INDONESIA MENUJU PERANGKAP UTANG

Perekonomian Indonesia sedang memasuki perangkap utang (debt trap) dan destabilisasi permanen. Sebab, setelah memasuki tahun keempat krisis tidak tampak langkah menuju jalan keluar, justru memperlihatkan semakin sulitnya situasi ekonomi. Program “penyelamatan” ekonomi arahan IMF dan Bank Dunia justru membuat utang luar negeri (LN) pemerintah melonjak dari sekitar 53 milyar dollar AS pada tahun 1997 menjadi 75 milyar dollar AS. Utang dalam negeri dalam bentuk obligasi mencapai Rp. 657 trilyun, padahal sebelum krisis hal itu tidak pernah ada (Kompas,20/04/01). Itu belum ditambah utang swasta.

Jika nilai tukar rupiah Rp. 11,000 per dollar AS, maka seluruh biaya pemulihan ekonomi yang harus ditanggung pemerintah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mencapai Rp. 900 trilyun, atau sekitar 65 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal. Ini menjadi beban yang harus dibayar pemerintah dan rakyat hingga tahun 2018 (jatuh temponya obligasi).

Indikasi bangkrutnya negeri ini sudah mulai terlihat. Dari mulai defisit APBN 2001 yang mencapai Rp. 80 trilyun hingga ke jatuh temponya pembayaran utang luar negeri sebesar 2,8 milyar dollar AS pada bulan Mei ini. Padahal saat ini, pemerintah benar-benar tidak punya uang. Berbagai langkah penyelematanpun digelar untuk menutup defisit APBN. Dari mulai ekstensifikasi pajak, penjualan aset yang ditahan BPPN hingga ke pencabutan subsidi BBM. Ujung-ujungnya rakyat pula yang bertambah sengsara karena makin banyaknya jenis pungutan pajak maupun akibat dicabutnya subsidi BBM.

Lalu sejauh mana bahayanya utang LN bagi negeri-negeri miskin seperti Indonesia ini, dan bagaimana mengatasinya?

Angka-angka Penderitaan

Era tahun 60-an dan 70-an ditandai dengan menggeliatnya pembangunan negara-negara dunia ketiga. Berbagai program pembangunan yang ambisius pun dibuat. Termasuk di Indonesia. Disini dikenal proyek pembangunan Pelita (Pembangunan Lima Tahun), yang setelah melewati waktu 25 tahun diharapkan Indonesia bisa 'tinggal landas'. , Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus! Proyek 'tinggal landas' yang beberapa tahun lalu digembar gemborkan ke seluruh penjuru Nusantara, hilang tak berbekas, seiring dengan tersungkurnya negeri ini dalam krisis moneter dan ekonomi berkepanjangan.

Salah satu modal yang diperoleh Indonesia maupun negera-negara ketiga lainnya untuk membangun negeri mereka, melalui utang luar negeri. Sejak dekade tahun 60-an hingga sekarang, total akumulasi utang masing-masing negara tersebut maupun total akumulasi utang seluruh negara-negara dunia ketiga mengalami kenaikan yang sangat tajam. Tidak ada fenomena yang menunjukkan grafik pertumbuhan utang luar negeri itu menurun, atau hilang. Yang ada malah makin menanjak. Bahkan, sekarang ini aliran dana untuk membayar cicilan dan bunga yang harus dibayarkan oleh negara-negara pengutang jauh lebih besar dibandingkan dengan aliran utang yang diberikan oleh negara-negara donor. Sejak tahun 1982 – 1990 saja, dana yang dialirkan negara-negara industri ke negara-negara berkembang sekitar 927 miliar dollar AS. Sementara untuk periode yang sama, dana yang mengalir dari negara berkembang ke negara industri sebesar 1.345 miliar dollar AS untuk membayar bunga dan cicilan pokok.

Aliran dana ke negara-negara maju akan lebih besar lagi jika dimasukkan aliran dana dalam bentuk kerja sama pembangunan dan perdagangan, royalty, deviden, keuntungan repatriasi, keuntungan sektor non riil melalui program privatisasi BUMN kepada perusahaan-perusahaan luar negeri maupun permainan mata uang yang dikendalikan para kapitalis di luar negeri untuk menyedot keuntungan dan aliran dana dari negara-negara miskin, dan lain-lain.

Akibat lain yang muncul sebenarnya adalah proses pemiskinan secara terencana oleh negara-negara maju terhadap negara-negara yang sebenarnya sudah sangat miskin. Indonesia pada Mei 1997 (sebelum krisis) memiliki pendapatan perkapita 1.600 dollar AS pertahun, dan mulai dimasukkan ke dalam kelompok negara-negara kelas menengah. Namun, setelah krisis mendera dan pemerintah Indonesia mau didikte IMF dengan LoI-nya, pada tahun 2000 dengan asumsi saat itu 1 dollar = Rp. 8000, Indonesia terperosok kembali menjadi negara miskin dengan pendapatan perkapita pertahun 400 dollar AS. Ditambah utang LN yang membengkak menjadi 142 miliar dollar AS!

Jerat utang tampak pula di seperti Zambia. Sekitar tahun 1980-an pendapatan perkapita nya adalah 600 dollar AS pertahun. Tetapi tahun 1986, setelah mengikuti program IMF, pendapatan perkapitanya menurun menjadi 170 dollar AS pertahun. Laju inflasi meningkat hingga 60%, tingkat pengangguran dari 14 menjadi 25 persen. Dalam dua tahun saja mata uangnya didevaluasi sampai 700%.

Begitu pula halnya dengan Brazil, yang tahun lalu memiliki utang LN 122 miliar dollar AS. Sebenarnya antara tahun 1972-1988 Brazil telah membayar utangnya dalam bentuk bunga dan cicilan pokok sebesar 176 miliar dollar AS. Artinya akumulasi bunga dan cicilan pokoknya telah melampaui nilai utang yang sebenarnya. Namun, itu tidak menghilangkan nilai utang pokoknya, malah utangnya makin bertambah.

UNICEF memperkirakan bahwa sebanyak 650.000 anak-anak mati di seluruh kawasan Dunia Ketiga setiap tahunnya disebabkan adanya utang tersebut. Di Filipina diperkirakan lebih 1 orang anak meninggal setiap jamnya akibat hal serupa (lihat Hutang itu Hutang, hlm. 19, Insist Press)

Di Indonesia, jerat utang yang diatur oleh IMF dan Bank Dunia sudah membuat negeri ini di ambang kebangkrutan. Selama 32 tahun negeri ini hidup dengan membohongi diri sendiri, melalui anggaran berimbangnya. Faktanya setiap tahun anggaran belanja negara kita selalu defisit, tetapi ditutup oleh utang luar negeri yang semakin lama semakin besar. Utang luar negeri nyatanya digunakan untuk membayar lagi utang. Fenomena semacam ini dijumpai pada seluruh negara-negara miskin di dunia. Tidak ada satu negarapun di Dunia Ketiga yang semakin makmur. Sebaliknya utang mereka semakin bertambah, hingga mengakibatkan mereka terperosok dalam jeratan utang (debt trap).

Kelicikan Negara-Negara Barat

Utang luar negeri hakikinya adalah penjajahan gaya baru yang dibuat oleh negara-negara Barat kapitalis terhadap negera-negara Dunia Ketiga yang sesungguhnya amat kaya dengan sumber alamnya. Terbukti bahwa keadaan negara-negara pengutang tidak lebih baik dibandingkan sebelum mereka berutang. Kata-kata manis yang mengubah istilah utang dengan 'bantuan luar negeri' tidak mengubah wajah sebenarnya dari utang luar negeri, yaitu pemerasan kekayaan negara-negara Dunia Ketiga oleh negara-negara kapitalis Barat, dan menciptakan ketergantungan negara-negara miskin terhadap negara-negara maju.

Saat ini, di negara-negara Dunia Ketiga tidak ada faktor yang pengaruhnya lebih besar terhadap perubahan ekonomi, politik, dan sosial budaya selain utang LN. Krisis utang LN yang berpengaruh besar terhadap perubahan ekonomi, politik, dan sosial budaya tersebut adalah akibat politik ekonomi Kapitalis yang dijalankan oleh negara-negara Barat yang ingin mendominasi negara-negara Dunia Ketiga dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan kata lain 'tabiat' dari sistem ekonomi kapitalis adalah eksploitasi dan penjajahan. Boleh dikatakan bahwa penjajahan dan dominasi ekonomi dari negara-negara Barat sudah menjadi metoda dari sistem ekonomi kapitalis. Negara-negara Barat tidak akan mampu bertahan, bahkan untuk hidup sekalipun, tanpa menjalankan metoda penjajahan ekonominya terhadap negara-negara Dunia Ketiga yang kaya dengan sumber alamnya.

Krisis utang LN adalah ketergantungan yang dibuat oleh Barat untuk menjerat dan menghisap habis tenaga kita. Krisis ini telah membawa keruntuhan sistem ekonomi negara-negara Dunia Ketiga, kekacauan poltik, kebobrokan moral-budaya masyarakat. Cicilan utang dan bunga yang harus dibayar telah memaksa rakyat negara pengutang terus menerus mengencangkan ikat pinggang. Kebijakan ekonomi dan politik jelas-jelas didiktekan oleh pihak luar, tanpa mempedulikan lagi kondisi masyarakat. Belum lagi persyaratan yang amat ketat, yang dikaitkan dengan pencairan utang luar negeri, yang selalu dikaitkan dengan perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan utang atau ekonomi. Misalnya demokratisasi, HAM, liberalisasi dan sejenisnya telah mengakibatkan kerusakan akidah dan kebobrokan akhlak yang merajalela di negeri-negeri Muslim.

Penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh utang LN itu ibarat spiral. Pada awalnya jalan spiral itu disebabkan adanya defisit neraca pembayaran negara pengutang. Defisit ini diatasi –pada umumnya- dengan utang LN melalui operator dana seperti IMF, Bank Dunia, CGI, dan lain-lain. Karena defisit transaksi berjalan itu terus terjadi, berakibat pada terakumulasinya utang yang selalu digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran setiap tahunnya, maka muncul ketergantungan pada utang luar negeri. Fungsi utang luar negeri yang pada awalnya hanya sebagai pelengkap, berubah menjadi kebutuhan primer yang tak dapat dielakkan lagi.

Apabila negara-negara pengutang tidak mampu membayar utang luar negerinya, biasanya mereka meminta dilakukan pemutihan (cut off) maupun penjadwalan kembali (rescheduling) atas utang. Namun nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan total utang LN. Utang LN ini menjadi krisis dan jebakan manakala operator utang LN memberikan berbagai persyaratan yang amat berat dan memiliki dampak politik, ekonomi, dan sosial yang amat tinggi terhadap negara-negara pengutang, setelah negara pengutang menyerahkan kebijakan ekonomi sepenuhnya kepada IMF atau Bank Dunia, yang nyata-nyata dikendalikan oleh AS dan negara-negara Barat lainnya. Yang terjadi kemudian adalah penjajahan ekonomi gaya baru, yang dilegalisasikan oleh peraturan perekonomian dan perdagangan internasional.

Contoh paling nyata adalah syarat-syarat yang terdapat pada LoI (Letter of Intent)-nya IMF yang dipaksakan kepada pemerintah Indonesia. Dari mulai rekapitalisasi perbankan, penjualan aset-aset perusahaan yang diambil alih BPPN, UU Bank Sentral, pencabutan subsidi BBM, listrik, dan kebutuhan pelayanan publik lainnya hanya untuk mengurangi defisit anggaran, ekstensifikasi pajak, audit total atas seluruh BUMN, dan seabrek lagi persyaratan-persyaratan lain yang bahkan tidak ada hubungannya dengan ekonomi seperti stabilisasi keamanan di daerah-daerah tertentu, UU perburuhan, penegakkan HAM, liberalisasi ekonomi dan lain-lain. Persyaratan-persyaratan lain ini dijadikan senjata oleh IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan utang LN.

Pada kenyataannya, strategi dan mekanisme utang luar negeri telah mengakibatkan bahaya dan kerusakan bagi negara-negara pengutang. Secara ekonomi fenomena utang luar negeri hanya mengakibatkan makin terinjaknya keum lemah hingga jauh melesak di bawah garis kemiskinan. Mekanisme utang luar negeri tak ubahnya sebagai proses pemiskinan negera- negara Dunia Ketiga.

Khatimah

Kini jelas, kaum muslimin mesti menghentikan ketergantungan terhadap utang LN, memutuskan hubungan dengan IMF, Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor internasional lainnya seperti CGI. Kemudian menghitung akumulasi jumlah utang yang sudah kita bayarkan kepada mereka. Apabila jumlah itu sama atau melebihi total akumulasi utang luar negeri yang kita miliki, maka berarti utang kita sudah dibayar. Sebab, pembayaran bunga atas utang diharamkan oleh syariat Islam. Dengan kata lain, yang kita lunasi hanyalah utang atas cicilan pokoknya saja.

Selanjutnya, umat kaum muslimin kembali kepada sistem ekonomi Islam dan seluruh sistem Islam lainnya, baik dalam politik, sosial, hankam, dan sebagainya sebagai satu kesatuan sistem kehidupan. Dengan pengelolaan kekayaan negara dan rakyat dengan sistem Islam, ekonomi umat dapat diharapkan bangkit dan berdaya.

Untuk itu umat harus berjuang mencabut sistem kapitalis yang dipaksakan Barat di negeri-negeri muslim ini . Firman Allah SWT :

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dijalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan.” (QS. Al Anfaal [8]: 36).

Wallahua'lam!

Sumber: www.al-islam.or.id

[HOME] [TENTANG KAMI] [INFO FSQ] [ARTIKEL] [DUNIA ISLAM] [DAKWAH] [LINKS] [FREE EMAIL] [BUKU TAMU]

FORUM STUDI AL QURAN

Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat

Sekretariat: Musholla Ulul Albab FE Jl. H. Hasan Basri, Kayutangi Banjarmasin

Email: [email protected]