW9 didasarkan pada konsep binayatul khomsah

karya Abdul Karim Hasan yang berpijak pada mabadi’uts tsalasah. Konsep binayatul khomsah terdiri dari;

binayatu al-Aqidah (pembangunan aqidah), binayatu al-Dzharfiyah (pembangunan teritorial), binayatul

Mas’uliyah (pembangunan keaparatan), binayatu al-Maliyah (pembangunan keuangan), dan binayatu al-

Shilah wal muwasholah (pembangunan komunikasi). Pada tahun 1995 konsep tersebut mendapat

penyempurnaan dan sekaligus dijadikan “Program Dasar Negara Islam Indonesia”.

Program Dasar Negara ini merupakan Garis-Garis Besar Haluan Negara, yaitu dijabarkan ke dalam

6 (enam) program besar: pertama adalah Hujumah Tabsyiriah. Program ini adalah misi ofensif dalam rangka

meningkatkan jumlah warga dan pembinaanya. Target yang harus dicapai:

1. Tahun 1416 H/1995 M jumlah warga diperkirakan menjadi 99.000 orang

2. Tahun 1417 H/1996 M jumlah warga diperkirakan menjadi 159.000 orang

3. Tahun 1418 H/1997 M jumlah warga diperkirakan menjadi 219.000 orang

4. Tahun 1419 H/1998 M jumlah warga diperkirakan menjadi 279.000 orang

5. Tahun 1420 H/1999 M jumlah warga diperkirakan menjadi 339.000 orang

6. Tahun 1421 H/2000 M jumlah warga diperkirakan menjadi 399.000 orang

7. Tahun 1422 H/2001 M jumlah warga diperkirakan menjadi 459.000 orang

Program ini dalam realisasinya tidak mencapai target. Di bawah ini tabel perbandingan jumlah warga

antara target dan realisasinya dari tahun 1995-2001:

No.

Tahun

Target

Realisasi

1.

1416 H / 1995 M

99.000 orang

68.147 orang

2.

1417 H / 1996 M

159.000 orang

109.934 orang

3.

1418 H / 1997 M

219.000 orang

129.982 orang

4.

1419 H / 1998 M

279.000 orang

112.905 orang

5.

1420 H / 1999 M

339.000 orang

137.593 orang

126 Ibid., hal. 58

127 Ibid., hal. 31-43

128 Ibid., hal. 43-54

129 Umar Abduh, Op.Cit., hal. 98-107 dan Imam Shalahuddin dan Sukanto, Loc.Cit.

6.

1421 H / 2000 M

399.000 orang

162.088 orang

7.

1422 H / 2001 M

459.000 orang

168.660 orang

Kedua adalah program pendidikan (Tarbiyah). Untuk mencapai arah dan tujuan pendidikan,

pemerintah daulah menggariskan dan mengundangkan wajib belajar terhadap warga usia sekolah. Ada tiga

target yang harus dicapai dalam program ini, yaitu; target pencapaian program pendidikan formal, target

pencapaian pendidikan non-formal, dan target pencapaian program pengadaan sarana pendukung. Target

pencapain program pendidikan formal adalah pencapaian kuantitas dan kualitas. Dalam pelaksanaan

program ini, banyak. anak warga NII yang tidak bisa mengecam pendidikan, terutama di lembaga pendidikan

yang mereka miliki seperti Ma’had Al-Zaytun. Perbandingan anak-anak luar warga NII dan anak-anak warga

NII dari tahun 1999-2001 adalah 65,9 % : 34,1 %. Jadi anak-anak warga NII hanya 1/3 dari seluruh santri

Ma’had Al-Zaytun. Di bawah ini tabel perbandingan antara jumlah santri warga NII dengan jumlah santri dari

luar warga NII sejak tahun 1999-2001:

No.

Tahun

Jumlah Santri

Jumlah Santri

Warga NII

Jumlah Santri

non Warga

NII

Persentase

santri warga

NII

01.

1999

1.448

864

584

59,6%

02.

2000

1.685

395

1.290

23,4%

03.

2001

2.190

556

1.634

25,4%

Total

5.323

1.815

3.508

34,1%

Ketiga, program ekonomi (Iqtishodiyah). Sasaran program ini adalah menggerakkan perekonomian

warga serta mengarahkannya kepada sasaran perjuangan dan jihad. Bentuk penggerakan ekonomi adalah;

usaha bersama, usaha bersama yang dibimbing negara, dan usaha perorangan. Keempat, adalah program

kesehatan (shihah). Sasaran program ini, yaitu; (1) mengarahkan warga dan aparat berlaku dan bersikap

serta beraqidah bahwa kesehatan itu merupakan mahkota mujahid, (2) memberikan proteksi dan improvisasi

terhadap kesehatan umat, (3) memberikan bimbingan, dukungan, dan penelitian pada setiap terjadinya

suatu penyakit dan pengobatannya, dan (4) memberikan jaminan atas kemurnian, kebersihan dan

keselamatan dalam setiap bahan pangan dan makanan, pengobatan, kosmetika dan seluruh produk yang

dikonsumsi umat. Kelima, program pertahanan (Difa’). Sasaran program ini dalam tahapan pertama adalah

pengamanan segala aktifitas jihad dan perjuangan baik dalam bentuk ofensif seperti usaha da’wah maupun

bentuk defensif seperti penataan teritorial. Keenam, program keuangan (Maliyah). Sasaran program ini

adalah mewujudkan keanekaan sumber pendapatan dan efektifitas penggunaannya secara tepat guna dan

tepat sasaran.

Program-program tersebut diperkenalkan kepada para aparat dari tingkat daerah sampai desa

dalam acara forum irsyad (bimbingan dan penyuluhan) pada tanggal 16 Ramadlan 1415 H/ 16 Februari 1995

M. Pelaksanaan program-program tersebut mendapat momentum ketika Adah Djaelani mendukung

program-program tersebut, dan ia menyerahkan jabatan Imamah NII kepada AbuToto.

Ada dua hal yang bisa kita lihat dari sejarah NII pasca Kartosuwiryo, yakni; pertama, krisis

kepemimpinan yang berakhir dengan “skismatik” besar-besaran dalam tubuh gerakan, dan kedua, konspirasi

pihak intelejen terhadap para anggota gerakan yang berakhir dengan penangkapan-penangkapan. Dua hal

di atas menjadi “faktor internal” dan sekaligus penyebab beralihnya strategi perjuangan mereka.

Pengalaman Abu Toto dan teman-temannya sendiri dalam gerakan dakwah di NII yang selalu berakhir

dalam perpecahan dan penangkapan “ditengok” oleh mereka sebagai bahan perenungan untuk dijadikan

babak baru perjuangan mereka ke depan. Politik yang digunakannya tidak lain dan tidak bukan kecuali

“Ma’had Al-Zaytun”. Dengan kata lain bahwa “sebab langsung” pendirian Ma’had Al-Zaytun adalah dari hasil

perenungan mereka di Multazam Mekah yang kemudian memilih jalur pendidikan dengan dilanjutkan

berdiskusi tentang sistem pendidikan yang baik. Sedangkan “sebab tak langsung” –lebih tepatnya disebut

“faktor”– adanya Ma’had Al-Zaytun adalah “Sejarah NII dan para aktornya”. Faktor ini juga akan kita lihat

dalam penjelasan selanjutnya berkaitan dengan perkembangan Ma’had Al-Zaytun yang diwarnai pro dan

kontra.

B. Perkembangan Ma’had Al-Zaytun

Pasca peresmian Presiden Habibie, Ma’had Al-Zaytun banyak didatangi tamu-tamu. Kunjungan

tamu-tamu tersebut memiliki tujuan yang beragam. Ada yang datang untuk menengok anak dan familinya,

ada yang sekedar silataruhmi, ada juga yang bermaksud melihat dan menilai langsung Ma’had Al-Zaytun.

Mereka datang dari berbagai penjuru nusantara dan mancanegara, dari berbagai lapisan masyarakat.

Semua tamu yang berkunjung umumnya memberikan sumbangan untuk Ma’had Al-Zaytun. Berdasarkan

daftar penerimaan tamu Ma’had Al-Zaytun selama satu tahun, dari 1 Juli 1999 s.d 30 Juni 2000, tamu yang

berkunjung ke Ma’had Al-Zaytun berjumlah 219.299 orang yang terdiri dari 68.228 laki-laki, 118.621

perempuan, dan 32.450 anak-anak.

130

Satu tahun kemudian, yakni dari 1 Juli 2000 s.d 30 Juli 2001, para

130 Majalah Al-Zaytun, Juni-Juli 2000, hal. 111.

tamu yang berkunjung ke Ma’had Al-Zaytun berjumlah 202.697 orang yang terdiri dari 202.517 orang dari

Dalam Negeri dan 180 orang dari Luar Negeri.

131

Selama periode 1 Juli 1999 s/d Juli 2003 tamu yang

berkunjung ke Ma’had Al-Zaytun berjumlah 687.796 orang terdiri dari 269.001 laki-laki, 327.150 perempuan

dan 96.675 anak-anak.

132

Untuk memberikan informasi berkaitan dengan Ma’had Al-Zaytun, mereka menerbitkan sebuah

majalah yang bernama “Majalah Al-Zaytun”. Majalah ini dirancang sebagai media komunikasi dan sarana

penghubung YPI-Ma’had Al-Zaytun kepada seluruh masyarakat. Edisi perdana majalah ini diterbitkan pada

bulan Januari 2000. Susunan redaksi terdiri dari; Pengarah besar: Imam A. Prawoto, Dewan redaksi: Ahmad

Za’eem dan Abd. Al-Hamid, Fotografer: Abd. Al-Wahid dan M. Ridwan, Divisi Artistik: Abd. Al-Ma’ruf dan M.

Al-Kautsar, dan Redaktur Pelaksana adalah Abbas AH Nasution.

Pada bulan September 2000 Ma’had Al-Zaytun mempersiapkan beberapa guru terpilih untuk

memperdalam pengetahuan tentang ilmu jurnalistik melalui program jurnalistik Ma’had Al-Zaytun bekerja

sama dengan Lembaga Pers Doktor Soetomo (LPDS) Jakarta. Sebanyak 27 guru ditambah tujuh staff

redaksi majalah Al-Zaytun dan dua eksponen Ma’had mengikuti pelatihan jurnalistik dari tanggal 11

September-13 Oktober 2000.

133

Sebagaimana yang dicita-citakan sebelumnya yang menginginkan pendirian Ma’had Al-Zaytun di

mana-mana, mereka membangun “pendidikan asas” Ma’had Al-Zaytun di Gresik, Jawa Timur. Peletakan

batu pertama pembangunan Ma’had Asas Al-Zaytun itu tanggal 18 Maret 2000.

134

Menurut Syekh Ma’had,

pendidikan asas Ma’had Al-Zaytun dibangun di Subang, Labuan Banten, dan di Riau. Pendirian Ma’had

Asas Al-Zaytun yang terakhir terdapat di sebuah desa bernama Tanjung Pura di kelurahan Pergah,

kecamatan Rupat, Bengkalis, Riau. Ma’had Asas Al-Zaytun itu diresmikan pada 25 Juni 2003.

Ungkapan “tidak ada hari tanpa membangun” mungkin cocok dialamatkan kepada Ma’had Al-

Zaytun. Betapa tidak, pada bulan Mei tahun 2000 Ma’had Al-Zaytun secara terus menerus membangun

gedung-gedung. Gedung pendidikan yang diberi nama gedung Usman Ibnu Affan yang peletakan batu

pertamanya pada tanggal 20 Mei, disusul gedung Ma’had I’dadi atau gedung persiapan pada tanggal 23

Mei. Pembangunan yang sedang berjalan dan sudah selesai selama tahun 2000 adalah asrama Al-Fajr,

asrama An-Nur, Mess Asrama karyawan (8 unit), workshop Fabrikasi Baja, Workshop Fabrikasi besi,

Batching Plant, bangunan percetakan, rumah makan 3, pondasi rumah makan 4,5,6, laboratoriurn kultur

jaringan, laboratorium perikanan (hatcheri 6 unit), struktur masjid Ma’had asas Subang, pondasi rumah

Syekh ma’had, penggalian pondasi gedung Ali, lapangan olahraga Palagan Agung, dan Wisma Tamu Al-

Ishlah.

135

Pada pertengahan September 2001 di Ma’had Al-Zaytun terjadi semacam “keputusan” –oleh yang

kontra terhadap Ma’had Al-Zaytun dikatakan “dekrit” –yang dikeluarkan oleh AS Panji Gumilang.

136

Lahirnya

keputusan itu disebabkan konflik yang melibatkan beberapa eksponen Ma’had, di satu sisi, serta Garda

Ma’had (GM), Tibmara, dan Karyawan di sisi lain. Peristiwa itu terjadi tanggal 8 September 2001 yang

berawal dari Jabal Thoriq, seorang anggota GM, yang berbicara kepada Abu Tsabit, salah seorang

eksponen Ma’had, mengenai zona larangan bersepeda. Bahwa ada perbincangan dari beberapa karyawan

yang menyoroti tentang AS Panji Gumilang dan beberapa eksponen bersepeda pada malam hari yang

melalui zona larangan bersepeda. Abu Tsabit menangkap pembicaraan bahwa Tibmara dan GM tidak setuju

jika rombongan bersepeda melanggar zona larangan bersepeda. Tanggal 10 September 2001, hari Senin,

jam 19.00, Jabal Thoriq dipanggil oleh AS. Panji Gumilang, dan divonis provokator oleh AS. Panji Gumilang.

Kemudian jam 22.00, H. Syarwani mengumpulkan seluruh anggota Tibmara dan GM yang shift pagi di

kantor Tibmara. Ia menegur seluruh anggota Tibmara dan GM dan memvonis mereka sebagai provokator,

bahkan H. Syarwani menjelaskan bahwa Mu’amar Yasir tidak perlu dicontoh dan tidak perlu diikuti.

Keesokan harinya, jam 10.00 H. Syarwani mengumpulkan kembali seluruh anggota Tibmara dan GM yang

shift malam, dan ia menjelaskan seperti yang dilakukannya semalam.

Tanggal 13 September 2001, hari Kamis, jam 03.00, Syaifullah, salah seorang eksponen Ma’had,

menelpon ke operator menanyakan siapa yang akan menjemputnya dari Jakarta ke Ma’had. Pada saat itu

operator adalah Muhammad Nashor, anggota Tibmara, yang menjawab bahwa ia akan menanyakan terlebih

dahulu. Sesampai di Ma’had, Syaifullah langsung ke asrama al-Nur dan menelpon ke operator (Muhammad

Nashor) dengan menanyakan tentang kenapa tidak ada telpon balik. Ketika rapat kerja Pospenas ke-7

tanggal 13 Sepetember 2001, jam 14.00, Syaifullah memanggil Mu’amrnar Yasir, pimpinan Tibmara, yang

berakhir dengan ketegangan dan pertengkaran.

Tanggal 14 September 2001, hari Jum’at, jam 09.00, AS Panji Gumilang memanggil Muhammad

Nashor. Pada waktu itu Syaifullah dan H. Syarwani ikut dalam pertemuan. Dalam pemanggilan itu, AS Panji

131 Majalah Al-Zaytun, Edisi 17- 2001, hal. 43.

132

Data rekapitulasi pemasukan infaq dan shadaqah pengunjung Ma’had Al-Zaytun, tgl. 16 Januari 2003. Dari sejumlah tamu

yang berkunjung terdapat sejumlah mantan pejabat masa presiden Soeharto, yakni: Sudarmono SH, Harmoko, Abdul Gafur, Mbak

Tutut, Haryono Suyono dan Ismail Saleh SH; sejumlah pejabat masa pemerintahan Habibie, yakni: Sholeh Solahudin, Adi Sasono,

Agung Laksono, Tuti Alawiyah, Marwah Daud Ibrahim, dan Akbar Tanjung; dan sejumlah pejabat masa pemerintahan Megawati

seperti kepala BIN, Jendral Purnawirawan H.M. Hendro Priyono.

133Majalah Al-Zaytun, Edisi 9-2000, hal. 10-11

134 Lihat “Pembangunan Ma’had” dalam Majalah Al-Zaytun, Edisi III, Maret 2000, hal. 23.

135 Lihat Majalah Al-Zaytun, Edisi V, Mei 2000 dan harian Media Indonesia, 08 April 2001, hal.4.

136 Lihat sebuah dokumen yang berkaitan dengan kronologis keluarnya Dekrit. Dokumen ini dikeluarkan 26 September 2001.

Gumilang menanyakan kejadian antara Muhammad Nashor dengan Syaifullah. Dalam pemanggilan itu

Muhammad Nashor ditanya tentang siapa AS Panji Gumilang. Muhammad Nashor menjawabnya dengan

kalimat “saya menunggu jawaban”. Mendengar jawaban tersebut, AS Panji Gumilang menimpal dengan

kata-kata “apa maksud ente”, “ayo jawab! Jangan diam saja! Kalau nggak mau jawab, ente nggak usah

tugas”. Kemudian AS Panji Gumilang menyuruh keluar M. Nashor sambil menunjuk H. Syarwani untuk

mengurusnya. Kemudian H. Syarwani mencari Mu’amar Yasir dan mengatakan bahwa M. Nashor habis

dipanggil oleh AS Panji Gumilang.

Tanggal 14 Sepetember 2001, jam 19.00, Misbah Al-Falah, anggota GM, dipanggil oleh AS Panji

Gumilang ke gedung Abu Bakar, dan di gedung itu sudah ada seluruh eksponen dan pimpinan Tanmiyah

beserta Anwar (komandan Rahmatan Lil-Alamin) dan Abd al-Rahman Faruq (komandan 3 Fabrikasi). Tujuan

pemanggilan Misbahul Falah berkaitan dengan dirinya yang menceritakan tentang penyelewengan kebijakan

dan dana yang dilakukan AS Panji Gumilang dan kroninya. Pada hari yang sama, jam 21.00, Mu’amar Yasir

mengutus Abdul Hakim dan Abdul Karim, seorang pengawal, untuk meminta tanda tangan Syaifullah tentang

kasbon operasional kendaraan yang sudah ditandatangani oleh Mu’amar Yasir dan H. Syarwani. Namun

Syaifullah tidak mau menandatangani bahkan ia mengatakan bahwa tanda tangan M. Yasir sudah tidak

berlaku di matanya. Kemudian M. Yasir mencari H. Syarwani dan mengatakan bahwa ia akan

menyelesaikan dengan cara sendiri dan akan mencari Syaifullah. Tetapi, H. Syarwani menahannya dan

melaporkan kasus ini kepada AS Panji Gumilang.

Konflik antara Syaifullah (eksponen Ma’had) dan M. Yasir (pimpinan Tibmara dan GM) terus

berlanjut. Akibatnya, perintah AS Panji Gumilang tidak lagi didengar oleh para anggota Tibmara dan GM.

Tanggal 15 September 2001, hari Sabtu, jam 17.00, AS Panji Gumilang masuk ke dalam gedung Abu Bakar

blok A di mana sudah berbaris seluruh Tibmara, GM dan Saiq (pengawal). Melihat Saiq, AS Panji Gumilang

bertanya: “siapa ente?” Dijawab oleh mereka: “Saiq, bi”. Lalu AS Panji Gumilang memerintahkan seluruh

saiq untuk keluar ruangan dan semua saiq langsung ke luar ruangan. AS Panji Gumilang berkata:

“Siapa yang mau membangkang? Ana Imam NII, lawan saya, saya hanya darah dan daging,

tidak ada apa-apanya, kenapa kalian dikumpulkan tidak mau? Kenapa kalian diam saja?

Kalian tahu siapa yang memanggil kalian? Ana panglima tertinggi TII, apa mau kalian? Ana

panglima TII, apa mau kalian? Ana panglima TII memerintahkan kepada salah satu maju ke

depan untuk membacakan Sapta Subaya.”

137

Karena tidak ada yang mau maju sampai tiga kali disuruh, AS Panji Gumilang keluar ruangan dan

barisan dibubarkan oleh M. Yasir. Kemudian AS Panji Gumilang memanggil M. Yasir menanyakan kenapa

barisan itu dibubarkan. AS Panji Gumilang mempertanyakan kenapa M. Yasir tidak memberikan

pemahaman supaya mau bersapta subaya. Pertanyaan itu dijawab oleh M. Yasir bahwasanya dia

bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut dan melakukan konsolidasi kepada pasukannya selama

tiga hari. Tidak lama setelah pertemuan dengan M. Yasir, tanggal 15 September 2001, hari Sabtu, jam

18.00, seluruh eksponen berada di ruangan khusus, yakni: AS Panji Gumilang, H. Syarwani, Abd Halim,

Syaifullah, Ja’far al-Tsubanni, Fathan Mubinan, Abu Fathir, Abu Muslim, Natsir, Dzul al-Qornain, Muhammad

Furqon PN, Salim Abdad, Taufik Abdullah, Abdullah al-Hayyi, Abdul Jabbar, Abu Qasim, dan Mu’amar Yasir.

Selanjutnya AS Panji Gumilang berkata:

Karena tanggung jawab ana selaku Imam NII, maka atas kejadian tadi sore, ana

mengeluarkan Dekrit. Dekrit ini tanpa meminta pertimbangan dari majlis apapun.

138

Isi dekrit berbunyi: “Negara dalam keadaan darurat tanpa tentara, karena Tibmara dan GM telah

dilucuti.” Pada jam 18.30, seluruh Tibmara dan GM berkumpul di gedung Abu Bakar blok A untuk dilucuti

seluruh pakaian dan atribut-atributnya. Saat Tim peneliti berkunjung ke Ma’had, Tibmara dan Garda Ma’had

tidak ada lagi. Untuk pengamanan seluruh aktivitas Ma’had Al-Zaytun dilakukan oleh Satpam Ma’had Al-

Zaytun.

Sampai sekarang, saat penelitian ini berlangsung, Salah satu pemandangan yang selalu dapat

dilihat dan tidak pernah berubah jika kita berkunjung ke Ma’had Al-Zaytun adalah pembangunan fisik.

Disamping sedang membangun asrama dan ruang belajar, Ma’had Al-Zaytun masih membangun sebuah

masjid yang monumental yang diberi nama Rahmatan Lil ‘Alamin yang peletakan batu pertamanya tanggal 5

April 2000 dan sekarang dalam tahap penyelesaiannya. Di bagian utara masjid ini sedang dibangun waduk

yang diberi nama waduk Istisqo. Waduk ini dibangun untuk memanfaatkan kembali buangan air di asrama

santri, run off water dan over flow kolam-kolam penampungan sehingga bisa dimanfaatkan kembali sebagai

sumber air pertanian.

139

Gambaran tentang perkembangan Al Zaytun ke depan dapat dilihat antara laian pernyataan salah

seorang eksponen, M.Y.R Agung Sidayu, yang mengurus masalah hubungan luar negeri Ma’had Al-Zaytun

137 Ibid., hal. 21.

138 Ibid., hal. 23.

139 Pengamatan Tim Peneliti ke Ma’had Al-Zaytun pada tanggal 31 Oktober – 4 November 2003. Sampai dengan akhir Januari 2004

masjid masih dalam proses pembangunan. Diperkirakan masih memerlukan sekitar 40 % lagi pekerjaan untuk penyelesaiannya.

Kunjungan Tim Peneliti yang kedua kalinya dilakukan pada tanggal 15-16 Januari 2004.

bahwa Ma’had Al-Zaytun telah memiliki tanah ribuan hektar di Houston, salah satu kota di negara bagian

Texas, Amerika. Lebih lanjut ia bercerita bahwa tanah itu adalah wakaf dari seorang pebasket NBA, Hakeem

Olajuwon. Bahkan program ICDL yang dikembangkan di Ma’had Al-Zaytun merupakan hasil dari negosiasi

dia dengan pihak ICDL.

140

Keterangan lainnya diperoleh tim peneliti waktu berkunjung untuk yang kedua

kalinya, bahwa Al-Zaytun juga telah mendapatkan tanah seluas sepuluh hektar di Afrika Selatan,

mendapatkan wakaf tanah sekluas 800.000 hektar dari pengusaha H. Probosutejo, 200 ha dari pemerintah

daerah Indramayu, dan 80 ha dari pemerintah daerah Pandeglang.

C. Mahad Al-Zaytun dalam Wacana Pro dan Kontra

Bai’at AS Panji Gumilang menjadi anggota NII menyebabkan sejarah Ma’had Al-Zaytun masuk

dalam perdebatan wacana pro dan kontra. Tetapi, apakah sejarah Ma’had Al-Zaytun bisa lain seandainya

AS Panji Gumilang tidak melakukan bai’at menjadi anggota NII. Jawabannya bisa beragam, yaitu AS Panji

Gumilang tidak akan mendirikan Ma’had Al-Zaytun atau Ma’had Al-Zaytun berdiri tanpa terlibat dalam

wacana pro dan kontra. Namun kenyataannya AS Panji Gumilang telah mendirikan Ma’had Al-Zaytun

sekaligus ia menjadi syekhnya dan memunculkan wacana pro dan kontra. Artinya, “muncul wacana pro dan

kontra” itu ada kaitannya dengan AS Panji Gumilang dan Ma’had Al-Zaytunnya.

Jika demikian, perlu memahami pengalaman seorang AS Panji Gumilang dari sejak kecil sampai

usia tertentu, di mana AS Panji Gumilang mendirikan Ma’had Al-Zaytun. Apa peran sesungguhnya dari sang

tokoh dalam sejarah. Apakah ia yang menentukan jalannya sejarah, atau ia tak lebih dari orang yang

kebetulan berada dalam kedudukan strategis. Kalau ia yang menentukan jalannya sejarah berarti

“pemikiran-pemikiran” seperti apa yang telah menghasilkan sejarah Ma’had Al-Zaytun.

Oleh karena itu, untuk memahami pengalaman-pengalaman tersebut, penulis mengutip Wilhem

Dilthey (1833-1911), seorang ahli filsafat Jerman, yang mengangkat konsep mengenai pengalaman dan

ungkapan. Ia menulis, bahwa “realitas bagi kita berada dalam kenyataan yang disadari yang ditentukan oleh

pengalaman internal”. Pengalaman, seperti halnya perasaan dan emosi, sebagai kata dan gambaran

“diungkapkan” melalui pikiran, kenangan dan kemampuan verbal kita.

141

Namun yang sulit dengan pengalaman adalah bahwa pengalaman merupakan hal yang bersifat

pribadi. Kesulitan dalam menghadapi pengalaman bisa diatasi kalau kita “mengatasi lingkup yang terbatas

dari pengalaman dengan cara menafsirkan ungkapan”, atau dengan kata lain, mendengarkan apa yang

dikatakan orang lain, dalam kata-kata, gambaran, dan tindakan mengenai hidup mereka. Akhirnya, sifat khas

dalam kepribadian seseorang dapat dilihat dari bagaimana dia membuat “kebertautan” antara pengalaman

lama dan pengalaman baru menurut proses timbal balik dan bagaimana dia bereaksi terhadap kenyataan.

Adanya “kesatuan” dan “kebertautan” dalam proses timbal balik itu mewujudkan sifat dan struktur

pengalaman hidup seseorang.

142

Menurut Edward M. Brunner, seperti yang dikutip Yos Santasombat, agar dapat menerapkan

konsep-konsep “pengalaman” dan “ungkapan” pada pengalaman hidup seseorang, kita harus membedakan

antara kehidupan sebagaimana adanya (realitas), kehidupan sebagaimana yang dialami (pengalaman), dan

kehidupan sebagaimana yang diungkapkan (ungkapan). Jurang antara realitas, pengalaman, dan ungkapan

serta kontradiksi yang ada di dalamnya merupakan masalah utama dalam sejarah lisan atau sejarah

pengalaman hidup.

143

Untuk memperoleh pandangan mengenai kehidupan orang lain adalah melalui

“pengalaman” dan “ungkapan” mereka.

Karena “realitas” dan “pengalaman” hanya bisa dialami oleh pribadi AS Panji Gumilang sendiri, tidak

oleh yang lainnya. Tim peneliti hanya mampu mengetahui lewat “ungkapan” (kehidupan sebagaimana yang

diungkapan), masalahnya sekarang adalah AS Panji Gumilang tidak bersikap terbuka dan tidak bersedia

untuk membuat refleksi mengenai kehidupan, perasaan, emosi, dan pengalaman serta tindakan-tindakannya

di masa silam.

144

Oleh karena itu, hanya dengan cara menafsirkan ungkapan atau mendengarkan apa yang

dikatakan orang lain kita bisa melihat sifat dan struktur pengalaman hidup AS Panji Gumilang.

Sebelum mendirikan Ma’had Al-Zaytun, pengalaman hidup AS Panji Gumilang bisa diketahui dari

orang lain yang pernah aktif di HMI, GPI, Mathlaul Anwar, dan NII, dimana AS Panji Gumilang terlibat di

organisasi-organisasi tersebut. Tetapi pengalaman hidup AS Panji Gumilang sesudah Ma’had Al-Zaytun

berdiri, terutama fikirannya, bisa dilihat dari tausyiyah, sambutan, khutbah dan pidatonya yang mengarah

kepada watak inklusifme Islam, pluralisme, toleransi, dan perdamaian.

Sewaktu sama-sama aktif di HMI dan berkuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Harun Asfar

menceritakan bahwa Abdul Salam Rasyidi sewaktu kuliah di IAIN aktif di Lembaga Pertanian Mahasiswa

Islam (LPMI) HMI cabang Ciputat. Disamping aktif sebagai ketua LPMI HMI, ia juga aktif sebagai mubaligh

yang berdakwah ke setiap mushola-mushola.

145

Menurut Effendi Yusuf, yang juga teman Abdul Salam

140 Wawancara dengan M.Y.R Agung Sidayu tanggal 1 Januari 2004.

141 Yos Santasombat, “Sejarah Lisan dan Potret Diri: Mewawancarai Elite Thai”, dalam Sejarah Lisan di Asia Tenggara: Teori dan

Metode, Jakarta: LP3ES, 2000), hal. 126.

142 Asvi Warman Adam, Op.Cit., hal. xxi-xxii.

143 Yos Santasombat, Op.Cit., hal. 128.

144 Sebagaimana Tim Peneliti melakukan wawancara dengan AS Panji Gumilang pada hari Jum’at tanggal 31 Oktober 2003 pukul

21.00-24.00, seputar “pra-pendirinan Ma’had Al-Zaytun”, lebih khusunya lagi mengenai pengalaman hidup AS Panji Gumilang,

145 Wawancara dengan Harun Asfar di Ciputat bulan November 2003.

Rasyidi di HMI dan IAIN, menceritakan bahwa dia sendiri yang membawa Salam Rasyidi ke Menes, Banten

untuk melakukan acara muhibah HMI cabang Ciputat, bahkan dia sendiri yang menyetujui pernikahan

keponakannya, Khatimah, dengan Salam Rasyidi. Setelah menikah dengan Khatimah, Salam Rasyidi

mengajar di Perguruan Mathlaul Anwar dan bahkan menjadi kepala sekolah Aliyah Mathlaul Anwar. Lebih

lanjut Effendi Yusuf mengatakan bahwa disamping sebagai guru, ia juga sebagai mubaligh. Pada awalnya,

dakwah Abdul Salam Rasyidi mendapat simpati dari masyarakat. Namun, setelah Abdul Salam Rasyidi ikut

pengajian H. Abdul Karim Hasan yang sudah aktif di NII, ia memperlihatkan perubahan, terutama dalam

ajaran ibadah. Effendi Yusuf berpendapat kemungkinan Salam Rosyidi ini sejak di IAIN Ciputat sudah

berkenalan dengan yang namanya H. Abdul Karim Hasan.

146

Kesukaan Salam Rasyidi sewaktu di Menes,

seperti yang dituturkan Effendi Yusuf, adalah bertani, bahkan kalau ia mau ke sawah berangkatnya jam 3

pagi.

147

Jabatannya sewaktu di HMI menjadi Ketua Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI) ia coba

praktekkan tidak hanya di Menes tetapi juga di Ma’had Al-Zaytun.

Karena pengalaman AS Panji Gumilang di organisasi NII memiliki resistensi yang tinggi terutama

baik dari faksi-faksi NII yang lain atau dari para mantan faksi NII KW9, penjelasan selanjutnya akan

digambarkan pengalaman AS Panji Gumilang sewaktu terlibat di NII dari ungkapan, pendapat, dan

perkataan mereka. Ini penting untuk diangkat karena nantinya dapat memperlihatkan “hal apa sebenarnya”

yang menjadi wacana pro dan kontra, dan “antara siapa dengan siapa” pro dan kontra itu terjadi.

Adalah Al-Chaidar yang pertama kali mengaitkan AS Panji Gumilang dan Ma’had Al-Zaytun dengan

NII melalui buku Sepak Terjang KW9 Abu Toto Syekh AS Panji Gumilang Menyelewengkan NKA-NII Pasca

SM Kartosuwiryo yang cetakan pertamanya bulan Januari 2000.

148

Ia menulis antara lain bahwa Ma’had Al-

Zaytun sebagai sarang NII yang ajarannya bertentangan dengan Islam. Sedangkan pemimpinnya, yaitu AS

Panji Gumilang, pemimpin NII KW9.

149

Ia menyebut bahwa “faksi Abu Toto” yang memimpin pesantren Al-

Zaytun dan faksi Ali Hate (Sulawesi Selatan) adalah faksi-faksi yang masih aktif.

150

Sikap yang sama diikuti oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Jakarta dengan

menerbitkan buku Penyimpangan & Kesesatan Ma’had Al-Zaytun: tanggapan terhadap Majalah Al Zaytun.

Buku yang ditulis oleh Amin Jamaludin itu diterbitkan tahun 2001. LPPI adalah lembaga yang memusatkan

perhatiannya terhadap ajaran-ajaran agama yang sesat dan menyimpang, maka dalam bukunya itu M. Amin

Djamaludin menyoroti tentang penyimpangan dan kesesatan majalah bulanan Al-Zaytun. Majalah Al-Zaytun

edisi III Maret 2000 kolom renungan hikmah memuat judul “Memanfaatkan Moment Ied di Tahun 2000”,

isinya antara lain: “Secara sosial zakat fitrah dan berqurban adalah sarana untuk mensejahtrakan umat

bahkan pada zaman nabi Muhammad dana zakat fitrah dan qurban yang terkunipul telah sanggup

menguatkan Negara Madinah yang dipimpin Rasulullah.” Terhadap isi majalah Al-Zaytun tersebut, M. Amin

Djamaludin menanggapi bahwa dalam sejarah tidak pernah terjadi seperti apa yang diuraikan oleh majalah

tersebut. Menurut M. Amin Djamaluddin, yang benar terjadi adalah zakat dari zakat maal, tijarah dan

binatang ternak. Sebab zakat fitrah itu tidak pernah disimpan oleh Rasulullah melewati hari raya Iedul Fitri.

Isi majalah Al-Zaytun yang dianggap sesat oleh M. Amin Djamaluddin berkaitan dengan tauhid.

Dalam majalah Al-Zaytun No. 11 Th. 2000 hal. 31 dengan judul “Mengambil Hikmah Bulan Ramadhan”

berisi: … perumpamaan yang bertakwa itu termaktub sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahirn ayat

24-25: “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti

pohon yang baik, akarnya teguh dan cabang menjulang ke langit pohon itu memberikan buahnya setiap

musim dengan seidzin Rabnya, Allah membuat perumpaman-perumpamaan itu untuk manusia supaya

mereka selalu ingat.” Oleh penulis kolom itu ditafsirkan bahwa secara filosofis perumpamaan tersebut

merupakan cerminan rububiyah (akar), mulkiyah (batang) dan uluhiyah (buah). Dengan demikian menurut

penulis kolom itu, segala bentuk kebaikan seperti tercermin dalam ayat tersebut harus terbentuk suatu

aturan undang-undang (rububiyah), negara (mulkiyah), dan umat (uluhiyah). Penafsiran itu ditanggapi oleh

M. Amin Djamaluddin dengan mengatakan bahwa kalau tauhid rububiyah diumpamakan akar, mulkiyah

batang, dan uluhiyah buahnya, maka penafsiran itu sangat ngawur, tidak mempunyai dasar, seenak perut,

semau gue, dan menjadikan sifat Tuhan sebagai mainan.

Selain Amin Jamaluddin yang aktif di LPPI, Umar Abduh menulis buku Pesantren Al-Zaytun Sesat?

Investigasi Mega Proyek dalam Gerakan NII yang diterbitkan tahun 2001. Buku itu adalah hasil investigasi

penulisnya selama satu tahun. Buku itu diawali dengan lalar belakang berdirinya Ma’had Al-Zaytun terutama

yang berkaitan dengan pembebasan tanah. Menurut Umar Abduh, berdasarkan keterangan para mantan

korban NII KW 9, program pembebasan tanah untuk mendirikan teritorial Madinah NII kedua sudah

dicanangkan sejak tahun 1993 oleh Abu Toto dengan sandi Shodaqoh Arodhi yang ternyata banyak korupsi

dalam program ini. Dengan menyebut “sebuah proyek misteri”, Umar Abduh mengatakan bahwa modal awal

pendirian Ma’had Al-Zaytun adalah hasil dari kejahatan dan hasil mendholimi anggota NII KW 9. Lebih lanjut

buku itu menyoroti masa lalu Abu Toto saat aktif di NII KW9. Umar Abduh mencatat bahwa semasa NII KW9

baik di bawah kepemimpinan Muhamad Karim Hasan maupun Abu Toto yakni sejak tahun 1992-2000 telah

menimbulkan banyak korban. Secara riil yang lebih banyak dirugikan, baik moril maupun materil, oleh KW9

146 Wawancara dengan Effendi Yusuf tanggal 8 Februari 2004 di Menes, Banten.

147 Ibid.

148 Lihat Al-Chaidar, Sepak Terjang KW IX, Abu Toto Syaekh A.S. Panji Gumilang Menyelewengkan NKA-NII Pasca S.M.

Kartosuwirjo, (Jakarta: Madani Press, 2000).

149 Surat Kabar Media Indonesia, 08 April 2000, hal. 5.

150 Majalah Tempo, 5 Maret 2000, hal. 20.

adalah umat Islam pada umumnya dan anggota NII pada khususnya. NII KW9 Abu Toto adalah sebuah

gerakan sesat yang mengatasnamakan NII di balik pesantren mewah Ma’had Al-Zaytun. Abu Toto telah

melakukan kesesatan dan penyesatan dalam aqidah, akhlak dan syari’ah. Umar Abduh juga menjelaskan

tentang persekongkolan gerakan Abu Toto dengan rezim thaghut.

Dengan keluarnya buku-buku tersebut, terutama menyangkut masa AS Panji Gumilang di NII yang

kelabu, resistensi masyarakat terhadap Ma’had Al-Zaytun mulai nampak. Salah satu resistensi masyarakat

yang disebabkan dan dilegitimasi oleh buku-buku tersebut adalah pihak komunitas pondok pesantren.

Melalui legitimasi buku-buku itu, komunitas pondok pesantren yang tergabung dalam RMI, BKSPPI, dan

Darunnajah Group melakukan pernyataan bersama terhadap rencana penyelenggaraan Pekan Olahraga &

Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS) I. Mereka menyatakan yang pada dasarnya tidak setuju

pelaksanaan POSPENAS I tersebut diselenggarakan di Ma’had Al-Zaytun. Pernyataan itu ditandatangani

oleh K.H Mahrus Amin (mewakili Darunnajah Group), K.H. A. Fudholi (RMI), dan K.H. Kholil Ridwan

(pimpinan BKSPPI).

151

Alasan yang dimunculkannya adalah bahwa Ma’had Al-Zaytun berkaitan dengan

sebuah gerakan sesat. Padahal isu gerakan sesat (NII KW9) yang dialamatkan kepada Ma’had Al-Zaytun

berasal dari informasi dari buku-buku tersebut.

Isu gerakan sesat Ma’had Al-Zaytun yang dimunculkan di dalam kedua buku tersebut dilegitimasi

juga oleh kalangan media massa. Salah satunya majalah Gatra, 15 Desember 2001 yang mengangkat

laporan khususnya dengan judul “Al-Zaytun, Misteri Panji Bertopeng”. Majalah tersebut menulis:

… Tampaknya, ada kemiripan antara Panji Gumilang dan tokoh Panji dalam film Panji

Tengkorak yang diproduksi pada tahun 1970-an. Kedua Panji itu sama-sama

menyembunyikan identitasnya. Bedanya, Panji Gumilang menyembunyikan identitasnya

dengan cara berdiplomasi, sedangkan Panji dalam film menyembunyikan jati dirinya lewat

topeng tengkorak yang dipakainya. Satu lagi yang bisa dicatat: Panji dalam film adalah sosok

pembela kebenaran, sedangkan Panji Gumilang dari Al-Zaytun masih diuji untuk membuktikan

diri sebagai tokoh yang benar.

152

Tulisan itu sebelumnya diawali oleh pengutipan majalah Gatra terhadap buku Umar Abduh, Al-

Chaidar, Forum Masyarakat Korban (FMK) NII KW9, dan FUUI yang sedang melakukan penyelidikan.

Sikap kontra mereka kalau dilihat dari latar belakang identitasnya adalah bahwa mereka pernah dan

bahkan sampai sekarang masih aktif di NII atau berteman dengan anggota atau mantan anggota NII. Al-

Chaidar adalah mantan NII KW9 yang bergabung dari tahun 1991 sampai 1996. Awalnya ia adalah aktivis

Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi Islam pimpinan Helmi Aminuddin yang mantan NII KW9. Jabatan

terakhir di NII KW9 adalah Lurah. Selama lima tahun ia berhasil merekrut sekitar 2000 jama’ah yang patuh

dan taat hanya kepada Abu Toto dan berhasil menyetor kepada pimpinan tidak kurang dari 2 milyar. Karena

NII KW9 kering spritual dan kurang agama serta merasa teralienasi dari kehidupan sosial, ia keluar dari NII

KW9.

153

Menurut catatan Umar Abduh, Al-Chaidar sempat dimanfaatkan oleh dan memanfaatkan berbagai

jalur NII. Sekeluarnya dari NII KW9, Al-Chaidar pernah bergabung dengan struktur Dodo Tachmid

Kartosoewirjo, namun dalam waktu yang bersamaan dekat pula dengan jalur Abdul Fatah Wirananggapati.

Sekitar akhir bulan Juni tahun 2000, Al-Chaidar diberhentikan keanggotaannya dari NII oleh seorang tokoh

muda NII yang aktif di Majelis Mujahidin Indonesia.

154

Sampai sekarang Al-Chaidar aktif di salah satu faksi

NII.

155

Umar Abduh adalah aktivis pergerakan Islam. Ia adalah seorang aktivis yang keluar masuk penjara.

Ia pernah mendekam di Rumah Tahanan Militer di Surabaya bersama-sama dengan para aktivis Komando

Jihad yang ditangkap tahun 1977 dan tahun 1980. Setelah dipindahkan ke Rumah Tahanan Militer Budi

Utomo Jakarta, Umar Abduh sempat berkumpul dengan para aktivis NII KW9 yang ditangkap tahun 1981

seperti Mohammad Sobari, Fachrurrozi, Ali Syahbana, Abdul Karim Hasan, Nurdin Yahya dan Muhammad

Ra’is Ahmad. Oktober 1982 menjalani proses pengadilan di kota Jombang selama 3,5 bulan dan divonis

hukuman seumur hidup. Februari 1983 pindah ke LP Kalisosok Surabaya kemudian ia bertemu berkumpul

dalam satu blok dengan bapak H. Ismail Pranoto (tokoh senior NII struktur Adah Djaelani) dan Idris Darmin

(komandan KW III Jawa Timur). Dalam proses pengadilan tingkat II akhirnya ia divonis menjadi 15 tahun.

Tahun 1987 ia dipindahkan ke LP Cipinang Jakarta dan berkumpul bersama para aktivis, yakni AM Fatwa,

Abdul Qadir Djaelani, Adah Djaelani, Gerakan Usroh Ibnu Toyyib, dan Nurhidayat cs (kasus Lampung).

151 Lihat dokumen tentang “Pernyataan Bersama Komunitas Pondok Pesantren terhadap Rencana Penyelenggaraan POSPENAS I”.

Di antara pondok pesantren yang menolak itu adalah: Pondok Pesantren Putera-Puteri Al-Aziziyah Mamba’ul Ma’arif Denanyar

Jombang Jawa Timur, Rabithah Ma’ahid Islamiyah Bangil (Asosiasi Pondok Pesantren Nahdhatul Ulama) Pasuruan, Pondok

Pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, Pondok Pesantren Nurul Umah Yogyakarta, Yayasan Pondok Pesantren Islam

Miftachussunnah, Surabaya, pondok Pesantren Mansyaul Huda II, Tuban, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan Pondok Pesantren

Hidayatul Mubtadi’ien Rembang-Bangil.

152 Majalah Gatra 15 Desember 2001, hal. 65.

153 Lihat penuturan Al-Chaidar kepada Umar Abduh, dalam Umar Abduh, Op.Cit., hal. 32-33.

154 Ibid., hal.208-209. Menurut catatan Umar Abduh juga bahwa Al-Chaidar secara terang-terangan menyatakan diri sebagai

penganut madzhab Islam kiri Hasan Hanafi. Ia menurut Umar Abduh memiliki hubungan interpersonal yang demikian dekat dengan

kepentingan intelejen militer maupun pribadi Hendropriyono dalam membuat karya tulis semacam buku putih tentang dosa-dosa

Hendropriyono di Lampung dengan judul “Lampung Bersimbah Darah”. Begitu juga ia mendapat order tulisan tentang GAM yang

isinya sangat betentangan dan menyerang keberdaan GAM dan Hasan Tiro.

155 Wawancara dengan Suherli dan Abu Shoffah di Raskasbitung tanggal 7 Februari 2004.

Tahun 1989 ia dipindahkan kembali ke LP Kalisosok Surabaya hingga bebas Agustus 1992. Setelah bebas

ia bergabung dengan Lembaga Dakwah ‘Ad-Dakwah’ Tanjung Priok dari 1992-1993. Kemudian tahun 1997

ia menjadi Humas Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI). Menurut M. Amin Jamaluddin, sejak dia

berbeda dengan Urnar Abduh yang sering menghantam tentara dan teman, Umar Abduh tidak aktif lagi di

LPPI.

156

Amin Jamaludin masuk anggota NII tahun 1975 sampai sekarang. Ia anggota GPI wilayah Jakarta.

Ia ditangkap bersama Abu Toto pada tahun 1978, tetapi ia ditangkap dan ditawan di Jakarta sedangkan Abu

Toto dibawa ke Bandung. Ia berteman dengan Adah Djaelani. Ia dan Adah Djaelani pada tahun 1980

mengaji

bersama-sama di pengajian Hasanudin (almarhum) yang bertempat di Kramat. Sekarang ia

menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Jakarta.

Pada tahun 2002 M. Amin Jamaluddin menulis lagi sebuah buku yang berjudul Bunker Al-Zaytun:

Fakta Kesesatan Tafsir NII Panji Gumilang. Buku ini menyoroti tafsiran-tafsiran Al-Qur’an, yang menurut M.

Amin Djamaluddin sebagai versi NII Panji Gumilang. Buku ini tidak jauh berbeda dengan buku M. Amin

Djamaluddin sebelumnya yang menanggapi majalah Al-Zaytun. Tafsir-tafsir versi NII Panji Gumilang yang

disebut M.Amin Djamaluddin adalah (1) bukti kekuasaan Allah di Ufuk Timur Berdirinya Al-Zaytun (tafsiran

atas surat Fushilat; 53), (2) Negara yang diterima Allah hanyalah Negara Islam (tafsiran atas surat Ali Imran;

19 dan 85), (3) Kewajiban Berhijrah dari Mekah (RI) ke Madinah (NII) dan yang tidak hijrah masuk neraka

(tafsiran atas surat An-Nisa; 97), (4) Tidak sah sholat di RI (tafsiran atas surat Al-Anfal; 35), (5) Memotong

Burung Garuda (tafsiran atas surat Al-Baqarah; 67-71), (6) Pemagaran Umat (tafsiran atas surat Al-Anfal; 9),

dan (7) keluar dari jama’ah (tafsiran atas surat Ali Imran; 112).

Penerbitan buku tersebut semakin meramaikan isu gerakan sesat Ma’had Al-Zaytun. Sikap kontra

terhadap Ma’had Al-Zaytun semakin tajam. Puncaknya, pada tanggal 28 Januari 2002, Forum Ulama Ummat

Islam (FUUI) yang diketuai KH. Athian Ali Da’i mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ma’had Al-Zaytun yang

didasarkan pada hasil penelitian dan pengaduan dari masyarakat serta para korban.

157

Buku-bukti karya Al-

Chaidar, Umar Abduh, dan M. Amin serta surat pernyataan dari Asosiasi Pondok Pesantren diambil menjadi

bahan rujukan dalam menetapkan fatwa tersebut.

158

Menurut salah seorang yang menanggapi fatwa FUUI

mengatakan bahwa fatwa tersebut barangkali bermanfaat bagi masyarakat sebagai pedoman, agar bersikap

hati-hati terhadap ajaran atau gerakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi menurutnya, tidak satu

pun dari kesembilan butir fatwa tersebut ditemukan di Ma’had Al-Zaytun. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa

bahan atau dasar yang digunakan dalam melakukan investigasi sebagian besar adalah tentang hal-hal yang

berkenaan dengan apa yang disebut NII KW9 yang tidak ada kaitannya dengan Ma’had Al-Zaytun. Bahan

atau referensi yang paling banyak digunakan dalam investigasi tersebut, menurutnya, ternyata adalah buku

yang ditulis oleh Umar Abduh berjudul “Pesantren Al-Zaytun Sesat? Investigasi Mega Proyek dalam

Gerakan NII”.

159

Akhirnya, ia merasa salut kepada Umar Abduh karena bukunya telah berhasil mengundang

perhatian banyak pihak, bahkan membuat heboh. Ia berharap masalah Ma’had Al-Zaytun diserahkan secara

proporsional kepada pihak atau instansi yang berkompeten.

160

Tahun 2002 merupakan puncak pro dan kontra masyarakat terhadap Ma’had Al-Zaytun. Puncak pro

dan kontra itu dipicu oleh adanya fatwa FUUI yang menyesatkan atas sebuah kelompok. Sejumlah tokoh

Islam, ulama, ormas Islam, para orangtua korban NII KW9, dan sebagian media massa bersuara keras dan

lantang menentang gerakan sesat yang dialamatkan kepada Ma’had Al-Zaytun. Mereka menggelar berbagai

acara, mulai dari diskusi, tabligh akbar, pengakuan saksi-saksi korban NII KW9, sampai membuat

pernyataan sikap.

161

Perguruan Islam As-Syafi’iyah pada tanggal 15 Maret 2002/1 Muharram 1423

mengadakan tabligh akbar mempermasalahkan gerakan sesat atas sebuah kelompok Islam. Dalam tabligh

akbar itu sejumlah ulama yang hadir di antaranya; K.H. Athian Ali M. Da’i (ketua FUUI), Ja’far Umar Thalib

(Komandan Laskar Jihad), Dr. Hidayat Nurwahid (Presiden PK), dan K.H. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i.

156 wawancara dengan M. Amin Jamaluddin tanggal 13-12-2003 di Jakarta

157 Lihat Laporan “Fatwa FUU dan Resume Tim Investigasi Aliran Sesat (TIAS) Forum Ulama Ummat Islam (FUUI)”

DzulQo’dah-Februari, 1422-2002. Fatwa FUUI menyatakan gerakan sesat dan menyesatkan adalah: faham dan gerakan yang

mengajarkan: 1) setiap muslim yang berada di luar gerakan tersebut dituduh kafir dan dinyatakan halal darahnya, 2) dosa karena

melakukan zina dan perbuatan maksiat lainnya dapat ditebus dengan uang dalam jumlah yang telah ditetapkan, 3) tidak ada

kewajiban mengqadha shaum Ramadhan, tetapi cukup hanya dengan membayar uang dalam jumlah yang telah ditetapkan, 4) untuk

membangun sarana fisik dan biaya operasional gerakan, setiap anggota diwajibkan menggalang dana dengan menghalalkan segala

cara, di antaranya menipu dan mencuri harta setiap muslim di luar gerakan tersebut termasuk orangtua sendiri, 5) taubat hanya sah

jika membayar apa yang mereka sebut “shodaqoh istighfar dalam jumlah yang telah ditetapkan, 6) ayah kandung yang belum masuk

ke dalam gerakan tersebut tidak sah menikahkan puterinya, 7) tidak wajib melaksanakan ibadah haji kecuali telah menjadi “mas’ul”

(pimpinan) dalam gerakan tersebut, 8) Qanun Asasi (aturan dasar) gerakan tersebut dianggap lebih tinggi derajatnya dibanding kitab

suci Al-Qur’an, bahkan tidak berdosa menginjak-injak mushaf Al-Qur’an, dan 9) Apa yang mereka sebut “shalat aktivitas” dalam

pengertian melaksanakan program gerakan dianggap lebih utama dari pada sholat fardhu.

158 Ibid.

159 Lihat tulisan “Menanggapi Fatwa FUUI” yang ditandatangani oleh Asmar Gutji, April 2002.

160 Ibid.

161 Organisasi-organisasi Islam dan kepemudaan yang membuat pernyataan sikap, di antaranya; Forum Komunikasi Ahlu Sunnah

Wal Jama’ah (pimpinan Ja’far Umar Thalib), Ikatan Remaja dan Mahasiswa Masjid (IMAJID) Jawa Barat, Generasi Muda

Pembangunan Indonesia Jawa Barat, Badan Kerjasama Wanita Islam (BKSWI) Jawa Barat, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

Perwakilan Jawa Barat, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung, Pesatuan Islam Isteri (PERSISTRI), Pemudi Pesatuan Islam.

Organisasi-organisasi tersebut dalam pernyataannya mendukung fatwa FUUI.

Mereka menyerukan ajakan untuk berjihad memerangi kesesatan.

162

Hal yang menarik adalah laporan-laporan di media massa itu tak lepas rujukan dari nama-nama

seperti, Al-Chaidar, Umar Abduh, M. Amin Jamaluddin, dan K.H. Athian Ali. Sedangkan hal yang

diperdebatkan itu adalah ajaran NII KW9 yang sesat yang menurut mereka dianut AS Panji Gumilang

dengan Ma’had Al-Zaytun-nya. Oleh karena itu, Tim peneliti melihat munculnya wacana pro dan kontra

Ma’had Al-Zaytun berasal dari wacana yang diangkat oleh sekolompok orang yang pernah dan bahkan

sampai sekarang masih aktif di NII seperti Al-Chaidar dan Amin Jamaluddin, atau orang yang pernah

berteman dengan anggota-anggota NII seperti Umar Abduh. Wacana yang diangkat adalah gerakan sesat

yang oleh mereka dialamatkan kepada Ma’had Al-Zaytun. Selanjutnya, wacana gerakan sesat itu menjadi

opini publik, yang salah satunya melalui media massa, di kalangan masyarakat.

162 Majalah Sabili No. 20 Th IX 4 April 2002/21 Muharram 1423, hal. 63.

BAB III

DOKTRIN DAN AJARAN

Membicarakan tentang hubungan agama dan negara, akan mengantarkan kita pada satu

pertanyaan klasik: “Apakah Islam itu agama atau negara?” Pertanyaan ini segera menggiring pikiran orang

kepada klasifikasi rasional dualistik terbatas yang menghipotesiskan dua kemungkinan, “Islam adalah

agama, bukan negara” atau “Islam adalah agama sekaligus negara”.

Merujuk kepada fakta-fakta sosial historis yang membingkai tema “agama dan negara” di masa

Rasulullah dan sahabat, Muhammad Abid al-Jabiri memaparkan beberapa data. Pertama, orang-orang Arab

ketika Nabi Muhammad diutus tidak mempunyai raja dan negara. Pada waktu itu sistem sosial politik di

Mekkah dan Yatsrib (Madinah) adalah sistem sosial kesukuan yang belum memenuhi persyaratan sebuah

negara, seperti berpijak pada wilayah teritorial tertentu dengan sejumlah penduduk yang tinggal di wilayah

tersebut dan adanya kekuasaan pusat yang bertindak mengatur masalah bersama sesuai undang-undang

dan kebiasaan, serta penggunaan kekerasan jika situasi menuntut. Masyarakat jazirah Arab sebelum Islam

tidak mengenal kekuasaan seperti ini, baik mereka yang di kota maupun yang di luar kota. Kedua, seiring

dengan diutusnya Nabi Muhammad, kaum Muslim mulai mempraktikkan agama baru yang bukan saja

merupakan sikap individual di hadapan Tuhan namun juga merupakan perilaku sosial yang teratur. Perilaku

sosial ini semakin berkembang dan teratur bersamaan dengan perkembangan dakwah Islam hingga

mencapai puncaknya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Pada masa itu, meski pada praktiknya Rasulullah

merupakan seorang pemimpin, komandan sekaligus pembimbing masyarakat Muslim, beliau tidak pernah

menyatakan dirinya sebagai raja atau pemimpin negara. Beliau, dan juga kaum Muslim saat itu, tetap

menganggap dan memposisikan diri Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Perbedaan antara dua posisi ini

adalah bahwa seorang pemimpin politik dan komandan militer membatasi perhatiannya hanya pada

persoalan-persoalan dunia semata, yaitu soal pemerintahan dan politik serta hal-hal yang terkait dengannya

seperti soal-soal ekonomi, sosial dan budaya. Adapaun seorang yang berkedudukan sebagai Nabi dan

Rasul, perhatian dan dakwahnya terfokus pada persoalan akhirat, yakni hidup sesudah mati. Setelah itu

baru menengok pada hal-hal yang ditentukan oleh perkembangan dakwah dan amal serta pengaturan

masalah-masalah duniawi baik pada tatanan ibadah maupun hubungan antar manusia. Semua masalah

duniawi tersebut sesungguhnya bukan merupakan tujuan kenabian Muhammad melainkan dilaksanakan

semata-mata dalam rangka menyebarkan dan mempertahankan agama.

Ketiga, bahwa hal-hal yang ditentukan oleh perkembangan dakwah Islam berupa pengaturan

persoalan-persoaian dunia telah mencapai taraf yang mapan dan luas, sehingga para sahabat dekat Rasul

merasa bahwa ketiadaan Rasulullah akan berarti kekosongan institusional. Walhasil dakwah Nabi telah

berakhir bersamaan dengan terbentuknya satu negara atau sesuatu yang menyerupai negara. Jika agama

adalah wahyu Allah yang tidak seorang pun berhak mewarisi atau menggantikan Rasulullah, maka

pengaturan politik dan ekonomi masyarakat yang tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan dan penyebaran

dakwah membutuhkan adanya orang yang menjaga, mengatur serta memperhatikan perkembangannya

setelah Rasulullah wafat. Hal ini menunjukkan para sahabat menyadari bahwa dakwah Islam praktis telah

berkembang menjadi sebuah negara. Keempat, perdebatan yang terjadi di Saqifah Bani Sa’idah yang

berakhir dengan pemba’iatan Abu Bakar sebagai khalifah merupakan perdebatan politik murni dan

diselesaikan berdasarkan pertimbangan kekuatan sosial politik kesukuan waktu itu. Dengan demikian para

sahabat menangani persoalan khilafah dengan penanganan politik murni. Mereka menganggap persoalan

itu merupakan persoalan ijtihadiyah, sehingga dalam hal ini mereka mempertimbangkan masalah kekuatan

(power), potensi, kemampuan serta kemaslahatan masyarakat dengan cara memperhitungkan logika

kesukuan yang berlaku waktu itu, bahwa orang-orang Arab tidak akan tunduk kecuali dipimpin oleh kaum

Quraisy. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa persoalan “hubungan antara agama dan negara” tidak

pernah terlontar di zaman Nabi maupun sahabat; dan sesungguhnya politiklah, dan bukan agama, yang

menjadi materi perdebatan dan perbedaan, dan dalam kerangka politik itulah dibuat kesepakatan dan

keputusan.

163

Kembali ke pertanyaan awal “Apakah Islam itu agama atau negara?” Apapun jawabannya, ada satu

hal yang tidak bisa dibantah, bahwa Islam terdiri dari aqidah dan syariah. Jika aqidah terfokus pada

persoalan iman, maka syariah selain terdiri dari aturan-aturan ibadah yang termasuk bidang hubungan

manusia dengan Tuhan juga memuat hukum-hukum yang berwatak sosial yang mengatur hubungan

antarmanusia. Adanya hukum-hukum yang berwatak sosial ini mau tidak mau meniscayakan adanya satu

kekuasaan untuk bisa melaksanakannya, seperti pelaksanaan hukuman dan sanksi (al-hudud wa al-uqubat).

Selain itu, ada kewajiban mempertahankan wilayah teritorial Islam sebagai satu kewajiban keagamaan yang

termasuk dalam masalah jihad. Semuanya ini dibahas dalam suatu topik besar yang menjadi salah satu

cabang ilmu fiqh yaitu fiqh siyasah, yang salah satu bahasan pokoknya adalah masalah imamah.

Dalam wacana fiqh siyasah, kata imamah biasanya diidentikkan dengan khilafah. Keduanya

menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Terdapat perbedaan di kalangan

fuqaha tentang landasan berdirinya imamah atau negara Islam. Satu kelompok memandang bahwa imamah

merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, karena memelihara kemaslahatan adalah suatu kewajiban dan

163 Muhammad Abid Al-Jabiri, Al-Din wa al-Daulah wa Tathbiq al-Syari’ah, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah,

1996), h. 17-19.

negara menjadi sarana yang vital untuk mencapainya, maka ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib.

Sedangkan pendapat lain mengatakan, bahwa pendirian negara bukanlah salah satu asas atau dasar

agama, malainkan hanya kebutuhan praktis saja. Teks-teks Al-Qur’an dan Sunnah tidak mengatur hal-hal

yang berkenaan dengan pemerintahan dan politik. Demikian juga keduanya tidak terlibat dengan persoalan

hubungan antara agama dan negara secara rinci dan jelas. Oleh karena itu pertimbangan mendirikan negara

adalah kemaslahatan. Kalau tanpa negara sudah tercipta kemaslahatan, maka negara tidak dibutuhkan.

164

Meskipun demikian, hingga awal abad ke-20, pandangan bahwa antara fungsi religius dan fungsi

politik imam atau khalifah tidak dapat dipisahkan begitu kental yang akhirnya melahirkan pendapat di

kalangan pemikir Muslim bahwa Islam merupakan agama dan negara sekaligus. Penegakan institusi

imamah atau khilafah, menurut para fuqaha, mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama Islam dan

melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan

Islam. Abd al-Qadir Audah mengatakan bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umum umat

Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan fungsi Nabi Muhammad

SAW dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap

umat Islam.

165

Namun yang perlu diwaspadai adalah imamah itu harus ditegakkan dengan cara yang baik dan

dibangun di atas nilai-nilai kebenaran dan keluhuran Islam itu sendiri (nashr al-haqq bi al-haqq, menegakkan

kebenaran di atas landasan dan dengan cara yang benar pula), sehingga absah untuk disebut sebagai

khilafah ‘ala minhaj al-nubuwwah, karena tidak diintervensi oleh hawa nafsu atau dibangun di atas aqidah

yang menyimpang. Harus diakui, masalah imamah merupakan tema yang rentan dengan kepentingan politik

dan tunduk pada kebutuhan serta logika politik. Mereka yang berkepentingan sering mengedepankan

penafsiran terhadap sebagian teks-teks keagamaan secara berlebihan sehingga melampaui makna yang

terkandung oleh teks-teks itu sendiri.

Sampai saat ini, kita tidak pernah memperoleh kejelasan apakah Indonesia adalah negara agama

(Islam), atau negara sekuler, bahkan ada kecenderungan untuk menolak keduanya, bukan negara agama

pun bukan negara sekuler. Indonesia disebut bukan negara sekuler karena pemerintahannya sangat

memperhatikan masalah agama dan memberikan keleluasaan beragama, bahkan Departemen Agama

dibentuk untuk mengatur kegiatan keagamaan masyarakat. Tetapi, negara ini juga bukan negara agama,

karena tidak didasarkan pada agama tertentu. Ketidakjelasan ini mungkin yang ikut mendorong munculnya

kecenderungan politisasi agama; dan politisasi agama amat membahayakan kesatuan dan persatuan

bangsa.

166

Peranan agama (Islam) dalam ranah perpolitikan Indonesia masih sangat besar, karena penduduk

Indonesia kebanyakan beragama Islam, sehingga agama dianggap paling efektif mempengaruhi massa dan

untuk memperoleh dukungannya kepada partai atau gerakan politik tertentu. Apalagi masih kuatnya

anggapan, kekuasaan itu bersifat sakral karena dianugerahkan Tuhan kepada orang-orang tertentu untuk

mewakili kekuasaan-Nya di dunia. Anggapan demikian mengakibatkan pergulatan untuk memperoleh

kekuasaan dan usaha mempertahankannya dijadikan bagian dari agama.

167

Menguak hubungan antara NII dengan Ma’had Al-Zaytun memang bukan perkara yang mudah.

Meskipun penelitian yang dilakukan oleh MUI telah mengungkap indikasi adanya hubungan dalam masalah

kepemimpinan dan alokasi finansial, tapi bagaimana dengan hubungan ideologis dan doktrinal di antara

keduanya. Menurut tim peneliti, penelitian MUI juga menghasilkan kesimpulan yang secara logika masih

dipertanyakan, di mana diyakini bahwa doktrin dan ajaran NII adalah sesat, namun di sisi lain tidak

ditemukan penyimpangan ajaran maupun perilaku keagamaan di Ma’had Al-Zaytun. Pertanyaannya adalah,

bila kepemimpinan dalam NII dan Ma’had Al-Zaytun dipegang oleh orang-orang yang sama atau dari sumber

yang sama, bagaimana hal itu tidak berimbas pada kesamaan ajaran dan ideologi? Selanjutnya, bagaimana

NII —yang dikatakan menyimpang — mau secara sukarela mengucurkan dana membiayai proyek besar

Ma’had Al-Zaytun kalau keduanya tidak sebangun dalam paham dan ideologi, atau paling tidak mempunyai

target dan tujuan yang sama?

Kesulitan mengungkap keterkaitan ideologis antara NII dan Ma’had Al-Zaytun agaknya bisa

dipahami bila kita memperhatikan struktur besar organisasi NII. Sebagaimana digambarkan dalam skema

struktur organisasinya,

168

NII terbagi dalam dua struktur; yang pertama adalah struktur teritorial yang

diwujudkan dalam hirarkis organisatoris dengan bentuk pengajian NII dengan para mas’ul atau aparatnya.

Struktur teritorial ini merupakan gerakan rahasia bawah tanah dengan doktrin dan ajaran yang dinilai

mendistorsi ajaran agama Islam dan mempunyai tujuan yang tidak kondusif bagi kelangsungan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur kedua adalah yang mereka sebut dengan struktur fungsional, yang dijelmakan dalam

bentuk proyek besar lembaga pendidikan Ma’had Al-Zaytun. Komunitas Ma’had Al-Zaytun inilah yang

dianggap oleh warga NII sebagai model dan miniatur yang menggambarkan masyarakat dengan tata cara

164 Drs. Muhammad Iqbal, M.Ag., Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal.

129.

165 Abd al-Qadir Audah, Al-Islam wa Audha’una al-Siyasah, (Kairo: al-Mukhtar al-Islam, 1978), hal. 5.

166 Prof. Dr. Musa Asy’ari, “Kata Pengantar”, dalam Prof. Dr. Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur,

(Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2002), hal. xi.

167 Ibid., hal. xii.

168 Lihat Skema Struktur Organisasi NII KW9 dalam Bab II.

kehidupan yang dicita-citakan. Itulah gambaran al-Madinah al-Munawwarah pada zaman Nabi.

Sementara itu, untuk memutus rantai hubungan antara NII dan Ma’had Al-Zaytun demi

meminimalisasi kecurigaan yang barangkali akan timbul, di dalam struktur fungsional ini (Ma’had Al-Zaytun)

segala doktrin dan ideologi yang tidak populer (menyimpang) — sebagaimana terdapat di dalam struktrur

teritorial (pengajian NII) —tidak boleh diajarkan secara radikal, langsung, dan terbuka. Di sini doktrin dan

ideologi tersebut harus ditanamkan secara halus dan gradual sehingga tidak terkesan vulgar dan tidak

mengundang sorotan yang berlebihan. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh Ma’had Al-Zaytun sebagai

representasi struktur fungsional adalah mengekspos semua kelebihan dan keunggulan mereka untuk

menarik kekaguman masyarakat Indonesia.

169

Oleh karena itu, data-data dalam penelitian ini diusahakan

dapat mengungkap ada tidaknya hubungan ideologis, keterkaitan politis, dan kesamaan ajaran antara NII

dan Ma’had Al-Zaytun.

Sebagaimana dimaklumi bahwa konsep dasar dalam filsafat politik adalah konsep tentang negara.

Semua gagasan politik lainnya selalu dikaitkan dengannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

NII sebagai gerakan keagamaan (religious movement] yang menjadikan terwujudnya negara Islam sebagai

tujuan akhir (ultimate goal), juga selalu mengaitkan doktrinnya dengan usaha pembentukan negara Islam

yang dimaksud, sehingga setiap ajaran yang terdapat di dalamnya bisa dikatakan bersifat politis, baik itu di

bidang akhlah, ibadah, maupun mu’amalah. Maka tidak bisa dihindarkan, dalam tahapan-tahapan seperti itu

akan terjadi berbagai distorsi pemahaman terhadap Al-Qur’an, bahkan deviasi penafsiran, karena semuanya

mengacu pada program pembentukan negara.

Sementara itu, untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya, ada lima hal yang dicanangkan

sebagai kerangka acuan program pembangunan NII yang diistilahkan dengan Binayatul Khamsah, yaitu

Binayatul Aqidah, Binayatul Dzarfiah, Binayatul Mas’uliyah, Binayatul Maliyah, dan Binayatul Shilah wal

Muwasholah.

1. Binayatul Aqidah

Binayatul Aqidah atau pembinaan aqidah merupakan program awal yang harus diikuti dan

diberlakukan oleh semua warga NII. Program ini mengacu pada firman Allah surat Ali Imran:164:

“Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah

mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan

kepada mereka ayat-ayat Allah (tilawah), membersihkan (jiwa) mereka (tazkiyah), dan mengajarkan

kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah (ta’lim). Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu,

rnereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”

Tafsiran secara operasional dari ayat ini adalah adanya kewajiban tilawah, tazkiyah, dan ta’lim bagi

setiap jama’ah dan aparat yang ada di bawah koordinasinya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban

tersebut adalah:

H. Tilawah. Program ini merupakan rekrutmen terhadap orang yang belum menjadi warga untuk

masuk ke dalam kelompok NII. Setiap anggota (umat) diwajibkan mengajak orangtuanya,

keluarganya, teman-temannya, dan siapa saja yang ditemuinya. Niat dari misi ini. Pada

awalnya adalah amar ma’ruf nahi munkar, tetapi ketika orang sudah masuk jama’ah dia

menemukan dirinya telah terperangkap dan sulit melepaskan diri lagi.

I. Tazkiyah. Program ini lanjutan dari program tilawah, yaitu proses pembersihan aqidah dari

pengaruh pemahaman keagamaan sebelumnya (brain-washing). Pembinaan dilakukan oleh

pimpinan yang berujung pada eksploitasi finansial dengan dalih bahwa misi memerlukan dana

dalam jumlah yang besar. Barangsiapa tidak mematuhi akan dicap dengan status munafiq atau

fasiq.

J. Ta’lim. Rapat laporan kerja harian para mas’ul atau umat. Dalam acara ini juga diberikan doktrin

untuk memperkuat keyakinan mereka tentang NII, bahwa di tangan mereka futuh Makkah

(pembebasan Indonesia) akan dimulai.

Inti pembinaan aqidah ini tidak lain menjadikan tauhid mulkiyah sebagai pressure oriented untuk

menjadikan politik pencapaian kekuasaan dan kedaulatan sebagai “panglima” dari pemikiran, kesadaran,

dan gerakan.

2. Binayatul Dzarfiah

Binayatul Dzarfiah ini merupakan pembinaan teritorial, dan program ini mengacu pada firman Allah

surat Al-Anbiya’: 105 yang berbunyi:

169 Wawancara Tim Peneliti dengan Sukanto, mantan aktivis NII, pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2003.

“Sungguh telah Kami tetapkan dalam Kitab Zabur setelah (Kami tulis dalam) Lauhul Mahfuzh,

bahwasanya bumi ini dipusakai oleh hamba-hamba-Ku yang sholeh.”

Tafsiran secara operasional dari ayat ini menerangkan bahwa sejak diproklamasikannya lembaga

NII oleh SM Kartosoewirjo, telah sah negara Indonesia ini diwarisi oleh orang-orang Muslim Indonesia. Maka

dibentuklah tujuh tingkatan hirarki struktural teritorial. Pembagian strukrur dan wilayah menggunakan sistem

sel untuk memudahkan memutuskan jaringan bila terjadi kondisi darurat, juga dalam gerakannya mereka

menggunakan kode-kode dan nama-nama samaran —yang mereka sebut sebagai ism tsani — agar tidak

mudah dikenali dan dideteksi olch orang-orang di luar kelompoknya.

3. Binayatul Mas’uliyah

Binayatul Mas’uliyah yang menjadi sarana pembinaan aparat ini mengacu pada QS. Al-An’am: 165:

“Dan Dialah yang menjadikan kami penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian

kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang telah

diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya

Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Tafsiran operasional dari ayat ini adalah demi lancarnya jalan roda pemerintahan, NII sangat

membutuhkan mas’ul atau aparat yang bertugas melaksanakan dan mengawal program negara. Kepada

jama’ah yang sudah masuk dalam lembaga NII diberi hak untuk menjadi mas’ul atau aparat tersebut, setelah

dia menyetorkan sejumlah dana yang ditetapkan oleh lembaga untuk keperluan pengangkatan dan

pelantikannya.

Untuk menjaga koordinasi di antara mereka, dibuatlah program mutasi dan perombakan aparat

struktural (tahawwul) yang sebenarnya dimaksudkan untuk membersihkan lembaga dari aparat-aparat yang

kritis dan bermasalah, di samping juga sebagai sumber pemasukan dana dari mas’ul yang akan dilantik dan

dinaikkan tingkatannya yang besarnya sesuai dengan jabatan baru yang akan diperoleh.

4. Binayatul Maliyah

Program pembangunan finansial ini dicarikan dasarnya dari QS. At-Taubah: 11 dan 103 yang

berbunyi:

“Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan rnenunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah

saudara-saudara kamu seagama.” (QS. At-Taubah: 11).

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu karnu membersihkan dan mensucikan

mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).

Selain kedua ayat di atas juga banyak disitir ayat-ayat lain yang berkaitan infaq, zakat, dan

shadaqah. Tafsiran secara operasional dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa berinfaq, berzakat dan

bershadaqah merupakan satu keharusan bagi para warga, dan mengeluarkan harta menjadi bukti dari

kecintaan mereka kepada negara. Maka untuk lebih tertibnya manajemen dan sirkulasi keuangan

ditetapkanlah berbagai sumber keuangan negara. Sumber-sumber tersebut adalah nafaqah daulah, harakah

Ramadlan, harakah qurban, qiradl, akikah, shadaqah khas dan lain sebagainya.

Dalam praktiknya program binnyatul maliyah ini tidak lebih hanya merupakan mobilisasi dana dari

warga dan aparat yang diterapkan secara paksa, dan di lapangan hal ini menjadi beban berat bagi yang

bersangkutan sehingga terjadilah aksi tubarrirul washilah (menghalalkan segala cara) demi memenuhi target

dana yang harus disetor.

5. Binayatul Shilah wal Muwasholah

Program ini merupakan sarana komunikasi yang harus dibangun dengan mengacu pada QS. An-

Nisa’: 59:

“Hai orang-orang yang berirnan, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu…”.

Tafsiran operasionalnya adalah bahwa untuk menjalin komunikasi dari dua arah maka dibuatlah

program khusus tentang ini dengan menggunakan dua istilah. Komunikasi dari bawah ke atas diistilahkan

dengan ittishal dan komunikasi dari atas ke bawah memakai istilah silaturrahmi. Jalur ini dibuat untuk

menjaga nilai-nilai ketaatan dari umat dan memberi proteksi agar tidak terjadi infiltrasi dari pihak luar, di

samping juga sebagai sarana untuk mengawal seluruh program negara. Segala komunikasi harus tetap

dilakukan dengan prinsip kahfi, di mana antara satu idariyah dengan idariyah yang lain dibuat tidak saling

mengenal.

170

Dari pengamatan dan penelitian di lapangan, gerakan NII ini bisa diidentifikasi dengan ciri-ciri

sebagai berikut. Pertama, pengajiannya bersifat eksklusif dan tertutup, biasanya dilakukan di sebuah

kamar/ruangan yang tidak diketahui pemiliknya. Pemberi materi pengajian tidak dikenal secara baik oleh

pesertanya, bahkan sering menggunakan nama samaran. Kedua, materi pengajian berupa kajian terhadap

ayat-ayat Al-Qur’an yang ditafsirkan menurut kepentingan mereka, sehingga pengambilan hujjah dari Al-

Qur’an terkesan sekedar mencari legitimasi atas sebuah pemahaman, tanpa rujukan dari hadits dan tafsir

bahkan bahasa Arab yang benar. Ketiga, orientasi gerakan terfokus pada mobilisasi dana, bahkan ada

persepsi di kalangan mereka bahwa harta orang-orang di luar kelompoknya adalah halal (untuk dijarah)

karena dianggap sebagai harta fa’i (harta rampasan perang). Keempat, banyak mengabaikan ibadah fardlu

semacam shalat dan puasa, dengan dalih aktivitas dakwah mereka lebih utama dari ibadah-ibadah ritual

tersebut; atau dengan anggapan bahwa saat ini mereka masih ada di “periode Mekkah” sehingga macam-

macam ibadah itu belum diwajibkan.

Hal yang terakhir ini mendapat tanggapan dari orang-orang yang mengaku konsisten dengan

perjuangan Kartosoewirjo. Mereka mengatakan:

“Negara Islam Indonesia diproklamasikan sebagai wadah terlaksananya hukum Islam, tempat di

mana Islam dijadikan dasar segala sesuatu, negara di mana al-Qur’an dan hadits shahih dijadikan hukum

tertinggi. Hal demikian jelas terundangkan dalam Qanun Asasi Negara Islam Indonesia. Jadi bila yang

mengaku sebagai warga NII, tetapi meremehkan syari’at apalagi sampai menganggap shalat tidak wajib,

maka orang tersebut bukan saja keluar dari pangkuan negara, malah keluar dari Islam sama sekali.”

171

A. NII dan Pemikiran Politik Pencetusnya

Diskursus tentang pergumulan Islam dalam kultur kebangsaan dan struktur kenegaraan, selalu

berkaitan erat dengan perkembangan politik dan agama, khususnya di Indonesia yang muncul jauh sebelum

kemerdekaan itu diproklamasikan. Pada zaman penjajahan Belanda, agama dipakai sebagai alat legitimasi

untuk melawan penjajah yang dipandangnya sebagai “orang kafir”. Pada saat itu, legitimasi agama atas

perjuangan melawan penjajah dipandang perlu untuk membangun semangat patriotisme dan memperkuat

nasionalisme dalam membangkitkan daya juang melawan penjajahan, yang secara fundamental memang

berlawanan dengan ajaran agama.

172

Sedangkan pada awal kemerdekaan, persoalan politik dan agama muncul melalui perdebatan

mengenai Piagam Jakarta, dan kemudian berlanjut hingga macetnya sidang Konstituante yang

membicarakan dasar negara. Di zaman Orde Baru muncul gerakan “Komando Jihad” di berbagai daerah,

dan ditengarai bermotif politik keagamaan. Pemerintah di berbagai negara Muslim agaknya merasa cemas

dan merasa tidak nyaman dengan adanya gerakan-gerakan yang diidentifikasi sebagai fundamentalis Islam.

Oleh karena itu, pemerintah Mesir di bawah kepemimpinan Jamal Abdul Nasser misalnya, mengambil

tindakan tegas terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin dengan menghukum gantung Sayyid Quthb dan tokoh-

tokoh lainnya.

173

Di Indonesia, pemerintahan Soekarno juga berusaha menghabisi gerakan DI/TII yang

memperjuangkan Negara Islam Indonesia (NII) dengan menghukum mati pendirinya SM. Kartosoewirjo pada

tahun 1962. Namun, sebagaimana Ikhwanul Muslimin di Mesir, gerakan NII di Indonesia tidak pernah mati

dengan kematian para tokohnya.

Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada tanggal

12 Syawal 1368H/ 7 Agustus 1949 merupakan kelanjutan perjuangan yang telah dirintis Sarikat Dagang

Islam (SDI) oleh KH Samanhudi (1905) yang dikembangkan menjadi Sarikat Islam (SI) oleh HOS

Cokroaminoto (1912). Selanjutnya pada tahun 1930 SI dirubah namanya menjadi Partai Sarikat Islam

Indonesia (PSII). Semenjak dipimpin HOS Cokroaminoto, maksud dan tujuan SI menjadi semakin jelas

sebagai sebuah organisasi Islam yang merupakan satu-satunya organisasi perjuangan yang menentang

penjajah di Indonesia yang berskala nasional, dan Kartasoewirjo merupakan salah seorang kader yang tetap

konsisten dengan ajaran-ajaran keislaman yang disampaikan oleh HOS Cokroaminoto dan bahkan

mewujudkannya dengan membentuk gerakan Darul Islam (NII). Lain halnya Semaun, ia berubah haluan ke

kiri dengan membentuk Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920, maupun Soekarno yang juga

dianggap tidak konsisten dengan garis perjuangan melalui aksinya mendirikan Partai Nasional Indonesia

(PNI) pada tahun 1927.

174

Di dalam salah satu bukunya, Kartosoewirjo membagi struktur masyarakat Indonesia waktu itu

menjadi tiga macam berdasarkan hukum dan haluannya serta dalam sikap dan pendiriannya. Pertama,

masyarakat Hindia Belanda sebagai penjajah yang sedang berkuasa. Kedua, masyarakat Indonesia yang

belum memiliki hukum maupun hak dan tidak mempunyai pemerintahan sendiri; dan ketiga, masyarakat

Islam yang bernaung di bawah Darul Islam. Perbedaan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Islam

menurut Kartosoewirjo adalah sebagai berikut:

170 Al Chaidar, Sepak Terjang KW9 Abu Toto Toto Menyelewengkan NKA-NII Pasca SM Kartosoewirjo, (Jakarta: Madani Press,

2000), hal. 113-119.

171 Ibid., hal. xv.

172 Prof. Dr. Musa Asy’arie, Op.Cit., hal. ix.

173 Ibid., hal. x.

174 Suroso Abdul Salam, NII Dalam Timbangan Aqidah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hal. 39-40.

Masyarakat kebangsaan Indonesia mengarahkan langkah dan sepak terjangnya ke jurusan

Indonesia Raya supaya dapat berbakti kepada negeri tumpah darahnya, berbakti kepada ibu

Indonesia. Sebaliknya kaum Muslimin yang hidup dalam masyarakat Islam atau Darul Islam,

tidaklah mereka ingin berbakti kepada Indonesia atau siapa pun juga melainkan mereka hanya

ingin berbakti kepada Allah yang Maha Esa belaka. Maksud dan tujuannya bukan Indonesia

Raya melainkan Darul Islam yang sesempurna-sempurnanya, tempat tiap-tiap Muslim dan

Muslimah dapat menjalankan hukum-hukum agama Allah (Islam) dengan seluas-luasnya, baik

yang berhubungan dengan syakhsiyah (pribadi) atau ijtima’iyah (sosial).

175

Di dalam pembahasan selanjutnya diuraikan bahwa sebab turunnya harkat dan martabat manusia

atau bangsa dikarenakan mereka mengingkari dan mendustakan agama Allah. Oleh karena itu manusia

harus hijrah; dan hijrah dari “Mekah Indonesia” ke “Madinah Indonesia” bukan berarti kita harus pindah

kampung dan negeri atau beralih daerah dan wilayah, melainkan hijrah itu dilakukan dalam bentuk sifat,

tabi’at, amal, I’tiqad, dan lain-lain. Untuk mencapai Darul Islam yang sempurna, manusia harus melepaskan

sifat, tabi’at, dan tingkah laku ke-Mekah-an dan beralih kepada sifat, tabi’at, dan tingkah laku ke-Madinah-an.

176

Untuk merealisasikan gagasan di atas, maka didirikanlah sebuah lembaga pendidikan yang diberi

nama Institut Suffah yang akan dijadikan aset awal bagi terwujudnya Darul Islam atau Negara Islam

Indonesia di kemudian hari. Di sini Kartosoewirjo terjun langsung mendidik para siswa dengan metode

pengajaran dan pendidikan yang pernah diterapkan HOS Cokroaminoto, yakni para siswa disamping

dibekali dengan pengajaran pengetahuan umum dan pendidikan agama Islam, juga dididik dalam bidang

politik.

177

Dengan demikian, ada dua target yang hendak dicapai melalui lembaga pendidikan ini. Pertama,

membentuk kader-kader militan (mujahid) yang kuat aqidah dan menguasai ilmu agama Islam, sehingga

akhirnya mampu menggerakkan jihad fi sabilillah untuk menumbangkan dominasi penguasa zalim dalam

rangka menegakkan daulah Islamiyah. Kedua, mengondisikan suatu masyarakat yang Islami, mulai dari

pengenalan dan penerapan nilai serta sistem hidup yang Islami bagi setiap pribadi, dan penanaman ruh

jihad. Sebab jihad merupakan tindak lanjut hijrah. Oleh sebab itu hijrah tidak dianggap sah bila tidak diiringi

dengan jihad.

178

Institut Suffah ini disusun menurut sistem pesantren dan sekolah yang menghasilkan hubungnn

sangat erat dan akrab antara guru dan murid. Guru disamping sebagai pendidik dan pengajar, juga berfungsi

sebagai teladan bagi para siswanya di dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari,

sekaligus sebagai pemimpin dan pembimbing untuk membawa siswanya ke arah tujuan yang dicita-citakan.

Siswa lembaga pendidikan ini adalah para pemuda yang berasal dari daerah Priangan, Banten, Wonorejo,

Cirebon, Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan. SM Kartosoewirjo, di samping berperan sebagai pimpinan

lembaga, juga melakukan sendiri tugas mengajarkan ilmu tauhid yang dijadikan dasar segala aktivitas dan

perjuangan.

179

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa Kartosoewirjo dan jajarannya menghendaki agar

umat Islam Indonesia dapat menjalankan hukum Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Maka untuk

kepentingan ini, dirasa perlu adanya satu wadah yang tidak bisa ditawar-tawar yakni tegaknya Darul Islam

atau negara Islam di Indonesia. Hal ini juga telah dinyatakan di dalam Qanun Asasi, semacam UUD-nya NII,

yang dibentuk sebelum proklamasi NII, yang berbunyi sebagai berikut:

Sejak mula pertama Umat Islam berjuang, baik sejak masa kolonial Belanda yang dulu,

maupun pada zaman pendudukan Jepang, hingga zaman Republik Indonesia sampai saat ini,

selama itu mengandung maksud yang suci, menuju satu arah yang mulia, ialah, “Mencari dan

mendapatkan mardhatillah, yang merupakan hidup di dalam satu ikatan dunia baru, yakni

Negara Islam Indonesia yang merdeka”. Dalam masa revolusi yang kedua ini, yang karena

sifat dan coraknya merupakan revolusi Islam, ke luar dan ke dalam, maka Umat Islam tidak

lupa kepada kewajibannya membangun dan menggalang suatu Negara Islam yang merdeka,

suatu Kerajaan Allah yang diridhai-Nya di atas dunia, ialah syarat dan tempat untuk mencapai

keselamatan tiap-tiap manusia dan seluruh umat, dhahir maupun batin di dunia hingga di

akhirat.

180

Dengan begitu jelas bahwa pemikiran politik Kartosoewirjo berujung pada obsesi pendirian Negara

Islam Indonesia, yang menurutnya menjadi wadah satu-satunya untuk mencapai kebahagiaan dan

175 SM Kartosoewirjo, Daftar Oesaha Hidjrah PSII, (Malangbong: Pustaka Darul Islam, 1948), hal. 2.

176 Ibid.

177 Suroso Abdul Salam, Op. Cit., hal. 45.

178 Melihat model pendidikan di Ma’had Al-Zaytun, boleh jadi pendirian perguruan ini terinspirasi oleh model pendidikan Institut

Suffah-nya Kartosoewirjo; atau mereka mencoba back to basic method dalam mengoperasikan gerakannya. Bandingkan juga antara

target pendidikan di Institut Suffah di atas dengan tujuan pendidikan Ma’had Al-Zaytun yang bisa disimpulk.m dari semboyannya

“Bashthotan fil ilmi wal jismi”.

179 Suroso Abdul Salam, Op. cit., hal. 46.

180 Mukaddimah Kanun Asasi NII, ditetapkan di Galunggung, 22 Syawal 1367 H/ 27 Agustus 1948. Lihat, Ibid, hal. 47.

keselamatan dunia akhirat. NII adalah tujuan perjuangan Umat Islam Bangsa Indonesia. Doktrin ini selalu

mendapat penekanan khusus hampir dalam setiap tulisan Kartosoewirjo.

B. Doktrin Teologis dan Penjabarannya

Al-din yang secara etimologis berarti agama, di kalangan NII mempunyai pengertian yang lebih luas

yaitu sistem kehidupan yang diatur oleh hukum Islam (berdasarkan Al-Qur’an) yang dijalankan oleh suatu

komunitas (umat Islam) di dalam suatu wilayah pemerintahan (negara Islam).

181

Maka kehidupan beragama

itu hanya akan tercapai bila didasarkan pada hukum al-Qur’an, dilakukan oleh umat Islam, di negara Islam.

Konsep al-din seperti ini juga menjadi acuan di dalam Ma’had Al-Zaytun sebagaimana diungkap dalam

Majalah Al-Zaytun yang mengatakan bahwa al-din meliputi seluruh segi kehidupan manusia, di antaranya

segi hukum, kekuasaan dan masyarakat atau umat. Jika Allah memberi nama din dengan Islam, maka

hukumnya adalah hukum Islam, harus diundangkan; kekuasaannya kekuasaan Islam, harus dizhahirkan,

dan umatnya pun menjadi umat Islam, harus dihimpun kekuatannya.

182

Dalam ajaran NII, akidah berarti pengenalan dasar-dasar al-din tentang tauhid sebagai lawan

daripada syirik, yang dijadikan syariat bagi manusia dan keterikatannya.

183

Ajaran akidah NII yang

ditanamkan oleh SM Kartosoewirjo di dalam mengkader siswanya di Institut Suffah bertolak dari kalimat “La

ilaha illa Allah”. Kalimat “La ilaha illa Allah” ini dijabarkan dalam empat hal. Pertama, “La maujud illa Allah”

yang diartikan tidak ada yang maujud kecuali atas izin dan takdir Allah. Pengertian singkatnya adalah bahwa

setiap kejadian, baik yang disengaja oleh manusia atau tidak, baik yang sesuai dengan keinginan manusia

atau tidak, baik maupun buruk, adalah atas kuasa dan kehendak Allah. Posisi makhluk, termasuk manusia,

tidak mempunyai peran sama sekali yang berpengaruh di dalam mewujudkan sesuatu. Daya ikhtiar dan akal

manusia, bagaimana pun besarnya, tidak akan mampu mewujudkan sesuatu tanpa izin dan kuasa Allah.

Ikhtiar dan akal manusia tidak lain hanya berfungsi sebagai sarana dan penyambung dari kuasa dan

kehendak Allah yang Maha Mutlak. Oleh karena itu, manusia harus menyadari kelemahan dan

kekerdilannya di hadapan Allah. Segala hidup dan kehidupan bergantung mutlak kepada kuasa dan

kehendak Allah, sedang manusia tidak memiliki daya dan kuasa sedikit pun kecuali atas kehendak dan

kuasa Allah.

184

Keyakinan seperti ini jelas mengacu pada ajaran Jabariyah yang dikembangkan oleh Jahm ibn

Shafwan. Paham ini merupakan kebalikan dari paham Qadariyah yang menolak takdir. Pengikut paham

Jabariyah beranggapan bahwa pengaturan terhadap seluruh perbuatan makhluk hanyalah menjadi hak

Allah. Semua perbuatan makhluk, termasuk manusia, merupakan perbuatan yang bersifat paksaan (ijbar).

Manusia tidak mempunyai kemampuan bahkan pilihan apa pun terhadap semua yang diperbuatnya,

185

ia

bagaikan wayang yang digerakkan oleh dalang.

Kedua, “La ma’bud illa Allah” (tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah). Dengan didasari

keyakinan bahwa semua makhluk bergantung sepenuhnya kepada kudrat dan iradat Allah, maka manusia

harus meyakini bahwa semua yang dijadikan atas takdir Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya harus

dijadikan sebagai sarana dan medan pengabdian manusia kepada Allah. Seorang mukmin harus bertekad

bahwa segala takdir yang terjadi atas dirinya, di mana saja, kapan saja, dan bagaimana pun keadaannya,

hanya akan dijadikan sarana beribadah dan mengabdi kepada Allah saja. Inilah tauhid ibadah, sebab kalau

suatu perbuatan itu kosong dari nilai ibadah, dia akan terjebak pada syirik dan maksiat kepada Allah.

Ketiga, “La mathlub illa Allah” (tidak ada yang dicari untuk dita’ati atau dihindari kecuali perintah dan

larangan Allah saja). Setelah meyakini bahwa segala takdir yang datang tidak lain sebagai sarana ibadah

kepada Allah, maka manusia harus yakin bahwa semua takdir itu mengandung perintah dan larangan dari

Allah secara terperinci. Oleh karena itu, manusia harus berusaha mewarnai kehidupan sehari-harinya

dengan warna Islam saja, dan jangan sampai sesaat pun lepas dari nilai Islam yang telah diyakini sebagai

agama Allah, yakni sistem hidup yang telah digariskan Allah, yang akan membawa kemaslahatan hidup di

dunia dan di akhirat. Demikianlah yang dimaksud dengan wahdatul mathlub yang berarti kebulatan gerak

dan langkah sepanjang aturan-aturan Allah saja.

Keempat, “La maqshud illa Allah” (tidak ada yang dituju/dimaksud kecuali keridhaan Allah). Selama

kita berada di jalan Allah dengan melaksanakan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari,

jangan sampai kita menyimpang dari arah dan tujuan hakiki yaitu keridhaan Allah. Jauhkan diri kita dari sifat

riya’, takabur, ambisius, dan tujuan-tujuan duniawi lainnya yang dapat menghapuskan nilai amal kita. Semua

perbuatan kita harus dilandasi dengan niat ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah.

186

Penafsiran konsep “La ilaha illa Allah” oleh Kartosoewirjo sebagaimana diuraikan di atas bertahan

beberapa periode, dan untuk selanjutnya penafsiran tersebut mengalami distorsi. “La maujud illa Allah”

diartikan tidak ada yang wujud mutlak kecuali Allah, tidak diakui wujud suatu kepemimpinan kecuali

181 Imam Shalahuddin dan Sukanto, Mengnpa Harus Masuk NII/KW9: Sebuah Refleksi Mantan Aktivis NKA/KW9, masih berupa

naskah dan belum diterbitkan.

182 A. Hani, “Hukum dan Implementasinya”, dalam majalah Al-Zaytun, edisi III, 2000, hal. 84.

183 Abdul Karim Hasan, Kitab al-Mabadi al-Tsalatsah, tanpa tahun. Sebuah buku yang menjadi rujukan bagi pengikut NII/NKA.

184 Suroso Abdul Salam, Op. Cit., hal. 51-52.

185 Abdurrahman ibn Shalih al-Mahmudi, Al-Qadha’ wa al-Qadar Fi Dhau’ al-Kitab wa al-Sunnah, (Riyadh: Dar al-Nasyr al-

Dauli, 1414 H), hal. 142.

186 Suroso Abdul Salam, op. cit., hal. 51-53.

pemimpin pembawa amanat Allah, tidak ada yang diakui absah wujudnya kecuali agama atau kerajaan

Allah. “La ma’bud illa Allah” berarti tiada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang ditaati dan diberi

kesetiaan yang tulus kecuali pemimpin dan pembawa amanat Allah, tiada yang dijunjung tinggi kecuali

agama dan kerajaan Allah. Sedang “La mathlub illa Allah” mengandung makna tiada yang dicari dan

diusahakan kecuali rahmat dan ridha Allah, tiada yang dicari dan diusahakan kecuali kepuasan pemimpin

pembawa amanat Allah, tiada yang diusahakan dan diperjuangkan kecuali agama dan kerajaan Allah.

Akhirnya “La maqshud illa Allah” mengindikasikan bahwa tidak ada titik tujuan kecuali rahmat dan ridha

Allah, tidak ada titik tujuan kecuali kemuliaan pemimpin pembawa amanat Allah, dan tidak ada titik tujuan

kecuali kemenangan dan kejayaan agama atau kerajaan Allah.

187

Di dalam program kerja periode kepemimpinan Adah jaelani, pembinaan atau kaderisasi meliputi

pembinaan mental spiritual, material, dan ketrarnpilan. Di dalam mental spiritual dijelaskan bahwa

pembinaan ini mencakup bidang akidah, ideologi, syariah dan akhlak. Pembinaan akidah diarahkan pada

trilogi tauhid: rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Tauhid rububiyah berarti meyakini bahwa tidak ada aturan,

ketentuan, dan keputusan lain kecuali al-Qur’an dan Sunnah Rasul, sehingga kehidupan pribadi atau sosial

hanya boleh diatur oleh hukum atau syari’at Islam. Sedangkan tauhid mulkiyah adalah keyakinan bahwa

hanya ada satu lembaga kekuasaan tertinggi yakni mulkiyah Allah yang didelegasikan kepada ulil amri

dengan Darul Islam atau NII-nya. Ini menuntut konsekuensi bagi orang-orang yang beriman harus masuk ke

dalam Darul Islam tersebut secara keseluruhan dan keluar dari Darul Kufr. Sementara tauhid uluhiyah

mengakui bahwa hanya Allah-lah yang patut menjadi Tuhan, sehingga menuntut adanya perwujudan

kongkrit dari peribadatan manusia yang beriman dalam bentuk jamaah atau umat.

188

Dengan demikian, teologi NII berkisar dan bermuara pada tiga hal di atas: hukum Islam, umat Islam,

dan negara Islam. Di dalam Kitab al-Mabadi al-Tsalatsah diterangkan bahwa al-Qur’an sebagai landasan

syari’at pada dasarnya menjelaskan masalah negara. Surat paling awal (al-Fatihah) dan paling akhir (al-

Nas) dalam al-Qur’an, disamping merupakan konsep dasar trilogi akidah, juga menjadi konsep global

tentang sebuah negara Islam. Maka seluruh isi al-Qur’an yang diimplementasikan menjadi teknis

pelaksanaan hidup bernegara harus bisa dirujuk pada konsep dasar tersebut.

Surat al-Fatihah ayat 2, 4, dan 5 digunakan sebagai unsur pokok akidah (tauhid), begitu juga

dengan ayat 1, 2, dan 3 dari surat al-Nas. Ayat-ayat ini kemudian ditafsiri sebagai definisi al-din atau negara.

Penjabarannya adalah sebagai berikut:

Al-Fatihah

Al-Nas

(2) Rabb al-‘alamin

(1) Rabb al-nas

(4) Malik yaum al-din

(2) Malik al-nas

(5) Iyyaka Na’bud

(3) Ilah al-nas

Ayat-ayat di atas sepadan, dan kesepadanan ini mengindikasikan trilogi tauhid. Kata Rabb berarti

rububiyah, Malik berarti mulkiyah, dan Ilah/ibadah berarti uluhiyah. Lebih lanjut kemudian trilogi akidah ini

ditafsirkan (sesuai dengan obsesi mereka tentang negara Islam), bahwa yang dimaksud dengan rububiyah

adalah undang-undang (hukum Islam), mulkiyah adalah tempat berlakunya undang-undang tersebut (negara

Islam), dan uluhiyah sebagai warga negara (umat Islam warga NII). Oleh karena itu, menurut mereka,

negara adalah wadah dan tempat pelaksanaan ibadah secara sempurna (kaffah). Sah tidaknya ibadah

tergantung pada sarana (tempat) dilakukannya ibadah itu, yakni negara, sehingga pembentukan NII/NKA

merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditawar-tawar.

189

Lebih lanjut, trilogi akidah Rububiyah, Mulkiyah dan Uluhiyah —lebih dikenal di kalangan pengikut

NII dengan singkatan RMU— dalam tafsir mereka digambarkan dengan perumpamaan pohon yang baik,

sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ibrahim: 24-25:

“Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti

pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan

buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan ini untuk

manusia supaya mereka selalu ingat.”

Pohon yang baik merupakan perumpamaan RMU atau negara yang haq (al-din al-haq). Akarnya

ditafsirkan sebagai hukum atau undang-undang (rububiyah), batangnya sebagai tempat/negara (mulkiyah)

dan buahnya sebagai umat (uluhiyah).

Penafsiran seperti ini juga dibeberkan oleh majalah Al-Zaytun dalam salah satu artikelnya yang

ditulis oleh salah seorang eksponen (pengurus inti) Ma’had Al-Zaytun. Setelah mengutip QS. Ibrahim: 24-25,

penulis artikel mengatakan, bahwa secara filosofis perumpamaan tersebut merupakan cerminan Rububiyah

(akar), Mulkiyah (batang), dan Uluhiyah (buah). Dengan demikian, segala bentuk kebaikan seperti tercermin

dalam ayat tersebut haruslah berbentuk suatu aturan —undang-undang— (rububiyah), negara (mulkiyah)

dan umat (uluhiyah). Apabila sebuah tatanan telah memenuhi tiga syarat tersebut maka umat berhak

menyandang gelar takwa.

190

Lebih lanjut oleh penulis artikel dijelaskan, iman itu terdiri dari tiga komponen,

187 Ibid, hal. 60-61.

188 Ibid, hal. 63. Lihat juga Umar Abduh, Pesantren Al-Zaytun Sesat?: Investigasi Mega Proyek dalam Gerakan NII, (Jakarta: Darul Falah, 1422 H),

hal. 99-100.

189 Imam Shalahuddin dan Sukanto, Mengapa Harus Masuk NII/KW9: Sebuah Refleksi Mantan Aktivis NII/KW9, hal. 14. (Masih merupakan naskah

buku dan belum diterbitkan).

190

Syamsi Rendra, “Mengambil Hikmah Bulan Ramadlan”, dalam Al-Zaytun, edisi 11, tahun 2000, hal. 31

.

yaitu diucapkan dengan lidah, ditanamkan di dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Itu berarti iman

harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Untuk tujuan itu maka aturan-aturan Tuhan yang berupa

syari’ah harus dirumuskan dalam bentuk peraturan yakni undang-undang. Agar undang-undang Allah itu

dapat dilaksanakan maka diperlukan wadah atau tempat untuk mengaplikasikan undang-undang tersebut,

yang berupa negara. Suatu undang-undang memerlukan orang yang mengaplikasikannya dalam kehidupan,

begitu juga negara membutuhkan orang yang menjadi warga negara, dan itulah umat atau sekelompok

orang yang mengamalkan undang-undang peraturan Tuhan.

191

Pengkaitan masalah tauhid (rububiyah, mulkiyah, uluhiyah) dengan surat Ibrahim: 24-25, menurut

M. Amin Djamaluddin jelas tidak pas, karena kedua ayat ini tidak secara khusus berbicara masalah tauhid,

juga tidak membahas tentang ciri-ciri takwa sebagaimana yang tertulis dalam majalah Al-Zaytun, melainkan

tentang kalimat yang baik (kalimah thayyibah) yang secara umum bisa diartikan sebagai perbuatan baik atau

segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran;

192

bagaimana kalimat itu

berpengaruh di dalam kehidupan manusia: seperti pohon yang kuat, akarnya menghunjam ke bumi, dan

dahan-dahannya menjulang ke langit. Di samping itu, mengumpamakan rububiyah sebagai akar dan

mengartikannya sebagai undang-undang, mulkiyah batang (negara), dan uluhiyah buahnya (umat), adalah

merupakan bentuk penafsiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bahkan bathil karena

mempersonifikasikan (menyerupakan) Allah dengan makhluk-Nya.

193

Sementara itu, hasil penelitian Depag

tidak mempermasalahkan penafsiran ini, dan menganggapnya sebagai hal yang wajar dan bentuk ikhtilaf

biasa dalam menafsirkan suatu ayat al-Quran.

194

Akan tetapi, dalam pandangan Abu Zahrah perbedaan pandangan harus dilihat pada akar

masalahnya. Menurutnya, perbedaan-perbedaan itu dipicu oleh berbagai hal, di antaranya: pertama,

perbedaan keinginan dan kecenderungan. Setiap orang berpendapat dalam kerangka keinginan dan

kecenderungan pribadi masing-masing. Keinginanlah -dan bukan hati nurani- yang membuat kita melihat

sesuatu menjadi penting. Kedua, perbedaan orientasi. Orientasi hidup seseorang membentuk metode

berpikir yang sesuai dengan orientasi itu, sehingga segala pendapat dan perbuatannya pun tidak lepas dari

lapangan orientasi tersebut. Ketiga, perbedaan kapasitas intelektual. Sebagian orang, dengan kapasitas

intelektual yang dimiliki, mampu mencapai inti dan hakikat objek kajian; akan tetapi sebagian yang lain

hanya bisa sampai pada kulitnya saja. Bahkan ada pula yang tersesat dalam belantara pemikirannya. Ini

tidak dialami oleh orang awam saja, hatta seorang ulama pun kadang dikuasai oleh “kecupatan” yang

menutupi pengamatannya sehingga tidak mampu memahami berbagai hakikat secara proporsional.

195

Model penafsiran seperti di atas, menyamakan rububiyah-mulkiyah-uluhiyah dengan undang-

undang-negara-umat dan mengumpamakannya sebagai akar-batang-buah, menurut hemat penulis,

mengacu kepada metode metafora yang berarti pemakaian suatu kata atau ungkapan untuk suatu obyek

atau konsep berdasarkan kias atau persamaan. Itu berarti suatu kosakata atau susunan kata yang pada

mulanya digunakan untuk makna tertentu dialihkan kepada makna lain, yang menurut Quraish Shihab,

dalam disiplin ilmu al-Qur’an disebut dengan ta’wil.

196

Dikemukakan oleh Nurcholish Madjid, bahwa ta’wil

(interpretasi metaforis) ialah pemahaman atau pemberian pengertian atas fakta-fakta tekstual dari sumber-

sumber suci (al-Qur’an dan al-Sunnah) sedemikian rupa, sehingga yang diperlihatkan bukanlah makna

lahiriah kata-kata pada teks sumber suci itu, tapi pada “makna dalam” (bathin) yang dikandungnya.

197

Masalah ta’wil ini tentu bukan perkara yang mudah dan dapat dilakukan oleh sembarang orang. Ada

kriteria-kriteria tertentu mengenai ayat-ayat yang boleh dita’wilkan, dan syarat-syarat khusus bagi mufassir

dalam menafsiri ayat dengan metodologi ta’wil. Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah pencetus teologi

RMU ini adalah seorang mufassir yang mempunyai kapasitas dan kemampuan yang dibutuhkan untuk

melakukan itu?

Quraish Shihab menyatakan, ada beberapa faktor yang mengakibatkan kekeliruan dalam

penafsiran, yaitu antara lain: subjektivitas mufassir, kekeliruan dalam menerapkan metode atau kaidah,

kedangkalan dalam ilmu-ilmu alat, kedangkalan pengetahuan tentang materi pembicaraan ayat/nash, dan

tidak memperhatikan konteks (asbab al-nuzul, hubungan antar ayat, kondisi sosial masyarakat).

198

Di dalam majalah Al-Zaytun banyak sekali dijumpai ulasan-ulasan yang berujung pada teologi RMU.

Misalnya, ketika membicarakan tentang hukum dan implementasinya, dikemukakan:

Al-Dien meliputi seluruh segi kehidupan manusia, di antaranya segi hukum, kekuasaan dan

masyarakat atau umat. Jika Allah memberi nama Dien dengan Islam, maka hukumnya adalah

hukum Islam, harus diundangkan; kekuasaannya kekuasaan Islam, harus dizhahirkan; dan

umatnya pun menjadi umat Islam, harus dihimpun kekuatannya. Ketiganya adalah bagian dari

191 Imam Tholkhah dan Choirul Fuad Yusuf (ed.), Pesantren Ma’had Al-Zaytun, (Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan

Depag RI, 2002), hal. 75.

192 Lihat keterangan Al-Qur’an dan Terjemahnya terbitan Depag RI, hal. 383.

193 M. Amin Djamaluddin, Bunker Al-Zaytun: Fakta Kesesatan Tafsir NII Panji Gumilang, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hal. 98.

194 Imam Tholkhah dan Choirul Fuad Yusuf, Op.Cit., hal. 76.

195 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah, (Mesir: Darul Fikr al-Arabi,1994), hal. 2-3.

196 M. Quraish Shihab, “Persoalan Penafsiran Metaforis atas Fakta-fakta Aktual”, dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.),

Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 1.

197 Nurcholish Madjid, “Masalah Ta’wil sebagai Metodologi Penafsiran Al-Qur’an”, Ibid., hal. 11.

198 Ibid., hal. 79.

syari’at, dan syari’at adalah implementasi dari Al-Dien. Inilah konsep hukum menurut Islam.

Hukum adalah syari’at dan syari’at adalah Al-Dien. Karena itu yang pertama-tama ditanamkan

pada kesadaran anak manusia adalah tauhid (tauhid rububiyah), mengesakan Allah sebagai

Rabb (Al-Hakim), tidak ada Ilah selain Allah (tidak ada hukum selain hukum Allah). Dan Dialah

yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi dan Dia pula yang memeliharanya

(penguasa bumi). Tidak ada yang lain tempat memohon dan tidak ada yang lain tempat

mengabdi (Luqman: 13-14; Al-Fatihah: 2-5; Al-Nas: 1-2).

199

Sementara itu, dalam sebuat artikel yang berjudul “Pema’naan Takbir”, seorang eksponen lain dari

Ma’had Al-Zaytun menulis tentang aplikasi takbir yang disandarkan pada surat Al-Nashr. Hanya saja konsep

tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang memadai. Dia hanya mengatakan:

Dari perjalanan sejarah detik-detik terakhir perjuangan Rasul dan yang menjadi asbab

turunnya surat terakhir Al-Nashr (QS:110) maka kita dapat menyimpulkan hal-hal sebagai

berikut. Pertama, takbir hendaknya dimaknakan akbaru bimilkiyatihi (mengagungkan

mulkiyahnya), tahmid hendaknya dimaknakan udhiru birububiyatihi (mendhohirkan hukumnya)

dan tahlil hendaknya dimaknakan ulia fiuluhiyatihi (meninggikan umatnya).

200

Demikianlah teologi RMU telah menjadi tema sentral dalam segala aspek pembahasan, baik di

kalangan NII maupun komunitas Ma’had Al-Zaytun. Selanjutnya, dalam ajaran NII teologi RMU di atas

dijabarkan dalam bentuk implementasi aktivitas yang dikategorikan sebagai ibadah. Beribadah secara

rububiyah berarti usaha bagaimana hukum Islam bisa ditaati oleh umat Islam. Langkah utamanya adalah

tabligh (QS. 5:67) untuk menuntun umat kepada jalan yang lurus dalam pelaksanaan hukum Islam. Aplikasi

di lapangan, secara teknis melalui dakwah berupa tabsyir (QS. 48:28) dan indzar (QS. 2:119) dengan

metode ta’lim (pengajaran), dan aplikasinya secara praktis dengan membentuk lembaga peradilan

(tahkim/mahkamah).

Beribadah secara mulkiyah berarti usaha menegakkan dan mempertahankan kekuasaan Islam.

Langkah yang ditempuh dalam hal ini adalah jihad fi sabilillah (QS. 22:78) baik dengan cara persuasif

(diplomasi secara damai) atau dengan kekerasan (perang). Aplikasi di lapangan dengan memobilisasi warga

dan aparat untuk mengawal dan mengamankan seluruh program negara. Sedangkan beribadah secara

uluhiyah berarti mengatur dan mengarahkan umat Islam ke dalam satu pola perjuangan. Untuk ini

ditekankan doktrin penghambaan kepada Yang Satu (Allah/negara) dan ketaatan kepada pimpinan. Aplikasi

di lapangan dengan membentuk sistem imamah yang sempurna demi tegaknya NII.

C. Doktrin Hijrah

Doktrin NII menandaskan bahwa negara yang mereka ciptakan adalah representasi dari negara

Madinah yang dibangun oleh Rasulullah s.a.w., sementara negara RI mereka identifikasi sebagai negara

Mekah yang penuh kemusyrikan dan kesesatan. Para pengikut NII mempersepsikan negara dan

pemerintahan RI sebagai negara dan pemerintahan thaghut, karena sistem pemerintahannya tidak Islami

dan hukum yang dipakai bukan hukum Islam. Oleh karena itu warga negara RI juga mereka kategorikan

sebagai orang-orang non-Muslim.

201

Dalam kondisi seperti itu, solusi satu-satunya yang dimiliki oleh warga negara RI adalah “hijrah” bila

mereka ingin selamat dunia akhirat. Dan hijrah itu, dalam doktrin NII, berarti menanggalkan

kewarganegaraan RI dan masuk menjadi anggota/warga negara NII.

202

Doktrin ini dicarikan landasannya

dari hadits Nabi: “la tashihhu al-ibadah biduni al-hijrah” (tidak sah pelaksanaan ibadah tanpa adanya hijrah),

dan QS. Al-An’am: 70:

“Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda

gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia".

Kemudian merujuk kepada QS. Al-Balad:10 yang artinya: “Dan Kami telah menunjukkan kepadanya

dua jalan”, mereka mengatakan bahwa yang, dimaksud dengan dua jalan ialah adanya dua wujud negara,

yang satu negara yang haq (NII-NKA) dan satunya negara bathil (NKRI).

203

Maka umat yang merasa lemah

secara sosial politik dan telah dizalimi oleh NKRI, dengan adanya NII-NKA, wajib menjadikan hijrah sebagai

199 A. Hani, “Hukum dan Implementasinya”, dalam majalah Al-Zaytun, edisi 111, 2000, hal. 84.

200 Taufiq Abdullah, “Pema’naan Takbir”, dalam Al-Zaytun, edisi 12, 2000, hal. 123.

201 Catatan materi “tilawah” pengikut pengajian NII/NKA.

202 Bandingkan dengan doktrin hijrah yang ditanamkan oleh Kartosoewirjo, yaitu manusia harus melepaskan diri dari sifat dan

tabiat serta tingkah laku ke-Mekkah-an (yang penuh kemungkaran) dan beralih kepada sifat, tabiat, dan tingkah laku ke-Madinah-an

(yang lurus dan penuh kebaikan). Lihat Suroso Abdul Salam, Op. cit., hal. 44.

203 Pandangan dan penafsiran yang sama persis seperti ini juga pernah diungkapkan oleh AS. Panji Gumilang di hadapan tim

peneliti ketika berkunjung ke Ma’had Al-Zaytun pada tanggal 27Januari 2004.

satu-satunya alternatif yang harus dipilih dan dilakukan.

204

Jadi meskipun NII adalah sebuah negara semu

karena sama sekali tidak memiliki dasar eksistensial (dalam kenyataannya tidak ada satu jengkal pun

tanah/wilayah di seantero Nusantara yang dikuasainya baik secara de facto maupun de jure), namun

dengan tegas dia telah membuat dikotomi antagonis antara RI sebagai “negara kafir” (penuh kebatilan dan

kemungkaran) berhadapan dengan NII sebagai “negara Islam” (penuh maghfirah dan warganya dijamin

masuk sorga) yang berkonsekuensi kepada kewajiban hijrah.

Iman-hijrah-jihad merupakan pola rangkaian ibadah yang terpadu. Diawali dengan peneguhan iman

di dalam hati, direalisasikan dalam bentuk hijrah, yang berkonsekuensi pada pelaksanaan jihad. Ketiganya

saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang utuh, dan nilai kemenangan yang sempurna terletak pada

implementasi ketiga unsur tersebut, sebagaimana firman dalam QS. Al-Taubah: 20:

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri

mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan inilah orang-orang yang mendapatkan

kemenangan.”

Doktrin hijrah biasanya ditanamkan dan dikomunikasikan melalui dialog sederhana seperti berikut:

- Apa itu hijrah?

- Pindah

- Pindah dari mana?

- Dari RI ke NII

- Kenapa hijrah?

- Karena di RI tidak berlaku hukum Islam

- Apa tujuan hijrah?

- Ibadah

- Apa itu ibadah?

- Menjadi umat Islam, tinggal di negara

Islam, mematuhi hukum Islam.

- Apa hukum hijrah?

- Wajib

- Apa itu wajib?

- Harus dikerjakan

- Kalau tidak dikerjakan?

- Dosa

- Kenapa dosa?

- Karena meninggalkan ibadah yang wajib

- Disebut apa dia?

- Kafir

205

Dengan dialog tersebut peserta akan digiring kepada asumsi bahwa nilai iman sangat ditentukan

pada kemauannya untuk melakukan hijrah. Orang yang belum berhijrah, dengan demikian, tidak sah

keimanannya dan tetap dalam kondisi kekafiran.

Pelaksanaan musyahadatul hijrah dilaksanakan pada tempat khusus dan pesertanya adalah calon

warga terpilih. Acaranya dilakukan secara terprogram dan sistematis dalam suatu seremoni yang meliputi

pembukaan, taftisy aqidah (seleksi atau ujian aqidah), iqrar mubaya’ah (pernyataan bai’at), lain-lain dan

penutup.

206

Musyahadatul hijrah ini berfungsi sebagai kontrak taslim (ketundukan secara suka rela) dan bukti

hijrahnya seseorang ke Madinah, sehingga ia secara sah dan resmi dianggap warga Madinah.

Sementara itu, di dalam majalah Al-Zaytun hanya disinggung bahwa hijrah artinya berpindah,

meninggalkan atau berpaling dan tidak mempedulikan lagi. Hijrah di kalangan muslimin mengandung

beberapa pengertian. Pertama, hijrah berarti kaum muslimin meninggalkan negeri asalnya yang berada di

bawah kekuasaan pemerintah kafir. Kedua, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah.

Dalam sejarah Islam, hijrah menjadi sebuah momentum dan tonggak sejarah bagi Rasul dan kaum muslimin

sebagai pertanda berakhirnya pra-Islam yang disebut masa Jahiliyah, serta merupakan titik balik bagi

keberuntungan seorang mukmin dan babak baru di dalam sejarah ke-Islam-annya untuk mempertahankan

tegak teguh berdirinya sebuah masyarakat (negara) Islam di Madinah.

207

D. Doktrin Infaq dan Shadaqah

Selanjutnya, setelah seseorang berhasil dihijrahkan maka doktrin yang kemudian diberikan adalah

masalah shadaqah dan infaq. Doktrin ini disampaikan dengan sangat hati-hati oleh para pembina, karena

banyak kasus penolakan terhadap dakwah NII —yang berarti juga kegagalan dalam merekrut jama’ah—

disebabkan oleh tekanan pendanaan yang berlebihan. Menurut mereka, shadaqah merupakan syarat yang

harus dipenuhi sebagai perwujudan dari niat yang tulus untuk melaksanakan hijrah.

208

Shadaqah ini memiliki

arti untuk membersihkan dan mensucikan calon warga dari seluruh dosa dan maksiat yang dilakukannya

selama hidup dalam kekafiran di negara RI, sesuai dengan QS. Al-Taubah: 103:

“Ambillah shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka, di mana dengan shadaqah itu kamu

rnembersihkan dan mensucikan mereka.”

Di samping itu shadaqah dianggap sebagai salah satu bentuk realisasi jihad dengan harta benda

204 Umar Abduh, op. cit., h. 156.

205 Catatan materi “tilawah” pengikut pengajian NII.

206 Umar Abduh, Op. cit., hal. 78.

207 A. Qasim, “Hijrah dan Hijriah”, dalam majalah Al-Zaytun, edisi V, 2000, hal. 65.

208 Besarnya shadaqah hijrah ditentukan oleh mas’ul (aparat) sesuai dengan tingkat penghasilan calon warga. Seorang anggota NII

(mahasiswa) yang diwawancarai peneliti pada 13 November 2003 mengatakan kena tarikan Rp 400.000,- ketika melakukan “hijrah”

itu dua tahun yang lalu.

(QS. Al-Taubah: 20):

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri

mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat

kemenangan.”

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa NII dengan program binayatul maliyah-nya menetapkan

berbagai macam bentuk penggalangan dana dari berbagai sumber, di antaranya nafaqah daulah, harakah

Ramadlan, harakah qurban, harakah qiradh, akikah, tazkiyiah baitiyah, dan shadaqah khas. Nafaqah daulah

adalah infaq bulanan yang harus disetor kepada negara, hukumnya fardlu’ain bagi setiap warga dengan

nominal yang telah telah ditetapkan oleh negara (aparat), dan bila tidak terbayar maka dianggap hutang.

Harakah Ramadlan merupakan bentuk interpretasi dari zakat fitrah, di mana setiap jama’ah (bagaimana pun

kondisinya) diwajibkan membayar minimal Rp. 50.000,- sebagai ganti dari beras/kurma. Harakah qurban

dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha dengan menyetor uang Rp 150.000,- sebagai ganti dari harga

seekor kambing. Harakah qiradh adalah simpanan wajib umat kepada negara, berupa uang dengan target

setara dengan nilai 40 gram emas. Simpanan ini dianggap sebagai pinjaman dan dijanjikan akan

dikembalikan dalam jangka waktu lima tahun. Sementara shadaqah khas meliputi shadaqah musyahadah

(penerimaan anggota/warga baru), shadaqah isti’zan (ijin bepergian/surat jalan), shadaqah istighfar

(pengakuan dosa dan memohon ampun), shadaqah munakahat (nikah), shadaqah tahkim (persidangan),

shadaqah tartib (pelantikan menjadi aparat) dan lain sebagainya yang besar shadaqahnya bervariasi

menurut situasi dan kondisi.

209

Penafsiran berlebihan yang tidak populer di kalangan umat Islam tentang zakat dan shadaqah juga

dilakukan oleh Ma’had Al-Zaytun. Zakat fitrah yang diwajibkan di kalangan mereka tidak lagi sebesar 3,5 liter

beras atau yang senilai/seharga dengan itu, tetapi Ma’had mewajibkan santrinya untuk mengeluarkan zakat

fitrah tahun 1424 H minimal sebesar Rp 50.000,- dengan batas maksimal yang tidak ditentukan. Hal itu

tergantung kepada kadar keimanan seseorang dan pengakuannya atas besarnya dosa yang telah dilakukan

selama setahun, karena tujuan zakat fitrah, menurut mereka, adalah untuk menghapus dosa-dosa yang

telah dilakukan selama setahun. Sehingga ada yang mengeluarkan zakat fitrah itu sampai jutaan rupiah.

210

Beberapa istilah berkaitan dengan penggalangan dana yang sama-sama populer di kalangan

jama’ah NII dan komunitas Ma’had Al-Zaytun di antaranya adalah apa yang disebut dengan “Harakah

Ramadlan” (gerakan penggalangan dana dengan memanfaatkan moment bulan Ramadlan dengan fidyah,

zakat fitrah maupun zakat maal-nya) dan “Harakah Qurban” (dengan mengganti hewan qurban yang akan

disembelih pada hari raya ‘Ied al-Adha dengan sejumlah dana untuk disetorkan atau diinfaqkan), serta

“tazkiyah baitiyah” — suatu istilah yang sangat asing bagi kita —yakni semacam pajak rumah tangga atau

barang mewah yang dimiliki oleh warga, seperti kendaraan, perangkat elektronik dan lain-lain.

211

Kalau ditelusuri, ternyata istilah dan praktek Harakah Ramadlan bermula dari qoror atau ketetapan

yang dibuat oleh imam/presiden atau petinggi NII berkaitan dengan suatu masalah. Qoror tentang Harakah

Ramadlan di lingkungan NII KW9 turun dan diundangkan pada tahun 1992. Inti qoror tersebut adalah

sebagai berikut:

C. Seluruh warga Madinah diwajibkan menyerahkan zakat fitrah yang namanya dirubah menjadi

Harakah Ramadlan.

D. Ukuran kewajiban Harakah Ramadlan ditimbang dari harga satu sha’ kurma atau seharga Rp

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada setiap jiwa yang berstatus mustahaq.

E. Periode penyerahan berlangsung selama waktu shaum qobla ‘Iedul Fitri.

F. Penyerahan dan distribusi terpusat di KW9.

G.

Bila ini terlaksana maka kita berhak untuk berdoa: Taqabbalallahu minna wa minkum.

H.

Penanggung jawab ketetapan ditandatangani oleh Abu Ma’ariq.

212

Sedangkan ulasan tentang Harakah Ramadlan di Ma’had Al-Zaytun dipaparkan oleh Firman

Alamsyah, guru Ma’had Al-Zaytun, dengan artikelnya “Memanfaatkan Moment Ied di Tahun 2000” dan hasil

Harakah Ramadlan ini diekspos dalam majalah bulanan Al-Zaytun edisi III tahun 2000 dengan judul berita

“Gerakan Ramadlan di Ma’had Al-Zaytun Peroleh Lebih dari Rp 5 Milyar”.

Di dalam kedua tulisan itu disebutkan bahwa Ma’had Al-Zaytun mempopulerkan amaliah selama

puasa Ramadlan dengan istilah Harakah Ramadlan atau Gerakan Ramadlan. Warga ma’had menghadapi

bulan kemuliaan ini dengan gerakan bershadaqah dan berzakat secara aktual.

213

Kata “aktual” ini mendapat

aksentuasi dan penjelasannya dalam artikel Firman Alamsyah sebagai berikut:

209 Termasuk shadaqah khas juga, menurut pengalaman pribadi Al Chaidar, sumbangan dana untuk pembangunan Ma’had Al-

Zaytun. Lihat Al Chaidar, Op. cit., hal. 119.

210 Hasil wawancara dengan santri MAZ tanggal 22 November 2003. Lihat juga “Gerakan Ramadlan di Ma’had Al-Zaytun Peroleh

Lebih dari Rp 5 Milyar” dalam majalah Al-Zaytun, edisi 12 tahun 2000, h. 29-30. Lihat juga, Firman Alamsyah, “Memanfaatkan

Moment Ied di Tahun 2000”, dalam majalah Al-Zaytun, edisi 3, tahun 2000, hal. 10.

211 Lihat majalah Al-Zaytun, edisi 12 tahun 2000, hal. 29 dan edisi 3, hal. 11.

212 Umar Abduh, Op. cit., hal. 85.

213 Lihat majalah Al-Zaytun, edisi 12, 2000, hal. 29.

Pada kesempatan ‘Ied al-Fithri kali yang pertama di awal Januari tahun 2000, Ma’had Al-

Zaytun telah memulai langkah yang tepat sekaligus berani, untuk mengelola sumber dana

dalam Islam, yakni dengan mengaktualkan nilai zakat fitrah. Ini dilakukan bukan untuk mencari

sensasi tapi semata-mata untuk meningkatkan kualitas umat. Zakat fitrah tidak lagi dihargai

dengan 3,5 liter beras. Karena dosa setahun sudah tidak wajar lagi dibersihkan dengan 3,5

liter beras, dan sangat ironis jika hanya dengan 3,5 liter beras, kita bercita-cita

mensejahterakan umat.

Alhamdulillah, seluruh civitas Ma’had Al-Zaytun menyambut langkah ini dengan antusias

termasuk para santri dan wali santri pun menyambut dengan baik penuh kefahaman. Sehingga

pada kesempatan ‘Ied tahun itu, dari santri saja terkumpul dana zakat fitrah hampir mencapai

100 juta rupiah (hanya dari 1.235 muzakki), untuk itu kita layak berdoa: “Taqabbalallahu minna

wa minkum” .

214

Masalah penyucian dosa dengan zakat dan kadar yang harus dipenuhi ini mendapat penguatan dari

Syaikh al-Ma’had sebagaimana yang disebut dalam Al-Zaytun:

Zakat fitrah di Ma’had Al-Zaytun tidak ditanggapi dengan semangat konvensional yang hari ini

berlaku umum. Zakat Fitrah —atau lebih sering disebut Harakah Ramadlan— dinilai dengan

kepantasan menilai usaha pembersihan jiwa mwnusia apabila dinilai dengan kepentingan

aktual membersihkan diri sebagaimana yang dilakukan manusia modern dalam praktik

kesehariannya. Itulah zakat aktual. Seperti dalam berbagai kesempatan disinggung oleh

Syaikh al-Ma’had bahwa menunaikan zakat di sini adalah membersihkan jiwa seseorang yang

berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan memberikan makan kepada orang miskin (tuhratan lish-

shaim wa thu’matan lil masakin). Jika kita membersihkan jasad lahir saja setiap hari dengan

sabun dan alat-alat pembersih lainnya, memerlukan sejumlah biaya, maka mestilah minimal

sejumlah itu yang diperlukan membersihkan jiwa kita yang mungkin telah penuh noda selama

setahun.

215

Hasil penerimaan zakat fitrah ini (demikian juga zakat-zakat yang lain) diprioritaskan untuk

pembangunan Ma’had.

216

Penetapan zakat fitrah dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan di dalam

Ma’had Al-Zaytun ini mendapat kritik dari LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam) dengan alasan

bahwa kadar zakat fitrah itu didasarkan pada dalil qath’i, sebagaimana jumlah raka’at dalam shalat, yang

tidak mungkin dimasuki unsur ijtihad atau rasionalisasi, sehingga sifatnya adalah ta’abbudi yang harus

dilaksanakan sebagaimana contoh Rasulullah. Kalau pun itu dimaksudkan untuk fastabiqul khairat, maka

kelebihannya dianggap sebagai shadaqah biasa, dan tidak bisa seluruhnya dikategorikan sebagai zakat

fitrah saja. Di samping itu mengalokasikan hasil zakat fitrah hanya atau hampir seluruhnya untuk

pembangunan Ma’had merupakan aksi pemangkasan terhadap hak orang miskin, karena tujuan utama

zakat fitrah, selain sebagai tuhratan lish-shaim (pembersihan jiwa) juga thu’matan lil-masakin (memberi

makan orang miskin) agar di hari raya itu tidak dijumpai orang-orang miskin yang masih berkeliling

(meminta-minta) untuk mencukupi konsumsinya pada hari tersebut, sebagaimana yang banyak

dikemukakan secara eksplisit oleh hadits-hadits Nabi yang mu’tabar.

217

Sementara itu, Harakah Qurban juga berawal dari qoror yang ditetapkan pada tanggal 15 April 1992

yang intinya berisi:

1.

Setelah penetapan Iedul Fithri dengan Harakah Ramadlan, maka akan ditetapkan pula Iedul Adha

dengan gerakan Udhiya Qurban atau Nahar dengan istilah Harakah Qurban.

2. Menetapkan Harakah Qurban, melaksanakan pengamalan pada setiap pribadi yang punya

kesempatan/kemampuan.

3. Menetapkan harga binatang sembelihan: untuk kambing atau domba seharga Rp 150.000,- (seratus

lima puluh ribu rupiah), kerbau/sapi tujuh kali harga domba.

4.

Penetapan instruksi ini dimulai sejak diundangkan sampai tibanya Yaumul Mubarok (Futuh

Makkah).

5.

Adapun operasionalnya tidak dilaksanakan dengan menyembelih binatang sembelihan tetapi

dengan harga binatang sembelihan itu. Inilah yang dimaksud dengan Harakah Qurban, dari mana

pun arahnya, adalah untuk pemasukan KW9 seperti halnya Harakah Ramadlan. Adapun tentang

pendistribusiannya akan ditetapkan melalui syura.

218

Harakah Qurban sebagaimana yang dicanangkan di dalam qoror tersebut seakan-akan

214 Lihat majalah Al-Zaytun, edisi III, 2000, hal. 10.

215 Lihat majalah Al-Zaytun, edisi 12, 2000, hal. 30.

216 Imam Tholkhah dan Choirul Fuad Yusuf , Op. Cit., hal. 73. Lihat juga majalah Al-Zaytun, edisi 12, 2000, hal. 29.

217 M. Amin Djamaluddin, Op.Cit., hal. 101-106.

218 Umar Abduh, Op. cit., hal. 84.

mendapatkan penjelasan dan rasionalisasinya dalam praktik di Ma’had Al-Zaytun. Hal itu bisa kita baca

dalam tulisan Firman Alamsyah dalam majalah bulanan Al-Zaytun. Di bawah ini sengaja dikutipkan ide

rasionaliasi Harakah Qurban secara agak panjang agar pemahaman pembaca bisa komprehensif.

Kalau pada ‘Iedul Fitri kita bisa melakukan satu harokah yang bermutu, maka pada ‘Iedul

Adha inipun kita harus melakukan hal yang sama bahkan harus lebih hebat lagi. Pada ‘Iedul

Fitri (hari kembali fitrahnya manusia) itu kita telah mengajak umat untuk berzakat fitrah dengan

Harokah Rarnadlannya, maka pada ‘Iedul Adha (hari berqurbannya manusia) kita mengajak

umat untuk berqurban, mengorbankan sesuatu yang dicintainya dan mendekatkan diri kepada

Allah.

Menurut bahasa, kata qurban berasal dari kata qorroba yang berarti “dekat”, sedangkan dalam

kamus Al-Munjid halaman 617, kata qurban diartikan: apa-apa yang bisa mendekatkan diri

kepada Allah dengan cara menyembelih atau dengan yang lainnya. Jadi, yang namanya

berqurban itu tidak selamanya dengan menyembelih hewan; menyembelih hewan hanyalah

sekedar lambang dari pengorbanan.

Kalau kita lihat sejarah, dari sejak Nabi Adam as, qurban dilambangkan dengan bentuk yang

berbeda-beda. Nabi Adam as. telah memerintahkan berqurban kepada para putranya (Qabil

dan Habil), kemudian Qabil dan Habil melaksanakan perintah ayahnya itu dalam bentuk ternak

dan hasil sawah ladang. Allah Swt. telah memerintahkan berqurban kepada Nabi Ibrahim,

kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan pengorbanannya dalam bentuk penyembelihan

terhadap anaknya (Ismail, yang kemudian Allah menggantinya dengan seekor qibas).

Sedangkan Muhammad Rasulullah melambangkan qurban dengan menyembelih ternak. Ini

membuktikan bahwa berqurban itu tidak harus dengan menyembelih hewan. Hakekat

pengorbanan adalah mengorbankan apa-apa yang paling dicintainya untuk kepentingan

(masyarakat) Islam. Maka selain dengan menyembelih hewan, berqurban itu bisa juga

dilaksanakan dalam bentuk yang lain.

Manfaat zakat dan qurban ditinjau dari aspek sosial adalah untuk memberi makan fakir dan

miskin. Memberi makan dalam arti luas adalah bukan hanya memberikan makan kepada

jasmani (perut), tapi termasuk juga di dalamnya memberi makan kepada rohani (akal dan

basyiroh). Makanan otak manusia bukan daging kambing, tapi makanan otak manusia adalah

ilmu. Ilmu secara formal bisa didapat lewat pendidikan, maka jika qurban dikeluarkan dalam

bentuk uang (misalnya), dan uang yang terkumpul digunakan untuk mernbangun sarana

pendidikan, gedung pembelajaran, asrama, masjid, perpustakaan, laboratorium, dan

kelengkapan lain yang menunjang pendidikan, itu berarti qurban yang kita keluarkan akan

lebih abadi (pahala/manfaatnya) bagi Islam dan umatnya. Dengan pendidikan kita bisa

menciptakan generasi Islam yang berotak jernih (brilian) dan sekaligus memiliki basyiroh yang

tajam. Dengan cara ini qurban menjadi lebih aktual, efektif dan efisien.

Inilah arti berqurban secara luas (arti yang sebenarnya) bukan arti yang sempit, yang hanya

mengandalkan berqurban dengan menyembelih hewan saja, hanya berorientasi kepada

kebutuhan jasmani (perut) saja. Inilah paradigma berqurban yang optimis dan berwawasan

masa depan, bukan pandangan berqurban secara sempit yang hanya memikirkan

kegembiraan fakir miskin di hari raya saja, tapi pandangan yang jauh ke depan memikirkan

nasib umat seratus bahkan seribu tahun yang akan datang.

219

Tentang Harokah Qurban ini, terlihat kerancuan pemahaman antara ibadah mahdlah dan ibadah

ghoiru mahdlah, atau telah terjadi pencampur-adukan antara ibadah dan mu’amalah. Hasan Al-Banna,

sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi, telah mengisyaratkan satu kaidah yang amat penting untuk

membedakan antara urusan ubudiyah dan urusan mu’amalah duniawiah. Prinsip dalam ibadah adalah

melaksanakan ibadah itu dan membatasi diri dengan nash yang ada, tanpa melihat kepada alasan dan

tujuan. Sedangkan prinsip dalam mu’amalah ialah melihat alasan, rahasia dan tujuan. Kaidah ini dianggap

valid dan bersumber dari Al-Mufaqatnya Al-Syathibi.

220

Lebih lanjut Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, kaidah yang fundamental dalam urusan ibadah ialah

dengan menguji ketaatan mukallaf kepada Tuhannya dalam mengikuti perintah-perintah-Nya dan dalam

menjauhi larangan-larangan-Nya, apakah dia mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang yang

beriman, “Kami mendengar dan kami taat”, ataukah seperti yang dikatakan orang-orang yang

membangkang, “Kami mendengar dan kami durhaka”. Bukan termasuk masalah yang urgen dalam ibadah

untuk mengetahui hikmah dan rahasianya secara rinci, tapi cukuplah dengan pengetahuan secara global,

sebab rahasia di balik shalat lima waktu atau thawaf tujuh kali pun tidak bisa diketahui secara sempurna.

219 Lihat majalah Al-Zaytun, edisi III, hal. 10-11.

220 Yusuf Al-Qardhawi, Al-Siyasah al-Syar’iyyah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hal. 112.

Oleh karena itu ibadah harus diterima dan dipatuhi dengan mengikuti nash, tidak berijtihad dengan akal

dengan mengkaji alasan dan tujuannya secara detail. Orang yang mengerti fiqh tidak akan memperbolehkan

bagi hujjaj untuk tidak menyembelih hewan qurban (bagi yang melakukan tamattu’ dan qiran) lalu mereka

menyerahkan (uang) penggantinya sebagai shadaqah yang harus dibayarkan, karena ini termasuk ibadah

yang didasarkan pada ketaatan dan dilaksanakan karena Allah semata.

221

E. Bai’at dan Imamah

Untuk mengikat anggota secara kuat dalam suatu ikatan jama’ah dan demi menjaga loyalitas

anggota terhadap organisasi NII/NKA, maka tiap anggota yang sudah siap bergabung dalam “perjuangan”

harus melakukan bai’at (sumpah setia). Akan tetapi, karena istilah bai’at ini sudah dikenal luas dan

diidentifikasi sebagai ciri gerakan eksklusif, NII/NKA mengganti istilah bai’at ini dengan istilah Musyahadatul

Hijrah.

222

Kepada para anggota/warga baru ditanamkan pentingnya bai’at dan keutamaannya, di mana

kesempurnaan berjama’ah hanya bisa dicapai setelah adanya bai’at, dengan mengutip sebuah hadits:

“Barangsiapa meninggal dan di pundaknya tidak ada bai’at, berarti ia mati dalam kondisi mati

jahiliyah.”

Arti pentingnya bai’at diungkapkan dengan menyitir QS. Al-Fath: 18 yang menyatakan bahwa

dengan bai’at kehidupan umat Islam akan selalu berada dalam keridhaan Allah:

“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang rnukmin ketika mereka berjanji setia (bai’at)

kepadamu di bawah pohon,

223

maka Allah rnengetahuai apa yang ada dalam hati mereka lalu

rnenurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan

yang dekat (waktunya).”

Berbai’at juga berarti satu fase perjuangan umat Islam dalam membebaskan diri dari anasir

kekafiran, sesuai dengan QS. Al-Mumtahanah: 4:

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang

bersama dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka: Sesungguhnya kami berlepas diri dari

kamu (warga RI) dan dari apa-apa yang kamu sembah selain Allah (Pancasila dan UUD 45), kami

ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami (warga NII/NKA) dan kamu (warga RI)

permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja (dengan

meyakini kebenaran misi NII/ NKA).”

Begitu vitalnya masalah bai’at di kalangan NII/NKA, sampai-sampai ia diibaratkan sebagai ruh yang

menentukan “mati-hidup”nya keislaman seorang warga. Orang yang menyalahi bai’at atau keluar dari

gerakan NII/NKA dianggap telah mati ruh keislamannya. Kesakralan isi bai’at bagi mereka sejajar dengan

kesakralan isi al-Qur’an, bahkan —sebagaimana al-Qur’an— ia juga mampu mendatangkan karomah

(mendapat pahala) hanya dengan membacanya saja.

Selengkapnya redaksi baiat itu adalah sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim,

Bismillahi tawakkaltu ‘alallahi la haula wala quwwnta illa billah

Asyhadu anla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah

Wallahi, demi Allah

1. Saya menyatakan bai’at ini kepada Allah, di hadapan dan disaksikan Komandan Tentara/Pemimpin

Negara yang bertanggung jawab.

2. Saya menyatakan bai’at ini sungguh-sungguh karena ikhlas dan suci hati lillahi ta’ala semata-mata,

dan tidak sekali-kali karena sesuatu di luar dan keluar daripada kepentingan agama Allah, agama

Islam, dan Negara Islam Indonesia.

3.

Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga dan nyawa saya serta apa pun yang ada pada saya,

berdasarkan sebesar-besar takwa dan sesempurna-sempurna tawakkal ‘alallah bagi: a)

Menegakkan kalimatillah, li i’lai kalimatillah. b) Mempertahankan berdirinya Negara Islam Indonesia,

hingga hukum syariat Islam seluruhnya berlaku dengan seluas-luasnya dalam kalangan umat Islam

bangsa Indonesia di Indonesia.

4. Saya akan taat sepenuhnya kepada perintah Allah, kepada perintah Rasulullah dan kepada perintah

ulil amri saya, dan menjauhi segala larangannya dengan tulus dan setia hati.

221 Ibid., hal. 112-113.

222 Ibid., h. 78.

223 “Di bawah pohon” dalam ayat itu, menurut paham mereka, berarti di bawah landasan teologi RMU, di mana RMU ini mereka

personifikasikan dalam bentuk pohon yang baik.

5. Saya tidak akan berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada Komandan Tentara, serta

Pemimpin Negara, dan tidak pula akan membuat noda atas umat Islam.bangsa Indonesia.

6. Saya sanggup membela komandan-komandan Tentara Islam Indonesia dan pemimpin-pemimpin

Negara Islam Indonesia daripada bahaya, bencana, dan khianat dari mana dan apa pun jua.

7. Saya sanggup menerima hukuman dari ulil amri saya sepanjang keadilan hukum Islam bila saya

ingkar daripada bai’at yang saya nyatakan ini.

8. Semoga Allah berkenan membenarkan pernyataan bai’at saya ini, serta berkenan pula kiranya Ia

melimpahkan tolong dan karunia-Nya atas saya, sehingga saya dipandaikan-Nya melakukan tugas

suci ialah haq dan kewajiban tiap-tiap mujahid: menggalang Negara Kurnia Allah Negara Islam

Indonesia.

9.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

224

Dengan mengucapkan bai’at tersebut berarti warga telah melakukan kontrak jiwa dengan negara.

Dengan demikian secara otomatis seluruh milik warga menjadi milik negara yang tidak bisa diganggu gugat

oleh siapapun. Apabila negara membutuhkan dirinya, dalam kondisi apa pun ia harus siap melayani

keinginan negara tersebut, dan tidak ada kata menolak; karena hakikat bai’at ini, menurut ajaran NII/NKA,

adalah pemasrahan diri secara total lahir dan batin selama hidupnya. Segala pelanggaran akan berakibat

bencana bagi dirinya dunia akhirat.

Dalam musyahadatul hijrah ini benar-benar ditekankan doktrin loyalitas mutlak anggota terhadap

jama’ah, pimpinan dan organisasi NII/NKA. Sambil mengutip QS. Al-Mumtahanah 1-2 dan memberikan

tafsiran yang sesuai dengan kepentingannya, mereka mencoba memagari kesetiaan anggota untuk selalu

menjaga “rahasia negara” dan tidak membocorkan aksi-aksi gerakan bawah tanah mereka kepada orang-

orang yang mereka anggap sebagai musuh. Berikut bunyi ayat dan tafsiran mereka:

“Hai orang-orang yang beriman (warga dan aparat NII/NKA), janganlah kamu mengambil

musuh-Ku dan musuhmu (warga dan aparat RI) menjadi teman-teman setia yang kamu

sampaikan kepada mereka (misi/risalah NII/NKA) karena rasa kasih sayang; padahal

sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka

mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah (menjadi warga

NII/NKA). Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad (bertilawah merekrut anggota) pada

jalan-Ku dan mencari keridlaan-Ku (restu negara) janganlah kamu berbuat demikian. Aku lebih

mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di

antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan

melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu (menyiksa dan mengintimidasi) dengan

menyakitimu, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir (menjadi warga RI lagi).”

Setelah seseorang menjadi warga NII, secara otomatis dia menyandang gelar mujahid NII atau

Tentara Islam Indonesia. Sebagai tentara, segala aktivitasnya tidak boleh lepas dari tata aturan yang telah

ditetapkan oleh para pimpinan negara. Oleh karena itu, disamping bai’at tersebut di atas —yang sering

disebut dengan Mubaya’ah Sembilan, karena terdiri dari sembilan poin— ada juga suatu sumpah prajurit

yang di kalangan NII populer dengan nama Sapta Subaya (tujuh sumpah prajurit). Landasannya adalah QS.

An-Nisa’: 59 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu…”

Adapun isi Sapta Subaya adalah sebagai berikut:

G. Seorang Tentara Islam Indonesia harus berdisiplin.

H. Seorang Tentara Islam Indonesia harus berani.

I. Seorang Tentara Islam Indonesia harus membela Pimpinan Negara, Komandan Tentara

sebagai tulang punggung negara.

J. Seorang Tentara Islam Indonesia harus jujur dan hemat.

K. Seorang Tentara Islam Indonesia harus bijaksana.

L. Seorang Tentara Islam Indonesia mencintai dan membela sesama Mujahid.

M. Seorang Tentara Islam Indonesia harus pantang menyerah.

Dengan demikian, ketaatan kepada pimpinan merupakan kewajiban mutlak yang tidak boleh

ditawar-tawar oleh seluruh warga NII. QS. Al-Anbiya’: 16 yang menyatakan “Allah tidak menciptakan langit

dan bumi dengan bermain-main”, ditafisirkan dalam doktrin NII bahwasanya negara tidak menjadikan aparat

dan warga kecuali dengan tuntutan agar tercipta kesungguhan dalam beramal jihad, menggalang kerjasama

yang rapi, dan harus menciptakan pola kerja yang terstruktur serta tidak menyimpang dari aturan yang telah

ditetapkan oleh negara. Dalam praktek di lapangan Sapta Subaya dijadikan rujukan kepatuhan warga dan

aparat setelah Mubaya’ah Sembilan. Sumpah prajurit ini terus diulang-ulang untuk mengingatkan warga agar

224 Catatan Pengajian warga NII.

selalu menjaga mental dan kredibilitasnya sebagai mujahid.

Sapta Subaya ini ternyata juga bukan hal yang asing di lingkungan eksponen dan pimpinan Ma’had

Al-Zaytun. Satu peristiwa yang cukup berarti bagi sejarah perjalanan Ma’had Al-Zaytun adalah peristiwa

pembangkangan Tibmara atau Garda Ma’had (penjaga keamanan pesantren) pada pertengahan September

2001. Dokumen yang berhasil diperoleh oleh Tim Peneliti tentang peristiwa itu menyebutkan telah terjadi

konflik antara Syaikh al-Ma’had AS Panji Gumilang dengan beberapa personal pimpinan Tibmara/Garda

Ma’had yang menyebabkan para anggota Tibmara/Garda Ma’had tidak lagi mau mematuhi perintah Syaikh

al-Ma’had. Hal ini membuat AS Panji Gumilang marah, dan di hadapan semua anggota Tibmara/Garda

Ma’had yang berkumpul di gedung Abu Bakar, dia berkata dengan emosi tinggi:

“Siapa yang mau membangkang? Ana imam NII, lawan saya, saya hanya darah dan daging,

tidak ada apa-apanya. Kenapa kalian dikumpulkan tidak mau? Kalian tahu, siapa yang

memanggil kalian? Ana Panglima Tertinggi TII, apa mau kalian?Ana panglima TII

memerintahkan kepada salah satu maju ke depan membacakan Sapta Subaya.”

Sampai tiga kali AS Panji Gumilang memerintahkan, tapi tidak juga ada yang maju untuk

membacakan Sapta Subaya. Peristiwa ini, bagi AS Panji Gumilang, mengindikasikan bahwa Tibmara/Garda

Ma’had sudah tidak bisa diharapkan lagi loyalitasnya, sehingga akhirnya pada tanggal 15 September 2001

muncullah sebuah dekrit dari AS Panji Gumilang yang berbunyi: “Negara dalam keadaan darurat tanpa

tentara, karena Tibmara dan Garda Ma’had telah dilucuti”.

225

Sejak peristiwa tersebut, Ma’had Al-Zaytun

dijaga oleh Satpam biasa dengan seragam khusus yang berbeda dengan seragam Tibmara/Garda Ma’had.

F. Doktrin Tazkiyah

Pola perekrutan anggota NII/NKA agaknya paralel dengan teori BTBT (Buru Tangkap Bina Tata).

Untuk mencari anggota mereka memburu siapa pun dengan program tilawah, lalu ditangkap dan diikat

dengan bai’at dalam forum musyahadatul hijrah, dan selanjutnya dibina serta ditata dengan suatu doktrin

dan metode pembinaan yang disebut dengan tazkiyah.

Pada dasarnya materi doktrin tazkiyah berisi pendalaman dari materi-materi sebelumnya yang

berintikan satu hal, yakni warga harus rela memerankan dirinya sebagai Nabi Ismail yang dengan segala

keikhlasan hati siap dikorbankan untuk “disembelih” demi kepentingan syiar al-din. Segmentasi pembinaan

dalam doktrin tazkiyah ini diharapkan dapat memberikan hasil maksimal dalam usaha memperjuangkan

tegaknya NII/NKA di bumi Indonesia, di samping juga sebagai sarana dan media pengontrolan bagi

kepatuhan warga.

Tekanan arti penting tazkiyah ditujukan untuk memacu kesadaran warga agar memberikan seluruh

kemampuan lahir batin, harta dan tenaga, bahkan jiwa kepada negara. Dalam berbagai kesempatan selalu

ditanamkan satu doktrin, bahwa saat ini Negara Islam Indonesia masih miskin dan lemah, maka aksi-aksi

jihad diorientasikan pada usaha-usaha keras dan nyata (mengerahkan segala daya dan kemampuan) untuk

mengumpulkan dana dan umat (pendukung) sebanyak-banyaknya serta memperbesar dan memperluas

jaringan maupun organisasi kelembagaan NII. Termasuk di antaranya tugas mengambil kembali harta dan

kekayaan Negara (NII) yang masih berada di tangan masyarakat jahiliyah (warga negara RI) yang

diasumsikan sebagai hasil merampas harta kekayaan milik NII, karena bumi ini sesungguhnya telah

diwariskan kepada orang-orang yang shaleh (NII dan segenap warganya). Pengambilan kembali harta milik

NII tersebut bisa dilakukan dengan melalui cara dan jalan apapun.

226

Untuk merealisasikan cita-cita menegakkan NII/NKA, setiap warga dan aparat harus

memperjuangkannya dengan segala kemampuannya. Hal ini disandarkan pada QS. Muhammad: 7 yang

mereka terjemahkan:

“Hai orang-orang yang berirnan, jika kamu menolong (negara) Allah, niscnya Dia akan menolong

kamu dan meneguhkan kedudukanmu.”

Maka, pengorbanan harta dan jiwa adalah sarana mengakbarkan (memaha-besarkan) Allah dan

untuk menjaga agar api perjuangan tetap berkobar. Oleh karena itu, mengacu pada konsep RMU, untuk

mengakbarkan Allah secara rububiyah (hukum), semua warga harus melaksanakan hukum Islam;

mengakbarkan Allah secara mulkiyah (negara) dengan menggalang dana untuk membangunnya; dan

mengakbarkan Allah secara uluhiyah (umat) mengimplikasikan kewajiban untuk berdakwah dan merekrut

warga sebanyak-banyaknya. Itulah yang dimaksud jihad bil amwal (dengan harta) dan jihad bil anfus

(dengan diri) sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Taubah: 20.

227

Senada dengan aktualisasi takbir berdasarkan konsep RMU di atas, salah seorang eksponen

225 Lihat transkrip dokumen yang dikeluarkan pada 26 September 2001 tentang kronologis keluarnya Dekrit, h. 21-23. Peristiwa

bubarnya Tibmara ini menyulut eksodus besar-besaran umat NII. Dikabarkan lebih dari 9000 warga dan mas’ul berbondong-bongong

keluar dari NII faksi Al-Zaytun. (Lihat Imam Shalahuddin dan Sukanto, Op.Cit., hal. 56).

226 Umar Abduh, op. cit., hal. 101. Sebagai contoh kasus, baca artikel “Wabah N Sebelas Melanda Kampus” dalam Forum

Keadilan, No. 46, 27 Februari 2000.

227 Imam Shalahuddin dan Sukanto, Op. cit., hal. 34.

Ma’had Al-Zaytun mengemukakan redefinisi takbir, tahmid dan tahlil. Menurutnya, takbir bisa dimaknai

dengan akbaru bi mulkiyatihi (mengagungkan mulkiyahnya), tahmid berarti udhiru bi rububiyatihi

(merealisasikan hukumnya), dan tahlil adalah uliya fi uluhiyatihi (meninggikan umatnya).

228

Dalam fase tazkiyah ini, di mana seseorang telah masuk begitu dalam dan berada dalam ikatan

emosional yang dernikian kuat dengan gerakan NII/NKA, ditemukan banyak deviasi interpretasi terhadap al-

Qur’an yang sangat jauh dari tafsiran mu’tabar yang bisa diterima oleh umat Islam pada umumnya. Sebagai

contoh, di dalam menjelaskan Rukun Iman; posisi negara disejajarkan dengan kedudukan Tuhan. Maka,

iman kepada Allah secara rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah berarti meyakini kebenaran NII/NKA. Mas’ul

(aparat NII) merupakan personifikasi dari malaikat karena sama-sama mengemban tugas dari Allah — yang

dalam konsep RMU adalah Negara — untuk mengurusi tugas dan urusan negara, di mana mereka tidak bisa

menolak perintah terscbut, sebagaimana yang dikatakan dalam QS. Fathir: 1:

“… Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan

(untuk mengurus berbagai macam

urusan)…”;

dan QS. Al-Tahrim: 6:

“… Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak pernah mendurhakai

Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang

diperintahkan.”

Sementara itu, mengimani Al-Kitab identik dengan meyakini konsep RMU sebagai intisari al-Qur’an.

Dan al-Qur’an, bagi mereka, tidak lebih merupakan wacana yang harus diimplementasikan dalam

kehidupan; dan aplikasi al-Qur’an tidak lain adalah Qanun Asasi dan Qanun Uqubat (semacam UUD)

mereka. Iman kepada Al-Kitab juga dijadikan standar bagi kalangan NII/NKA dalam menutup semua pintu

untuk bersosialisasi dengan lingkungnn di luar kelompoknya. Landasan yang mereka gunakan adalah QS.

Ali Imran : 118-119:

“… Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu

(karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Kamu menyukai mereka

padahal mereka tidak menyukai kamu karena kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya.”

Iman kepada Rasul berarti iman kepada pegemban risalah Allah. Dalam tafsir mereka, rasul adalah

warga NII/NKA yang diberikan mandat oleh negara untuk mengemban misi NII/NKA. Oleh karena itu,

mereka meyakini kerasulan tidak akan berakhir selama masih ada yang menyampaikan dakwah Islam

kepada umat manusia.

229

Sebagai orang yang memiliki derajat kenabian dan kerasulan maka mereka

mempunyai wewenang untuk membuat penafsiran sendiri tentang ayat-ayat al-Qur’an.

Sedangkan iman kepada hari akhir mengindikasikan keyakinan akan terjadinya fath Makkah atau

kemenangan NII/NKA atas RI, karena kiamat berarti qiyam al-ummat yakni bangkitnya umat NII/NKA

mengalahkan warga RI. Dalam hal ini, mereka merujuk pada QS. Al-Nur: 55 yang di antaranya berbunyi:

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-

amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi… Dia benar-

benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman

sentosa.”

Berkaitan dengan iman kepada qadha dan qadar, menurut terminologi NII/NKA, qadha berarti hasil

atau keputusan Allah yang harus diterjemahkan juga sebagai keputusan negara. Sedangkan qadar

mempunyai makna ukuran atau target dari Allah yang berarti pula program NII/NKA. Dengan demikian, iman

kepada qadha dan qadar ini harus diwujudkan dengan melaksanakan program yang telah diputuskan oleh

negara. QS. Al-Taubah: 105 menyatakan:

“Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib

dan yang nyata…”

230

Penyimpangan di dalam menjabarkan pokok-pokok akidah ini berlanjut pada penyimpangan di

bidang ibadah, baik dari aspek terminologi maupun dalam aktivitasnya. Shalat ritual bagi mereka bisa diganti

dengan shalat universal berupa aktivitas melaksanakan —atau yang menunjang realisasi — program

NII/NKA, seperti perekrutan anggota baru dan usaha penggalangan dana. Aqimu al-shalat berarti aqimu al-

din (karena shalat adalah tiang agama), dan al-din dalam tafsiran mereka tidak lain adalah negara, hukum,

dan umat sesuai dengan konsep RMU.

231

Zakat menurut pendapat mereka adalah wujud pendanaan yang

228 Lihat, Taufiq Abdullah, “Pema’naan Takbir”, dalam majalah Al-Zaytun, edisi 12, tahun 2000, hal. 123.

229 Dalam praktik, mereka tidak pernah memakai bahkan mencela penggunaan kata-kata “la nabiyya ba’dah” yang sering

diucapkan pada pembukaan khutbah atau pidato. (Lihat Umar Abduh, op.cit., hal. 94.)

230 Imam Shalahuddin dan Sukanto, Op.Cit., hal. 44-46.

231 Catalan “tilawah” pengikut pengajian NII/NKA.

diberikan dalam rangka perjuangan menegakkan NII/NKA yang di antara fungsinya membersihkan dan

mensucikan jiwa dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Puasa berarti menahan diri, hidup dalam keprihatinan,

bersikap sederhana dan sabar selama dalam kondisi perjuangan. Sedangkan haji mempunyai pengertian

berkumpulnya duta-duta NII/NKA dari seluruh penjuru negeri untuk membicarakan perkembangan

perjuangan mereka.

“Berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan

berjalan kaki atau dengan kendaraan yang datang dari segenap penjuru yang jauh” (QS. Al-Hajj: 27).

232

Semua paparan di atas menunjukkan bahwa NII dalam struktur teritorial, khususnya apa yang

disebut dengan KW9, telah banyak membuat penafsiran baru terhadap teks-teks agama. Sementara itu, dari

hasil penelitan juga dapat dikatakan bahwa secara umum kebebasan dalam menafsirkan nash nampaknya

juga menjadi madzhab di kalangan pimpinan Ma’had Al-Zaytun, khususnya nash yang berkaitan dengan

masalah ekonomi dan pemberdayaan umat, misalnya “thu'matan lil masakin” ditafsiri tidak hanya konsumsi

pada perut (makan) tapi juga konsumsi otak atau akal (ilmu) yang berujung pada pembolehan penggantian

zakat fitrah dan penyembelihan hewan qurban dengan sejumlah dana untuk sarana pendidikan. Pada

kesempatan lain, Syaikh al-Ma’had juga pernah menyampaikan penafsiran ayat “irji’i ila rabbiki radhiyatan

mardhiyyah” dalam surat al-Fajr sebagai ajakan untuk kembali kepada alam (back to nature).

233

Mengemukakan suatu penafsiran memang tidak dilarang, bahkan Al-Qur’an sendiri memerintahkan

kita untuk merenungkan ayat-ayatnya. Al-Qur’an diturunkan untuk setiap manusia dan masyarakat kapan

dan di mana pun. Oleh karena itu setiap manusia dituntut untuk memahaminya dan merenungkan ayat-ayat

yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi, hasil pemikiran seseorang selalu dipengaruhi bukan saja oleh

tingkat kecerdasannya, tetapi juga oleh disiplin ilmu yang ditekuninya, pengalaman, kondisi sosial politik, dan

sebagainya. Dengan demikian, kebebasan dalam merenungkan ayat-ayat al-Qur’an itu harus disertai

dengan tanggung jawab yang justru menimbulkan pembatasan-pembatasan dalam menafsirkan al-Qur’an,

sebagaimana pembatasan-pembatasan yang dikemukakan dalam setiap disiplin ilmu. Mengabaikan

pembatasan tersebut dapat menimbulkan polusi dalam pemikiran bahkan malapetaka dalam kehidupan.

234

Dapat dibayangkan bagaimana bila sesuatu itu dikerjakan oleh seseorang yang bukan ahlinya atau tidak

mempunyai wewenang disebabkan tidak dimilikinya kapasitas yang memadai. Tentu bukan saja dirinya

sendiri yang akan rugi, tapi juga akan memberikan dampak destruktif bagi orang lain.

232 Imam Shalahuddin dan Sukanto, Op.Cit., hal. 47.

233 Imam Tholkhah dan Choirul Fuad Yusuf (ed), Op. Cit., hal. 82.

234 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1997), hal. 77.

BAB IV

SISTEM PENDIDIKAN

Gambaran visi Ma’had Al-Zaytun dapat diketahui dari pernyataan berikut: Melalui pendidikan,

umat Islam akan mampu mempersiapkan peserta didik (generasi umat mendatang) untuk berakidah yang

kokoh dan kuat terhadap Allah dan syariat-Nya, menyatu dalam tauhid, berakhlakul karimah, berilmu

pengetahuan luas, berketrampilan tinggi yang tersimpul dalam konsep basthotan fil ‘ilmi wal jismi, sehingga

sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara, bangsa dan masyarakat antar

bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Ma’had Al-Zaytun bertekad mengemban misi untuk

mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam hal: 1) penguasaan Al-Qur’an secara

mendalam, 2) terampil berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa antar bangsa yang dominan, 3)

berpendekatan ilmu pengetahuan (berpikir rasional), 4) berketrampilan teknologi (bukan kerja mengandalkan

otot), 5) berjiwa mandiri, 6) penuh perhatian terhadap aspek dinamika kelompok dan bangsa, 7)

berdisiplin tinggi, dan 8) berkesenian yang memadai (moderen).

Dengan demikian lulusan atau out put Ma’had Al-Zaytun adalah sumberdaya manusia yang

berkualifikasi Ulul Albab, yaitu: sumberdaya manusia yang beriman, bertakwa, dan menguasai iptek

guna

mengejar ketertinggalan jauh dengan umat atau bangsa lain di dunia. Ulul Albab juga berrarti:

sumberdaya manusia yang pandai mempelajari dan mengungkap gejala-gejala alam untuk dijadikan sarana

ibadah. Pandai mengambil pelajaran dari pengalaman dan sejarah. Orang yang mampu membedakan

antara yang hak dan yang bathil serta mampu memilih yang hak dengan resiko apa pun.

Selain itu, lulusan Ma’had Al-Zaytun diharapkan menjadi sosok manusia Muslim yang mau dan

mampu menggunakan akalnya, yang dapat menyibak kesadaran umat akan ketertinggalannya, membimbing

umat kepada kemurnian tauhid, dan bergerak maju menuju kemenangan.

Gambaran tentang visi, misi dan tujuan Ma’had Al-Zaytun dapat dipahami dari semboyan atau motto

yang sering digunakan, seperti: basthotan fil ‘ilmi wal jismi; ulul albab; center of power, center of culture, dan

center of knowledge; pesantren spirit but modern system; dan moto: Ma’had Al-Zaytun sebagai Pusat

Pengembangan Pendidikan, Pengembangan Budaya Toleransi dan Pengembangan Budaya Perdamaian.

235

Berkaitan dengan sistem pendidikan yang akan dibahas dalam tulisan ini penelitian difokuskan

pada; gambaran fisik, organisasi dan manajemen, dan budaya Ma’had Al-Zaytun.

A. Fisik

Ma’had Al-Zaytun dibangun di daerah pertanian dan memiliki luas lahan 1200 ha. Dari luas tersebut

terbagi menjadi; lahan sarana pendidikan seluas 200 ha dan selebihnya 1000 ha sebagai lahan pendukung

yang dijadikan lahan perkebunan dan pertanian yang mengelilingi areal pendidikan. Saat kita masuk ke

gerbang utama Ma’had Al-Zaytun nampak gedung pembelajaran Abu Bakar As-Shidiq, Umar Ibn Al-Khattab,

Usman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Thalib, dan Jendral Besar H.M. Soeharto. Gedung Abu Bakar As-Shidiq

dibangun dengan luas 10.000 meter persegi dengan bangunan empat lantai. Gedung ini memiliki 42 lokal

dan 98 toilet. Gedung Umar Ibnu Al-Khattab menempati areal seluas 12.500 meter persegi dengan

bangunan lima lantai dan memiliki lokal berjumlah 58 yang disertai 104 toilet. Sedangkan gedung Usman

Ibnu Affan dibangun dengan luas 17.000 meter persegi dengan bangunan 6 lantai. Gedung Usman ini

memiliki 100 lokal yang dilengkapi dengan 172 toilet. Sementara gedung Ali Ibnu Abi Thalib menempati areal

seluas 18.000 meter persegi dengan tujuh lantai. Gedung ini memiliki 100 lokal dan 180 toilet. Gedung

pembelajaran Jendral Besar Soeharto yang sedang dibangun dengan luas 20.000 meter persegi

direncanakan memiliki tujuh lantai. Ketika penelitian ini berlangsung, pembangunan gedung pembelajaran

Jendral Besar Soeharto baru menyelesaikan pembangunan pondasi dan basemen.

Setiap kelasnya berukuran 8 x 12 m yang dilengkapi meja dan kursi bagi 36 siswa yang menghuni.

Ma’had Al-Zaytun terdapat 199 kelas yang terdiri dari; kelas I berjumlah 25 kelas (15 kelas laki-laki, 10 kelas

perempuan), kelas II berjumlah 33 kelas (19 kelas laki-laki, 14 kelas perempuan), kelas III berjumlah 58

kelas (35 kelas laki-laki, 23 kelas perempuan), kelas IV berjumlah 45 kelas (26 kelas laki-laki, 16 kelas

perempuan, dan 3 kelas olahraga), dan kelas V berjumlah 38 kelas (19 kelas laki-laki, 15 kelas perempuan,

3 kelas olahraga, dan kelas khusus).

Sebagai sistem pendidikan yang berasrama, Ma’had Al-Zaytun memiliki asrama-asrama bagi para

siswa yang terletak di sebelah utara gedung pembelajaran. Gedung-gedung asrama ini untuk setiap unitnya

menempati lahan 22.000 M dan menampung sekurang-sckurangnya 1700 santri dengan kapasitas setiap

kamar dihuni 10 orang. Sampai saat ini ada asrama Al-Fajar dan Al-Madani untuk santri-santri laki-laki, dan

asrama Al-Mustafa dan Al-Nur untuk santri-santri perempuan. Luas setiap kamar santri berukuran 8 x 9

dengan jumlah kamar tiap asrama 170 kamar, kecuali Al-Madani berukuran 8 x 10 m dengan jumlah kamar

204 kamar. Di setiap kamar dilengkapi 3 kamar mandi dalam sebuah toilet, 1 ruang belajar, meja, kursi,

lemari pakaian, dan ranjang tidur yang bersusun ganda.

Tiap unit bangunan asrama dibuat dalam enam blok yang masing-masing bloknya menghadap ke

235 Imam Tholkhah dan Choirul Fuad Yusuf (editor), Pesantren Ma’had Al-Zaytun, Departemen Agama RI, Badan Litbang

Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.

arah luar dengan jarak pandang yang terbuka bebas ke luar. Pada setiap lantai asrama terdapat suatu hall

besar yang berada di tengah-tengah gedung yang berukuran 30 x 32 m. Hall ini berfungsi sebagai wahana

komunikasi antar santri dengan berbagai ragam budaya dari berbagai suku bangsa.

Siswa kelas tertinggi dilibatkan secara langsung dalam aktivitas manajemen asrama, menjadi wali

kamar bagi kamar-kamar yang dihuni oleh santri kelas I dan kelas II. Penempatan santri di setiap kamar

asrama berdasarkan tingkatan kelas. Artinya, kelas satu tinggal sekamar dengan kelas satu.

Ke arah timur dari gedung pembelajaran terdapat Masjid Al-Hayyat. Masjid ini menempati areal

seluas 5.000 M dan luas bangunannya adalah 60 m x 60 m yang dapat menampung 6000 jamaah. Nama

masjid ini diambil dari nama seorang camat Kroya, M. Hayat, yang ikut serta dalam upacara peletakkan batu

pertama. Menurut Syekh, masjid ini pada masa yang mendatang akan dialihfungsikan menjadi gedung

perpustakaan. Disamping utara masjid Al-hayyat terdapat kolam dengan luas 1 ha dan kedalaman 6 m dari

bibir kolam. Kolam ini sebagai tempat penampungan air dari setiap saluran air yang berada di sekitar

gedung pendidikan bila musim hujan tiba, dan sekaligus sebagai pengembangbiakan ikan. Dari kolam ini

telah mengilhami eksponen untuk mengadakan shodaqoh untuk ikan (sodaqoh samak), yang diperuntukkan

bagi siapa saja yang berkeinginan bershodaqoh dengan memberikan uang Rp 1000 kepada penjaga kolam

yang akan diganti dengan satu bungkus makanan ikan dan siap ditebarkan ke kolam.

Di sebelah timur dan barat gedung pembelajaran terdapat sarana olahraga seluas 6,5 ha. Sarana

olahraga di arena gedung pembelajaran sebelah timur dilengkapi dengan sebuah lapangan sepakbola

lengkap dengan track atletik dengan standar teknis internasional seluas 1,3 ha. Komunitas Ma’had Al-Zaytun

menamakan lapangan sepakbola ini dengan kompleks Palagan Agung. Dan di kompleks Palagan Agung

juga terdapat dua lapangan berumput yang diperuntukkan bagi cabang olahraga hoki. Sarana olahraga di

arena pembelajaran sebelah barat terdapat enam buah lapangan yang terletak di Medan Satria Wiratama.

Lapangan ini berfungsi sebagai tempat pelatihan olahraga sehari-hari.

Di selatan masjid Al-Hayyat terdapat Wisma Tamu. Wisma ini menempati areal seluas 7.500 M

dengan pintu utama menghadap ke barat. Wisma berlantai lima ini terdiri dari 150 kamar tidur. Ada lima tipe

kamar, yaitu standard room, standard plus, special room, family room, dan suite room. Pertama, tipe kamar

standard room merupakan tipe kamar hotel standar yang di dalamnya berfasilitas toilet yang dilengkapi

dengan water heater, perlengkapan mandi, satu ruang tempat tidur, sebuah pesawat TV 17 inch, kulkas

mini, lemari, meja rias, telpon, seperangkat alat duduk, serta dua botol air mineral. Tipe kamar hotel standar

ini berjumlah 109 kamar dengan tarif per malam 10 sak semen (1 sak = Rp 22.500), yaitu Rp 225.000.

Kedua, tipe kamar standard plus. Fasilitas tipe standard plus, relatif sama dengan standard room, hanya

saja, tipe ini dilengkapi dengan balkon atau cabana. Tarifnya pun tidak jauh berbeda dengan standard room,

hanya selisih Rp 25 ribu. Jumlah tipe kamar ini adalah 15 kamar. Ketiga, tipe special room. Berbeda dengan

tipe standard room dan standard plus, kamar tipe special room memiliki luas dua kali lipat kamar standard

yang terdiri dari dua bagian yang dihubungkan dengan connecting room. Bagian pertama berfungsi sebagai

ruang tamu dan satu lagi sebagai ruang tidur. Hanya ada dua kamar tipe ini. Keempat, tipe family room. Bagi

anda.yang ingin menginap bersama anggota keluarga disediakan kamar tipe family room. Kamar ini hampir

sama dengan tipe kamar special room. Ada 12 kamar tipe ini yang berada di setiap lantai. Kelima, tipe suite

room. Tipe ini luasnya setara dengan tiga kamar standar yang disatukan. Ada dua kamar tipe ini yang

keduanya berada di lantai lima; satu menghadap ke utara dan satu lagi ke selatan. Wisma Tamu Al-Zaytun

dilengkapi dengan ruang pertemuan seluas 400 m berkapasitas 400 orang. Tarif yang dikenakan untuk

tempat pertemuan ini dihitung dalam kurs dolar: per meter persegi dikenakan biaya US$1.

Di Ma’had Al-Zaytun terdapat sarana dapur (kitchen) dan laundry. Peralatan maupun mesin yang

digunakan untuk kitchen dan laundry ini merupakan produk-produk canggih yang diimpor dari Swedia,

Hongkong dan Prancis. Bagian kitchen dilengkapi dengan; 1) ruang loading dock and cool room, yaitu

tempat untuk menyimpan dan mengawetkan sayuran, daging, dan bumbu-bumbu dapur, 2) ruang Cooking

Area, tempat berbagai bahan makanan diolah. Di tempat masak ini ada delapan pasang rice cooker merek

Fujimak (model FRC-22N) bersusun tiga. Tiap-tiap susun bisa digunakan untuk menanak nasi sebanyak 21

kg dalam waktu 40 menit, 3) ruang Fruit and Vegetable Preparation, yaitu tempat untuk mempersipakan

berbagai jenis sayuran dan buah-buahan yang akan diolah, 4) ruang Met and Fish Preparation, yaitu

ruangan khusus untuk memotong daging, 5) ruang Bakery Area, tempat khusus untuk membuat aneka kue

dan roti, dan 6) ruang Dishwhasing Area, tempat untuk mencuci peralatan dapur yang bersebelahan dengan

Bakery Area. Di ruangan ini difungsikan dua buah mesin otomatis pencuci peralatan dapur merek Zanussi

dan Electrolux (model WT-200), baik yang besar maupun yang kecil. Mesin yang kecil mampu mencuci

3.800 piring per jam yang dioperasikan oleh 2-3 orang saja.

Di sebelah timur kitchen terdapat ruang laundry area. Di ruang ini ada mesin-mesin cuci yang

canggih, seperti Flat work Ironers tipe FSS 48 buatan Swedia dan Aqua Clean. Mesin cuci Flat work Ironers

tipe FSS 48 ini mampu bekerja dalam tempo 25 detik kain basah yang dimasukan ke dalam mesin akan

keluar dalam keadaan sempurna. Selain kering pakaian juga telah disetrika dan telah berbentuk lipatan.

Sedangkan mesin cuci Aqua Clean yang dikeluarkan Electrolux mampu bekerja multi guna selain bisa

menggantikan dry clean (mesin cuci biasa) juga mampu mencuci jaket kulit. Mesin yang berkapasitas 22 kg

untuk pakaian biasa dan 12 kg untuk pakaian jas ini dilengkapi dengan alat kontrol bahan-bahan cuci kimia

yang akan disuplai melalui dosing pump sehingga formulanya dapat disesuaikan dengan kapasitas cucian

yang akan dimasukkan. Selain itu, mesin ini berada satu rangkai dengan mesin pengering yang dilengkapi

dengan wool press yaitu jenis pres yang hanya diperuntukkan untuk bahan pakaian wol.

Jarak dari satu gedung ke gedung lain dipisah oleh jalan beton selebar kurang lebih empat meter,

dan dihiasi oleh pohon-pohon yang rindang. Bagi para pengunjung, jalan beton ini bisa berfungsi sebagai

tempat jalan santai. Di atas jalan beton dipasang papan nama dengan panah yang mengarah kepada tempat

lokasi gedung-gedung.

Di luar areal bangunan pendidikan, 1000 ha diperuntukkan untuk lahan pendukung berupa

perkebunan dan pertanian. Disebelah selatan areal bangunan pendidikan terdapat tanaman-tanaman yang

dikembangkan Ma'had Al-Zaytun dalam perkebunan, yaitu jeruk siam Garut, mangga, jati emas, jati genjah,

rumput king grass, eukalyptus, zaitun, tin dan kurma. Di areal ini juga didirikan bangunan untuk peternakan

sapi, kambing, itik, dan ikan. Di sektor selatan ini dibangun gedung kultur jaringan dan rumah hijau (green

house). Gedung rumah hijau ini seluas 567 m. Di dalam rumah hijau ini terdapat tujuh lokal dengan luas

masing-masing 9 x 9 m. Ruang-ruang itu difungsiknn sebagai penyimpanan tanaman-tanaman baru siap

ditanam atau siap dipasarkan. Sedangkan sebelah barat areal bangunan pendidikan, dikembangkan

pertanian berupa padi gogo, sayuran seperti kubis.

B. Organiasi dan Manajemen Ma’had Al-Zaytun

Syekh Panji Gumilang adalah Syekh Ma’had Al-Zaytun. Ia figur sentral dan elit utama dalam struktur

sosial Ma’had Al-Zaytun. Syekh Ma’had dalam pandangan warga komunitas Ma’had tidak hanya inisiator

dan manajer tetapi sebagai pemimpin (leader) yang mereka “kagumi” memiliki wawasan yang futuristik. Ia

memiliki pengalaman luas, berwibawa, tegas, kebapakan, pandai memanfaatkan peluang dan membangun

kerjasama. Ia merupakan pemimpin kharismatik yang disegani dan penuh wibawa oleh semua warga

ma’had.

236

Kedudukan dan pengaruh Syekh melebihi semua eksponen tak terkecuali ketua yayasan dan

penasehat ahli almarhum Prof. DR. A.R. Partosentono. Padahal secara struktural, yayasan lebih independen

dan lebih tinggi dari pada pimpinan Ma’had.

237

Kenapa Syekh mendominasi terhadap seluruh aktivitas

Ma’had sebagaimana disebutkan? Latar belakang kehidupan pribadi Syekh sendiri bisa menjawabnya. Pada

tahun 1993 Syekh Panji Gumilang menjadi Komandan Tertinggi NII KW9 dan pada tahun 1996 ia

menggantikan posisi keimamahan NII dari Adah Djaelani. Secara otomatis, walaupun Ma’had Al-Zaytun sub-

ordinasi dari Yayasan Pesantren Indonesia tetapi YPI adalah salah satu usaha negara yang diprogramkan,

dimana posisi Syekh AS. Panji Gumilang sebagai Imam.

238

Strukrur sosial dalam komunitas Ma’had Al-Zaytun terdiri dari unsur pengurus yayasan yang dikenal

dengan sebutan eksponen, mudarris, murabbi, muwadhof/karyawan, santri, serta para koordinator wilayah

(Korwil).

239

Eksponen (pengurus yayasan). Eksponen bertugas mengatur semua urusan pembangunan sarana

pendukung pendidikan, keuangan serta pengelolaannya. Mereka umumnya berlatar belakang sosial sangat

beragam; pengusaha, pejabat, tokoh masyarakat, pegawai negeri dan pensiunan. Mereka bertanggung

jawab atas ketersediaan semua kebutuhan Ma'had Al-Zaytun dan sekaligus mengelola sumber-sumber

keuangan dan pembiayaan pendidikan. Kelompok ini menempati strata atas di mana Syekh Ma'had berada.

Mudarris dan Murabbi direkrut secara terbuka dari berbagai latar belakang pendidikan umum,

agama dan pesantren, dengan perbandingan yang paling menonjol adalah: lebih banyak guru mata

pelajaran umum dari pada mata pelajaran agama.

Mudarris adalah guru yang diberi tugas mengajar mata pelajaran tertentu dan mengajar di kelas.

Sedang Murabbi adalah seorang pembimbing yang diberi tugas untuk memberikan pendampingan terhadap

santri di luar kelas. Murabbi membimbing santri baik dalam belajar, mengikuti kegiatan ekstra kurikuler atau

bimbingan lainnya yang diperlukan santri. Seorang Mudarris berperan juga sebagai Murabbi, tetapi, tidak

semua Murabbi bertindak sebagai Mudarris.

240

Setiap Mudarris dan Murrabi dibina dan dikembangkan dengan terus menerus ditingkatkan ilmunya

dengan mengikuti studi lanjut S-1 bagi yang belum sarjana, dan S-2 untuk yang sudah S-1. Peningkatan

kualitas ilmu para Mudarris dan Murabbi dilakukan juga dengan pendidikan non formal di Ma’had Al-Zaytun

ketika libur.

241

Untuk kepentingan studi lanjut bagi Mudarris dan Murabbi,

Ma’had Al-Zaytun telah

melakukan kerjasama (Memorandum of Understanding) dengan berbagai perguruan tinggi.

Seorang mudarris yang merangkap sebagai murabbi memiliki jam kerja ‘hampir’ 24 jam sehari

semalam, karena begitu kegiatan belajar-mengajar santri selesai pada pukul 22.00, mereka melakukan

kontrol atau pengawasan terhadap santri yang tidak segera berisrirahat atau tidur sesuai dengan jadwal

yang telah ditentukan. Mereka juga melakukan pengawasan terhadap santri yang mencoba untuk berbuat

yang tidak sesuai dengan aturan, seperti santri laki-laki mencoba menyusup ke asrama santri putri. Begitu

juga pada pagi harinya, ketika santri harus bangun pada pukul 03.00 dini hari, para murabbi sudah bangun

lebih dahulu untuk kemudian membangunkan para santri. Tugas yang demikian berat, tetapi tidak diimbangi

236 Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dan Diklat Keagamaan, Laporan lengkap Hasil Penelitian Ma’had Al-

Zaytun Indramayu, Departemen Agama Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Tahun 2000, hal. 13.

237 Ibid.

238 Umar Abduh, Loc.Cit.

239 Ibid. hal. 16

240 Imam Tolkhah dan Choirul Fuad Yusuf (editor), Op.Cit., hal. 37

241 Wawancara dengan Bp. Abdul Halim, 3 Oktober 2003.

dengan imbalan atau gaji yang memadai, menjadi salah satu banyaknya mudarris dan murabbi yang

akhirnya keluar dari Ma’had Al-Zaytun.

242

Koordinator. Di samping memiliki tugas dalam hal rekrutmen para calon santri, yaitu mulai dari:

rekrutmen, bimbingan belajar, sampai pada mengantarkan calon santri mengikuti tes di Ma’had Al-Zaytun,

sampai pada menjemput santri ketika pulang ke rumah dalam rangka liburan, juga mempunyai tugas dalam

bidang penggalangan dana dalam bentuk penjualan majalah Al-Zaytun, mencari donatur, juga

mengumpulkan infaq, shadaqah dan zakat dari para hartawan atau simpatisan Ma’had Al-Zaytun. Dengan

demikian, seorang koordinator tidak bedanya dengan muwadhof, yang karenanya mereka memperoleh gaji

dari Ma’had Al-Zaytun.

Para koordinator juga seringkali berperan sebagai wakil orangtua yang karena sesuatu dan lain hal

tidak dapat hadir dan menjemput putra-putrinya pulang liburan, yaitu menerima raport para santri yang

kemudian diteruskan kepada masing-masing orangtua. Hal ini juga bisa terjadi, karena seringkali raport

sebagai bukti prestasi atau hasil belajar para santri belum selesai ditulis, maka kesempatan waktu yang lain,

koordinatorlah yang bertugas mengambil raport tersebut. Dengan demikian, koordinator juga berfungsi dan

berperan sebagai mediator antara santri dan orangtua dengan Ma’had Al-Zaytun.

Santri. Proses penerimaan santri oleh koordinator, dilakukan sejak bulan Agustus pada tahun

sebelumnya, dengan cara mendatangi orang-orang tertentu yang menurut pengakuan Didi Rudita

243

daftarnya sudah ada dan diberikan oleh Ma’had Al-Zaytun, jauh sebelum Ma’had Al-Zaytun berdiri. Melalui

orang-orang inilah, kemudian koordinator memperoleh petunjuk atau gambaran tentang kemungkinan orang-

orang atau anak-anak yang ingin dan mau menjadi santri.

Sistem seleksi yang dilakukan adalah seleksi terbuka dengan mendaftar melalui koordinator

244

yang

dirunjuk tiap kota di seluruh Indonesia, atau mendaftar langsung ke Ma’had Al-Zaytun. Para calon santri

yang mendaftar melalui koordinator, diberi atau memperoleh bimbingan oleh koordinator, khususnya untuk

hafalan Juz ‘Amma. Kegiatan ini dilakukan secara kelompok dalam satu koordinator, antara 15 sampai 20

anak calon santri, selama satu kali dalam satu minggu. Kegiatan ini akan meningkat volumenya ketika calon

santri libur sekolah atau menjelang tes masuk ke Ma’had Al-Zaytun, kira-kira bulan April, tahun berikutnya,

dengan sistem camp. Pada kesempatan ini pula, para santri memperoleh bimbingan belajar untuk mata

pelajaran IPA dan IPS serta bahasa Arab dan Inggris.

Jenis tes yang dilakukan meliputi: tes akademik dan sikap, dengan bentuk tes: tulis, lisan dan tahfid

(hafalan Juz ‘Amma). Setelah calon santri dinyatakan lulus seleksi, kemudian dilakukan penandatangan akte

notaris dan pembayaran biaya pendidikan yang ditetapkan dengan nilai tukar (kurs) dolar Amerika (USD).

Latar belakang santri, pada umumnya berasal dari status sosial ekonomi menengah ke atas dengan

berbagai profesi atau lapangan pekerjaan.

Pola pembinaan santri dilakukan dengan membagi atau mengelompokkan santri dalam jumlah kecil,

antara 10 sampai 12 santri di bawah bimbingan dan pembinaan satu murabbi, yang bisa terdiri dari mudaris

atau non mudaris, yang dalam waktu tertentu, secara periodik dilakukan perputaran atau pergantian

kelompok (rolling). Dalam bidang akademik, santri dibagi dalam beberapa kelas, yaitu kelas B, C, D, E, dan

F. Kelas A tidak ada, karena asumsinya A itu sempurna dan Yang Maha Sempurna hanya Allah swt.

Pembagian kelas tersebut didasarkan pada prestasi akademik santri, yaitu kelas B yang memiliki nilai di atas

9, kelas C di atas 8, kelas D di atas 7, kelas E di atas 6, dan kelas F dengan nilai 5 ke bawah. Santri yang

masuk dalam kelompok atau E dan F dikategorikan sebagai santri bermasalah, yang diakui oleh para

mudarris maupun murabbi sebagai santri yang ‘sulit’ untuk dididik. Pada kelompok atau kelas ini pendekatan

‘pembiasaan’ dalam bentuk hukuman seringkali diterapkan. Padahal seharusnya santri yang demikian

memperoleh konseling, tetapi sampai saat ini, tenaga konselor hanya berjumlah 5 orang, yang dirasa tidak

memadai dengan jumlah santri yang sangat banyak (ribuan). Para santri yang termasuk dalam kelompok

atau kelas ini, biasanya berasal dari latar belakang keluarga yang kaya, di mana mereka biasa hidup dengan

manja.

Pada tahun ajaran 1 Juli 2003, tahun ajaran ke-V, memulai pembelajaran untuk SLTP Kelas Dewasa

dalam rangka program khusus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kelas Dewasa (PKSLTPKD). Program ini

diberikan kepada para karyawan Ma’had Al-Zaytun, dari 3.000 karyawan Ma’had, 1.075 (35 %) karyawan

belum tamat SLTP. Namun yang mendaftarkan diri berjumlah 248 orang. Mereka merupakan karyawan yang

telah mendaftar dan menyerahkan ijazah SD. Mereka berusia 21 tahun hingga 40 tahun dengan membayar

sumbangan pendidikan Rp 20 ribu per bulan dan uang pangkal Rp 200 ribu. Setelah seleksi melalui tes Juz

‘Amma dan ujian tertulis, hanya 185 orang yang dianggap lulus. Jadwal belajar mereka pada malam hari,

yakni dari pukul 19.00-21.00 WIB. Artinya mereka hanya belajar dua jam setiap hari. Dengan mengikuti

kurikulum akselerasi, tanpa libur. Seluruh silabus SLTP akan diselesaikan dalam jangka dua tahun saja.

Mereka akan diikutkan ujian persamaan SLTP, dan akan mengikuti ujian semester setiap tiga bulan.

Muwadhof atau karyawan. Mereka berjumlah sekitar 3.000 orang dan merupakan tulang punggung

dan andalan Ma’had Al-Zaytun dalam pembangunan sarana fisik, pengaturan keamanan, penerangan listrik,

Puskes, kitchen, laundry, wartel, kedai cukur, pos, koperasi, kebersihan keliling, pertanian, perikanan dan

242 Wawancara dengan Didi Rudita, Koordinator Semarang, yang pada akhirnya mengundurkan diri sebagai koordinator karena gaji

yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tanggal 27 Februari 2004.

243 Koordinator Semarang, meliputi: Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten

Purwodadi, dan Kotamadya Salatiga.

244 Wawancara dengan Didi Rudita, Koordinator Semarang, 15 Nopember 2003.

peternakan, dsb. Mereka bekerja 24 jam dengan tiga kali pergantian (shift). Sistem shift nampaknya sudah

lama diberlakukan untuk mengejar target kebutuhan sarana belajar, asrama serta sarana pendukung

lainnya. Untuk meratakan pengalaman dan menerapkan keadilan, muwadhof secara periodik mengalami

pergantian tugas, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang memerlukan keahlian khusus.

245

Jumlah karyawan bertambah dari 1.550, pada saat awal pembangunan tahun 1995, menjadi kurang

lebih 3.000 karyawan pada saat penelitian ini berlangsung. Kalimat “sami’na wa atho’na” merupakan ucapan

yang keluar dalam setiap do’a pagi. Bagi mereka peraturan bukan sebagai beban. Salah seorang karyawan

mengatakan:

Peraturan bukan suatu beban bagi kami, namun lebih merupakan sarana pendidikan, karena

tempat ini adalah tempat pendidikan yang bisa berjalan dengan baik manakala kami sebagai

pekerja memiliki andil di dalamnya, bukankah pada dasarnya manusia adalah pendidik. Dan

kami juga merasa memiliki Ma’had Al-Zaytun yang sedang kami kerjakan. Karenanya kami

malu, jika apa yang kami ucapkan, bahwa akan selalu taat dengan apa yang diperintahkan

kami langar. Karena santri saja yang usianya masih belia mereka lebih senang bila hidup ini

teratur. Kalau itu yang terjadi, artinya kami membohongi diri sendiri, alias munafik.

246

Ma’had Al-Zaytun terus mengalami perkembangan dalam sistem pendidikan. Setelah berjalan satu

semester, Ma’had Al-Zaytun membuka sebuah program pendidikan di bidang agrikultur yang diberi nama

“Program Pendidikan Pertanian Terpadu” (P3T). Program tersebut diresmikan oleh Syekh Ma’had pada

tanggal 1 Januari 2000. Usaha mempersiapkan program P3T ini telah dilakukan oleh Ma’had Al-Zaytun

melalui pembicaraan dan diskusi panjang sejak dua sampai tiga tahun yang lalu dengan para ilmuan dari

IPB. Menurut Syekh Ma’had, program P3T ini merupakan cikal bakal dari fakultas pertanian Jami’ah Al-

Zaytun. Pada tahap awal, lamanya masa pendidikan program non degree ini adalah 18 bulan, yang dibagi

dalam 4 semester dengan 85 SKS. Materi perkuliahan akan terus dikembangkan hingga pada akhirnya

menjadi Program Strata Satu (S-1). Pada tahun pertama, program ini diikuti oleh peserta (mahasiswa)

sebanyak 76 orang. Sebelum terpilih menjadi mahasiswa P3T, mereka ini telah berkiprah nyata dalam

orientasi mahasiswa selama tidak kurang dari 24 hari, dari 14 Januari sampai 6 Februari. P3T diresmikan

mulai pembelajarannya 6 Februari 2000.

247

Dalam lagu mars Al-Zaytun terdapat kalimat “Demi Kejayaan Umat Islam Sedunia” dan “Galang

Persatuan umat manusia dunia”. Kalimat-kalimat itu mencerminkan bahwa cita-cita Ma’had Al-Zaytun tidak

hanya membangun umat Islam Indonesia tetapi juga bercita-cita membangun dunia Islam. Untuk

merealisasikan cita-cita tersebut, Ma’had Al-Zaytun memiliki Divisi Hubungan Internasional dan Education

Counselling Service yang langsung bertanggung jawab kepada Syekh Ma’had. Divisi ini bertugas untuk

mengakomodasikan tamu-tamu luar negeri, mengkoordinasikan kerjasama antara tenaga ahli Ma’had Al-

Zaytun dengan tenaga ahli luar negeri, mempersiapkan persetujuan MoU dengan lembaga-lembaga luar

negeri dan mempersiapkan pelaksanaannya, dan memonitor pendanaan dari luar negeri dan juga bertindak

sebagai local secretary lembaga kualifikasi internasional.

248

Dalam periode enam bulan di tahun ajaran pertama, Divisi Hubungan Internasional telah

menandatangani persetujuan MoU dengan lebih dari 100 lembaga pendidikan internasional. Ma’had Al-

Zaytun juga ditunjuk sebagai approve centre tiga lembaga kualifikasi internasional dari Inggris. Tiga lembaga

tersebut adalah Pitman Qualification, London Chamber of Commerce (LCCIEB), dan City and Guild

International. Sedangkan Education Counselling Service, disingkat ECS Ma’had Al-Zaytun, bertugas

menerbitkan publikasi-publikasi tentang Ma’had Al-Zaytun dalam berbagai bahasa asing. Terbitan pertama

berjudul “Ma’had al-Zaytun at a Glance” telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan

Prancis. ECS juga menerbitkan brosur-brosur tentang lembaga-lembaga pendidikan internasional. Oleh

karena itu lebih dari 1.000 lembaga pendidikan internasional telah diminta untuk mengirimkan informasi

tentang sistem dan fasilitas pendidikan yang mereka selenggarakan. ECS Ma’had Al-Zaytun diketuai oleh

M.Y.R. Agung Sidayu, adik kandung A.S. Panji Gumilang.

249

Sementara itu berkaitan dengan sistem manajemen terus mengalami pembaharuan. Biasanya

pembaharuan sistem manajemen Ma’had Al-Zaytun dilakukan setiap tahun. Sidang ini merupakan agenda

rutin tahunan yang diikuti perwakilan setiap unit yang ada di Ma’had Al-Zaytun. Segala persoalan, termasuk

di dalamnya kelemahan dari pelaksanaan program di setiap unit penunjang misi pendidikan dievaluasi pada

forum ini. Sidang ini bisa disebut juga forum “think tank” dalam menjalankan roda pendidikan di Ma’had Al-

Zaytun. Dalam pelaksanaan, sidang dipimpin oleh Syekh Ma’had A.S. Panji Gumilang. Biasanya Syekh

mengingatkan perlunya proses mendidik yang harus memiliki perencanaan jangka panjang (long term),

seperti yang diucapkan dalam Sidang Litbang Ma’had Al-Zaytun tanggal 13 Juni 2003.

250

Dalam sidang tahunan Litbang Ma’had Al-Zaytun tanggal 13 Juni 2003 dihasilkan beberapa

keputusan-keputusan; pertama, berkaitan dengan siswa. Mulai tahun 2003 siswa kelas tertinggi dilibatkan

245 Imam Tholkhah dan Choirul Fuad Yusuf (editor), Op.Cit., hal. 37.

246 Dikutip dari Majalah Al-Zaytun, Edisi, 11-2000, hal. 23-24.

247 Majalah Al-Zaytun, Edisi II, Februari 2000, hal. 14-15.

248 “Peningkatan Hubungan Internasional”, dalam majalah Al-Zaytun, Juni-Juli 2000, hal. 55-57.

249 Ibid.

250 Majalah Al-Zaytun, No. 32-2003, hal. 14.

secara langsung dalam aktivitas manajemen asrama membantu petugas manajemen asrama 130, siswa

kelas tertinggi yang terpilih diberi tugas monjadi wali kamar bagi kamar-kamar yang dihuni oleh santri kelas I

dan kelas II, siswa kelas tertinggi yang terpilih ditunjuk menjadi pengawas pelaksanaan tahfidh al-Qur’an dan

penegakan perilaku disiplin di masjid —tugas yang tadinya hanya dilakukan para ustadz, penempatan santri

di setiap asrama diputuskan berdasarkan tingkatan kelas, tak lagi dilakukan penggabungan dengan kelas II

misalnya, prinsip-prinsip penjurusan siswa setingkat SLTA sesuai dengan minat dan kemampuan siswa,

kursus komputer yang diselenggarakan Al-Zaytun Global Information and Communication Technology

(AGICT), dan program tabungan bahasa. Kedua, beberapa alumni P3T dilibatkan sebagai salah satu

petugas manajemen asrama 130. Ketiga, rihlah ilmiah ke lembaga-lembaga negara.

251

C. Membangun Budaya Ma’had Al-Zaytun

Salah satu gambar yang sering terlihat saat masuk ke lokasi Ma’had Al-Zaytun adalah gambar

bendera merah putih yang ditulisi oleh kata Arab “Al-Zaytun”. Gambar itu menghiasi setiap ruang dan tempat

di Ma’had Al-Zaytun; di gedung pembelajaran, asrama, masjid, wisma Al-Ishlah, klinik, aula, wartel, dapur,

kantin, lapangan dan gedung olahraga, bank, serta di areal-areal pertanian dan perkebunan. Di kursi, meja,

topi, mobil, dan alat-alat lain yang dipergunakan untuk pembangunan Ma’had Al-Zaytun tidak luput dari

hiasan gambar tersebut.

Moto yang digunakan Ma’had Al-Zaytun adalah “Ma’had Al-Zaytun sebagai Pusat Pengembangan

Pendidikan, Pengembangan Budaya Toleransi dan Pengembangan Budaya Perdamaian sebagai moto

utama.

252

Sebagai sebuah lembaga, Ma’had Al-Zaytun adalah pusat pendidikan yang memiliki karakter

toleran dan perdamaian. Interaksi antar komunitas Ma’had Al-Zaytun didasari pada nilai-nilai toleransi dan

perdamaian. Para santri datang dari berbagai suku, etnis, dan latar belakang sosial budaya yang berbeda.

Begitu juga tamu-tamu yang datang ke Ma’had Al-Zaytun berasal dari latar belakang sosial, budaya, agama,

dan politik yang berbeda.

Dalam mihrab masjid Al-Hayyat tertulis salah satu ayat suci Al-Qur’an, yakni “Wa Saariu’ ilaa

magfirotin min rabbikum wa janatin a’rduha as-samaawaati wa al-ardli u’idat lil mutaqqin”. Ayat ini

merupakan budaya Ma’had Al-Zaytun yang mencerminkan “budaya pertaubatan”. Karena itu karakteristik

dari Ma’had Al-Zaytun adalah “pemaaf” dan “tidak balas dendam”. Disamping itu, sistem pendidikan Ma’had

Al-Zaytun adalah kurikulumnya yang bersifat antisipatif adaptif dan akomodatif terhadap perkembangan

masyarakat, sains dan teknologi, dengan bobot yang lebih besar pada mata pelajaran-mata pelajaran sains.

Kurikulum tersebut disusun secara integrative, inovative dan modern, dengan memadukan antara kurikulum

dari Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Kurikulum Lokal yang disusun sendiri oleh

pihak Ma’had Al-Zaytun.

Pendidikan di Ma’had Al-Zaytun berlangsung secara every hour, tidak hanya every day, dilengkapi

dengan publikasi atau artikel-artikel ilmiah yang ditulis para mudaris, melalui majalah bulanan Al-Zaytun.

Pendidikan di Ma’had Al-Zaytun berorientasi pada penerapan teknologi pendidikan sekaligus ekonomi

pendidikan yang dikembangkan dalam bentuk Program Pendidikan Pertanian Terpadu (P3T) dan Program

Teknik Terpadu (P2T). Orientasi pendidikan ini sejalan dengan moto basthotan fil’ilmi wal jismi.

Untuk mencapai every hour, sebagai budaya berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam jangka

panjang Ma’had Al-Zaytun akan mengembangkan pendidikan di seluruh provinsi di Indonesia sekolah-

sekolah yang disebut dengan Ma’had Asas sebagai basis dari Ma’had Al-Zaytun yang sekarang ada (tahap

awal), yaitu tingkat SLTP (Tsanawi) dan SMU (Aliyah). Pada saat ini juga sedang dipersiapkan pendirian al

Jami’ah (Universitas) sampai dengan strata 3 (program Doktor) dengan menjalin berbagai kerjasama

dengan berbagai perguruan tinggi, seperti dengan Universitas Indonesia (UI) untuk pendirian Fakultas

Kedokteran; dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, untuk program pendidikan S-1 dan S-

2 bagi mudaris, dan dengan Instirut Pertanian Bogor (IPB) untuk penyelenggaraan Program Pendidikan

Pertanian Terpadu (P3T), serta kerjasama dengan lembaga pendidikan internasional.

Budaya Islam yang terlihat di Ma’had Al-Zaytun adalah menerapkan nilai-nilai dan etika secara

islami dibalut oleh budaya yang modern. Etika sosial di lingkungan Ma’had Al-Zaytun memakai simbol-

simbol Islam, seperti ucapan salam kalau bertemu dan panggilan abi, umi, akhi, dan ukhti sebagaimana

yang dilakukan di kalangan “pergerakan mahasiswa Islam baru” seperti di gerakan Tarbiyah dan Usroh.

Dalam rangka semangat penerapan hidup islami terlihat ada kecenderungan mengganti nama atau

melengkapi namanya dengan nama yang mereka anggap lebih “Islami”. Karenanya di kalangan komunitas

Ma’had Al-Zaytun terdapat nama-nama: Abu Salam, Abu Jihad, Abu Hyliah, Abu Hani' al-Ridla, Abu Kosim,

Silmi Aulia, Saeful Islam, Syekh Ma’had Al-Zaytun, (Tjarsadi) Abdul Al-Jabbar, Fatimah Zahra, Saifuddin

Ibrahim, Abd. Aziz Al-Falah, Rijal Al-Akbar, A. Alkhulaifi.

253

Budaya lain yang berlangsung atau berlaku di Ma’had Al-Zaytun, seperti: paham atau ajaran tentang

nahniyah; hum rijal wa nahnu rijal; shalat darurat (jama' qashar), adzan shubuh tanpa bacaan ‘ash-shalaatu

khairu min an-naum’; dan penafsiran Al-Qur’an yang longgar, merupakan hidden curriculum. Hidden

curriculum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada siswa (santri) di luar dokumen tertulis atau

kurikulum tertulis atau garis-garis besar program pengajaran (GBPP). Pada satu sisi hidden curriculum

251 Wawancara dengan Abdul Halim, salah satu eksponen Ma’had Al-Zaytun, tanggal 3 Oktober2003.

252 Ibid.

253 Imam Tolkhah dan Choirul Fuad Yusuf (editor), Op.Cit., hal.. 21.

sering lebih efektif dalam merubah dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku peserta didik (santri)

dari pada kurikulum tertulis yang lebih berorientasi pada kognitif atau pengetahuan. Hidden curriculum lebih

efektif karena diberikan dan ditanamkan serta dilakukan secara terus-menerus sampai membentuk sebuah

budaya atau tradisi.

BAB V

PENDANAAN MA’HAD AL-ZAYTUN

Syekh Ma’had, AS Panji Gumilang, setiap ditanya dari mana Ma’had Al-Zaytun memperoleh dana

untuk membangun sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pendidikan selalu menjawab bahwa

sumber dana Ma’had Al-Zaytun berasal dari umat Islam. Ketika KH Abdullah Syukri pimpinan Pesantren

Gontor berkunjung ke Ma’had Al-Zaytun bertanya darimana dana untuk membangun sarana dan prasarana

pendidikan Ma’had Al-Zaytun (min ain hadza?) Jawabannya tetap bahwa dana Ma’had Al-Zaytun berasal

dari Allah (Minallah). Umat Islam menurut penuturan Syekh Ma’had sebenarnya kaya, persoalannya

bagaimana umat dan mereka yang punya duit percaya kepada kita. Lebih lanjut AS Panji Gumilang

mengatakan bahwa Ma’had Al-Zaytun “membangun kepercayaan” (trust building) dengan mengelolanya

secara amanah dan profesional. Kepercayaan adalah prasyarat bagi umat yang membantu dana serta

mereka yang punya duit percaya kepada Ma’had Al-Zaytun. Dengan kata lain kepercayaan umat menjadi

sebab mengalirnya dana ke Al-Zaytun. Dengan demikian jika Syekh Ma’had mengatakan bahwa Ma’had Al-

Zaytun adalah milik umat Islam dan kami hanya diberi amanah untuk menjalankan dan menjaga amanah

sebaik-baiknya adalah wajar, tidak mengada-ada.

Siapa yang dimaksud umat Islam oleh Syekh Ma’had dan eksponen Ma’had Al-Zaytun lainnya tidak

pernah dijelaskan. H. Syarwani selaku ketua Yayasan Pesantren Islam mengungkapkan bahwa kalaulah

semua orang yang memberi bantuan dana disebutkan jumlahnya sangat banyak dan orang-orang pasti tidak

akan percaya. Siapa saja yang dimaksud umat Islam? Berapa banyak umat Islam yang menyumbang?

Bagaimana dari umat yang banyak akhirnya bermuara ke Ma’had Al-Zaytun? Siapa saja yang terlibat atau

pengelola pengumpulan dana tersebut? Adakah keterkaitannya dengan sistem pemungutan dana yang

dilakukan oleh kelompok yang diduga kalangan tertentu sebagai “struktur NII”, ataukah ada pihak tertentu

yang memang membiayai Ma’had Al-Zaytun demi kepentingan politik mereka?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu saja memerlukan jawaban-jawaban. Di bawah ini

digambarkan tentang “dana awal” pendirian Ma’had Al-Zaytun dan sumber-sumber dana saat Ma’had Al-

Zaytun setelah berdiri hingga sekarang.

A. Dana Awal Ma’had Al-Zaytun

Salah satu dana umat Islam yang seringkali disebut AS Panji Gumilang dan eksponen Ma’had Al-

Zaytun adalah dana para jama’ah NII KW9 melalui shodaqoh dan infaq mereka.

254

Menurut Amin Jamaluddin

salah satu dana awal pembangunan Ma’had Al-Zaytun berasal dari Adah Djaelani yang memberikan emas

kurang lebih mencapai 1,5 ton. Emas sebesar itu diserahkan Adah Djaelani, selaku Imam NII, kepada AS

Panji Gumilang bersamaan dengan penyerahan kepemimpinan NII dari Adah Djaelani ke AS Panji

Gumilang.

255

Kalau diperkirakan emas sebanyak 1.500 kg sama dengan 1.500.000 gram. Jika 1.500.000

gram x Rp 50.000 = Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah).

Benarkah informasi tentang dana awal tersebut? Dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan

bahwa pencarian dana awal telah lama dilakukan oleh para pendiri Ma’had Al-Zaytun melalui rekrutmen

anggota dalam pengajian intensif baik secara individual atau kelompok (kecil) dari rumah ke rumah secara

bergiliran dan tertutup. Pembinaan calon anggota dilakukan secara bertahap dengan menanamkan “aqidah

Islam” yang bermuara kepada bai’at atau musyahadatul hijrah dengan membayar sejumlah uang. Dan sejak

itulah yang bersangkutan secara resmi menjadi anggota kelompok NII dengan kewajiban berbagai sedekah

dan infaq.

Dalam salah satu program kelompok NII terdapat program pendanaan atau Maliyah. Program

maliyah adalah salah satu program binayatul khomsahnya Abdul Karim Hasan yang kemudian

disempurnakan menjadi program-program negara. Pendanaan dalam komunitas NII KW9 ditafsirkan sebagai

wujud kesempurnaan ibadah dan kecintaan warga kepada NII KW9 dalam bentuk jihad harta.

256

Sebelum Ma’had Al-Zaytun berdiri, dan berlangsung sampai sekarang, terdapat sumber-sumber

keuangan negara yang diambil lewat program Mawarid Daulah dari para warga dan aparat NII KW9, yaitu;

Nafaqoh Daulah, Harokah Qiradl, Harokah Iddikhor, Harokah Romadhon, Harokah Qurban, Aqiqoh,

Shodaqoh Khossoh, Shodaqoh lain-lain, Hashilatul al-Kasab, dan dana pendidikan.

257

Nafaqoh Daulah adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga dan aparat.

Nafaqoh daulah dibagi menjadi dua; infak dan tazkiyah baitiyah. Infaq adalah kewajiban rutin yang

dikeluarkan warga dan aparat untuk negara sebesar US$ 25 per bulan per orang. Sedangkan tazkiyah

Maliyah adalah pembersihan seluruh harta yang dimiliki umat NII yang nominalnya sebesar 2,5% dari harta

yang dimiliki. Pendanaan dari hasil infaq dialokasikan untuk mizaniyah (APBN), ihsan mas’ul (gaji aparat)

dan tanmiyah (pembangunan Ma'had Al-Zaytun). NII KW9 memiliki kurs dolar sendiri yang ditentukan

penggunaannya sejak 1416 H/1995 M. Adapun perinciannya sebagai berikut:

258

254 Wawancara dengan M.Y.R Agung Sidayu tanggal 31 Februari 2003.

255 Wawancara dengan Amin Jamaludin, Ketua LPPI, tanggal 8 Desember 2003.

256 Imam Shalahuddin dan Sukanto, Op.Cit., hal. 90.

257 Ibid., hal. 91-98.

258 Ibid., hal. 92.

Tahun 1416H/1995M

$1 = Rp 2.100

Tahun 1417H/1996M

$l = Rp 2.200

Tahun 1418H/1997M

$l = Rp 2.300

Tahun 1419H/1998M

$l = Rp 2.400

Tahun 1420H/1999M

$l = Rp 2.500

Tahun 1421H/2000M

$l = Rp 2.600

Tahun 1422H/2001M

$l = Rp 2.700

Tahun 1423H/2002M

$l = Rp 2.800

Tahun 1424H/2003M

$l = Rp 2.900

Kalau warga pada tahun 1995, sebelum Ma’had Al-Zaytun berdiri, berjumlah 68.147 orang maka

bisa diperkiraan dana yang terkumpul, yakni US$ 25 x 2.100 x 12 bulan x 68.147 orang adalah Rp

42.932.610.000 (empat puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu).

Program Harokah Qiradl. Harokah Qiradl ditetapkan tanggal 15 Jumadil Ula 1414 H/30 Oktober

1993 M. Harokah Qiradl adalah pinjaman KW9 kepada umatnya yang akan dikembalikan dalam jangka

waktu lima tahun ditambah dengan faedahnya. Pengelola modal adalah Madinah Indonesia yang untuk hal

itu dibentuk badan pengelola yang bertanggung jawab kepada Madinah Indonesia.

259

Qiradl yang dimaksud

adalah modal dalam bentuk nominal emas murni (logam mulia) dengan harga mengikuti harga pasar emas

yang baku pada saat ijab qabul transaksi qiradl ini dilaksanakan.

260

Tentang adanya infak dan shadaqah di kalangan kelompok NII yang mengalir ke Ma’had Al-Zaytun

bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman para anggota kelompok NII di bawah ini.

Endi (bukan nama sebenarnya) pada awalnya sekitar tahun 80an mengikuti pengajian

yang diberikan oleh N.A. Rasyid seorang muballigh asal Aceh yang memberikan pengajian

agama secara intensif dari rumah ke rumah warga di Ciputat. Rasyid awalnya mahasiswa

tugas belajar Fakultas Tarbiyah namun tidak sempat menyelesaikan kuliahnya dan lebih

banyak melakukan kegiatan-kegiatan dakwah melalui pengajian dan bisnis untuk menghidupi

keluarga. Setiap pengajian selalu diuraikan secara skematik, sistematis, logis dan berfikir

hitam putih. Semua yang diuraikan selalu didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang

dijanjikan kebenarannya dan dijamin akan menjaga umat Islam dari kesesatan. Semua uraian

dijelaskan secara menarik dengan menggunakan papan tulis dan materinya lebih banyak

tentang aqidah. Menurut Rasyid bila seseorang belum benar aqidahnya maka semua

amalannya menjadi sia-sia. Karena orang yang batal imannya bisa menjadi kafir atau musyrik.

Salah satu rukun iman adalah percaya kepada Kitab-kitab-Nya (Al-Qur’an). Orang Islam wajib

menyakini kebenaran Al-Qur’an serta mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari

mulai dari urusan ibadah, mu’amalat sampai urusan kemasyarakatan dan negara. Tidak ada

urusan ibadah, muamalah dan kehidupan lainnya yang tidak diatur Al-Qur’an. Barangsiapa

yang mempercayai dan mengamalkan sebagian Al-Qur’an dan menolak sebagian lainnya

tetap dihukum kafir, seperti pesan Al-Qur’an sendiri. Apalagi meyakini ada aturan atau hukum

yang lebih baik dari Al-Qur’an dan meninggalkan Al-Qur’an untuk kemudian menggantinya

dengan hukum lain, maka jelas-jelas orang tersebut kafir, musyrik dan dholim.

Rasyid yang pernah kuliah di IAIN, tapi tidak sempat menyelesaikan studinya, dalam

dakwahnya selalu membawa tawon (dalam sangkar) untuk pengobatan. Rasyid selalu

mengriktik pemerintah sebagai tidak Islami karena membolehkan judi, undian SDSB, minumun

keras, tempat pelacuran, dsb. Karenanya uang pemerintah diragukan kehalalannya (haram).

Namun dia tidak pernah menolak gajinya sebagai PNS, padahal uang pemerintah yang

diterima dianggap uang tidak Islami alias uang haram.

Setelah beberapa kali pengajian yang diselenggarakan secara bergilir dari rumah ke

rumah, ada sebagian peserta yang mengundurkan diri karena materinya dianggap terlalu

keras dan berbeda dengan faham keagamaan mainstream. Apalagi pengajiannya yang selalu

membahas politik, menyalahkan/mengkafirkan orang lain dan menganggap Islam yang

diamalkan masyarakat selama ini penuh bid’ah, khurafat, tahayul dan kemusyrikan. Padahal

kebanyakan masyarakat umumnya berasal dari kalangan Nahdhiyyin (Ahl As-Sunnah wa al-

Jamaah). Akibatnya orang seperti Hj. Syamsiyah melarang rumahnya dijadikan tempat

pengajian Rasyid.

Sebagian jamaah dapat menerima dan bahkan meneruskan pengajiannya ke

pengajian yang “lebih tinggi” tingkatannya sampai pada suatu saat mereka melakukan bai’at.

Sejak saat itulah Endi beserta sejumlah kawannya menjadi jamaah kelompok yang intensif

melakukan dakwah seperti yang dia peroleh dari gurunya. Pada saat itulah berkembang

pemahaman keagamaan di masyarakat apa yang disebut dengan konsep Hijrah, masa

pendadaran, periode Mekkah dan periode Madinah.

259 Ibid.

260

Ibid., hal. 93

.

Anehnya mereka yang menjadi sasaran dakwah Rasyid umumnya berpendidikan

rendah, kurang mendalami ajaran Islam bahkan ada sebagian jama’ah yang sebelumnya

belum menjalankan shalat secara baik. Sehingga bila ditanyakan apa yang dimaksud dengan

hijrah, masa pendadaran, berbagai macam shadaqah, bai’at, periode Makkah dan Madinah

sama sekali kurang/tidak memahami sepenuhnya. Rasyid juga selalu mengajarkan akan

kewajiban jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa seperti yang banyak tercantum dalam Al-

Qur’an. Jihad adalah kewajiban bila ditinggalkan berarti tidak menjalankan Al-Qur’an.

Menurutnya pengumpulan infaq dan shadaqah tersebut didasarkan pada pemahaman ayat Al-

Qur’an yang mewajibkan orang mukmin untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan

jiwanya.

Menurut Endi (56) setiap kordinator atau Mas’ul memiliki rata-rata 40 anggota dengan

latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam; pedagang kaki lima, pemilik toko,

tukang ojek, pegawai swasta, pedagang keliling dsb. Setiap bulan memang ada jatah atau

jumlah yang harus disetor ke atasannya yang lebih tinggi. Bila jumlah tersebut tidak tercapai

maka kordinator (Mas’ul) biasanya memenuhi jumlah tersebut atau istilahnya nombok. Namun

pada saat ekonomi dirinya membaik, biasanya jumlah setoran itu dibayar dulu, kepada

anggota ditagih kemudian. Tapi tradisi selama ini menurut Endi, bila jumlah setoran shodaqah

belum mencukupi biasanya patungan di antara anggota jama’ah yang ada. Jadi tidak

selamanya memberatkan Mas'ul.

Berapa jumlah yang harus disetor setiap bulan? Endin berkeberatan rnenyebutkannya

dan hal tersebut bersifat “tertutup”. Yang mengetahui berapa besar jumlah setoran hanya

dirinya dan kordinator atasannya. Ketika didesak apakah harus cukup jumlahnya dan setiap

anggota menyerahkan sejumlah yang telah ditetapkan. Dijawab, ya namanya shodaqah tidak

mesti berapa jumlahnya. Jika memang sedang tidak ada uang, tidak diharuskan apalagi harus

memperolehnya dengan cara yang tidak halal.

Berdasarkan pengakuannya selama dia menjalankan tugas-tugas Mas'ul alhamdulillah

rizqi selalu ada. Tapi sebaliknya teman-teman yang menyatakan keluar dan tidak lagi

mengeluakan shodaqah dan infaq, menurutnya ada yang modal tokonya habis, ada yang

stroke dengan menghabiskan uang banyak untuk berobat, dan sebagainya. Mereka

memahaminya sebagai tidak memperoleh berkah dari rizki yang diterima karena memutuskan

kewajiban infaq dan shodaqah yang wajib dikeluarkan.

Dia sendiri merasa hawatir apa yang sudah dilakukan mungkin masih belum

mencukupi kewajibannya. Sebab antara yang dia peroleh dengan yang dikeluarkan sebagai

infaq dan shodaqah takut belum seimbang. Padahal menurut pengakuannya dia telah

menghabiskan sekitar 2-3 Ha tanahnya untuk menyumbang ke kelompoknya untuk kemudian

dikumpulkan sebagai dana pembangunan Ma’had Al-Zaytun.

Kapan diadakan rapat pengecekan hasil yang diperoleh dari pengumpulan dana yang

ada? Menurutnya ada forum rapat yang disebut “Musyahadah” yang menelusuri aliran dan

jumlah dana yang terkumpul. Biasanya jumlahnya tidak pernah berkurang dari angka-angka

yang mereka setor sebelumnya. Karena semua mas’ul atau kordinator bekerja dan terlibat

dalam pengumpulan dana didasarkan niat yang ikhlas untuk ibadah dan berjihad di jalan Allah

SWT.

Sekarang Endi tidak lagi menjadi Mas’ul atau menurutnya sudah berada pada hirarki

yang lebih tinggi lagi. Tugas mas’ul beralih kepada yang muda-muda yang sebelumnya sudah

berhasil mengajak anggota baru dalam kelompoknya. Menurutnya di daerah Ciputat terdapat

sejumlah kelompok yang dikordinir oleh sejumlah mas’ul yang setiap bulan dapat

mengumpulkan infaq dan shodaqah jumlahnya mencapai angka “juta”. Berapa persisnya Endi

tidak bersedia menyebutkannya.

Selain infaq bulanan, Endi juga ketika ditanyakan bagaimana Ma’had Al-Zaytun dapat

membayar 3.000 muwadhof (karyawan), ternyata menurut Endi setiap hari seorang anggota

mengumpulkan uang Rp 200,- khusus untuk membayar karyawan di luar infaq yang ada.

Artinya setiap orang urunan Rp 6.000,- khusus untuk membayar karyawan yang jumlahnya

3.000 orang.

Sebagai orang yang sudah dituakan di kalangan kelompok mereka tidak jarang ada

kordinator kelompok lain yang datang ke rumahnya untuk mengajak bergabung dan

memberikan dakwah perlunya menjadi anggota kelompok tersebut. Juga tidak jarang ada

kordinator kelompok yang kekurangan uang transport datang ke rumahnya dan biasanya

dibantu agar dapat melanjutkan perjalanan mereka.

Pada acara-acara tertentu seperti; peletakkan batu pertama dan peresmiannya

pembangunan masjid Rahmatan Lil ‘Alamin, perayaan 1 Muharram, Iedul Fithri datang

berombongan dengan jama’ah dan kordinator lain daerah Tangerang. Menurutnya di daerah

Ciputat terdapat sejumlah (banyak) kordinator. Tapi masing-masing orang tidak mengetahui.

Apalagi di kabupaten Tangerang dinilainya cukup banyak dan jumlahnya “besar”.

Endi berkeberatan menunjukkan siapa saja mas’ul yang ada di Ciputat atau

Tangerang. Hal demikian sebagai kode etik yang menjadi kesepakatan kelompok. Karenanya

ketika Endi membaca Majalah Sabili No. 12 Th. XI 1 Januari 2004/9 Dzul Qaidah 1424 H

tentang korban-korban Al-Zaytun yang dikaitkan dengan NII KWIX kaki saya terasa seperti

mau copot bukan karena takut tetapi dirinya tidak pernah terbayangkan dan terkait dengan NII

KWIX bahkan mereka tidak mengetahui sama sekali.

Rasyid sendiri sekarang tidak ada lagi di Ciputat. Menurut informasi yang ia terima Rasyid

telah lama pergi ke Malaysia (sekitar tahun 85). Rasyid nampaknya dalam beberapa hal tidak

sejalan dengan pimpinan Ma’had Al-Zaytun dalam penggunaan dana khususnya dengan gaya

hidup pimpinan Ma’had Al-Zaytun yang dianggap “boros”. Di antaranya untuk membeli

kendaraan “mewah” (Mercy) yang digunakan AS Panji Gumilang. Ketika ditanyakan kepada

Endi tentang pembelian mobil mewah dan cara hidup AS Panji Gumilang, Endi menjawab

semua umat ada pemimpinnya. Katholik ada Paus dengan segala kebesarannya. Maka kita

perlu pemimpin atau imam. Maka wajar kalau Syaykh Ma’had Al-Zaytun menggunakan mobil

mewah dan memang seharusnya demikian sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.

Bagi dirinya Ma’had Al-Zaytun adalah sebuah pesantren kebanggaan yang akan

mendidik anak-anak umat Islam menjadi SDM yang menguasai iptek, memiliki semangat

mengamalkan ajaran agamanya secara lebih Islami serta memiliki semangat jihad untuk

membantu saudara-saudara pada saat diperlukan. Endi memproyeksikan sampai tahun 2050

bila Ma’had Al-Zaytun berhasil maka kejayaan umat Islam akan tercapai. Umat Islam akan

diperhitungkan orang lain karena memiliki SDM yang handal dengan semangat jihad yang

tinggi.

Endi tinggal di rumahnya berdekatan dengan mmah saudara-saudaranya dan

orangtua. Satu tradisi masyarakat Betawi dimana setiap anak diberikan tanah, rumah dan

toko/warung tempat usaha. Ukuran rumahnya tidak terlalu kecil dengan letak yang tidak

teratur, masuk gang sempit yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Dilihat dari

kehidupan kesehariannya dan dari kondisi sosial ekonominya Endi terbilang masuk kelas

menengah bawah.

Menurut Tarman (50) -salah seorang yang pernah didatangi dan didakwahi Endi- Endi

sebelum pengajian yang berlangsung di rumahnya mendata dulu semua anggota keluarga.

Sebab nantinya kalau ada kewajiban infaq semua keluarganya harus dikenakan

infaq/shadaqah. Dan shadaqah tersebut harus diserahkan kepada atasannya tidak.boleh

kepada yang lain. Pada awal pengajiannya dirasakan sangat bagus sekali menafsirkan ayat-

ayat Al-Qur’an seperti yang tertuang dalam tafsir Departemen Agama. Dia mengajak gurunya

yang memperkenalkan dirinya dengan nama Susanto dengan alamat desa Kampung Sawah.

Namun ketika dicoba untuk ditelusuri di alamat yang dikenalkan ternyata nama tersebut tidak

dikenal masyarakat.

Pada pengajian yang kedua guru Susanto tidak datang lagi. Pengajian langsung

diberikan oleh Endi. Dalam pengajiannya sudah mulai terlihat “tidak bener”, menafsirkan ayat

sepertinya semaunya saja. Bahkan pernah mengatakan bahwa shalat itu kan jaman dulu,

jaman Nabi, sekarang tidak perlu lagi. Mendengar penjelasan tidak perlu shalat lagi, oleh

Tarman langsung minta pengajiannya dihentikan dan tidak boleh datang lagi.

Ada teman Tarman, Madi (bukan nama sebenarnya) diminta untuk terus mengikuti

pengajian kelompok mereka. Sampai suatu saat Madi diajak ke suatu tempat dan dalam

perjalanan matanya ditutup dengan kain hitam. Sampailah di sebuah tempat seperti hal/aula

yang kedap suara. Di situ Madi dibai’at dengan membayar Rp 60.000,- Namun setelah dibai’at

justru Tarman tidak mudah memperoleh informasi lanjutan bagaimana pengajian dan

hubungannya dengan kelompok tersebut. Menurut Tarman, Madi tampaknya telah masuk

dalam kelompok mereka. Dia merasa takut sebab dalam bai’atnya ada hal-hal yang tidak

boleh dilanggar.

Imah, seorang pembantu rumah tangga (PRT) di Cimanggis, Ciputat sekitar 3 tahun

yang lalu sering minta izin kepada majikannya untuk ikut pengajian. Dia diajak oleh teman

sesama PRT yang berasal dari daerah yang sama. Setelah beberapa kali mengikuti

pengajian, dia dibawa dengan diangkut bus dengan mata tertutup sampai ke suatu tempat

seperti aula yang lokasinya tidak tahu. Di tempat tersebut diberikan pengajian oleh beberapa

ustadz. Anehnya waktu Dzuhur pengajian terus berlangsung, sehingga para peserta tidak ada

yang shalat Dhuhur. Jumlah mereka sekitar 40 orang; ada yang sarjana, pegawai, pedagang,

anak sekolah dan tentunya sejumlah PRT. Mereka istirahat untuk makan siang untuk

kemudian melanjutkan pengajian sampai Maghrib. Artinya peserta juga tidak shalat Ashar.

Pengajian berakhir dengan acara bai’at dengan membayar sejumlah uang. Majikannya baru

mengerti mengapa pembantunya tidak pernah punya uang. Semua gajinya habis setiap bulan.

Bahkan sering pinjam ke orang lain atau ke majikannya untuk keperluan yang tidak jelas.

Menurut pengakuannya selama berada di tempat tersebut seperti disandera, tidak

dibolehkan keluar atau ditemui oleh orang lain. Imah dapat keluar setelah ditebus Rp

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Ramli pacar dia yang akhirnya benar-benar

jadi suaminya.

Slamet, anggota jama’ah masjid Al Khasyi’un Cimanggis, Ciputat, berasal dari Klaten

dengan latar belakang pendidikan tamatan SMU tinggal “di masjid”. Karena belum

memperoleh pekerjaan sementara nyambi kerja di bengkel service dinamo yang juga

pemiliknya sesama anggota jamaah masjid Al Khasyi’un. Dia diajak temannya mengikuti

pengajian yang gurunya belum dikenal dan teman-temannya juga belum dikenal. Setelah

beberapa kali mengikuti pengajian akhirnya dia dibawa ke suatu tempat, menurut

pengakuannya sepertinya di daerah Tanjung Priok. Pada malam harinya akan diadakan bai’at.

Namun sebelum di-bai’at masing-masing ditanyakan apakah ada di antara saudaranya atau

keluarganya yang berasal dari ABRI. Slamet menjawab bahwa bapak saya ABRI, maka dia

batal di-bai’at sementara teman-temannya melakukan bai’at. Slamet tidak dikenakan

kewajiban pembayaran bai’at. Berbeda dengan teman-ternannya yang di-bai’at, tentunya

dikenakan kewajiban shadaqah.

Endi juga pernah mengajak peneliti untuk hijrah dengan pembayaran yang relatif

murah Rp 500.000,-. Menurutnya sebelumnya shadaqah untuk hijrah pernah mencapai Rp

2.500.000,- kemudian turun menjadi Rp 2.000.000,- lalu Rp 1.500.000,- dan turun lagi menjadi

Rp 1.000.000,- sampai akhimya menjadi Rp 500.000,- . Namun dijawab peneliti masih merasa

belum perlu hijrah karena masih merasa belum mampu memenuhi persyaratan dan kewajiban

orang hijrah.

Dalam ketentuan Qanun Negara Islam Indonesia (NII) pembagian Infaq Negara dibagi berdasarkan

persentasi sebagai berikut:

1. Desa (mungkin mas’ul) ………............................................... 25%

2. K. Kt. (Komandemen Kecamatan) ...................................…... 20 %

3. K.K. (Komandemen Kabupaten) ……..................................... 15 %

4. K.D. (Komandemen Daerah) ……........................................... 15 %

5. K.W. (Komandemen Wilayah) …….........................................15 %

6. K.T. (KomandemenTertinggi).......………….............................10%

261

Pertanyaannya apakah seorang mas’ul memang semata-mata hanya mengumpulkan dan menyetor

dana, ataukah dia sendiri rnemperoleh bagian sebagai mas’ul. Kalau mas’ul memperoleh bagian, berapa

persen haknya. Apakah ketentuan Qanun masih berlaku dalam kelompok mereka? Dari penelusuran

lapangan sulit mencari informasi tersebut. Dan bila melihat kondisi sosial ekonominya Endi tidak

memperlihatkan gambaran “kemakmuran” sebagai mas’ul. Sebaliknya keadaan sosial ekonominya

menunjukkan “di bawah/kekurangan”. Terlihat dari rumah tempat tinggal kecil, semi darurat (yang sudah tua)

dengan perabot seadanya (perlu perbaikan) dan semuanya warisan orang tua.

262

B. Sumber Dana Ma’had Al-Zaytun

1. Dana Pendidkan Santri

Sebagai lembaga pendidikan, Ma’had Al-Zaytun memiliki aturan-aturan resmi dalam penggalangan

sumber dana pendidikan santri. Dari tahun ke tahun, uang pendidikan santri yang harus dibayar kepada

Ma’had Al-Zaytun berubah-ubah, dari mulai US$1500, US$2000, sampai US$3000.

Pada periode 2000 dana pendidikan santri scbesar US$ 1500. Untuk santri warga negara Indonesia

diberikan kurs Rp 6.000 per satu dolar.

263

Dana tersebut untuk pembayaran pengadaan berbagai peralatan

selama tinggal di Ma’had Al-Zaytun dan dana partisipasi untuk pembelian seekor lembu dan perwatannya.

Disamping itu terdapat dana pendaftaran (administrasi, pemeriksaan kesehatan dan tes Narkoba, potret

pelajar, dan pelaksanaan ujian penyaringan) berjumlah Rp 250.000 dan dana administrasi notaris berjumlah

Rp 50.000. Berarti dana pendidikan santri yang harus dikeluarkan dari mulai pendaftaran sampai menjadi

santri Ma’had Al-Zaytun adalah Rp 9.300.000 dengan rincian: 1) dana pendaftaran: Rp 250.000, 2) dana

administrasi notaris: Rp 50.000, 3) dana pengadaan berbagai peralatan: Rp 3.000.000, dan 4) dana

partisipasi pembelian lembu: Rp 6.000.000. Kalau dikalkulasikan antara dana pendidikan santri dengan

jumlah santri pada tahun 2000 sebesar 9.300.000 x 1.725 santri = Rp 16.042.500.000 (enam belas milyar

empat puluh dua juta lima ratus ribu).

Ma’had Al-Zaytun juga mempopulerkan amaliah selama shaum Ramadhan dengan istilah Harakah

Ramadhan sebagai cerminan positif keagungan amaliah Ramadhan dengan gerakan shadaqah dan

berzakat. Selama bulan Ramadhan sampai Iedul Fithri 1421 H saja terkumpul sebanyak Rp 5.040.496.010,-

(Lima milyar empat puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sepuluh rupiah). Jumlah tersebut

berasal dari kalangan pengurus yayasan, karyawan pembangunan, mudarris/murabbi serta santri sebanyak

261 Al-Chaidar, Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia, Fakta dan Data Sejarah Darul Islam, S.M. Kartosoewirjo,

(Jakarta: Darul, 1999), hal. 107

262 Orang yang mengaku sebagai korban NII umumnya keluar dari organisasi ini disebabkan persoalan ekonomi dan kewajiban

memenuhi setoran dana. Wawancara dengan 5 orang korban NII dan keluarga korban di Jakarta, tanggal 8 Desember 2003.

263 “Kekuatan Intelektual Indonesia Baru” disampaikan dalam Pidato Syaykh Ma’had pada pembukaan pembelajaran Ma’had Al-

Zaytun tahun ajaran 1421 H/2000 M, tarikh 29 Rabi’ul al-Awwal 1421 H/l Juli 2000 M, majalah Al-Zaytun, Edisi Juni-Juli 2000, hal.

24.

Rp 592.188.000,- dan dari umat Islam yang berada di luar MAZ sebanyak Rp 4.448.308.010.

264

Diperkirakan

pemasukan Harakah Ramadhan pada tahun-tahun berikutnya juga tidak berbeda dengan yang diperoleh

tahun 1421 H.

2. Usaha Ma’had

Program utama YPI adalah pendidikan ekonomi atau ekonomi pendidikan. Oleh karena itu Ma’had

Al-Zaytun mengembangkan berbagai usaha perekonomian yang berfungsi sebagai jalur pemasukan dana.

Di Ma’had Al-Zaytun terdapat dua kantin besar yang mampu menampung lebih dari 500 pengunjung. Setiap

hari tidak kurang dari 2.000 orang makan di dua kantin tersebut. Setiap hari kantin Ma’had Al-Zaytun

memperoleh omzet tidak kurang dari. Rp 22 juta (dua puluh dua juta rupiah). Omzet meningkat pada hari

Sabtu dan Ahad, mencapai sekitar Rp 40 juta (empat puluh juta rupiah).

Selain kantin, tersedia dua wartel dengan 10 Kamar Bicara Umum (KBU). Setiap hari rata-rata

menghasilkan keuntungan Rp 15 juta (lima belas juta rupiah). Selain itu juga ada fasilitas laundry yang

setiap bulan menghasilkan keuntungan tidak kurang dari Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus

ribu rupiah). Masih ada lagi koperasi yang menyediakan hampir semua bahan kebutuhan pokok seperti

pakaian, makanan dan lain-lain. Omzetnya per hari tidak kurang dari Rp. 12.000.000,- (dua belas juta

rupiah).

Demikian pula penerbitan majalah bulanan Al-Zaytun dengan oplah 3.000 exemplar dijual dengan

harga Rp 20.000,- . Padahal biaya penerbitan semuanya sudah ditanggung oleh pemasang iklan (Bank CIC,

Semen Gresik, supplier dan sejumlah toko bahan bangunan). Dengan demikian setiap bulannya memberi

pemasukan dana sekitar Rp 60.000.000,-.

Barang atau makanan yang disediakan di Ma’had Al-Zaytun memang terkesan mahal. Menu makan

siang yang terdiri dari seporsi nasi, sepotong ayam goreng, semangkuk sayur, sekerat tempe dan sepotong

buah dihargai Rp 15.000,-. Padahal di tempat-tempat lain harga yang ditawarkan dengan menu seperti itu

paling mahal Rp 8.000,-. Demikian juga barang dagangan yang dijajakan di koperasi, rata-rata lebih mahal

Rp 1.000 - Rp 2.500. Harga yang serba mahal ini kemudian melahirkan sebutan bahwa Al Zaytun memang

komersial atau pesantren yang dikomersialkan.

Dari tempat parkir saja dari data yang ada pada bulan Februari 2000 dapat menghasilkan Rp

8.141.500,- Sedangkan dari penjualan/shadaqah samak dan tuyur berjumlah Rp 3.833.450.-.Shadaqah

samak adalah penjualan makanan ikan yang setiap bungkus (1 ons) dijual Rp 1.000,-. Shadaqah tuyur

adalah penjualan jagung makanan burung dara perbungkus 1 ons Rp 1.000,-

Ma’had Al-Zaytun juga mengelola Wisma Ishlah sebuah hotel berbintang dengan harga sewa kamar

mulai dari kelas standar Rp 250.000, Rp 400.000, sampai Rp 500.000 per malam. Ruang rapat juga

disewakan dengan tarif per hari Rp 4.500.000. Pada saat pendaftaran santri baru wisma Ishlah sudah penuh

di-booking para wali calon santri. Demikian pula menjelang libur tingkat hunian wisma Ishlah cukup tingi. Ada

kamar tertentu yang sering di-booking oleh pejabat atau mantan pejabat selama berkunjung ke Ma’had Al-

Zaytun dengan alasan menengok cucu yang belajar di Ma’had Al-Zaytun.

Harus diakui bahwa manajemen Ma’had Al-Zaytun dalam mengelola peluang pemasukan dana

termasuk berhasil baik seperti dalam penggalangan dana membangun Masjid Rahmatan Lil ‘Alamin yang

biayanya mencapai 100 milyar, dapat diperoleh dalam waktu tidak terlalu lama. Bahkan ada seorang

dermawan dari Jakarta (yang tidak mau disebut namanya) datang memberikan sumbangan yang jumlahnya

cukup banyak, setelah mendengar rencana Ma’had Al-Zaytun membangun masjid tersebut.

Menanggapi tentang kesan di Ma’had Al-Zaytun serba uang, Syekh Ma’had dan para pembantunya

mengatakan bahwa seluruh shodaqoh (istilah yang sering dipakai untuk menggantikan konsep harga) yang

masuk akan dikembalikan lagi kepada para santri dalam bentuk pembangunan fasilitas belajar yang

menunjang proses pendidikan. Ini yang dimaksud dengan konsep pendidikan ekonomi dan ekonomi

pendidikan. Artinya, out put yang dihasilkan harus memiliki wawasan dan kemampuan ekonomi,

menciptakan lapangan kerja, bukan pencari pekerjaan. Sebaliknya bagaimana Ma’had Al-Zaytun

mengembangkan ekonomi yang dapat menunjang kemandirian ekonomi Ma’had Al-Zaytun. Di masa datang

sumber dana Ma’had Al-Zaytun semakin terbuka karena kepercayaan masyarakat semakin meningkat serta

dukungan ekonomi Ma’had Al-Zaytun sendiri akan semakin kuat (pertanian, perkebunan, peternakan,

perikanan, dan produk teknologi tepat guna lainnya).

3. Tamu

Infaq dan shadaqah yang diperoleh dari para pengunjung selama periode 1 Juli 1999 s/d Juli 2003

berjumlah 687.796 orang terdiri dari 269.001 laki-laki, 327.150 perempuan dan 96.675 anak-anak. Besarnya

pemasukan infaq dan shadaqah secara rinci adalah:

- 1 Juli 1999 - 30 Juni 2000 ……................... berjumlah Rp 6.338.962.680,-

- 1 Juli 2000 - 30 Juni 2001 ................……... berjumlah Rp 15.242.769.829,-

264 Lihat Gerakan Ramadhan di Ma’had Al-Zaytun Peroleh lebih dari Rp 5 Milyar, Majalah Al-Zaytun Edisi 12 - 2000, hal.29.

- 1 Juli 2001 - 30 Juni 2002 ..........……......... berjumlah Rp 18.570.463.920,-

- 1 Juli 2002 - 30 Juni 2003 ……................... berjumlah Rp 30.235.201.928,-

- Juli 2003 ................……………………….. berjumlah Rp 2.569.600.375,-

Jumlah keseluruhan ………..……........................…… Rp 72.951.025.702,-

(tujuh puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta dua puluh lima rupiah tujuh ratus dua rupiah).

Atau rata-rata penerimaan infaq dan shadaqah per bulan hampir mcncapai Rp 1,5 milyar.

265

4. Donatur

Kepercayan masyarakat di berbagai daerah juga terlihat semakin meningkat, terlihat semakin

banyaknya pejabat pemerintah Pusat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, DPRD, pengusaha, tokoh

pendidikan, pengurus pesantren berkunjung ke Ma’had Al-Zaytun. Sebagian Pemda meminta Ma’had Al-

Zaytun membuka cabangnya di daerah mereka dengan menyediakan lahan untuk komplek pendidikan

Ma’had Al-Zaytun, misalnya, Pemda Kabupaten Bengkalis menyediakan 3.000 Ha di Pulau Rupat. Ma’had

Al-Zaytun juga memperoleh 200 Ha di Indramayu untuk membangun SD dan SLTP dengan kurikulum

Ma’had Al-Zaytun.

266

Pemda Pandeglang menyediakan seluas 60 Ha, Pemda Kabupaten Kapuas

mengisyaratkan penyediaan lahan tanah tidak ada masalah dan tidak ada batas.

267

Kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat juga terlihat dengan sumbangan atau hibah dari

H. Probosutejo (76) tanah seluas 800 Ha (delapan ratus Ha) terlelak di daerah Cibinong Bogor 14 Km dari

Tol Cibubur. Menurut penuturan H. Probosutejo yang disampaikan dalam sambutannya di masjid Al Hayat

setelah shalat Jum’at, bahwa dirinya selama ini mengenal Ma’had Al-Zaytun dari cerita orang dan berita di

media masa. Sebagian memberitakan bahwa Ma’had Al-Zaytun adalah sebuah kampus pendidikan modern

yang. Lebih lanjut, ia berkata:

Namun setelah datang sendiri ke Ma’had Al-Zaytun dan sejak turun dari kendaraan saya

melihat gedung-gedung menjulang tinggi dan megah, lingkungan yang ditata apik, bersih dan

asri yang belum pernah saya lihat sebelumnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Setelah saya shalat berjamaah saya kagum para santri datang berduyun-duyun memenuhi

masjid, dan membentuk shaf secara teratur terkenang dengan suasana shalat di masjid

Nabawi Madinah. Berdasarkan apa yang saya lihat langsung di sini saya benar-benar yakin

bahwa Ma’had Al-Zaytun merupakan sistem pendidikan yang paling baik saat ini untuk

mempersiapkan SDM yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis sekarang.

268

Sebelumnya, di kalangan masyarakat ada yang menghubungkan kemungkinan dana Ma’had Al-

Zaytun bersumber dari donatur keluarga Cendana beserta sejumlah mantan pejabat di masa pemerintahan

Presiden Suharto. Hal tersebut dikaitkan dengan kunjungan Soedharmono (sesepuh Ma’had Al-Zaytun),

Ismail Saleh, Akbar Tanjung, Haryono Suyono, Harmoko, Abdul Gafur, Agung Laksono, Tuti Alawiyah, dll.

Ketika peletakkan pembangunan masjid Rahmatan Lil ‘Alamin, sejumlah kelompok pengajian telah

menyatakan kesediaan membantu dana sampai milyaran rupiah (hampir mencapai 100 milyar). Karenanya

tidak berlebihan bila ada yang melihatnya pengumpulan dana Ma’had Al-Zaytun sebagai benluk "money

laundry" dari sejumlah pejabat yang selama ini memperoleh atau menumpuk kekayaan dengan cara tidak

halal (korupsi) kemudian membersihknnnya dengan berbuat kebaikan (infaq, shodaqah, zakat dsb.) untuk

mencari bekal di akhirat. Pemberian nama Ma’had dengan Al-Zaytun sebagian orang kemudian

mengkaitkannya dengan masjid At-Tin yang ada di TMII yang dibangun oleh Keluarga Cendana. Mereka

mendasarkan kepada surat At-Tiin yang menyebutkan nama At-Tiin dan Al-Zaytun. Ketika ditanyakan

kepada SM apakah ada keterkaitan antara Ma’had Al-Zaytun dengan nama masjid At-Tiin di TMII? SM

hanya menjawab kalau mau mengait-kaitkan boleh-boleh saja. Apa susahnya sih, dan kalau ada yang tidak

mau mengaitkan juga ya tidak apa-apa. Soal nama saja kok diributkan, apalah artinya nama.

5. Luar Negeri

Adakah kemungkinan dana dari luar negeri. Syekh Ma’had menjawab: “ya ada juga. Sebab mereka

juga umat Islam dan kalau mau membantu kita, kita tidak pernah menolak.” Menurut Ustadz Ibrahim ada

beberapa orang kaya dari Timur Tengah datang ke Ma’had Al-Zaytun memberikan zakat dan infaqnya.

Bahkan dia menyebutkan salah seorang Imam Masjidil Haram datang sengaja untuk menyerahkan bantuan

tsb.

Diskripsi pendanaan Ma’had al-Zaytun menunjukkan bahwa berbagai sumber dana yang mengalir

hanya ada satu yang mengindikasikan berasal dari jalur “strukrural”, yang oleh penelitian MUI disebut

sebagai NII. Bagi Ma’had al-Zaytun jalur strukrural ini telah diformat baru dengan nama Yayasan Pesantren

265 Diangkat dari data rekapitulasi pemasukan infaq dan shadaqah Ma’had Al-Zaytun, tgl. 16 Januari 2003.

266 Diangkat dari sambutan Syekh Ma’had pada saat menerima H. Probosutejo di Masjid Al Hayat 16 Januari 2004.

267 Majalah Al-Zaytun No.20-2001, hal.95.

268 Pengamatan langsung ketika H. Probosutejo memberikan sambutan di masjid Al-Hayat setelah Jum’atan, tanggal 16 Januari

2004.

Indonesia yang struktur kewilayahan dan kepengurusan mirip dengan struktur kepemimpinan NII.

BAB VI

MA’HAD AL-ZAYTUN: METAMORFOSA SEBUAH

GERAKAN KEAGAMAAN

A. Kerangka Penafsiran

Bagi hermeneutika, metode penafsiran yang dipakai dalam riset ini, seluruh hasil temuan mulai dari

sejarah dan perkembangan peantren, doktrin dan ajaran, sistem pendidikan, dan sistem pendanaan

pesantren serta struktur fisik dan sosial di pesantren adalah teks. Semuanya bisa dicarikan artinya dan

ditemukan sistem maknanya. Pada bab ini, kitaakanmelihat “apa dan siapa” Al-Zaytun dari perspektif ilmu

sejarah, teori gerakan keagamaan (religious movement) dan teori ekonomi-politik dengan menggunakan

metode penafsiran hermeneutika tadi.

Dalam menafsirkan secara hermeneutik, setiap teks tidaklah dipandang sebagai hal yang berdiri

sendiri, melainkan dilihat dalam sebuah sistem yang utuh, sehingga diperoleh sistem makna. Visualisasi

strategi penafsiran yang akan dipakai terpampang dalam penampang 1 di bawah.

Penampang 1: Strategi Penafsiran Teks Ma’had Al-Zaytun

B. Ma’had Al-Zaytun Metamorfosis dari Institut Suffah-nya DI/TII

Ma’had Al-Zaytun tak bisa dilepaskan dari NII; bahkan dari DI/TII sebagai awalan dari NII. Dalam

Bab I sudah dipaparkan hubungan antara Ma’had dan NII. Ternyata sejak pendiriannya, Ma’had ini

diprakarsai oleh orang-orang NII, didanai dan dikerjakan pembangunannya oleh jamaan pengajian NII serta

pengelolanya juga adalah tokoh-tokoh NII. Begitu juga para santrinya sebagian dari anak-anak NII

disamping dari orang-orang luar NII.

Jika ditelusuri hingga ke awal adanya DI/TII dengan tokohnya Kartosoewirjo maka tak pelak bisa

dikatakan bahwa pembangunan Ma’had ini merupakan kelanjutan realisasi dari gagasan (ide) sang Imam

pertama DI. Sebagaimana ditunjukkan dalam Bab III, Kartosoewirjo bercita-cita mendirikan Negara Islam

Indonesia, (NII). Ia menilai pada umumnya masyarakat Indonesia belum mengenal Islam, sehingga sulit

mengajak manusia Indonesia untuk hijrah; hijrah dari “Mekah Indonesia” ke “Madinah Indonesia”, dalam

bentuk NII tersebut. Oleh karena itu terlebih dahulu masyarakat Indonesia harus dididik mengenai ke-

Islamannya. Kemudian, Kartosoewirjo mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang diberi nama Institut

Suffah. Lembaga inilah yang menjadi aset awal bagi terwujudnya Darul Islam atau Negara Islam Indonesia

di kemudian hari. Sebagaimana sudah dipaparkan, dalam lembaga ini Kartosoewirjo terjun langsung

mendidik para siswa dengan metode pengajaran dan pendidikan yang pernah diterapkan HOS

Cokroaminoto, yakni para siswa di samping dibekali dengan pengajaran pengetahuan umum dan pendidikan

agama Islam, juga dididik dalam bidang politik.

269

Ada dua target yang hendak dicapai melalui lembaga

pendidikan ini. Pertama, membentuk kader-kader militan (mujahid) yang kuat aqidah dan menguasai ilmu

agama Islam, sehingga akhirnya mampu menggerakkan jihad fi sabilillah untuk menumbangkan dominasi

penguasa zalim dalam rangka menegakkan daulah Islamiyah. Kedua, mengondisikan suatu masyarakat

yang Islami, mulai dari pengenalan dan penerapan nilai serta sistem hidup yang Islami bagi setiap pribadi,

dan penanaman ruh jihad. Sebab jihad merupakan tindak lanjut hijrah. Oleh sebab itu hijrah tidak dianggap

sah bila tidak diiringi dengan jihad.

270

Dengan mengembangkan sejarahnya sendiri, bahwa Ma’had Al-Zaytun didirikan atas hasil renungan

di Multzam oleh sekelompok tokoh NII serta hasil diskusi sekelompok mahasiswa ITB mengenai masa

depan ummat Islam, bisa jadi pembentukan wacana seperti itu dilakukan untuk menutupi kecurigaan

masyarakat mengenai hubungan Ma’had dengan NII. Tetapi dengan menelusuri sejarah gerakan NII yang

mengalami pasang naik dan pasang surut, juga dalam hal gagasan, doktrin, kontinuitas para tokohnya,

hingga berdirinya Ma’had, maka sukar dibantah jika Ma’had yang bercita-cita membentuk lulusannya yang

basthotan fil ilmi wal-jism ada keterkaitan dengan NII. Cita-cita Kartosoewirjo jelas terlihat dalam Ma’had Al-

Zaytun.

Dengan kata lain, pendirian Al-Zaytun di satu sisi merupakan kelanjutan ide DI/TII dalam

mewujudkan NII (perspektif historis), di sisi lain Ma’had ini juga merupakan salah satu instrumen gerakan

keagamaan dari NII (perspektif religious movement). Jadi dari segi kesejarahan ini, ada dua dimensi

DI/TII/NII sekaligus dalam Al-Zaytun: berlanjutnya ide pendirian NII (history of ide) dari DI/TII yang

merupakan bagian dari gerakan keagamaan (religous movement) orang-orang DI/TII menuju Madinah

Indonesia.

Dari perspektif kesejarahan, para pemrakarsa dan pelaksana Al-Zaytun merupakan penerus

gagasan Institut Suffah-nya DI/TII. Ternyata pemikiran untuk mewujudkan NII melalui jalur pendidikan Al-

Zaytun adalah kelanjutan dari history of thought, history of ideas, atau intellectual history tokoh-tokoh DI/TII

dalam hal ini Kartosoewirjo. Menyesuaikan dengan jamannya, memang pendirian Ma’had Al-Zaytun tidak

hanya dipengaruhi pemikiran Kartosoewirjo, melainkan juga dipengaruhi oleh pemikiran Syekh AS Panji

Gumilang dan teman-temannya. Jadi disamping memiliki aktualitasnya sendiri, kehadiran al-Zaytun memiliki

dimensi-dimensi pertama teks, yang terdiri dari (1) genesis pemikiran, (2) konsistensi pemikiran, (3) evolusi

pemikiran, (4) sistematika pemikiran, (5) perkembangan dan perubahan, (6) varian pemikiran, (7) komunikasi

pemikiran, dan (8) internal dialectics dan kesinambungan pemikiran, serta intertekstualitas yang

berhubungan dengan DI/TII/NII; Kedua, konteks yang terdiri dari; (1) konteks sejarah, (2) konteks politik, (3)

konteks budaya, dan (4) konteks social, yang melingkupi pergerakan DI/TII/NII. Ketiga, hubungan antara

teks dan masyarakat, yang meliputi pengaruh pemikiran, implementasi pemikiran, diseminasi pemikiran, dan

sosialisasi pemikiran yang dilakukan NII, seperti pengajian, tilawah, dan sebagainya. Seperti sudah

dijelaskan, sejarah ide Ma’had Al-Zaytun dipengaruhi oleh Mabdaust Tsalasah-nya Muhammad Karim

Hasan dan tentu saja ideologi Kartosoewirjo dimana pemikiran Kartosoewirjo terpengaruh oleh HOS

Cokroaminoto. Selanjutnya, Cokroaminoto terpengaruh oleh pemikiran kaum pembaharu termasuk

Ahmadiyah. Dengan demikian terlihat bahwa Al-Zaytun adalah sebuah gerakan keagamaan yang

merupakan kelanjutan dari gerakan keagamaan sebelumnya, dalam hal ini DI/TII/NII. Sedangkan DI/TII/NII

juga merupakan hasil dari sebuah pemikiran berkaitan antara modernisme dan sekaligus fundamentalisme.

C. Ma’had Al-Zaytun: Bukan Sekedar Metamorfosis, Sebuah Tinjauan Ekonomi-Politik.

Sejak awal pendiriannya, seperti sudah diuraikan, pengembangan Al-Zaytun adalah sebuah bentuk

metamorfosa gerakan ideologis DI/TII dengan Institut Suffah-nya NII KWIX (selanjutnya disebut NII saja).

Dengan mengadopsi sistem pendidikan tersebut sebagai bagian dari gerakan keagamaan mereka, Al-

Zaytun kini berkembang dengan pesat. Agak berbeda sedikit dengan alasan Kartosoewirjo yang mendirikan

lembaga pendidikan dalam rangka penyiapan masyarakat untuk NII, maka pendirian Al-Zaytun di satu sisi

merupakan respon terhadap keadaan politik Indonesia dan di sisi lain tetap rnelanjutkan cita-cita Institut

Suffah. Berkenaan dengan respon politik, diakui para tokohnya, diantaranya oleh Ules Suja’i, salah seorang

penasehat Al-Zaytun sekaligus penasehat NII, yang mengatakan bahwa “pendidikan” menjadi pilihan

gerakan NII yang berkata:

.....bagi saya masalah NII sudah tidak menjadi bahan pembicaraanlah, dan sekarang

ini mah masalah pendidikan saja itu yang sekarang dipentingkan gitu, sebab dari dulu kalau

menurut analisa saya perjuangan kita yang begini ini memang karena kurang keilmuan

termasuk orang yang memegang peran. Sekarang ada teman yang benar-benar di situ

269 Suroso Abdul Salam, Op.cit., hal. 45.

270 Melihat model pendidikan di Ma’had Al-Zaytun, boleh jadi pendirian perguruan ini terinspirasi oleh model pendidikan Institut

Suffah-nya Kartosoewirjo; atau mereka mencoba back to basic method dalam mengoperasikan gerakannya. Bandingkan juga antara

target pendidikan di Institut Suffah di atas dengan tujuan pendidikan Ma’had Al-Zaytun yang bisa disimpulkan dari semboyannya

“Bashthotan fil ilmi wal jismi”.

perjuangannya masalah pendidikan dan pembinaan maka saya sangat setuju sekali.

Walaupun ini makan waktu panjang, memang keadaan umat Islam masih begini sih.....kita

merasakan, yang kedua memang kelemahan, coba pak Adah sendiri bilang, kita sejak 1962

kita berdakwah hasilnya malah pecah-pecah, itu menunjukkan kita tidak mampu, kan. Jadi

perjuangan harus ada regenerasi. Lalu sekarang robah strateginya dari strategi revolusi

kepada strategi seperti semboyan yang ada di Zaytun yaitu “Pusat Pendidikan dan

Pengembangan Budaya Toleransi dan Budaya Perdamaian” robah yang seperti itu bisa

saja.

271

Jelas, dari sejarah pendirian ini bahwa semangat ideologis NII tidak hilang dengan berdirinya

Ma’had Al-Zaytun, malah bisa ditafsirkan sebagai cara rnengejawantahkan cita-cita NII dengan cara yang

lebih terbuka. Hambatan demi hambatan yang dialami gerakan ini membuat beberapa tokohnya memilih

melakukan modifikasi gerakan dalam bentuk pesantren. Bahkan pilihan atas bentuk pesantren itu sendiri tak

lepas dari gagasan awal berdirinya Institut Suffah. Untuk jelasnya kita bisa perbandingkan antara ide

Kartosoewirjo dan pandangan AS Panji Gumilang, tokoh dan pemimpin Ma’had Al-Zaytun.

Institut Suffah disusun menurut sistem pesantren dan sekolah yang menghasilkan hubungan

sangat erat dan akrab antara guru dan murid. Guru di samping sebagai pendidik dan pengajar, juga

berfungsi sebagai teladan bagi para siswanya di dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan

sehari-hari, sekaligus sebagai pemimpin dan pembimbing untuk membawa siswanya ke arah tujuan yang

dicita-citakan. Siswa lembaga pendidikan ini adalah para pemuda yang berasal dari daerah Priangan,

Banten, Wonorejo, Cirebon, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. S.M. Kartosoewirjo, di samping berperan

sebagai pimpinan lembaga, juga melakukan sendiri tugas mengajarkan ilmu tauhid yang dijadikan dasar

segala aktivitas dan perjuangan.

272

Sementara A.S. Panji Gumilang, pemimpin, Syekh Mahad Al-Zaytun ketika meresmikan berdirinya

ma’had berkata:

Mengapa pendidikan yang ditempuh berbentuk pesantren (ma'had)?,

menurut

pemahaman kami, kehidupan pesantren merupakan suatu lembaga (embrio) kehidupan

masyarakat yang dapat mewujudkan kebersamaan, keterbukaan, kebebasan, tolong

monolong, saling hormat menghormati, yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan berjiwa

mandiri. Sebab kehidupan pesantren (ma'had) yang selalu mencontoh dan dicontohi oleh

kehidupan para pembimbing dan kyai dengan contoh yang baik yang tak henti-hentinya.

Sehingga akan menimbulkan suatu kebiasaan positif yang tak henti-hentinya dilaksanakan di

perkampungan (ma'had) tersebut.

273

Dari dua pandangan itu tampak bahwa keduanya sangat berdekatan, mirip satu sama lain. Tentu

saja, pendapat yang terakhir, dari teori sejarah ide, tak bisa dilepaskan dari pemikiran pendahulunya

(Kartosoewirjo). Dengan kata lain, bukan hal baru jika Ma’had Al-Zaytun dibuka dan memakai sistem

pesantren. Sama saja dengan Kartosoewirjo yang terjun langsung mengelola Institut Suffah, maka demikian

pula dengan AS Panji Gumilang yang mengontrol Al-Zaytun. Kalau kita berada di kompleks Al-Zaytun akan

tampak bahwa segala aktivitas yang terjadi di sana pasti diketahui oleh Syekh.

Demikian pula dalam hal tujuan yang dicapai oleh kedua lembaga pendidikan ini. Institut Suffah

bertujuan membentuk generasi muslim yang cerdas otaknya dan kuat ototnya; sementara cita-cita manusia

muslim yang ingin dibentuk oleh Al-Zaytun terangkum dalam konsep basthotan fil’ilmi wal jismi yang pada

prinsipnya sama dengan cita-cita Institut Suffah. Sama dengan DI/TII, orientasi pembentukan negara Islam

harus melalui tahap penyiapan sumberdaya manusia yang memadai. Landasan menciptakan SDM yang

mumpunyai jiwa dan raganya (basthotan fil ‘ilmi wal jismi) merupakan jembatan menuju terciptanya negara

versi NII.

Namun begitu, di Al-Zaytun bukan berarti segala sesuatunya dilaksanakan dengan gratis.

Manajemen ma’had justru dikelola secara profesional. Di sini, nilai guna pendidikan beserta cita-cita NII di

dalamnya dikomodifikasi menjadi nilai tukar. Untuk masuk ke perguruan ini setiap peserta didik harus

membayar dengan harga yang cukup mahal. Bahkan tetamu umum yang menginap di kompleks pendidikan

ini mesti membayar penginapan yang telah tersedia, berupa wisma atau hotel; membayar parkir bagi yang

berkendaraan, dan membeli makan sendiri di kantin umum atau restoran hotel.

Tak ada yang gratis di lembaga pendidikan ini. Bukan hanya murid yang harus bayar, tetapi juga

karyawan (muwadhof) memberi sumbangan yang berarti terhadap pengembangan ma’had ini. Memang tidak

bersifat langsung materi, tetapi berupa pengabdian yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh doktrin yang

diberikan oleh pimpinan ma’had mengenai apa dan siapa Al-Zaytun itu, doktrin yang diambil dari ajaran NII

sendiri, yang jika ditelisik ke belakang adalah warisan dari doktrin DI/TII. Manajemen Al-Zaytun merupakan

penjabaran tiga prinsip menjadi world of view NII: rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Rububiyah adalah

271 Wawancara Umar Abduh dengan Ules Suja’i, dalam Pesatren Al-Zaytun Sesat? Investigasi Mega Proyek dalam Gerakan NII,

Jakarta: Darul Falah, 2001, hal. 48.

272 Suroso Abdul Salam, op. cit., hal. 46.

273 Lihat pidato AS Panji Gumilang pada peresmian Mahad Al-Zaytun, dalam Majalah Al-Zaytun Edisi perdana Januari 2002, hal

54-55.

undang-undang (hukum Islam), mulkiyah adalah tempat berlakunya undang-undang tersebut (negara Islam),

dan uluhiyah sebagai warga negara (umat Islam warga NII). Dengan doktrin ini para pemimpin ma’had

menuntut loyalitas penuh (sami’na wa atho’na) dari seluruh karyawannya.

Dalam situasi demikian itulah berlangsung proses spatialisasi dimana pihak-pihak yang memiliki

kekuasaan di Ma’had mengontrol ruang dan waktu. Tak boleh ada waktu dan ruang yang dikendalikan oleh

pihak lain. Tak boleh ada dualisme dan oposisi. Penguasaan atas ruang dan waktu secara sentralistik

merupakan ciri dasar dari ma’had di sini. Hal ini antara lain tampak dari proses hingga dikeluarkannya dekrit

pembubaran “tentara” dalam “negara” Ma’had Al-Zaytun. Dalam peristiwa ini juga (lihat kembali Bab II) kita

menemukan bahwa pengendali utama dalam proses spatialisasi ini adalah A.S. Panji Gumilang. Termasuk

ke dalam proses spatialisasi ini adalah program “qobliyah jum’at” dimana Syekh Ma’had, A.S. Panji

Gumilang, mengevaluasi seluruh kegiatan ma’had selama satu Jum’at.

Proses spatialisasi ini selanjutnya dapat dilacak dalam pembukaan jaringan ma’had baik internal

jaringan NII maupun ke pihak-pihak eksternal dari perorangan/lembaga pemerintah dan swasta yang

bersimpati pada Al-Zaytun. Jaringan ini diberdayakan untuk menopang kehidupan ekonomi-politik Al-Zaytun.

Walaupun Ma’had ini berada di daerah yang relatif jauh dari pusat kota, jarak dan waktu bukan masalah

baginya untuk membuat pengelola Ma’had mengembangkan jaringan. Keduanya, waktu dan jarak dicoba

diatasi dengan instrumen doktrin bagi kalangan sendiri NII dan pengembangan persahabatan dan

perdamaian untuk kalangan luar NII.

Dan jika Al-Zaytun itu merupakan satu bentuk tahapan metamorfosa menuju NII, maka spatialisasi

juga tampak dari perekrutan karyawan Al-Zaytun yang tak lepas dari perekrutan anggota NII di berbagai

daerah. Dengan doktrin tazkiyah dan bai’ah NII merekrut anggotanya, untuk selanjutnya mereka akan

memberi dukungan moral dan material bagi ma’had.

Seperti sudah diperlihatkan, bahwa manajemen Ma’had itu merupakan pengejawantahan “kerajaan

ilahi” di muka bumi. Dengan demikian berarti terjadi strukturasi yang berisi pengaturan wewenang (otoritas)

dan pembagian kelompok sosial (class). Begitulah, dalam Al-Zaytun, di satu pihak ada pemusatan

kekuasaan di tangan Syekh -apalagi setelah pembubaran GM dan Tibmara- dan di pihak lain ada

pembagian kelas sosial ke dalam elit (imam dan para stafnya) dan karyawan dimana yang kedua selalu

harus patuh tak boleh membangkang kepada yang kedua. Sebagaimana sudah disebutkan juga, doktrin

bai’ah dan tazkiyah memperkuat sistem strukturasi ini.

Alhasil, ditinjau dari pendekatan ekonomi politik, Ma’had Al-Zaytun memiliki “kesempurnaan” dalam

mengembangkan ideologi yang ditopang oleh kekuatan ekonomi. Komodifikasi pendidikannya ditopang oleh

spatialisasi jaringan yang dimilikinya dan dijalankan dengan strukturasi yang mantap berkat doktrin-doktrin

NII yang dikembangkannya.

D. Menerka Masa Depan Hasil Metamorfosa

Sudah menjadi dalil, setiap obyek yang mengalami metamorfosis akan menemukan bentuk

akhirnya. Seperti apakah kelak bentuk akhir metamorfosis dari Al-Zaytun? Sebagai lembaga pendidikan, Al-

Zaytun tampaknya akan terus menjadi lembaga pendidikan selamanya, karena hal itu merupakan amanat

sejarah DI/TII melalui Institut Suffah-nya. Metamorfosis yang terjadi dari gerakan bawah tanah NII menjadi

lembaga pendidikan sesungguhnya tak mengubah struktur dalam (deep structure) gerakan tersebut. Dapat

dilihat dalam struktur pengelola Al-Zaytun, bisa dikatakan seluruhnya adalah orang NII, dari pengurus teras

hingga muwadhof. Sebagian santrinya juga adalah berasal dari kalangan NII.

Begitu pula dalam hal doktrin dan sistem pengelolaan Ma’had yang memakai manajemen uluhiah,

penggunaan simbol-simbol “modern” tentang pesantren seperti pusat perdamaian, dan sebagainya hanyalah

bentuk adaptasi terhadap perkembangan jaman. Semangat utamanya mengemban ‘amanah sejarah’

perjuangan DI/TII tampaknya akan terus berlanjut. Al-Zaytun -seperti Institut Suffah- merupakan intrumen

penting untuk mencapai cita-cita NII, di satu pihak; dan di sisi lain merupakan tempat hidupnya orang NII

-paling tidak dari KW9- dengan berbagai macam proyek pembangunan dan jaringan pendanaannya.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

N. Mahad Al-Zaytun adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh para tokohnya

berdasarkan pemikiran ulang terhadap eksistensi sebuah gerakan keagamaan yang mereka

lakukan, yaitu NII KW-9. Menurut mereka gerakan bawah tanah yang mereka lakukan selama ini

ternyata tidak memungkinkan terwujudnya cita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Setelah melalui diskusi panjang yang berakhir di Multazam, mereka berkesimpulan tentang

perlunya pengembangan lembaga pendidikan untuk menopang terwujudnya masyarakat Islam

di Indonesia. Untuk itu mereka mendirikan Yayasan Pesantren Islam (YPI) yang salah satu

kegiatannya adalah mengembangkan Ma’had Al-Zaytun.

O. Di Mahad Al-Zaytun berlaku prinsip manajemen Mabadiuts Tsalasah, yang pada awalnya

konsep ini merupakan doktrin gerakan di NII. Dengan kata lain, dari segi doktrin yang

digunakan, terdapat hubungan yang erat antara Ma’had Al-Zaytun dan NII. Hubungan antara

keduanya juga dapat dilihat dari penggunaan konsep “basthotan fil ilmi wal jismi” di Ma’had Al-

Zaytun dalam membina anak didik Ma’had Al-Zaytun yang dalam sejarah NII, tepatnya DI/TII,

sebetulnya sempat dipakai oleh Institut Suffah-nya Kartosuwirjo, Imam Pertama DI/TII.

Sementara hubungan antara Ma’had Al-Zaytun dan NII dewasa ini terlihat dari dipakainya

jaringan NII untuk menopang lembaga pendidikan Ma’had Al-Zaytun baik dalam rangka

perekrutan sebagian pengurus, santri, pegawai, dan dana.

P. Di Ma’had Al-Zaytun, Islam dipandang sebagai way of life dan sekaligus harus terwujud dalam

kehidupan yang nyata. Sebagai realisasinya di lingkungan Ma’had Al-Zaytun berlaku aturan

bahwa semua warga harus menjadi “satu umat” sebagai jamaah yang dikontrol sepenuhnya

oleh Imam yaitu Syekh Ma’had. Namun demikian dalam tataran simbolik way of life NII tersebut

tidak ditampilkan secara terbuka di Ma’had Al-Zaytun oleh karena simbol-simbol NKRI, seperti

bendera merah putih, nama gedung/asrama, pemakaian kurikulum Diknas dan Depag, bukan

saja dipakai tapi bisa dikatakan dominan dalam lingkungan Ma’had Al-Zaytun.

Q. Ma’had Al-Zaytun menggunakan dana dari jaringan NII, baik dana awal maupun sumber

pendanaan setelah Ma’had Al-Zaytun berdiri. Mereka menggunakan jaringan struktur teritorial

NII KW-9 dalam pengumpulan dananya.

R. Meskipun ada hubungan historis, kepemimpinan, ajaran, dan pendanaan antara Ma’had Al-

Zaytun dan NII KW-9, ternyata dalam prakteknya gerakan yang dilakukan oleh NII KW-9 yang

bersifat fisik revolusioner tidak terlihat di Ma’had Al-Zaytun. Gerakan utama di Ma’had Al-Zaytun

adalah melalui pendidikan.

S. Munculnya wacana pro dan kontra Ma’had Al-Zaytun berasal dari wacana yang diangkat oleh

sekolompok orang yang pernah dan bahkan sampai sekarang masih aktif di NII seperti Al

Chaidar dan Amin Jamaluddin, atau orang yang pernah berteman dengan anggota-anggota NII

seperti Umar Abduh. Wacana yang diangkat adalah gerakan sesat yang oleh mereka

dialamatkan kepada Ma’had Al-Zaytun. Selanjutnya, wacana gerakan sesat itu menjadi publik

opini, salah satunya lewat media massa, di kalangan masyarakat. Wacana ini bisa dilihat tidak

lebih dari sebagai rule playing (permainan di antara mereka).

T. Hasil dari sebuah strategi perjuangan pendidikan itu, lewat Ma’had Al-Zaytun, baru dapat dilihat

setelah berlangsung selama satu generasi. Sebab sebuah gerakan meminta waktu yang

panjang untuk menuai hasil.

B. Rekomendasi

D. Proses metamorfosis yang dilakukan Ma’had Al-Zaytun perlu mendapat dorongan guna

penguatan sistem pendidikan di Indonesia.

E. Unsur-unsur yang kontra produktif terhadap proses demokratisasi dan wawasan kebangsaan

harus dihilangkan dari proses belajar mengajar di Ma’had Al-Zaytun.

F. MAZ sebagai center of excellent dan keberadaan Ma’had Asas Al-Zaytun di berbagai daerah

sebagai pheriperal adalah sama dengan konsep kejamaahan. Oleh karenanya dengan

keberadaan Ma’had Asas tersebut masyarakat diharapkan melakukan penelitian-penelitian

lanjutan terhadap Ma’had Asas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Salam, Suroso, NII Dalam Timbangan Aqidah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000).

Abduh, Umar, Pesantren Al-Zaytun Sesat? Investigasi Mega Proyek Dalam Gerakan NII, Jakarta: Darul

Falah, 2001.

Al-Chaidar, Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia, Fakta dan Data Sejarah Darul Islam,

S.M. Kartosoewirjo, (Jakarta: Darul Falah, 1999).

__________ Sepak Terjang KW9 Abu Toto Syekh A.S. Panji Gumilang Menyelewengkan NKA-NII

Pasca S.M. Kartosuwirjo, Jakarta: Madani Press, 2000.

Al-Jabiri, Muhammad Abid, Al Din wa al-Daulah wa Tathbiq al-Syari’ah, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah

al-Arabiyah, 1996).

Al-Mahmudi, Abdurrahman ibn Shalih, Al Qadha' wa al-Qadar fi Dhau’ al Kitab wa al-Sunnah, (Riyadh: Dar

an-Nasr al-Dauli, 1414 H).

Asy’ari, Musa, “Pengantar” dalam Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur,

(Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2002).

Audah, Abd. al-Qadir, Al-Islam wa Audha’una al-Siyasah, (Kairo: al-Mukhtar al-Islam, 1978).

Azra, Azyumardi, Islam Reformis Dinamika Intelektual dan Gerakan, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 1999.

Beckford, James A. (ed.), New Religious Movement and Rapid Social Chane, London: SAGE Publications

Inc, 1986.

Collingwood, R.G., The Idea of History, USA: Oxford University Press, 1976.

De Graaf dan Th.G. Th. Pigeaud, Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram,

(Jakarta: Grafiti Pers, 1985).

Dhofir, Zamakhsyari, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 1982).

Dijk, C. Van, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983).

Effendy, Bahtiar, “Agama dan Politik: Mencari Keterkaitan Yang Memungkinkan Antara Doktrin dan

Kenyataan Empirik,” M. Din Syamsuddin,

Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta: Logos, 2001).

Gottschalk, Louis, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

(UI-Press), 1986).

Hasan, Abdul Karim, Kitab al-Mabadi al-Tsalatsah, tanpa tahun dan penerbit.

Hefner, Robert W., “Bangkitnya Kelas Menengah Muslim, Islamisasi danDemokrasi,” Moeflich Hasbullah

(ed.), Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2003).

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama,

2001).

Jackson, Karl D., Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat,

(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990).

Jamaluddin, M. Amin, Penyimpangan & Kesesatan Ma’had Al-Zaytun (tanggapan terhadap Majalah Al-

Zaytun), Jakarta: Lembaga Penelitian & Pengkajian Islam, 2001.

______ , Bunker Al-Zaytun: Fakta Kesesatan Tafsir NII Panji Gumilang, (Jakarta: Darul Falah, 2002).

Johns, A., “Tentang Kaum Mistik Islam dan Penulisan Sejarah”, Taufik Abdullah (ed.), Sejarah dan

Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Kartosoewirjo, SM, Daftar Oesaha Hijrah PSII, (Malangbong: Pustaka Darul Islam, 1948).

Lev, Daniel S., Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-

lembaga Hukum, terj. H. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermasa, 1986.

Madjid, Nurcholish, “Masalah Ta’wil sebagai Metodologi Penafsiran Al-Qur’an”, dalam Budhy Munawar-

Rachman (ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina, 1995).

Mahendra, Yusril Ihza, Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam, Jakarta: Paramadina, 1999.

McQuail, Denis, Mass Communication Theory, An Introduction, London: Sage Publication, 1983.

M.D, Mansor, dkk, Sedjarah Minangkaban, Jakarta: Bhratara, 1970.

Mosco, Vincent, The Political Economy of Communication, London: Sage Publication, 1996.

Noer, Deliar, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1988.

Parlindungan, Mangaraja Onggang, Tuanku Rao: Teror Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833,

Jakarta: Tandjung Pengharap, 1964.

Priyono, Herry B., Antony Giddens: Suatu Pengantar, Jakarta: KPG, 2002.

Quraish Shihab, M., “Persoalan Penafsiran Metaforis atas Fakta-Fakta Aktual”, dalam Budhy Munawar-

Rachman (ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina, 1995).

________ , Membumikan Al-Qur'an, (Bandung: Penerbit Mizan, 1997).

Qardhawi, Yusuf al, Al-Siyasal al-Syar’iyyah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998).

Santasombat, Yos, “Sejarah Lisan dan Potret Diri: Mewawancarai Elite Thai”, dalam Sejarah Lisan Studi

Asia Tenggnra: Teori dan Metode, (Jakarta: LP3ES, 2000).

Simuh, Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita: Suatu Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat

Jati, Jakarta: UI-Press, 1988.

Syamsuddin, Nazaruddin, Pemberontakan Kaum Repuiblik: Kasus Darul Islam Aceh, (Jakarta: Pustaka

Utama Grafiti, 1990).

Stark, Rodney and William Sims Bainbridge, A Theory of Religion, New Brunswick, New Jersey: Rutgers

University Press, 1996.

Teba, Sudirman, Islam Pasca Orde Baru, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001.

Tholkhah, Imam dan Choirul Fuad Yusuf (ed.), Ma’had Al-Zaytun di Indramayu, Jakarta: Badan Litbang

Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.

Voll, John. O., “Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and the Sudan”,

Martin E. Marty and R. Scott Appleby, Fundamentalisms Observed, Chicago and London: The University of

Chicago Press, 1991.

Zahrah, Muhammad Abu, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah, (Mesir: Darul Fikr al Arabi, 1994).

Artikel dan Dokumen

Abdullah, Taufiq “Pema’naan Takbir”, Majalah Al-Zaytun, edisi 12, Tahun 2000.

Akte Pendirian Yayasan Pesantren Indonesia yang dikeluarkan oleh Notaris Ii Rokayah Sulaeman, SH di

Subang, tanggal 25 Januari 1994, No. 61.

Akte Pendirian Cabang Indramayu Yayasan Pesantren Indonesia yang dikeluarkan oleh Notaris Ii Rokayah

Sulaeman, SH di Subang, tanggal 17 Mei 1995, No.34.

Alamsyah, Firman, “Memanfaatkan Moment Ied di Tahun 2000”, Majalah Al-Zaytun, edisi III Maret 2000.

Catatan materi tilawah pengikut pengajian NII/NKA.

Dokumen tentang daftar nama-nama pimpinan teras jaringan organisasi A.S Panji Gumilang.

“Gerakan Ramadlan di Ma’had Al-Zaytun Peroleh Lebih dari Rp 5 Milyar”,Majalah Al-Zaytun, edisi 12 tahun

2000.

Ikrar Bersama para anggota NII yang ditandatangani di Bandung tanggal 1 Agustus 1962.

Laporan Fatwa FUU dan Resume Tim Investigasi Aliran Sesat (TIAS) Forum Ulama Ummat Islam (FUUI),

DzulQo'dah-Februari, 1422-2002.

Panji Gumilang, A.S., “Pidato Syaykh Al-Ma’had Pada Peresmian Ma’had Al-Zaytun, Tarikh 16 Jumada al-

Ula 1420 H/27 Agustus 1999M”, Majalah Al-Zaytun, Edisi Perdana Januari 2000.

-------, “Mengatasi Keterasingan dan Kemiskinan” disampaikan dalam Pidato Syaykh Ma’had Al-Zaytun pada

awal perkuliahan Mahasiswa Program Pendidikan Pertanian Terpadu pada 1 Februari 2000, Majalnh Al-

Zaytun,Edisi II, Februari 2000.

-------, “Kekuatan Intelektual Indonesia Baru” disampaikan dalam Pidato Syaykh Ma’had pada pembukaan

pembelajaran Ma’had Al-Zaytun tahun ajaran 1421 H/2000 M, tarikh 29 Rabi’ul al-Awwal 1421 H/1 juli 2000

M, Majalah Al-Zaytun, Edisi Juni-Juli 2000.

-------, “Khutbah Ied Al-Fithri Syaykh Ma’had Al-Zaytun 1 Syawwal 1420 H/ 8 Januari 2000 M, Majalah Al-

Zaytun, No. 12, 2000.

-------, “Pidato Syaykh Al-Ma’had pada kunjungan Tim Komisi VII DPR-RI, Oktober 1999 (tanpa teks)”

disarikan oleh ‘Alim Al-Shiddiqie dengan judul “Pesantren Mempertahankan Eksistensi Indonesia”, Majalah

Al-Zaytun, Edisi 15 -2001.

-------, “Pidato Syaykh Al-Ma’had pada 1 Muharram 1422 H” (tanpa teks), ditranskrip dengan judul “Pidato

dan Perintah Umum Syaykh Al-Ma’had A.S. Panji Gumilang,” Majalah Al-Zaytun, Edisi 15 - 2001.

-------, “Sambutan Syaykh Al-Ma’had dalam peresmian Semesta Ma’had Al-Zaytun 7 Januari 2001 (12

Syawwal 1421 H) di lapangan olahraga Palagan Agung Ma’had Al-Zaytun”, Majalah Al-Zaytun, Edisi 16 -

2001.

-------, “Pidato Syaykh Al-Ma’had dalam Seminar Nasional Masyarakat Madani 19 Mei 2001 (tanpa teks) di

gedung Tan Sri Dato' Ismail Hussein, Ma’had Al-Zaytun”, Majalah Al-Zaytun, Edisi 17 - 2001.

-------

r

“Sambutan Syaykh al-Ma’had dalam pemancangan kolom pembelajaran Ali Ibnu Abu Thalib, 17

Agustus 2001” disarikan dengan judul “Konsep Utama Indonesia Bangkit: Pendidikan”, Majalah Al-Zaytun,

Edisi 18 -2001.

-------, “Dzikir Jum'at Syaykh al-Ma’had pada 14 September 2001”, disarikan dengan judul “Generasi Arogan

Versus Generasi Ishlah”, Majalah Al-Zaytun, Edisi 18-2001.

-------, “Menggali Potensi Syariaat Zakat” disampaikan dalam Khutbah Ied Al-Fithri Syaykh Ma’had Al-Zaytun

1 Syawwal 1422 H dalam Majalah Al-Zaytun, No. 20- 2001.

-------, “Berqurban Agar Tetap 'To Come into Exist”, disampaikan dalam Khutbah Ied Al-Adlha 1422 H/2002

M di Ma’had Al-Zaytun pada tarikh 10 Dzu al-Hijjah 1422 H/22 Februari 2002 M, Majalah Al-Zaytun, No. 22-

2002.

-------, “Abad XV Hijrah Merupakan Abad Kebangkitan Islam?” disampaikan pada pidato sambutan Syaykh

Al-Ma’had pada 1 Muharram 1423 H (14 Maret 2002 M) di Ma’had Al-Zaytun, Majalah Al-Zaytun, Edisi 22 –

2002.

-------, “Taushiyah Syaykh Al-Ma’had bagi seluruh Muwadhaf Ma’had Al-Zaytun di Gedung Al-Akbar pada 10

Muharram 1423 H/23 Maret 2002 (tanpa teks)”, ditranskrip dengan judul “Mempersiapkan Keseimbangan

Intelektual Utara dan Selatan”, Majalah Al-Zaytun, Edisi 23 - 2002.

-------, “Taushiyah Syaykh Al-Ma’had pada Penutupan Irsyad Program Pendidikan Pertanian Terpadu (P3T)

Angkatan V tanggal 30 Mei 2002 di gedung Tan Sri Dato' Ismail Hussein Ma’had Al-Zaytun (tanpa teks)”,

ditranskrip dengan judul “Paradigma Petani dan Pertanian Berkualitas”, Majalah Al-Zaytun, Edisi 24 - 2002.

-------, “Harapan dan Prospek Perubahan dari IAIN Menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif

Hidayatullah Jakarta”, disampaikan dalam sarasehan Ikatan Alumni IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal

5 Juni 2002 di Kampus IAIN Jakarta, Majalah Al-Zaytun, Edisi 24 - 2002.

-------, “Taushiyah Syaykh Al-Mahad pada Qabliyah Jum’at, 18 Oktober 2002, (tanpa teks)”, ditranskrip

dengan judul “Pangan Aktual Belajar dari India”, Majalah Al-Zaytun, Edisi 27 - 2002.

-------, “Indonesia Segera Masuk Agenda Sistem Internasional Globalisasi” disampaikan dalam Khutbah Ied

Al-Fithri Syaykh Ma’had Al-Zaytun 1 Syawwal 1423 H/5 Desember 2002 M, Majalah Al-Zaytun, No. 28-

2003.

-----, “Abad XV Hijrah Merupakan Abad Pengorbanan Menuju Kebangkitan Kembali Islam”, disampaikan

pada pidato sambutan peringatan 1 Muharram 1424 H/4 Maret 2003 M, Majalah Al-Zaytun, Edisi 29 - 2003.

-------, “Urgensi Wawasan Antar Bangsa Dalam RUU Sisdiknas”, diolah dari presentasi Syaykh A.S. Panji

Gumilang pada diskusi publik monyambut UU Sistem Pendidikan Nasional di Auditorium UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 26 April 2003, Majalah Al-Zaytun, Edisi 30 - 2003.

-------, “Mendidik Bangsa Dengan Pers”, diolah dari sambutan Syaykh A.S. Panji Gumilang kepada 40

wartawan Majalah GARDA, 31 Mei 2003 di Wisma Tamu Al-Ishlah Ma’had Al-Zaytun, Majalah Al-Zaytun,

Edisi 31 - 2003.

-------, “La Takdzib, Jangan Dusta”, disarikan dari Taushiyah Syaykh A.S. Panji Gumilang pada Qabliyah

Jum’at, 8 Agustus 2003, Majalah Al-Zaytun, Edisi 32-2003.

-------, “No Terorisme”, disarikan dari Taushiyah Syaykh A.S. Panji Gumilang pada Zikir Jum’at, 8 Agustus

2003, Majalah Al-Zaytun, Edisi 32 - 2003.

-------, “Pendidikan Merupakan Jalan Utama Bagi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia”, disampaikan pada

pidato penganugerahan Doctor of Management in Education and Human Resources Development dari

Internasional Management Centres Association (IMCA) Buckingham, United Kingdom & Revans University,

The University of Action Learning At Boulder Colorado, United States of America, tanggal 24 Mei 2003 M/23

Rabi' al-Awwal 1424 H.

“Peningkatan Hubungan Internasional”, Ma’had Al-Zaytun, Juni-Juli 2000.

Pernyataan Sikap Bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) Suka Slamet, Mekarjaya tentang Keberadaan

Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Ma’had Al-Zaytun, 2001.

Rendra, Syamsi, “Mengambil Hikmah Bulan Ramadlan”, Majalah Al-Zaytun, edisi 11, tahun 2000.

Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia, tanggal 13 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Notaris Ii

Rokayah Sulaeman, SH.

Salinan Lembaran Ma’had Al-Zaytun Nomor: 01 (Ma’lumat Tahun Pembelajaran Pertama), Majalah Al-

Zaytun, Edisi II, Pebruari 2000.

Shalahuddin, Imam, dan Sukanto, Mengapa Harus Masuk NII/KW9: Sebuah Refleksi Mantan Aktwis

NKA/KW9, Jakarta , 2003.

Syafi'i, Ahmad, Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah: Kebangkitan Kembali Agama di Kajen, Tesis Magister

Antropologi Program Studi Antropologi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta: 1990.

Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dan Diklat Keagamaan, Laporan Lengkap Hasil

Penelitian Ma’had Al-Zatun Indramayu, Jakarta: Departemen Agama Balitbang Agama dan Diklat

Keagamaan, 2002.

Tim Peneliti Ma’had Al-Zaytun Majelis Ulama Indonesia, Laporan Lengkap Hasil Penelitian Ma’had Al-

Zaytun Haurgeulis Indramayu, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002.

Tim Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP), Laporan Akhir Hubungan Agama dan Negara di

Indonesia: Studi tentang Pandangan Politik Laskar jihad, Front Pembeln Islam, Ikhwanul Muslimin, dan

Laskar Mujahidin, Jakarta: INSEP bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan

Kementrian Riset dan Teknologi, 2002.

“Tim Pembangunan Mahad Al-Zaytun, Membangun Monumen Abad 21”, Majalah Al-Zaytun, Edisi, 11-2000.

Koran dan Majalah

Harian Republika, 13 Agustus 1994.

-------, 16 Agustus 1994.

Harian Pelita, 27-7-1999.

-------, 28-8-1999.

-------, 27-8-2001.

Harian Media Indonesia, 8-4-2001.

Majalah Al-Zaytun, Nomor Perdana sampai Edisi 12 Tahun 2000 (Satu Tahun Al-Zaytun 2000), Ma’had Al-

Zaytun, 2001.

-------, No. 15 - Maret2001.

-------, No. 16 - April 2001.

-------, No. 17 - Mei-Juni 2001.

-------, No. 18 - Agustus 2001.

-------, No. 20 - 2001.

-------, No. 22 – 2002.

-------, No. 23 - 2002.

-------, No. 24 - 2002.

-------, No. 27 - 2002.

-------, No. 28 - 2003.

-------, No. 29 - 2003.

-------, No. 30 - 2003.

-------, No. 31 - 2003.

-------, No. 32 - 2003.

Majalah Sabili No. 20 TH. IX 4 April 2002/21 Muharram 1423.

-------, No. 05 TH. X 19 September 2002/12 Rajab 1423.

Majalah Tempo, 5 Maret 2000.

Milis DI dari Andrey Ismaelnikov, 16 September 1999.

Wawancara

Wawancara Tim Peneliti dengan Syekh AS Panji Gumilang tanggal 31 Oktober 2003, di wisma Al-Ishlah

Ma’had Al-Zaytun.

Wawancara Tim Peneliti dengan Abdul Halim, salah seorang eksponen Ma’had Al-Zaytun, tanggal 3

November 2003, di Ma’had Al-Zaytun.

Wawancara dengan Didi Rudita, koordinator Ma’had Al-Zaytun wilayah Semarang, tanggal 15 November

2003, di Semarang.

Wawancara dengan santri Ma’had Al-Zaytun tanggal 22 November 2003, di Semarang.

Wawancara dengan Sukanto, mantan anggota NII 1996-2001, tanggal 13 Desember 2003, di Jakarta.

Wawancara dengan M.Y.R Agung Sidayu, salah seorang eksponen Ma’had Al-Zaytun, tanggal 1 Januari

2004 dan tanggal 31 Februari 2003, di Tangerang

Wawancara dengan Amin Jamaludin, Ketua LPPI, tanggal 8 Desember 2003, di Jakarta.

Wawancara dengan Suherli, tanggal 7 Februari 2004, di Menes Banten.

Wawancara dengan Abd. Wahib Rasyidi, adik kandung A.S. Panji Gumilang, tanggal 22 November 2003, di

Gresik Jawa Timur.

Wawancara dengan Effendi Yusuf, tanggal 8 Februari, di Menes Banten.

Wawancara dengan Harun Asfar, teman waktu di IAIN dan di HMI, November 2003, di Ciputat.

Wawancara dengan Sudirman Abas, salah seorang mudarris Ma’had Al-Zaytun, di Ciputat.

Wawancara dengan Abdul Basyir, wali santri Ma’had Al-Zaytun, di Semarang.

Wawancara dengan M. Arifien, wali santri Ma’had Al-Zaytun, di Semarang.

Wawancara dengan Mutiaraninur, wali santri Ma’had Al-Zaytun, di Semarang.

Wawancara dengan Lembut, Mas’ul tingkat desa, di Bekasi.

Wawancara dengan Sutadi, Mas’ul tingkat Residen untuk Tanggerang-Bekasi, di Bekasi.

Wawancara dengan Ridha, Mas’ul tingkat kabupalen, di Bekasi.

GLOSSARY

Binayatul Khomsah: Lima program dasar pembangunan Negara Islam Indonesia. Istilah ini sebagai tafsiran

dari Rukun Islam yang lima.

Binayatu Al-Aqidah: Pembangunan Aqidah.

Binayatu Al-Dzharfiyah: Pembangunan Teritorial.

Binayatul Mas’uliyah: Pembangunan Keaparatan.

Binayatu Al-Maliyah: Pembangunan Keuangan.

Binayatu Al-Shilah wal Muwasholah: Pembangunan Komunikasi.

Mabadiuts Tsalatsah: Tiga prinsip dasar, yang terdiri dari tauhid Rububiyah, Mulkiyah, dan Uluhiyah.

Rububiyah: Tauhid Rububiyah berarti meyakini bahwa tidak ada aturan, ketentuan, dan keputusan lain

kecuali Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, sehingga kehidupan pribadi atau sosial hanya boleh diatur oleh hukum

atau syari’at Islam.

Mulkiyah: Tauhid Mulkiyah adalah keyakinan bahwa hanya ada satu lembaga kekuasaan tertinggi yakni

mulkiyah Allah yang didelegasikan kepada ulil amri dengan Darul Islam atau NII-nya. Ini menuntut

konsekuensi bagi orang-orang yang beriman harus masuk ke dalam Darul Islam tersebut secara

keseluruhan dan keluar dari Darul Kufr.

Uluhiyah: Tauhid Uluhiyah mengakui bahwa hanya Allah-lah yang patut menjadi Tuhan, sehingga menuntut

adanya perwujudan kongkrit dari peribadatan manusia yang beriman dalam bentuk jama’ah atau umat.

Manunggaling Kawula Gusti: Menyatunya seorang hamba dengan Tuhannya.

Wujudiyah: Sebuah konsep tasawuf yang berpandangan bahwa yang hakiki hanyalah Tuhan, manusia

adalah pancaran dzat Tuhan belaka.

Al-Nidlam Al-Islami: Tatanan sosial yang Islami. Istilah ini berasal dari Sayyid Qutub.

Al-Nidlam Al-Jahili: Tatanan sosial jahiliyah. Istilah ini berasal dari Sayyid Qutub.

Komodifikasi: Proses mengubah nilai guna menjadi nilai tukar.

Spatialisasi: Proses mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial.

Strukturasi: Penciptaan hubungan antar agen dalam sebuah tatanan sosial, yang ditandai pula dengan

adanya hubungan atas dasar kekuasaan (power).

Tanmiyah Ma’had Al-Zaytun: Tim Pembangunan Ma’had Al-Zaytun.

Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT): Peraturan Pemerintah.

Lembaga Kerasulan: Organisasi yang memiliki suatu keyakinan tentang pengertian kenabian. Nama para

nabi dan nubuwah (kenabian) bisa dimiliki oleh para pejabat atau elite Lembaga Kerasulan. Mereka

beralasan bahwa merekalah yang melanjutkan misi para nabi dan rasul untuk membangun dan menegakkan

daulah sekaligus khalifah.

Mudabbir: Komandan, yakni nama jabatan yang dipakai dalam struktur tujuh tingkatan di NII KW9, ia

bertindak sebagai Komandan. Untuk tingkatan Musa hanya ada 1 Mudabbir. Ibrahim dan Soleh ada 2

(Mudabbir Awwal dan Mudabbir Tsani). Sedangkan Hud dan Nuh masing-masing 4 Mudabbir (Mudabbir

Awwal, Tsani, Tsalis dan Rabi’).

Mudabbir Awwal: komandan satu.

Mudabbir Tsani: komandan dua.

Mudabbir Tsalis: komandan tiga.

Mudabbir Rabi’: komandan empat.

Raqib: kepala staff. Jabatan Raqib ada pada tingkatan Ibrahim sampai Nuh.

Katib: sekretaris desa hanya untuk tingkatan Musa.

Imarah: kepala bagian pendidikan, pertahanan dan perhubungan. Untuk tingkatan Musa hanya 1 Imarah.

Ibrahim sampai Nuh ada 2 orang (Imarah Awal dan Imarah Tsani).

Tsiqoyah: kepala bagian keuangan. Jabatan ini ada di setiap tingkatan. Untuk tingkatan Musa hanya 1

Tsiqoyah. Ibarahim sampai Nuh ada 2 orang (Tsiqoyah Awal dan Tsiqoyah Tsani).

Tsiqoyah Awal: kepala bagian keuangan pertama.

Tsiqoyah Tsani: kepala bagian keuangan kedua.

Ihsanul Mas’ul: kesejahteraan aparat

Markazul A’la: struktur pemerintahan NII paling tinggi. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1988-1993.

Struktur ini pertama kali dikenal di NII sejak pemerintahan Adah Djaelani.

Al-Jazirah: struktur pemerintahan NII setingkat kementerian. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1988-

1993. Struktur ini pertama kali dikenal di NII sejak pemerintahan Adah Djaelani.

Al-Wilayah: struktur pemerintahan NII setingkat propinsi. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1988-1993.

Struktur ini pertama kali dikenal di NII sejak pemerintahan Adah Djaelani.

Ad-Dairah: struktur pemerintahan NII setingkat keresidenan. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1988-

1993. Struktur ini pertama kali dikenal di NII sejak pemerintahan Adah Djaelani.

Al-Mantiqah: struktur pemerintahan NII setingkat kabupaten. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1988-

1993. Struktur ini pertama kali dikenal di NII sejak pemerintahan Adah Djaelani.

Al-Muqata’ah: struktur pemerintahan NII setingkat kecamatan. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1988-

1993. Struktur ini pertama kali dikenal di NII sejak pemerintahan Adah Djaelani.

Al-Qaryah: struktur pemerintahan NII setingkat desa. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1988-1993.

Struktur ini pertama kali dikenal di NII sejak pemerintahan Adah Djaelani.

Adam: struktur pemerintahan NII paling tinggi setingkat presiden. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun

1994-1997.

Idris: struktur pemerintahan NII setingkat kementerian. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1994-1997.

Nuh: struktur pemerintahan NII setingkat propinsi. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1994-1997.

Hud: struktur pemerintahan NII setingkat keresidenan. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1994-1997.

Soleh: struktur pemerintahan NII setingkat kabupetan. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1994-1997.

Ibrahim: struktur pemerintahan NII setingkat kecamatan. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1994-1997.

Musa: struktur pemerintahan NII setingkat desa. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1994-1997.

Imam: struktur pemerintahan NII paling tinggi. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1998-1999.

Penyebutan Imam mengambil sistem yang pernah berjalan dalam pemerintahan Kartosuwiryo.

Komandemen Wilayah Besar: struktur pemerintahan NII setingkat kementerian. Stuktur pemerintahan ini

dipakai tahun 1998-1999. Penyebutan Komandemen mengambil sistem yang pernah berjalan dalam

pemerintahan Kartosuwiryo.

Komandemen Wilayah: struktur pemerintahan NII setingkat propinsi. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun

1998-1999. Penyebutan Komandemen mengambil sistem yang pernah berjalan dalam pemerintahan

Kartosuwiryo.

Komandemen Daerah: struktur pemerintahan NII setingkat keresidenan. Struktur pemerintahan ini dipakai

tahun 1998-1999. Penyebutan Komandemen mengambil sistem yang pernah berjalan dalam pemerintahan

Kartosuwiryo.

Komandemen Kabupaten: struktur pemerintahan NII setingkat kabupaten. Struktur pemerintahan ini dipakai

tahun 1998-1999. Penyebutan Komandemen mengambil sistem yang pernah berjalan dalam pemerintahan

Kartosuwiryo.

Komandemen Kecamatan: struktur pemerintahan NII setingkat kecamatan. Struktur pemerintahan ini dipakai

tahun 1998-1999. Penyebutan Komandemen mengambil sistem yang pernah berjalan dalam pemerintahan

Kartosuwiryo.

Komandemen Desa: struktur pemerintahan NII setingkat desa. Struktur pemerintahan ini dipakai tahun 1998-

1999. Penyebutan Komandemen mengambil sistem yang pernah berjalan dalam pemerintahan

Kartosuwiryo.

Riasyah Ulya: struktur pemerintahan NII setingkat kementerian, yang dipakai tahun 1999-2000.

Riasyah Wilayah: struktur pemerintahan NII setingkat propinsi, yang dipakai tahun 1999-2000.

Riasyah Daerah: struktur pemerintahan NII setingkat keresidenan, yang dipakai tahun 1999-2000.

Riasyah Kabupaten: struktur pemerintahan NII setingkat kabupaten, yang dipakai tahun 1999-2000.

Riasyah Kecamatan: struktur pemerintahan NII setingkat kecamatan, yang dipakai tahun 1999-2000.

Riasyah Desa: struktur pemerintahan NII setingkat desa, yang dipakai tahun 1999-2000.

Presiden: struktur pemerintahan NII paling tinggi, yang mulai dipakai tahun 2001.

Kementrian: struktur pemerintahan NII setingkat kementerian, yang mulai dipakai tahun 2001.

Gubernur Wilayah: struktur pemerintahan NII setingkat propinsi, yang mulai dipakai tahun 2001.

Residen: struktur pemerintahan NII setingkat keresidenan, yang mulai dipakai tahun 2001.

District Official System: struktur pemerintahan NII setingkat kabupaten, yang mulai dipakai tahun 2001.

Onder District Official System: struktur pemerintahan NII setingkat kecamatan, yang mulai dipakai tahun

2001.

Petinggi Desa: struktur pemerintahan NII setingkat desa, yang mulai dipakai tahun 2001.

Muqori: orang yang membawa ke acara tilawahan.

Tilawah: suatu program dalam rangka merekrut para calon anggota.

Musyahadatul hijrah: prosesi perpindahan kewarganegaraan dari NKRI ke NII KW9.

Malj: markas yang digunakan dalam aktivitas gerakan.

Tazkiyah: program sambungan dari program tilawah.

Hafdzul jannah: pengayoman.

Mas’ul: pejabat.

Irsyad: program penataran calon aparat NII KW9 yang diberikan hanya kepada warga pria.

Ta’lim: Rapat Laporan kerja harian para pejabat.

Hujumah Tabsyiriah: salah satu program NII KW9 yang menjadi misi ofensif dalam rangka meningkatkan

jumlah warga dan pembinaanya.

Sapta Subaya: tujuh sumpah prajurit.

Usroh: secara terminologis artinya keluarga.

Tarbiyah: pendidikan.

Halaqah: pengajian-pengajian kecil.

Tarkiz: pelaksanaan program dari jajaran bawah ke jajaran atas.

Tajhiz: pelaksanaan program dari jajaran atas ke jajaran bawah.

Syahid hijrah: saksi perpindahan kewarganegaraan.

Istmun Tsani: Nama kedua seseorang yangtelah berhijrah dari RI ke NII. Nama ini akan digunakan sebagai

nama resmi negara sekaligus nama sandi dalam pergerakan.

Tibmara dan Garda Ma’had (GM): Satuan pengamanan Ma’had Al-Zaytun.

Eksponen: Pengurus yayasan.