Remaja itu tampak terlelap di belakang pintu salah satu kamar kecil di Gedung DPR/MPR. Jam menunjukkan pukul 14.00 WIB. Remaja berusia 19 tahun ini tertidur lelap karena lelah. Sejak pukul 07.00 WIB, dia harus membersihkan toilet berkali-kali dan sengaja menghindari makan siang untuk sekedar ngirit. "Maaf, saya ketiduran, bukan tidur,"kata Toni (bukan namanya sebenarnya), pekan lalu, saat ditanya mengapa tidur saat jam kerja. Sambil menyeka matanya yang memerah, lelaki kurus yang sudah dua tahun bekerja sebagai petugas cleaning services (CS) di Gedung DPR/MPR RI ini mengaku belum makan siang. Hari itu dia mengaku sengaja mengirit, agar esok harinya dia bisa makan `lumayan lebih enak`. Maklum, dia cuma dapat jatah makan siang Rp 3.000 sehari.
"Gaji saya hanya Rp 130.000 setiap bulan,"ujar lelaki yang diperkejakan PT Makaphala itu. Kiat yang dilakukan Tito(nama samaran), rekan Toni. Dengan gaji Rp 9.000/hari, dia harus pandai `mengakali` makan siang - misalnya cuma makan singkong dan ubi goreng - kalau mau gajinya cukup untuk pengeluaran sebulan. Dengan gaji harian sebesar itu, Tito tidak mendapat jatah makan siang, ganti biaya transportasi, dan kalau sakit berobat dengan uang sendiri tanpa penggantian dari kantor. Kisah Toni dan Tito - dua warga Indonesia yang sangat takut nama asli mereka dipublikasi - adalah ironi yang mencuat dari gedung wakil rakyat. Keteika ribuan buruh datang ke gedung megah itu mengadukan nasib pada para politisi hebat di sana, justru di gedung itu pula menggeliat 180 rakyat Indonesia dengan gaji Rp 6.000/ hari. "Gila, mau makan apa dengan uang Rp 130.000. Ini sangat tidak manusiawi,"kata Hamdan Zoelva, anggota DPR dari Fraksi Bulan Bintang, saat diberitahu kenyataan ini.
Untung, fungsionaris Partai Bulan Bintang ini masih bisa kaget. Dia mengaku baru tahu gaji petugas kebersihan yang setiap hari dia jumpa itu, bahkan, tak cukup untuk menonton pementasan Sherina yang karcisnya ludes terjual beberapa waktu lalu. Apalagi, gaji yang sangat rendah ini sama sekali tidak sebanding dengan tugas yang harus mereka kerjakan. Bayangkan, satu lantai gedung DPR hanya dikerjakan dua petugas CS. Belum lagi naas sewaktu-waktu siap menerjang mereka. Bila ada barang hilang, pihak pertama yang dicurigai biasanya para petugas CS itu. "Sudah gaji kami kecil, ada barang hilang, cleaning service dulu yang diinterogasi. Padahal, besoknya Tuhan menunjukan bukti. Yang mengambil ternyata orang dalam sendiri,"keluh Ranti (38), yang setiap hari bertugas mengawasi rekan-rekannya sesama petugas CS. Untuk membersihkan gedung wakil rakyat, setjen DPR/MPR RI memiliki dana Rp 933.126.000 per tahun. Jumlah itu adalah hasil perkalian anggaran kebersihan Rp 800/meter persegi per bulan.
"Karena kecilnya anggaran kebersihan itu, wajar kalau gaji cleaning service juga kecil, "ujar Komaruddin(51), Kepala Bagian Gedung dan Pertamanan Gedung DPR/MPR RI. Untuk tahun 2001, tender kebersihan dimenangkan oleh PT Kencana Tunggal Makmur, milik Muhammad Thoha. Sebagai kontraktor, perusahan ini melibatkan PT Pipit Sarijaya, CV Dian, PT Emco, dan PT Pramayasa sebagai subkontraktor. Anehnya, Komaruddin hanya tahu satu perusahan saja yang mempekerjakan petugas cleaning service di gedung wakil rakyat. "Saya memang mengajak beberapa perusahan lama yang bisa kerja sama untuk sama-sama berjuang membersihkan gedung DPR/MPR dengan dana pas-pasan,"ujar Thoha.
Sekalipun petugas CS bergaji kecil, jangan harap Anda gampang mengorek berapa gaji mereka. "Bukan apa-apa Mas, ada beberapa teman kami yang berani ngomong pada anggota dewan langsung dipecat,"kata seorang petugas CS.
Tapi Thoha menolak akan memecat pengawalnya hanya gara-gara membeberkan gaji mereka kepada publik. "Tapi, omong-omong, dari mana Anda dapat nomor telepon saya. Kita kan tidak pernah bertemu. Dari orang dekat saya, ya,"selidiknya. Sebenarnya, anggota Komisi VII, Yakob Nuwawea, mengaku sejak awal 2000 sudah meminta sekjen DPR Sri Sumarjati untuk segera menyelesaikan kasus rendahnya petugas CS di DPR. "DPR ini hanya bisa teriak urusan di luar. Sementara urusan di dalam dia lupa. Memperjuangkan UMR perusahaan orang di depan mata sendiri banyak yang terabaikan haknya," Ujar Yakob. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ini menyatakan Sekjen DPR bertanggung jawab atas kasus ini. "Saya sudah bilang pada Sekjen agar di bereskan. Waktu itu wakil sekjen sudah berjanji akan membereskan. Sekarang saya akan tanyakan pada wakil sekjen. Apa yang Anda kerjakan selama ini,"ujar Yakob dengan nada tinggi.
Kesalahan Sekjen DPR, lanjut Yakob, karena dia menenderkan kebersihan pada labour suplier. Padahal Kepmen No2/93, kata dia, tidak membenarkan petugas CS dikontrak karena pekerjaannya yang terus menerus selama gedung DPR/MPR masih ada. "Pekerjaan lebih dari tiga tahun tidak boleh dikontrakkan. Petugas cleaning service di sini ada yang sudah bekerja belasan tahun," "Kebersihan tidak boleh diberikan pada labour suplier, tetapi dikelola langsung. Malu-maluin aja. Masa di gedung rakyat gaji seperti itu,"kata Yakob kesal.
Menurut Komaruddin, anggaran kebersihan untuk periode November 2001 - November 2002 sudah diajukan, Rp 2.500 permeter. Jika usul ini dikabulkan, Thoha mengaku girang bukan main. "Kalau betul segitu, gaji pegawai saya nanti minimal Rp 426.000. Itu sama dengan Upah Minimum Provinsi," janji Thoha.
Akankah impian para petugas kebersihan di gedung wakil rakyat itu jadi kenyataan? Tunngu dulu. Sekjen DPR, Sri Sumarjati, ketika dikonfirmasi menolak menjawab. "Saya lagi pusing.........melulu. Tanya Pak Komaruddin, deh," katanya.
