ISLAM TIDAK MENGENAL PROBLEM PERBURUHAN

Penyerangan ratusan preman terhadap buruh PT Kadera di kawasan industri Pulo Gadung beberapa waktu lalu mencerminkan carut marutnya dunia perburuhan di Indonesia. Persoalan buruh ternyata bukan sekedar bekerja dan menerima upah, tetapi sudah melebar ke perkara-perkara lain yang tidak jarang mengorbankan nyawa para buruh.

Berbagai kepentingan yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan dunia kerja telah berbaur sehingga permasalahannya menjadi kompleks. Dari pihak buruh, selalu menyerukan kecilnya upah buruh, hak-hak buruh dalam pendidikan, kesehatan, libur, cuti (termasuk cuti haid, hamil dan melahirkan bagi buruh wanita), sampai ke penyediaan fasilitas, perumahan, kesehatan, olah raga, dan lain-lain. Celakanya, fenomena ini dipolitisir dengan menjadikan aset buruh yang amat besar sebagai kekuatan politik untuk menekan para pengusaha, maupun penguasa agar keinginan-keinginan para buruh, termasuk ambisi para politisi yang memanfaatkan aset buruh sebagai sebuah kekuatan politik dapat terpenuhi. Dari pihak pengusaha/majikan, tuntutan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan lagi kondisi para buruhnya amat tampak. Sementara, pemerintah seolah tidak mempedulikan lagi gesekan dua kepentingan tersebut.

Masalah jadi membesar tatkala negara-negara Barat Kapitalis (seperti AS) memberikan perhatian khusus, dengan menjadikan isu-isu seputar perburuhan sebagai bagian politik luar negerinya. Tentu saja diramu dengan slogan-slogan HAM yang manis, serta memasukkan hak-hak politik seperti hak berbicara, hak berkumpul dan berserikat dalam persoalan perburuhan. Fenomena ini dijadikan alat bagi AS untuk menekan secara politis dan ekonomi negeri-negeri yang lemah seperti Indonesia.

Lalu bagaimana solusi mengatasi problematika perburuhan? Apa peran negara dalam hal ini?

Hubungan buruh-majikan

Tak pelak lagi, problematika perburuhan sudah menjadi pemandangan sehari-hari kaum muslimin yang tidak pernah ada habisnya. Fenomena menarik ini menjadi alat propaganda yang efektif untuk menekan negeri-negeri Islam agar tunduk pada keinginan negara-negara Barat Kapitalis. Tidak heran jika mereka (negara-negara Barat) rela mengeluarkan banyak dana untuk memperluas pengaruh politik dan memperbanyak aset-aset perekonomian mereka di negeri-negeri Islam, melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mepropagandakan penerapan HAM serta lembaga-lembaga yang terlibat langsung dalam menangani perburuhan. Pada akhirnya masyarakat juga yang rugi. Untuk itu, masyarakat harus sadar tentang makar jahat negara-negara Barat yang Kapitalis, serta bahayanya menerapkan sistem ekonomi Kapitalis. Disamping itu kaum muslimin harus mengetahui persoalan perburuhan menurut kaca mata Islam dan hukum-hukum Islam. Juga kaum muslimin harus mampu memisahkan antara urusan politik praktis dengan perburuhan, antara isu-isu HAM, hak berserikat, berbicara, berkumpul dan lain-lain dengan transaksi perburuhan. Begitu pula perlu dipahami bahwasanya pengusaha tidak sama dengan negara (kepala negara) yang memiliki kewajiban menjamin seluruh kebutuhan hidup masyarakat.

Semua itu harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh kaum muslimin, khususnya para buruh, agar mereka benar-benar tunduk dan patuh hanya pada hukum-hukum Islam dalam perburuhan. Selama hukum-hukum Islam yang berasal dari Dzat Yang Maha Adil itu diabaikan, tidak diterapkan, dan disingkirkan, maka selama waktu itu pula kehidupan para buruh, dan kehidupan seluruh kaum muslimin akan menjumpai kesengsaraan, keresahan, kesewenang-wenangan dan kehancuran. Renungkanlah firman-Nya:

“Apakah hukum (sistem hidup) Jahiliyah (Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme dan ideologi lain selain Islam) yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik dari pada hukum Allah, bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maidah : 50)

Islam tidak pernah mengenal problema perburuhan. Dalam Islam masyarakat tidak terpecah dua dalam kelas buruh dan kelas pengusaha, proletar dan borjuis, buruh tani dan tuan tanah, buruh nelayan dan juragan kapal, dan lain-lain. Sebab, mereka yang dikelompokkan dalam kategori buruh itu, dalam Islam seluruhnya disebut dengan ajir (pekerja/buruh). Baik ajir itu dari kalangan terpelajar dan terhormat seperti konsultan, dosen, rektor, insinyur, para direktur dan manager yang digaji/diupah, ataupun ajir yang mengeluarkan tenaga, seperti buruh pelabuhan, tukang becak, tukang cukur, tukang sayur, tukang sepatu, tukang jahit, buruh pabrik dan lain-lain. Baik buruh itu bekerja pada perorangan, kantor swasta, pabrik/lembaga/perusahaan, maupun yang bekerja pada negara (pegawai negeri).

Jadi semua orang yang bekerja, apapun bentuk pekerjaannya, dalam Islam dinamakan ajir (pekerja/orang yang memperoleh upah karena telah mengeluarkan atau memberikan manfaat/jasa tertentu). Orang yang mengupahnya dinamakan musta'jir. Dan bentuk transaksi perburuhan/penyewaan tenaga di dalam Islam dikenal dengan istilah ijaaroh.

Dengan demikian kaum muslimin yang akan melibatkan diri dalam transaksi kerja, baik ia sebagai ajir ataupun musta'jir, wajib mengetahui syarat-syarat, rukun, tata cara serta berbagai bentuk transaksi ijaaroh ini, termasuk jika terdapat perselisihan antara dua belah pihak yang mungkin muncul, harus dipecahkan juga dengan hukum Islam. Dari gambaran umum ini saja kita akan mengerti bahwa transaksi ijaaroh (perburuhan) hanya melibatkan dua belah pihak, yaitu ajir dan musta'jir, dan bersifat individual.

Seandainya muncul perselisihan antara dua belah pihak mengenai (misalnya) upah, maka urusan ini diserahkan kepada para khubaroo (para pakar yang dapat menentukan ajrun mitsli, yaitu upah yang layak untuk ajir tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi pekerjaannya, daerah tempatnya bekerja dan pertimbangan-pertimbangan lainnya). Yang memilih khubaroo adalah dua belah pihak yang bersengketa. Jika khubaro ini tidak ditaati dan tetap berselisih, maka urusannya diambil alih peradilan Islam (negara), yang dapat mengangkat khubaro jabron (khubaro yang keputusannya wajib ditaati dua belah pihak).

Kewajiban negara apa ?

Di dalam Islam ijaaroh itu didefinisikan sebagai aqad/transaksi atas manfaat/jasa (yang dikeluarkan ajir) dengan memperoleh imbalan (berupa upah/ujroh dari musta'jir). Berarti yang mendasari aqad/transaksi ini adalah manfaat yang dikeluarkan oleh ajir. Upah/ujroh adalah harga atas manfaat yang dikeluarkan tadi. Dari sini kita memahami bahwa setiap buruh atau ajir itu memberikan manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk pekerjaan, pengalaman/keterampilan, latar belakang pekerjaan dan lain-lain, sehingga besarnya upah tidak dapat diseragamkan. Upah hanya dapat ditawar oleh dua belah pihak yang melakukan transaksi (yaitu ajir dan musta'jir). Pemerintah dalam hal ini tidak dapat campur tangan, apapun alasannya.

Tugas sekaligus kewajiban pemerintah adalah mengatur dan mengurus urusan seluruh rakyat, termasuk bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, baik rakyat itu dari kalangan buruh maupun majikan.

Disinilah letak keadilan Islam, yang tidak berpihak kepada para buruh saja, melainkan juga terhadap para majikan. Karena dzalim itu adalah pihak atau orang-orang yang tidak menerapkan sistem/hukum Islam, yang hanya mengakibatkan kesengsaraan, kehancuran dan kesewenang-wenangan. Negara dalam hal ini wajib mengatasi dan menyingkirkan bentuk dan tindakan dzalim. Membiarkan kedzaliman berlangsung adalah perbuatan dosa dan maksiyat.

Apabila negara membiarkan kedzaliman berlangsung, maka seluruh rakyat (kaum muslimin) harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengkritik penguasa dan meluruskannya. Jadi bukan kewajiban para buruh semata, akan tetapi sudah menjadi kewajiban seluruh rakyat (kaum muslimin) menyingkirkan kedzaliman. Jika rakyat tidak mampu meluruskan penguasanya, persoalan ini dilimpahkan kepada mahkamah madzalim. Keputusan mahkamah madzalim wajib dijalankan, sehingga pembangkangan penguasa atas keputusan ini membolehkan kaum muslimin memaksa penguasa tersebut tunduk pada keputusan mahkamah madzalim, meski dengan fisik/senjata.

Atas dasar ini, Islam tidak memasukkan persoalan-persoalan yang menyangkut kebutuhan buruh akan kesehatan, pendidikan, jaminan hari tua, imbalan pensiun atau PHK, biaya rekreasi, perumahan, dan lain-lain dalam transaksi ijaaroh. Sebab, definisi ijaaroh itu hanya berkait dengan manfaat yang diberikan oleh ajir, serta dihargakan dengan upah yang disepakati oleh dua belah pihak, Titik. Wajar, jika manfaat yang diberikan itu sedikit, maka upahnya juga kecil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Disinilah kewajiban penguasa untuk mendidik dan memberikan keterampilan bagi rakyatnya semaksimal mungkin, disamping menyediakan lapangan kerja dengan menciptakan iklim berusaha yang positif. Jadi tidak dibebankan tanggung jawab ini kepada para majikan. Lalu penguasa berlepas tangan, sebagaimana yang terjadi dalam sistem ekonomi Kapitalis.

Transaksi ijaaroh juga tidak berhubungan dengan hak-hak politik warganegara, karena transaksi ini melibatkan ajir dan musta'jir, serta memfokuskannya hanya pada manfaat yang dikeluarkan dan harga atas manfaat (upah). Jadi, tidak dapat disamakan hubungannya seperti antara rakyat dengan penguasa. Sehingga tidak dibenarkan dan tidak pernah ada faktanya dalam Islam memasukkan hak-hak berbicara, berkumpul, dan berserikat dalam transaksi perburuhan, apalagi memasukkan isu tentang penerapan HAM. Sebab persoalan-persoalan ini sudah dijamin kesempatan dan pelaksanaannya dalam sistem Islam bagi seluruh kaum muslimin.

Oleh karena itu setiap orang yang sudah menyetujui transaksi ijaaroh, baik ia sebagai ajir (buruh) maupun musta'jir (majikan) wajib mentaati dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Karena menepati dan menetapi perjanjian (aqad) di dalam Islam itu termasuk kewajiban yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Melalaikan dan sengaja meninggalkan kewajiban itu merupakan dosa besar dan kesalahan, yang patut diganjar dengan sanksi atau hukuman yang berat. Maka kewajiban ajir (buruh) adalah bekerja sesuai dengan bentuk pekerjaan yang disepakati dengan musta'jir, menepati waktu kerja (jam kerja dalam sehari, hari dalam seminggu dsb), termasuk masa berlakunya kontrak tersebut. Dan kewajiban musta'jir adalah memberinya upah sesuai besarnya dengan kesepakatan kedua belah pihak, tepat pada waktunya, tanpa ditunda-tunda lagi. Kelalaian secara sengaja dari musta'jir, akan menyeret mereka ke dalam peradilan Islam. Dan peradilan Islam dapat memaksa musta'jir untuk membayar upah.

Penutup

Dengan demikian, jika sistem perburuhan Islam ini diterapkan (karena memang hukum-hukumnya jelas, termasuk jika terdapat perselisihan), maka tidak akan pernah dijumpai persoalan perburuhan, yang saat ini sudah menyeret-nyeret unsur politik dan hak-hak buruh sebagai warga negara. Tidak akan ada pemogokan buruh, karena semuanya merujuk pada transaksi perorangan yang telah disepakati oleh ajir dan musta'jir sebelumnya. Bila buruh tetap melakukan pemogokan untuk menekan dan memaksa musta'jir membayar upah lebih banyak dari yang disepakati dalam transaksi, hal itu berarti pengkhianatan terhadap aqad, yang dikecam oleh Islam, dan pelakunya berhak memperoleh sanksi berat. Firman Allah SWT :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS. Al-Maidah : 1)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal : 27)

Lalu, apakah kita tetap akan mempertahankan diri dengan sistem Jahiliyah yang tidak menerapkan sistem perburuhan Islam (yang adil), sistem yang hanya menghasilkan kegelisahan, kerakusan, kesewenang-wenangan, dan kerusakan? Atau umat ingin meraih kemuliaan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun akhirat dengan memahami dan menerapkan sistem Islam, termasuk dalam perkara perburuhan? Pilihan itu ada pada kaum muslimin sendiri ! Firman Allah SWT :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra'd : 11)

Sumber: www.al-islam.or.id (Al Islam 52)

[HOME] [TENTANG KAMI] [INFO FSQ] [ARTIKEL] [DUNIA ISLAM] [DAKWAH] [LINKS] [FREE EMAIL] [BUKU TAMU]

FORUM STUDI AL QURAN

Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat

Sekretariat: Musholla Ulul Albab FE Jl. H. Hasan Basri, Kayutangi Banjarmasin

Email: [email protected]