|
Kabanjahe (SIB)
Sejumlah elemen masyarakat mewakili PGRI, pelajar dan beberapa LSM yang menyatakan diri sebagai masyarakat peduli dengan nasib pendidikan di Karo, belum lama ini datangi Kantor DPRD Karo untuk menyampaikan uneg-unegnya mengenai kondisi pendidikan di Tanah Karo yang dinilai buruk dan semakin merosot karen ketidakmampuan Pejabat Kakandepdiknas Karo Drs K S yang bukan berlatar belakang guru (tenaga pendidik).
Namun karena anggota Komisi E yang seharusnya menangani permasalahan tersebut sedang keluar, sehingga uneg-uneg masyarakat tersebut diterima Jan Gelora Tarigan dari Komisi C dan selanjutnya akan diserahkan kepada Komisi E.
Dalam pertemuan sekitar dua jam itu, Jan Gelora Tarigan yang turut merasa prihatin terhadap pendidikan di Karo mengatakan, akan membahas masalah tersebut secepatnya dengan pihak terkait. Tarigan berjanji akan mengingatkan Pemkab Karo dalam menentukan pejabat yang akan datang supaya dipilih dengan selektif dan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan yang punya visi dan missi yang jelas.
Selebaran yang ditandatangani berbagai unsur elemen masyarakat dari PGRI (Drs L Surbakti), Pelajar (Suheri dan Roy), LSM Forsika (Andarias S dan Jendatuhu G), LSM Forgupena (Drs Kerisno S), dan Forum Peduli Masyarakat Karo-Indonesia (Yulisman T) itu, lebih cenderung menyoroti kinerja Kakandepdiknas Drs K S yang dianggap amburadul karena tidak memahami masalah pendidikan.
Disebutkan, sejak Drs K S menjabat sebagai Kakandepdiknas sering mengadakan kutipan-kutipan yang tidak resmi seperti biaya ujian catur wulan II dengan komputer sebesar Rp7500, dan dalam pengusulan kenaikan pangkat, menjadi penilik SD; menjadi Kepsek, pengurusan DP-3, dan Dana Bantuan Operasional (DBO) harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit agar ditandatangani Pejabat tersebut.
Selain itu, penjualan buku, pengutipan uang BP-3 dan pembelian seragam yang dipaksakan kepada siswa sudah menjadi ajang KKN yang diketahui umum. Namun terhadap penyimpangan ini, Kakandepdiknas terkesan tutup mata karena terlibat didalamnya, sehingga dunia pendidikan di Karo semakin hari mengalami kemorosotan yang sangat tajam.
"Pembuktian kemerosotan ini dilihat dari sedikitnya lulusan SLTA T Karo yang diterima di UMPTN, maraknya perjudian antar pelajar, tindak kekerasan dan banyaknya siswa yang terlibat Narkoba,dan hal ini semua tidak terlepas dari Nakhodanya, sehingga bila pejabat Kakandepdiknas itu tidak diganti maka kami akan mogok belajar dan mogok massal," kata elemen masyarakat itu kepada SIB.
(G19/h)
|
