|
Dikutip
dari Harian SIB,
30 November 2001
|
Berastagi (SIB)
Perambahan hutan semakin marak di Tanah Karo dan oknum anggota DPRD Karo disebut-sebut membackingi perambahan hutan seperti dilansir media massa terbitan Medan serta oknum pembakaran gedung Dewan Karo, yang sampai saat ini belum tersentuh hukum, menjadi sorotan dalam dialog interaktif antar wakil rakyat dengan rakyat yang digelar FISIP USU melalui UPIIS (Unit Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial) bekerja sama dengan DPP PMS (Pemuda Merga Silima) dan Forimpeka (Forum Intelektual Peduali Karo) yang diselenggarakan di Jamburta Ras, Jalan Jamin Ginting Berastagi, Rabu (28/11) sore. Untuk itu, masyarakat Karo meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya Poldasu dan Polres Tanah Karo agar mengusut tuntas permasalahan tersebut.
Pembicara pada dialog itu Ir Taufan Agung Ginting (DPRD I Sumut), Sion Ginting (Ketua Komisi B DPRD Karo) dan Ikuten Sitepu (Anggota DPRD Karo) dengan moderator Drs Bengkel Sembiring, MSi dihadiri ratusan masyarakat Karo. Sementara Nuah Torong dari DPR RI yang dijadwalkan juga sebagai pembicara tidak hadir.
Dalam dialog tersebut Firdaus Sitepu dari masyarakat Karo menanyakan kebenaran tudingan tentang adanya sejumlah oknum DPRD Karo terlibat membackingi perambahan hutan yang semakin merajalela di Tanah Karo.
Menanggapi hal itu, Ikuten Sitepu mengatakan, sampai hari ini tidak ada oknum DPRD Karo yang terlibat dalam membackingi perambahan hutan. "Kalau ada melihat keterlibatan oknum DPRD Karo, silahkan masyarakat angkat suara siapa oknum yang terlibat tersebut," tegas Ikuten Sitepu.
Namun ia mengakui bahwa Ketua DPRD Karo Bon Purba pernah memberikan rekomendasi permohonan izin kepada rakyat untuk membuka lahan areal pertanian seperti di daerah Lau Gendek, Desa Lau Berneh. Hal itu diberikan karena permintaan rakyat dan tidak menyalahi aturan. Untuk itu, katanya, Dinas Kehutanan harus proaktif mengatasi perambahan hutan di Karo.
Pendapat yang sama dikemukakan Ir Taufan Ginting, Polisi Kehutanan harus bisa membekuk pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas penebangan hutan. Menyangkut masalah hutan," katanya harus diusut tuntas dan ditindak sesuai dengan hukum.
Ia mengatakan, Dinas Kehutanan harus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai tata letak pemetaan hutan sehingga masyarakat mengetahuinya.
Sedangkan Sion Ginting menyebutkan, akibat perambahan hutan, daerah Langkat, Deli Serdang dan Kota Medan digenangi banjir. Dalam hal ini, Muspida Karo baru-baru ini telah merumuskan tidak ada perambahan hutan baik yang punya izin maupun tidak.
Pada kesempatan itu, masyarakat juga mempertanyakan kasus pembakaran gedung DPRD Karo yang hingga kini belum terjamah hukum.
Menyinggung hal itu, Ir Taufan Ginting memaparkan, masalah pembakaran gedung DPRD Karo telah diserahkan ke Poldasu dan Polres Tanah Karo untuk mengusutnya. Dan sampai saat ini, belum diketahui secara pasti sejauh mana petugas menyelidiki kasus tersebut, katanya.
Untuk itu, ia mengharapkan Kapoldasu Sumut Irjen Drs Ansyaad Mbai dan Kapolres Tanah Karo AKBP Drs Misik Natari mengusut tuntas kasus itu.
(C6/j)
|
