|
Medan (SIB)
Kalangan investor dalam dan luar negeri saat ini mengalami kesulitan memperoleh
lahan untuk pengembangan sektor agribisnis, khususnya bisnis ulat sutera di
daerah dataran tinggi Tanah Karo.
General Manager Sericulture Silk Industries dari Group PT. Ira Widya Utama Medan
Samsul Hadi mengemukakan, pihaknya saat ini membutuhkan sedikitnya 100 hektar
lahan kosong dengan kondisi dataran yang standar untuk budidaya ulat sutera
berkualitas ekspor dan bermutu tinggi.
"Kita membutuhkan minimal 100 hektar lahan untuk pengembangan bisnis ulat sutera
ini, tapi sangat sulit diperoleh. Kalaupun ada, harganya tak cocok. Ada harga
yang cocok, lokasinya tak sesuai karena tingkat kedatarannya terlalu curam,"
ungkap Samsul Hadi kepada SIB di Medan, Senin (21/1).
Dia mengemukakan hal itu sehubungan terjadinya kendala perluasan perkebunan
ulat sutera yang telah direalisir di beberapa daerah Sumut belakangan ini, yaitu
kawasan Desa Kacinambun Tanah Karo dan kawasan Desa Tanah Jawa di Simalungun.
Soalnya, ujar Samsul, perolehan tanah itu sangat diperlukan untuk menunjang stok
bahan baku produksi yang akan diolah dalam pabrik yang juga telah direalisir
di kawasan itu.
Salah satu bentuk kesulitan memperoleh lahan potensial itu, ujar Samsul, adalah
harga tanah yang sangat tinggi ditawakan masyarakat setempat. Dia menggambarkan
pihaknya hanya mampu membeli tanah dengan harga dibawah Rp. 10 juta per hektar.
Sementara para pemilik tanah pada umumnya menawarkan harga diatas angka tersebut.
Saat ini, lanjut Samsul Hadi, kapasitas produksi pabrik ulat sutera itu masih
terbilang kecil pada kisaran 10-15 persen. Dia membantah adanya indikasi bahwa
proyek ulat sutera itu macet. "Kita masih terus berupaya mencari lahan tersebut,
khususnya di kedua daerah (Tanah Karo dan Simalungun) itu," katanya optimis
tanpa menyebutkan kemungkinan suplemen investasi perusahaan yang dibiayai Jepang itu.
Sementara itu, pengamat bisnis pertanian Tanah Karo yang juga Wakil Ketua
Koperasi Agricultura Jaya di Medan Ir Budi Mulia Barus menyebutkan, pencarian
lahan untuk segala jenis komoditi pertanian sebenarnya tidak sulit disamping
banyaknya pilihan lokasi. "Banyak lahan kosong atau lahan potensial di Tanah
Karo. Tapi bagaimana mungkin masyarakat mau melepaskannya kalau dengan harga
obral. Pihak investor selalu menginginkan harga murah, tapi kepada orang-orang
dibilangnya harga beli tanah itu tinggi. Itu yang terjadi selama ini," katanya
kepada SIB di kantornya.
Dia menggambarkan selama ini ada dua pola yang terjadi dalam pengelolaan lahan
pertanian di Tanah Karo. Pola pertama adalah jual beli tanah, dan pola kedua
adalah kontrak lahan dengan sistem bagi hasil. (A1/b)
|
