Oknum Anggota DPRD Karo Protes
Bertekad tidak Mau Bercelana Panjang

Kabanjahe (Analisa) 

Pemuda Marga Silima (PMS) Cabang Tanah Karo mendukung sepenuhnya perjuangan Ketua Komisi B DPRD Karo memberantas permainan judi, peredaran pupuk palsu, penyelewengan kredit KUT dan perambahan hutan yang semuanya menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat daerah itu.

Hal itu disampaikan Pengurus DPC PMS Kabupaten itu kepada wartawan di kantor PWI Perwakilan Tanah Karo di Kabanjahe, sekaligus menyerahkan copy surat dukungan bertanggal 11 September 2001, yang ditandatangani oleh Ketua Ir. Rahmat Purba dan Sekretaris, Drs. Suang Karo-karo, Kamis (13/9).

Dikatakan, pihak PMS menilai langkah yang diperjuangkan anggota Dewan itu sejalan dengan missi organisasi PMS dan benar-benar demi kepentingan masyarakat banyak. Untuk itu pihak terkait diharapkan menindak lanjutinya.

Pada bagian lain surat dukungan itu menyatakan keheranannya atas sikap 29 anggota DPRD hasil Pemilu 1999, sama dengan Sion Ginting plus 17 orang lainnya terkesan tidak mendukung perjuangan sesama anggota yang terhormat itu. 

Sementara mereka sendiri, semuanya menyatakan mewakili rakyat. Tetapi seperti tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Untuk itu DPC PMS mengimbau seluruh anggota Dewan agar membuka mata dan telinga, apa yang sebenarnya yang dialami masyarakat Karo Simalem sekarang ini. Lihatlah dan dengarkanlah jeritan hati masyarakat itu, tidak lain seperti apa yang dilontarkan Sion. 

Dilaporkan, dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, seperti memberantas judi, menindak pemalsu pupuk, penyelewengan kredit KUT dan memberantas perambahan hutan, Sion Ginting bersumpah dan bertekad tidak akan mengenakan celana panjang dalam kehidupan sehari-hari atau menghadiri acara-acara resmi, yang semuanya itu dilakukan sebagai protes atas tuntutannya yang dianggap dingin oleh pejabat terkait di daerah itu.

Yang paling fatal lagi, kata Sion Ginting tentang kasus perambahan hutan di dataran tinggi Tanah Karo yang semakin marak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Akibat itu tidak dapat disangkal lagi Kabupaten Karo yang terletak di dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan Bukit Barisan itu, merupakan daerah penyangga bagi kota Medan, Langkat dan Deli Serdang.

Apabila dibiarkan terus daerah itu akan ditimpa malapetaka, bila mana perambah hutan termasuk pengrusakan lingkungan di kanan kiri jalan antara Berastagi-Bandar Baru, Deli Serdang tidak dihentikan secara tuntas. 

Menyinggung tunggakan KUT yang jumlahnya mencapai Rp.31 milyar, seperti disinyalir Sion, sekitar 50 persen tidak tepat sasaran dalam penyaluran dan jatuh ke tangan oknum-oknum tertentu, pengesahannya secara fiktif.

Kemudian peredaran pupuk palsu yang jelas merugikan masyarakat petani itu belum ada tindakan dari aparat. Apalagi judi yang sudah merupakan penyakit masyarakat, nampaknya belum terjangkau hukum, demikian. (ps)