Dialog Rakyat dengan Wakil Rakyat Karo

Berastagi (Berita)

Dialog rakyat dengan wakil merek yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karo, Rabu sore (26/11) dibuka secara resmi oleh Camat Berastagi Drs Sarjani Taringan di Jamburtaras Berastagi beralan lancar walau tidak dihadiri anggota DPRD Nuah Torong. 

Acara yang digelar oleh UPIIS Fisipol USU bekerjasama dengan DPD Pemuda Marga Silina tersebut seyoginya menampilkan nara sumber anggota DPRD RI Nuah Torong, anggota DPRD Tingkat I Sumtera Utara Ir Taufan Agung Ginting dan Ketua serta anggota DPRD Tingkat II Karo, Bon Purba dan Sion Ginting dalam pelaksanannya yang berlangsung secara sederhana tercatat dua orang nara sumber tidak menghadiri acara itu yakni Nuah Torong sedangkan Bon Purba diwakili oleh Ikuten Sitepu. 

Sementara itu Drs Bengkel Ginting, MSi yang tampil sebagai moderator dalam acara itu mengatakan tujuan dilaksanakannya dialog rakyat dengan wakil rakyat Kabupaten Karo ini adalah untuk menyikapi dan menampung aspirasi serta suara rakyat secara langsung sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi anggota DPRD Karo. 

ÒSeluruh aspirasi dari masyarakat akan kita tampung, tetapi perlu diingat, fokum ini tidak untuk menyelesaikan masalahÓ, ujar Bengkel Ginting yang juga menjabat sekretaris DPD Pemuda Merga Silima Sumatera Utara. 

Waktu Ketua Forum Peduli Masyarakat Karo Indonesia Firdaus Sitepu pada acara itu juga menanyakan bagaimana sikap dan aksi wakil rakyat tentang banyaknya perambahan hutan, penyelewengan bagaimana sikap dan aksi para wakil rakyat tentang banyaknya perambatan hutan, penyelewengan dana KUT dna tentang adanya oknum anggota DPRD yang disebutsebut menerima Rp 30 juta dalam pengesahan RABPD masalah diatas kesemuanya hingga saat ini tidak pernah ditanggapi secara serius dan tuntas. 

Terutama Bung Sion Ginting yang pernah menyuratkan vokal akan masalah tersebut dengan bercelana pendek ke kantor DPRD Karo seraya berjanji tidak akan bercelana pendek sebelum masalah itu dapat dituntaskan. 

Menanggapi pertanyaan tersebut Sion Ginting berupaya memberi alasan saya akan melihat masalah tersebut ke arah penyelesaian maka saya bercelana panjang dan kita buktikan saja nanti hasilnya. Dan mengenai masalah penyelewengan dana KUT dilima Koperasi Unit Desa Sample yang ditunjuk DPRD II Karo pada tanggal 30 Nopember 2001 nanti akan diumumkan perumusan keputusannya. 

Ir Toufan Agung Ginting dari DPRD I juga memberikan jawaban atas banyaknya aksi perambahan hutan seharusnya pemerintah mengatur perbatasan dan tata ruang hutan terutama Taman Nasional Gunung Leuser. Beberapa luas wilayah TNGL tersebut ada di Kabupaten Karo juga tentukan manamana Hutan Tanaman Industri, Hutan Lindung dan Hutan Desa (Hutan Rakyat) dengan jelas dan transpara. 

Agar rakyat yang tidak mempunyai lahan dapat diarahkan kemana mereka mesti menggarap. 

Di acara yang sama penduduk Karo lainnya, Kornelius Kembaren serta Jakob Surbakti menanyakan masalah judi dan hiburan malam di Tanah Karo yang semarak, irigasi pertanian di pedesaan khususnya Desa Payung yang tidak lancar akibat banyaknya pengambilan Galian C (pasirred) serta penanganan sampah) serta penangan sampah. 

Pada kesempatan ini Ikuten Sitepu mewakili Ketua DPRD Karo menjawab kerusakan ekosistem di sungai yang mengalir di Desa Payung, nanti akan kita bicarakan dengan Pemkab Karo dan agar terealisasi secepatnya. 

Dan disambung oleh Sion Ginting menanggapi masalah judi katanya judi di tanah Karo sepertinya sulit untuk dihilangkan. Mengingat judi merupakan tradisi nenek moyang Karo, contohnya ada permainan kartu joker karo serta catur karo. Jadi sebaiknya Muspida segera mendiskusikan pembentukan tim terpadu bersama OKP dan masyarakat agar keberadaannya terkoordinasi. 

Diantara peserta yang diduga juga banyak menuntut supremasi hukum di Kabupaten Karo seperti kasus kematian Boy Taringan, penambahan di kantor Polsek, oknum DPRD Karo yang membeking perambahan hutan, perambahan kantor DPRD Karo dan berbagai masalah yang menyangkut hukum di tumpahkan ke wakil yang duduk sebagai anggota Dewan Yang Terhormat. 

Mereka menjawab semua masalah yang menyangkut hukum sudah kami tanggapi dan kita serahkan saja kepada pihak Kepolisian untuk mengungkapkannya. 

Pantauan Berita dari sekian pertanyaan yang diajukan peserta dialog masalah adanya runmor tentang kebenaran anggota DPRD Karo ada menerima uang sebesar Rp 30 huta untuk pengesahan rancangan APBD Kabupaten Karo dari ketiga nara sumber yang tampil tidak ada yang memberikan komentar sehingga menimbulkan kekecewaan bagi peserta yang mengikuti dialog. (c.yus)