JANGAN TERUSKAN PENYIMPANGAN NEGARA

Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gus Dur benar-benar malang. Selain punya utang –luar maupun dalam negeri-- sekitar Rp. 1.280 trilyun (Kompas,23/10/2000), kini pemerintahan yang baru berumur setahun itu sedang mengalami krisis legitimasi. Banyak sekali tuntutan mundur. Kalau menjelang sidang tahunan MPR beberapa bulan lalu hanya segelintir elit politik yang tergabung dalam poros tengah yang ingin melengserkan Gus Dur, kini banyak pihak, kecuali PKB dan PDIP serta PBNU tentunya, sudah mulai tidak bisa diam melihat Gus Dur berkuasa. Ada kalangan DPR, ada kalangan mahasiswa, bahkan para pengamat politik maupun ekonomi.

Pasalnya, terlalu banyak kesalahan yang dibuat Gus Dur yang membuat banyak pihak merasa perlu bersuara menentang presiden yang semakin ke sini merasa semakin berkuasa dan merasa kedudukannya semakin kuat. Di tengah-tengah orang kesal kepada Tommy, dia malah menemuinya di sebuah hotel. Di tengah tengah kebencian masyarakat terhadap konglomerat yang merampok uang negara, dia malah meminta penangguhan tiga konglomerat yang total kredit macetnya sekitar 55,9 trilyun. Di tengah marahnya umat kepada Israel atas kasus pembantaian sekitar 120 orang muslim Palestina dan 4000 lainnya luka-luka, Gus Dur malah bersikap netral terhadap konflik Israel-Palestina, bahkan merasa yakin akan kebaikan keberadaannya di Yayasan Yahudi Shimon Peres! Di tengah kemarahan rakyat terhadap Dubes negara imperialis AS yang sangat sombong, Robert S Gelbard, Gus Dur malah dengan nada tinggi membela dubes AS yang gemar mencampuri urusan dalam negeri Indonesia itu. Seolah Gus Dur menganggap bodoh orang yang meminta agar Gelbard di-personanongrata-kan. Ya, seolah orang Indonesia dianggap oleh Gus Dur tak tahu apa-apa tentang hobi negara imperialis seperti AS dalam melakukan spionase, menyulut konflik, dan membuat konspirasi di berbagai belahan dunia demi kepentingan politik luar negerinya yang imperialis itu. Dan di tengah seruan mundur mahasiswa, Gus Dur justru dengan arogan menjawabnya: “Kalau saya tak mau mundur, mau apa?”.

Mundur dan tidak sama saja

Rupanya pemerintahan yang baru setahun dan disinyalir oleh BPKP telah menyimpangkan APBN 1999-2000 sebesar 165,85 trliyun (70,93% dari total realisasi anggaran Rp 233,816 trilyun yang diperiksa BPK, Kompas, 27/10/2000) ini bakal menghadapi goyangan-goyangan yang lebih keras. Sebab, sebagaimana sunnatullah jatuhnya sebuah kekuasaan, jika suatu kekuasaan telah merasa aman dan memiliki dukungan kuat, dia akan semakin arogan, manakala dia semakin arogan, dia akan lupa diri. Saat dia lupa diri, dan mulai ditinggalkan bahkan dikhianati oleh kawan-kawannya –yang baik maupun yang buruk—di situlah pemerintahan akan jatuh.

Namun sebagai kaum muslimin yang menghuni negeri ini, yang tentunya lebih berhak atas negeri ini, persoalan kita bukanlah sekedar Gus Dur mundur atau tidak. Sebab, sistem ketatanegaraan yang mendominasi dunia saat ini, yakni sistem demokrasi, baik yang setengah-setengah maupun yang seratus persen, pada hakikatnya adalah sistem yang rusak, bahkan sangat rusak sekali. Sehingga wajar sekali kalau dalam tempo setahun saja ada penyimpangan 165,85 trilyun. Di mana pun, sistem pemerintahan yang dibangun oleh asas demokrasi akan korup, birokrasinya bobrok. Bahkan pepatah pakar politik Barat mengatakan, “kekuasaan itu cenderung korup, sedangkan kekuasaan yang absolut itu pasti korup”. Sehingga, korupsi penguasa sebenarnya sudah kecenderungannya dalam sistem demokrasi. Dan korupsi itu tak bakal bisa diberantas. Bagaimana mungkin Soeharto yang dilengserkan oleh rakyat dua tahun yang lalu lantaran KKN yang gila-gilaan, ternyata diputus bebas! Dan begitu ringan hakim yang memutus bebas membalas komentar Presiden terhadapnya dengan ucapan: Silakan Presiden cari, tak akan ada hakim yang bersih sama sekali. Presiden Gus Dur toh tak membalasnya lagi, sebab proyek Paiton hasil KKN Orde Baru yang hendak dibatalkan oleh PLN sendiri, malah dibela presiden hingga Dirut PLN harus mundur. Itulah kisah nyata yang dramatis dari sebuah bangsa yang sedang lupa terhadap ajaran Allah yang menjadi keyakinannya sendiri, dan sedang terbuai oleh lamunan bakal hidup sejahtera di bawah naungan demokrasi. Padahal demokrasi adalah paham yang dasar ideologisnya adalah sekularisme, yakni paham memisahkan agama dari kehidupan, paham yang menjauhkan diri dari aturan Allah SWT bagi manusia dalam menempuh perjalanan kehidupannya di dunia.

Oleh karena itu, tulisan ini tidak akan melibatkan diri dalam pro kontra pelengseran Gus Dur. Karena, siapa saja yang menggantikan Gus Dur, hasilnya kurang lebih sama. Yakni, penguasa dalam sistem demokrasi seperti sekarang dan dalam konstelasi politik dunia seperti sekarang hanya akan tunduk kepada kemauan IMF, World Bank, dan tuan-tuan mereka di AS sana. Penguasa bukanlah menjadi wakil umat, tapi menjadi wakil bangsa asing untuk menghadapi umat. Jika umat banyak terbunuh dan banyak menderita, penguasa seolah-olah tidak mendengar dan belum mendapatkan laporan. Jika ada segelintir bangsa asing terbunuh atau bahkan sekedar tidak nyaman, mereka akan mengutuk keras tindakan anak bangsanya bahkan melakukan penangkapan-penangkapan. Terlalu banyak kasus yang bisa dipaparkan sebagai contoh. Oleh karena itu, siapapun yang ingatannya tidak pendek akan dapat melihat bagaimana perilaku para penguasa dari masa ke masa selama negara ini tidak mandiri, yakni berada di bawah bayang-bayang kekuasaan bangsa asing, sejak zaman penjajahan model lama sampai penjajahan model baru sekarang.

Hentikan Penyimpangan?

Penyimpangan kepala negara dan para pejabat bawahannya sebagaimana perkataan pakar politik Barat di atas, dalam sistem demokrasi akan senantiasa ditutupi oleh sebuah kekuasaan yang biasanya berkolusi dengan pemegang harta dan penegak hukum. Oleh karena itu, berdirinya berbagai lembaga dalam sistem demokrasi pada hakikatnya adalah untuk mencari kekuasaan dan dukungan untuk menutupi berbagai penyimpangan yang dilakukan. Merekalah lingkaran-lingakaran yang senantiasa melakukan tindakan korupsi dan kolusi dan kospirasi. Sehingga lingkaran-lingkaran itu terkadang saling membantu terkadang pula saling memusuhi dan mengkhianati. Oleh karena itu ada pameo, tidak ada kawan abadi dan tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Sunggung cara hidup seperti itu, adalah cara hidup jahiliyah sebelum Islam datang, dimana setiap yang kuat akan memakan yang lemah di antara komunitas yang ada.

Oleh karena itu, jika umat ini ingin menghentikan berbagai penyimpangan yang ada, harus dilakukan sebuah rekonstruksi pemikiran, agar umat ini kembali memformat ulang pikirannya dengan pemikiran Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Umat harus berani melepaskan demokrasi yang dasarnya adalah maksiat kepada Allah, yakni sekularisme, dan menggantikannya dengan sistem politik Islam, yakni sistem Khilafah Islamiyyah 'ala minhajin nubuwwah, sistem yang menjalankan ajaran dan teladan Nabi Muhammad saw. Yang selain sebagai Rasul penyampai risalah juga sebagai penguasa (hakim) yang menjalankan pemerintahan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT tatkala beliau menjadi kepala negara di Daulah Islamiyyah yang beribukota di Madinah Al Munawwarah.

Rasulullah saw. Telah mengajarkan bagaimana menjalankan pemerintahan dan mengatasi pejabat yang menyimpang. Tatkala ada seorang yang menyampaikan hasil pekerjaannya kepada beliau saw. Dalam mengambil pungutan dari suatu daerah, seraya berkata: Ini untuk anda, dan ini hadiah yang mereka berikan kepadaku, maka Rasul menolak tindakan pejabatnya itu dengan mengatakan: “Kenapa anda tidak duduk saja di rumah orang tua anda sampai hadiah itu datang kepada anda?”. Jelas, pejabat publik dilarang menerima hadiah dari masyarakat yang dilayaninya, apalagi dari pihak asing!

Dalam masalah suap, Rasul menyatakan : “Laknat atau ku tukan Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang disuap”. Dalam hadits lain disebut juga: ”dan yang menjadi mediator antara penyuap dan yang disuap”.

Sedangkan untuk mencegah korupsi, Rasul memberikan fasilitas yang secukupnya bagi para pejabat atau pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Beliau mengatakan: “Siapa saja yang kami tugaskan (untuk melaksanakan tugas negara), sedangkan dia tidak memiliki isteri, hendaknya dia mencari isteri, jika dia tidak punya rumah hendaknya dia mencari rumah, dan bila dia tidak punya kendaraan hendaknya dia mencari kendaraan, dan bila dia tidak punya pembantu, hendaknya dia mencari pembantu – tentu di bawah tanggungan negara—dan barang siap yang mengambil selain itu, maka itu adalah kecurangan”.

Dalam masalah kecurangan ini, Allah SWT berfirman:

“Siapa saja yang curang (berkhianat dalam harta), maka ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa apa yang dia korup...” (QS. Ali Imran 161)

Penyimpangan terbesar di masa kini

Sistem kehidupan kita saat ini, diakui atau tidak amat jauh bahkan bertentangan dengan sistem kehidupan dan sistem hukum Islam. Padahal kita –kaum muslimin- telah diperintahkan oleh Allah SWT Maha Pencipta, dan Dzat Yang Maha Adil untuk terikat menjalankan sistem hukum yang berasal dari Allah SWT. FirmanNya :

“Maka putuskanlah perkara (peradilan/pemerintahan) atas mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (hukum Allah) yang telah datang kepadamu.” (QS. Al Maidah 48).

Bahkan secara tegas Allah SWT. menganggap setiap orang –terutama kepala negara- yang tidak mau merujuk dan menjadikan sistem pemerintahan/peradilan pada sistem Islam, bisa terjerumus dalam kelompok orang kafir, karena telah menerapkan sistem pemerintahan/peradilan kufur, bukan berdasarkan Islam. FirmanNya :

“(Dan) Siapa saja yang tidak memutuskan perkara (pemerintahan/peradilan) dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir.” (QS. Al Maidah : 44)

Dengan demikian, penyimpangan terbesar Gus Dur sebenarnya bukan karena bertemu dengan Tommy Soeharto, atau sikap pengistimewaannya kepada tiga orang konglomerat, atau skandal Brunaigate maupun Buloggate, dan seabrek lagi urutan 'dosa lainnya'. Dosa terbesarnya justru tidak diterapkannya sistem hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat (termasuk pemerintahan, peradilan, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, militer, politik luar negeri dll). Padahal ia adalah seorang muslim, yang –katanya-- juga bergelar 'kiyai' lagi, memiliki kekuasaan untuk menerapkan sistem hukum Islam. Padahal juga mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim. Juga banyak desakan untuk diterapkannya sistem hukum Islam sekarang juga.

Maka, apa yang akan dikatakannya kelak di hadapan Allah SWT, pada hari dimana manusia tidak dapat lagi berdusta dan berkilah? Apakah takutnya kepada manusia lebih tinggi dari pada

rasa takutnya kepada azab Allah yang dahsyat ?

Disamping itu, kaum musliminpun harus tetap memahami dan menyadari konsekwensi dari kemusliman dan ketundukannya terhadap perintah-perintah Allah SWT. Yang, antara lain, mengharuskan kita terikat dan menjalankan seluruh sistem hukum Islam. Ini adalah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar, apapun kondisinya. Sebab Allah SWT berfirman :

“(Dan) Tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan (lain) tentang urusan mereka” (QS. Al Ahzab : 36).

Khatimah

Jadi, kewajiban kaum muslimin sekarang adalah berjuang mewujudkan terlaksananya sistem hukum Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan. Dan siapa saja yang lalai, atau tidak peduli dengan seruan Allah itu, sama artinya dengan melawan azab Allah SWT, yang amat dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik!

Sumber: www.al-islam.or.id (Al islam 31)

[HOME] [TENTANG KAMI] [INFO FSQ] [ARTIKEL] [DUNIA ISLAM] [DAKWAH] [LINKS] [FREE EMAIL] [BUKU TAMU]

FORUM STUDI AL QURAN

Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat

Sekretariat: Musholla Ulul Albab FE Jl. H. Hasan Basri, Kayutangi Banjarmasin

Email: [email protected]