Perambah Hutan di Tanah Karo akan Dilaporkan
Langsung ke Presiden

Medan (SIB)

DPRD Sumut desak aparat Kepolisian dan Dinas Kehutanan segera menghentikan sekaligus menangkap pelaku 'raja' perambah hutan WNI Keturunan di Tanah Karo yang diduga dibacking oknum pejabat dari Medan bekerjasama dengan salah seorang putra oknum pejabat teras di daerah Bumi Turang itu.

Desakan itu ditegaskan anggota F-PDIP DPRD Sumut Drs Baskami Ginting kepada wartawan, Kamis (25/10) di DPRD Sumut menanggapi adanya laporan perambahan hutan di Tanah Karo dibacking salah seorang putra oknum pejabat tinggi daerah itu.

"Dewan telah menerima laporan dari masyarakat dan sejumlah LSM, bahwa 'raja' perambah hutan di Tanah Karo ternyata pengusaha WNI keturunan dari Medan dengan memanfaatkan tangan-tangan berpengaruh di daerah berhawa dingin itu," papar Baskami Ginting.

Lebih mengecewakan lagi, kata mantan Ketua F-PDIP ini, sepakterjang raja perambah hutan sangat profesional dan secara terang-terangan membabati hasil alam yang masih perawan, karena dibacking.

Akibatnya, tambah Baskami, hutan yang tadinya masih hijau kini telah gundul, sebab aksi pembabatan itu telah berlangsung lama, dan diperkirakan sedikitnya ratusan hektar hutan di beberapa wilayah kawasan Bumi Turang itu telah habis.

Seperti di kawasan Rimau Bunga, Kuta Juhar dan pinggiran hutan Bukit Barisan, kata Baskami, kini telah 'luluh-lantak' akibat keserakahan oknum-oknum pengusaha dari Medan dengan memanfaatkan 'surat sakti' dari putra oknum pejabat itu.

Ketika ditanya siapa putra oknum pejabat itu, Baskami belum bersedia menyebutnya dengan alasan tidak etis karena azas praduga tak bersalah. "Rekan-rekan harap bersabar, dalam waktu dekat dewan akan berkunjung ke Tanah Karo untuk memastikan apakah benar aksi pembabatan itu dibacking putra oknum pejabat," jelas mantan Ketua Komisi I DPRD Sumut itu.

Laporkan ke Presiden

Berkaitan dengan kasus perambahan hutan dan keterlibatan putra oknum pejabat tersebut, anggota Komisi IV ini akan mendatangi Presiden Megawati Soekarnoputri sekaligus melaporkan perihal perusakan hutan yang tidak mengenal kelestarian alam itu.

"Menurut rencana, saya akan menyurati sekaligus mendatangi Ibu Megawati Soekarnoputri untuk melaporkan hal ini, sebab bagaimanapun kita tidak ingin Tanah Karo hancur hanya dikarenakan ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," ungkapnya.

Apalagi, katanya, para perambah tidak 'mengantong' izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan), tapi hanya bermodal 'surat sakti' dengan alasan akan menjadikan areal lokasi PIR maupun pembukaan jalan antar kecamatan.

Baskami juga dalam hal ini sangat berharap Pemda dan DPRD Tanah Karo khususnya Bupati Sinar Peranginangin segera bertindak tegas, sekaligus melaporkan siapa oknum-oknum putra pejabat dan oknum pejabat dari Medan maupun Tanah Karo yang ikut menjuali hasil hutan tersebut.

"Saya yakin, Bupati dan DPRD Tanah Karo mengetahui adanya dibalik perambahan hutan itu, sehingga sangat diharapkan ketegasannya minimal melaporkan oknum-oknum pejabat yang membackinginya," tegas Baskami Ginting. Baca juga hal V. (A13/b).