|
Dikutip
dari Sibayak
Post edisi Sept - Okt 2001
|
Tanah Karo,
(Sibayak Post)
Ada yang menarik diamati pada acara pencanangan Objek Wisata SITOPSI (Sipiso-piso, Tongging, Paropo, Silalahi) yang konon mau di go international itu. Nyata sekali masih terkesan cara Orde Baru dalam tindak-tanduk pejabat, walaupun reformasi telah bergulir dan otda (Otonomi Daerah) telah memasuki seluruh wilayah Indonesia tercinta ini.
Cara-cara yang masih berbau Orde Baru itu, malah boleh disebut cara-cara penjajahan dulu semestinya tidak terlihat lagi di tengah masyarakat sebagaimana terlihat dalam pencanangan Sitopsi itu, dimana kami amati sebagai berikut:
- Para tokoh adat, tokoh masyarakat dan rakyat setempat duduk di pasir beralaskan tikar, sementara wakil Gubernur, Bupati dan pejabat lainnyua termasuk Kadis, dan anggota legislatif (wakil rakyat) duduk diatas kursi.
- Makanan yang disuguhkan sangat jauh berbeda. Untuk rakyat nasi bungkus, dan para pejabat terkesan *WAH*
- Terlampau banyak pidato, dan sedikit sekali peluang berdialog seakan-akan masyarakat di undang hanya untuk mengenggekan saja, atau sekedar nganggukkan kepala tanda setuju.
- Masyarakat dengan pendidikan rendah di suguhi istilah-istilah dengan
bahasa asing oleh Investor Jaegopal Hutapea, sehingga salah seorang peserta menanyakan apakah saudara Jaegopal orang Indonesia atau Australia.
Demikianlah situasi yang terlihat pada pencanangan Sitopsi tersebut sebagai proyek raksasa yang jika memang terlaksana akan sangat menunjang perekonomian dan penghidupan masyarakatnya. Namun karena nila setitik mungkin akan rusak susu sebelanga. Dalam istilah Karo *Lepak Pemena Salah Pendungi*. Maka malang benarlah rakyat, kalau sekali kesempatan bertemu dengan bapak-bapak idolanya, dia lebih dijejali teori dan pidato tanpa mendengar dan memperhatikan suara hatinya.
Akankah benar yang pernah diungkapkan mbak Mega Presiden RI bahwa bahaya Otonomi akan menimbulkan raja-raja kecil di daerah. Semoga tidak terjadi di tanah Karo Simalem.
(Sby-ATT)
|
